batampos.co.id – PT PLN (Persero) memutuskan untuk menurunkan tarif listrik. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengungkapkan bahwa ada 12 golongan tarif tenaga listrik yang mengikuti mekanisme tariff adjustment (TA) yang turun per Januari 2017.
‘’Menurunnya harga ICP (Indonesia Crude Price) menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik. Disamping biaya produksi (BPP) yang juga menurun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah mengalami pelemahan,’’ ujarnya di Jakarta, Senin (2/1).
Dia merinci, nilai tukar rupiah pada November 2016 melemah sebesar Rp 293,26 per USD dari sebelumnya (Oktober 2016) sebesar Rp 13.017,24 per USD menjadi Rp13.310,50 per USD.
Harga ICP pada November 2016 turun USD 3,39 per barrel, dari sebelumnya (Oktober 2016) sebesar USD 46,64 per barrel menjadi USD 43,25 per barrel. Sementara itu, inflasi pada November 2016 naik 0,33 persen, dari sebelumnya (Oktober 2016) sebesar 0,14 persen menjadi 0,47 persen.
Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28/2016. Permen tersebut menyatakan bahwa penyesuaian diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS, harga minyak dan inflasi bulanan.
‘’Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut,’’ jelasnya.
Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp 1.467,28/kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp 996,74/kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp 1.644,52/kWh.
‘’Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Penurunan rata-rata sebesar Rp 6,’’ imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya, TTL terdiri dari 37 golongan tarif. Dua belas golongan tarif yang diberlakukan mekanisme tariff adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah.
Dia menambahkan, selain kedua belas golongan tarif tersebut, mulai 1 Januari 2017 terdapat penambahan 1 golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM). ‘’Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA,’’ tambahnya.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran, maka golongan tarif R-1/900 VA khusus masyarakat mampu akan diberlakukan kenaikan bertahap setiap dua bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017 dan pada 1 Juli 2017 akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya yang mengalami penyesuaian tarif tiap bulannya.
‘’Sementara itu, 25 golongan tarif lainnya tidak berubah. Pelanggan rumah tangga kecil daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan tarif tersebut. Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh pemerintah,’’ katanya. (dee/jpg)
12 golongan tarif tersebut adalah sebagai berikut :
1. R1 Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 1300 VA
2. R1 Rumah Tangga kecil di tegangan rendah, daya 2200 VA
3. R1 Rumah Tangga menengahdi tegangan rendah, daya 3500 sd 5500 VA
4. R3 Rumah Tangga besar di tegangan rendah, daya 6600 VA ke atas
5. B2 Bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA
6. B3 Bisnis besar di tegangan rendah, daya di atas 200 kVA
7. P1 Kantor Pemerintah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA
8. I3 Industri menengah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA
9. I4 Industri besar di tegangan tinggi, daya 30 MVA ke atas, dan
10. P2 Kantor Pemeritah di tegangan menengah, daya di atas 200 kVA
11. P3 Penerangan Jalan Umum di tegangan rendah, dan
12. L Layanan Khusus
Tim SAR gabungan mengevakuasi mayat korban kapal wisata Zahro Express yang Terbakar 1 mil dari pelabuhan Kali Adem Muara Angke Jakarta Utara. Foto: Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos
batampos.co.id – Insiden terbakarnya kapal wisata Pulau Seribu Zahro Ekspress kembali menyayat hati masyarakat. Ini sudah kesekian kali kapal di Indonesia mengalami kecelakan yang akhirnya menimbulkan puluhan korban. Penerapan soal keselamatan dan penegakan administrasi tranportasi oleh pemerintah terus menjadi pertanyaan.
Pakar Transportasi Laut Daniel M Rosyid mengatakan, standar industri moda tranportasi laut masih jauh dari standar meski pemerintah Jokowi sudah mencoba memperbaikinya. Menurutnya, selama bertahun-tahun industri maritim menjadi anak tiri pemerintah dengan kebijakan yang tidak ramah.
’’Memang saat Jokowi coba diperbaiki. Tapi setelah bertahun-tahun kemunduran, usaha itu pasti tidak mudah,’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (2/1).
Dia menjelaskan, usia rata-rata kapal penumpang di Indonesia 15 tahun. Memang, kapal biasanya dirancang untuk bertahan selama 20 tahun. Yang dipermasalahkan adalah, kebanyakan armada-armada baru sebenarnya produk rekondisi dari kapal barang. Padahal, kapal barang dan kapal penumpang punya desain yang jelas berbeda.
’’Standar keamanan untuk kapal penumpang jauh lebih tinggi dari kapal barang. Mulai dari jaket pelampung, pintu keluar, hingga sekoci yang cukup untuk semua penumpang dalam keadaan darurat,’’ jelasnya.
Menurut International Maritime Organization (IMO), ada beberapa persyaratan keamanan dalam kapal penumpang. Antara lain, area evakuasi di kapal jika terjadi keadaan darutat, pendetksi api di kapal, alat pemadam kebakaran, lalau rencana evakuasi untuk setiap seksi kapal.
Namun nyatanya, kapal-kapal seperti Zahro Ekspress tidak mempunyai fasilitas keselamatan memadai. Apalagi, kapal-kapal pengangkut tersebut seringkali tidak mematuhi batas penumpang. Keputusan tersebut terus meningkatkan kerentanan penumpang kapal-kapal tersebut.
Hal tersebut, lanjut dia, ditambah lagi dengan bagaimana spesifikasi kapal penumpang yang masih mengkhawatirkan. Salah satunya, bahan kapal penumpang yang menggunakan fiberglass. Padahal, bahan tersebut sebenarnya rentan terhadap api. Ditambah lagi dengan budaya penumpang Indonesia yang masih kurang sadar soal keamanan pelayaran.
’’Bahan Fiber memang tidak dianjurkan karena resiko terbakar dan berubah bentuk seiring panas. Namun, hingga saat ini memang tidak dilarang oleh pemerintah,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Daniel juga mengaku bahwa penerapan administrasi di industri tranportasi laut seringkali diabaikan. Baik dari pihak pengawas yakni Syahbandar; pihak operator yakni Nahkoda; hingga pihak pengamanan yakni Bakamla. Menurutnya, mereka terpaksa untuk menutup mata karena tuntutan pasar.
’’Kalau menurut saya, karena ada tekanan dari situasi dimana kebutuhan melebihi persediaan. Akhirnya, penumpang diangkut seenaknya dan administrasi diabaikan,’’ jelasnya.
Dia menyayangkan bahwa sebenarnya regulasi transportasi laut di Indonesia sudah ideal. Namun, karena banyaknya kelalaian di lapangan, kecelakaan kapal pun tak bisa dihindari. Dia juga mencatat banyak kecelakaan kapal sebelumnya. Misalnya, dari kapal pengangkut WNI Ilegal yang tenggelam di perairan Batam. Bahkank, insiden kapal terbakar pun pernah terjadi pada Agustus tahun lalu di Perairan Selat Buton, Sulawesi Tenggara, dan menewaskan enam orang.
Terkait solusi, salah satu yang paling mendesak memang pembaharuan serta penambahan armada kapal penumpang. Armada-armada baru tersebut harus didesain dengan sejak awal sebagai kapal penumpang. Jikapun harus memodifikasi kapal barang menjadi kapal penumpang, maka modifikasi tersebut harus memenuhi aspek keselamatan yang baik.
’’Tidak selalu modifikasi itu jelek. Misalnya, kapal yang dimodifikasi oleh PT Pelni menjadi kapal semi barang. Memang dimodifikasi untuk meningkatkan fungsi komersial namun tetap memenuhi standar keselamatan,’’ terangnya.
Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat kebijakan lunak bagi perusahaan kapal untuk mendapatkan pinjaman. Sebab, pengajuan pinjaman untuk kapal penumpang baru sulit diterima oleh bank-bank saat ini.
’’Karena itu mereka lebih memilih rekondisi. Karena dengan begitu mereka hanya perlu mengeluarkan Rp 10 miliar. Kalau kapal baru dengan bahan baja atau aluminium dengan panjang 14 meter saja sudah mencapai Rp 40 miliar,’’ jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku tengah mengevaluasi regulasi dan implementasi industri kapal penumpang. Terutama, rute kepulauan seribu yang saat ini menjadi perhatian sejak insiden kapal Zahro. ’’Syahbandar sudah dibebastugaskan dan kami menunggu bagaimana hasil penyelidikan KNKT untuk memberikan sanksi,’’ jelasnya.
Terkait penanganan rute kepualuan seribu kedepan, Budi langsung menunjuk PT Pelayaranan Nasional Indonesia (Persero) (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator transportasi penyeberangan. Nantinya, mereka akan menyeleksi kapal rakyat yang memang memenuhi syarat sebagai armada penyeberangan. (bil/jpg)
Pengusaha Batam Abidin hasibuan (kiri) dan Cahya (kanan) ikut Program Tax Amnesty pereiode pertama lalu. Foto: batampos
batampo.co.id – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara, Hendriyan mengatakan pencapaian Tax Amnesty (TA) di Kepri sudah mencapai Rp 1 trliun. TA di Kepri bisa sukses berkat kerjasama antara pihak asosiasi pengusaha, perbankan, dan masyarakat.
“Sampai akhir periode II, 31 Desember 2016, untuk Kepri pencapaian TA sudah Rp 1 triliun lebih. Mungkin akan ada lagi di tahun 2017,” kata Hendriyan, Sabtu (31/12/2016) lalu.
Untuk Batam dibanding tempat lain cukup tinggi, baik itu dari jumlah uang tebusan yang diterima maupun peserta yang ikut TA. “Wajib pajak yang ikut TA di Batam sudah 7 ribuan orang dan uang tebusan nya sekitar Rp 800 miliar,” tegasnya.
Di Kepri sendiri, untuk penebusan pajak dapat dilakukan di enam KPP, yakni KPP Pratama Batam Utara, KPP Pratama Batam Selatan, KPP Madya Batam, KPP Tanjungpinang, KPP Bintan dan KPP Tanjung Balai Karimun”Kebetulan KPP Pratama Batam Utara ini kantor yang tertinggi dari jumlah uang maupun peserta TA,” kata dia.
Hendriyan kemudian menjelaskan secara spesifik untuk periode I dan II jumlah TA di Riau dan Kepri per 28 Desember sebanyak 27.387 peserta dan total uang tebusan mencapai 1,8 triliun. Ia mengimbau agar masyarakat dan pejabat yang belum mengikuti TA agar segera mengungkap hartanya dan bayar tebusan ke kantor pajak.
Kata Hendriyan, tarif nya kecil sekali, untuk harta yang berada di dalam negeri bulan pertama hingga ke tiga, 2 persen dan bulan ke empat hingga 31 Desember 2016 sebesar 3 persen.
Kemudian 1 Januari sampai 31 Maret 2017 sebesar 10 persen. Selain itu harta yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri bulan pertama hingga ke tiga tarif 4 persen, bulan ke empat hingga 31 Desember 2016 tarif 6 persen dan 1 Januari hingga 31 Maret 2017 tarif 10 persen.
“Apabila lewat dari waktu yang ditentukan tidak melapor akan kena penalti,” ungkap Hendriyan tanpa menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan TA.
Pihaknya tak bisa mengejar karena tak ada data untuk mengejar para wajib pajak yang bandel tersebut. Sebut Hendriyan data-data tersebut menyebar di beberapa tempat informasi. Menurutnya sistim perpajakan Indonesia assesmen, apa yang dilaporkan wajib pajak akan dianggap benar kecuali kantor pajak dapat membuktikan itu salah.
“Untuk menyatakan itu salah kita harus punya data. Data untuk harta kalau mobil di kantor Samsat, tanah di BPN, rumah di asosiasi properti,” terangnya.
Ditambahkan Hendriyan TA di Indonesia adalah yang tersukses se dunia. Perbandingannya adalah uang yang didapat itu dibandingkan dengan PDB di suatu negara. Hanya saja salah satu sukses dari TA itu bukan cuma uang yang didapat, tapi juga repatriasi uang yang ada di luar negeri itu masuk kembali ke Indonesia.
“Yang masuk ini sebenarnya masih di bawah harapan. Mereka di luar negeri mendeklarasikan uang atau hartanya di sana. Tapi uang nya tidak masuk ke Indonesia,” ungkapnya.
Masih dengan Hendriyan memang jumlah pendeklarasian jauh lebih banyak dari pada harta atau uang yang dibawa masuk ke Indonesia. “Data-data yang mendecler di luar negeri itu sudah kita pegang dan aman,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Program sejuta rumah kembali bergulir tahun ini. Meski dua tahun belakangan gagal memenuhi target sejuta rumah setahun, pemerintah masih optimistis program itu bisa berlanjut tahun ini dengan capaian yang lebih besar. Pemerintah sedang menyusun strategi agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah, khususnya di sektor Informal bisa mengakses program ini.
Dua tahun belakangan, capaian pembangunan sejuta rumah terealisasi di kisaran 70 dan 80 persen. Pada 2015, hanya tercapai 699.770 unit rumah.
Sementara, pada 2016 lalu, jumlah rumah yang dibangun mencapai 805.169 unit atau meningkat 15 persen. Rinciannya, rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 569.382 unit dan non MBR 235.787 unit.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengakui, dua tahun belakangan peningkatan pembangunan rumah memang belum signifikan. Salah satunya, karena proses izin yang terlalu lama. Dia meyakini bakal ada perubahan mulai tahun ini setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 13 pada 24 Agustus lalu.
’’Saat ini kami sedang menyusun PP (Peraturan Pemerintah)sebagai tindak lanjut paket kebijakan itu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (2/1). Dia yakin pertumbuhan pembangunan rumah akan meningkat signifikan di atas 90 persen. Mengingat, proses perizinan sudah dipangkas habis-habisan. Jangka waktu memperoleh izin pun turun drastis dari 700-900 hari (2-3 tahun) menjadi hanya 44 hari atau kurang dari dua bulan.
Selain merampungkan PP, pihaknya segera bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerapkan pemangkasan perizinan. Untuk tahap awal, Kementerian PUPR akan menggandengab Kota Tangerang Selatan. ’’Dia akan jadi pilot project untuk perizinan,’’ lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus menjelaskan, salah satu yang sedang disasar pemerintah saat ini adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Sebab, selama ini kalangan pekerja informal selalu kesulitan mendapatkan kredit perumahan karena penghasilannya tidak tetap.
’’Pemerintah tidak mungkin memaksa perbankan untuk melayani mereka, karena bagaimanapun bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian,’’ terangnya. Prinsip itu harus dijalankan demi meminimalisir potensi kredit macet yang bisa menjadi catatan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagai jalan tengah, pemerintah akan memberikan subsidi berbasis tabungan pada masyarakat di sektor informal. Prosedurnya, calon penerima bantuan harus rutin menabung dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Setidaknya enam bulan atau setahun. ’’Gunanya agar bank bisa mengetahui riwayat tabungan dan melihat apakah dia mampu menyicil,’’ lanjutnya.
Bila dinyatakan mampu menyicil, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk uang muka rumah. rencananya, program tersebut baru akan mulai digulirkan Maret mendatang. saat ini, pihaknya masih mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat Informal.
Tahun ini, pemerintah menyediakan subsidi perumahan sebesar Rp 17,3 triliun. Terdiri dari subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun, subsidi pengembalian pokok Rp 1,7 triliun, subsidi selisih bunga Rp 3,7 triliun, dan bantuan uang muka Rp 2,2 triliun. (byu/jpgrup)
Korban tabrak lari ditolong warga greenland Batam, Senin (2/1/20167). Foto: cahahaya s/batampos
batampos.co.id – Kecelakaan terjadi di depan jalan raya Greenland Batamcenter, persis di depan restoran De Sampan, Senin (2/1/2017) sekitar pukul 21.05 WIB.
David, 26, pengendara sepeda motor BP 5326 HD, Suzuki Smash putih terpelanting dari motornya sesaat setelah ditabrak mobil pribadi (dugaan Ertiga hitam metalik) yang langsung melarikan diri ke arah jalan sekolah Yos Sudarso.
“Saya mau belok kanan balik ke kos. Tiba-tiba mobil itu kecepatan tinggi dan tabrak,” ujar David di lokasi kejadian.
Kepala Davis terluka akibat terpelanting dan lemas. Sementara motornya rusak parah, patah dua. “Terlempar ke taman median jalan itu,” ujar saksi mata yang langsung membeli air mineral kepada korban.
Kejadian itu membuat suasana gaduh lokasi kejadian dan pengunjung restoran dan jalan sempat macet. (cha)
Begini suasana perumahan di Batam dan Bintan saat PLN Batam melakukan pemadaman bergilir. Foto: cecep mulyana/batampos
batampos.co.id – Keberadaan interkoneksi listrik Batam-Bintan memang menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit daya yang selama ini pernah terjadi di Pulau Bintan.
Namun, bukan berarti dengan suplai daya dari Batam tersebut lantas membuat pihak PLN Tanjungpinang terlena. PLN Tanjungpinang harus mandiri.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua menyatakan, ketika seluruh daya bertumpu pada pasokan listrik dari Batam, mesti pula disiapkan antisipasi pasokan mandiri di Pulau Bintan ketika sistem interkoneksi terjadi masalah.
“Seharusnya PLN Tanjungpinang bisa lebih tanggap dan mengantisipasi terhadap persediaan daya mampu listrik yang bisa disediakan dari Pulau Bintan sendiri. Jangan sampai terlena atau keenakan dengan interkoneksi, sehingga pada saat timbul permasalahan atau kerusakan di Batam, PLN Tanjungpinang baru sibuk,” kata Rudy, Senin (2/1/2016).
Padam listrik yang melanda Tanjungpinang berjam-jam kemarin memang menjadi kekhawatiran Rudy selama ini. Pasalnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa instalasi interkoneksi itu bebas kendala atau selalu siaga.
Sehingga selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan. Yang terjadi kemarin, kata Rudy mengutip informasi yang diterima dari PLN menyebutkan, pemadaman perlu dilakukan berkenaan dengan terjadinya gangguan transmisi line Tanjung Kasam – Tanjunguban.
“Prediksinya akibat petir atau cuaca buruk akhir-akhir ini,” kata Rudy.
Gangguan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Paling tidak mengakibatkan sistem di Bintan dan sebagian di Batam pada. Termasuk pula beberapa pembangkit trip PLTU Tanjung Kasam. Perbaikan ini tentu bertahap. Pertama-tama, kata Rudy, tentu PLN akan menstabilkan sistem di Batam terlebih dahulu untuk kemudian dikirim ke sistem yang ada di Bintan.
“Seperti yang selalu saya ingatkan, ini hanya sebagian permasalahn interkoneksi, belum lagi ada kerusakan infrastruktur dan paling parah adalah kalau sampai ada kerusakan kabel bawah laut. Bisa-bisa hitungan minggu pemadamannya kalau PLN Tanjungpinang tidak siaga,” ujarnya.
Rudy menambahkan, idealnya sistem interkoneksi itu punya daya timbal-balik. Artinya, bisa saja listrik di Bintan ikut menyuplai di Batam ketika terjadi kekurangan daya. Hal ini patut dipertimbangkan. Mengingat, kata Rudy, puncak beban listrik antara Batam dan Bintan itu berbeda.
“Bintan itu puncak bebannya di malam hari, sementara Batam jam puncaknya dari pagi sampai siang karena menghidupi banyak perusahaan di sana,” pungkas Rudy. (aya)
batampos.co.id – Zakis Syamsul Bahya cemas. Dalam beberapa hari ke depan, ia tak lagi bisa menjalani perawatan hemodialisa atau cuci darah di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam dengan fasilitas BPJS Kesehatan. Penyebabnya, RSAB Batam terlambat memperbarui perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan cabang Batam.
Zakis tak sendiri. Ada 48 orang lainnya yang mengalami kecemasan serupa. Mereka tergabung dalam Komunitas Hemodialisa RSAB Batam. Merasa nasibnya digantung, para penderita gagal ginjal ini mengadu ke DPRD Kota Batam, beberapa waktu lalu.
“Kami kecewa. Perjanjiannya seperti apa kami tidak tahu. Kami hanya tahu kewajiban kami membayar iuran maka kami akan mendapatkan hak kami, perawatan,” ujar Zakis yang merupakan Ketua Komunitas Hemodialisa RSAB Batam itu.
Sebenarnya bisa saja, Zakis dan teman se-komunitasnya menjalani perawatan hemodialisa di rumah sakit lain, tetap dengan menggunakan fasilitas BPJS. Namun dia sudah membayangkan, kondisinya akan semakin ribet. Akan terjadi tumpukan pasien hemodialisa di rumah sakit yang baru. Karena otomatis semua pasien hemodialisa RSAB Batam akan pindah ke RS lain.
Sebab, kata Zakis, pasien gagal ginjal tidak bisa disamakan dengan pasien lain. Jika pengobatan pasien lain dapat ditunda satu atau dua hari, perawatan pasien gagal ginjal tidak bisa ditunda-tunda. Perawatan cuci darah itu harus dilakukan secara rutin, baik hari maupun jam-nya.
Zakis sendiri memiliki jadwal cuci darah dua kali seminggu. Yakni, setiap hari Senin dan Kamis. Jika jadwal itu diganti hari Selasa, tubuhnya akan bereaksi. Reaksi itu dapat berupa sesak napas, serangan jantung, koma, atau bahkan hingga meninggal dunia.
“Ini karena ginjal kami tidak berfungsi lagi. Cuci darah itu untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kami. Kalau kami tidak cuci darah, racun itu akan menumpuk,” jelasnya.
Memang, hemodialisa dapat dilakukan meski tanpa jaminan dan fasilitas BPJS Kesehatan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Untuk satu kali cuci, pasien harus merogoh kocek sebesar Rp 1,3 juta. Jika dalam satu minggu mereka harus cuci darah sebanyak dua kali, maka pengeluaran mereka dalam satu bulan menjadi Rp 10,4 juta.
“Di komunitas kami ini ada orang yang sudah 18 tahun cuci darah. Dia sampai jual tanah dan rumah untuk biaya cuci darah. Tapi setelah ia menggunakan BPJS Kesehatan, hidupnya sangat terbantu,” kata Zakis lagi.
Belum diperpanjangnya kontrak kerjasama RSAB Batam-BPJS Kesehatan ini menurut Zakis benar-benar menyerang psikologis para pasien hemodialisa di rumah sakit tersebut. Mereka mengaku tidak tenang. Mereka tak lagi bisa menikmati makanan ataupun istirahat tidur.
Menurut Zakis, selama ini dirinya selalu rutin membayar iuran BPJS Kesehatan. Harapannya cuma satu, supaya ia tetap bisa mendapat jaminan kesehatan dari institusi yang dulunya bernama Askes itu. Namun nyatanya, nasib dia dan rekan-rekannya masih juga terancam.
“Kalau kami terlambat bayar satu hari pun kami tidak akan bisa cuci darah. Tapi ketika kami rutin pun kami masih terancam,” ujarnya.
BPJS Kesehatan memang memberikan solusi dengan mengalihkan para pasien hemodialisa RSAB Batam itu ke Klinik HCM di Batamcentre. Ini sembari menunggu proses perpanjangan kerjasama dengan RSAB Batam.
Selain para pasien hemodialisa, pasien anak berkebutuhan khusus juga merasa dirugikan dengan kondisi ini. Sebab di Batam, hanya RS Awal Bros Batam yang memiliki fasilitas Pusat Tumbuh Kembang Anak. Fasilitas ini juga masuk jaminan BPJS Kesehatan.
Tanpa BPJS Kesehatan, keluarga pasien harus merogoh kocek sebesar Rp 230 ribu untuk sekali terapi. Masalahnya, seorang anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan terapi sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu.
“Itu belum ditambah biaya transportasi. Apalagi, ada juga pasien yang datang dari pulau,” kata Yudi yang rutin mengantar anaknya terapi okupasi sebanyak dua kali seminggu di RSAB Batam.
Pihak RS Awal Bros Batam menyampaikan alasan yang cukup klise terkait kondisi ini. Direktur RSAB Batam, dr Widya Putri, MARS mengaku pihaknya tidak tahu jika perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus diperpanjang setiap setahun sekali. Dia beranggapan kerjasama itu akan secara otomatis diperpanjang setiap kali tahun berganti. Sebab, seperti itulah yang mereka jalani setiap tahunnya.
“Dua tahun ke belakang, pihak BPJS yang datang ke kami mengajukan formulir perpanjangan. Itu biasanya di bulan Oktober,” kata dr Widya Putri, MARS.
Bulan Oktober lalu, RSAB menunggu datangnya petugas BPJS Kesehatan. Yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Hingga kemudian, mereka mendapat informasi soal surat pemberitahuan tersebut. Rupanya, BPJS Kesehatan memiliki aturan baru terkait kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat rujukan.
Dua hari setelah surat itu beredar, Kamis (22/12), RSAB melayangkan surat permohonan perpanjangan kerjasama ke BPJS Kesehatan cabang Batam. Seminggu kemudian, Kamis (29/12), RSAB melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.
Sayang, perpanjangan itu tetap tidak bisa berlaku per tanggal 1 Januari 2017. BPJS Kesehatan membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi ulang. Paling cepat, prosesnya berlangsung selama 21 hari atau tiga minggu.
Banyak orang menduga, pelayanan rumah sakit menjadi satu faktor utama kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RSAB itu terhenti. Tidak dipungkiri, selama ini RSAB menuai banyak kritikan dari masyarakat terkait pelayanan bagi pasien BPJS. BPJS Kesehatan pun mengaku mendapat banyak keluhan tentang buruknya pelayanan di RSAB.
Namun, Direktur RSAB dr Widya Putri, MARS menampik hal tersebut. Ia menyatakan, RSAB tidak pernah berniat menghentikan kerjasama. Sejak awal sistem Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) digaungkan, RSAB menjadi rumah sakit pertama yang menyatakan diri untuk bergabung.
“Komitmen kami dari awal ikut menyukseskan JKN-KIS ini. Sepuluh grup RSAB pun sudah bekerja-sama, di Pekanbaru, Jakarta, (ataupun) Makassar,” beber dr Widya Putri, MARS.
Ia mengakui banyak kendala yang dihadapi rumah sakit swasta dalam melaksanakan program nasional tersebut. Seperti misalnya, tentang harga obat. Sampai saat ini, pihaknya tak mengetahui harga pasti obat-obatan. Sebab, yang memiliki akses untuk membuka harga obat itu hanya rumah sakit pemerintah.
“Kalau faktor-faktor penunjang itu tidak bisa kami dapatkan di swasta tentu akan menjadi susah memaksimalkan pelayanan,” tuturnya.
Permasalahan lain adalah terbatasnya jumlah kamar. Saat ini, RSAB menyiapkan
40 kamar untuk pasien kelas 3 BPJS Kesehatan,
20 kamar untuk kelas 2, dan
20 kamar untuk kelas 1.
Pada tahun 2017 ini, RSAB akan meningkatkan jumlah kamar untuk pasien BPJS Kesehatan. Hingga menjadi
52 kamar untuk kelas 3,
31 untuk kelas 2, dan
31 untuk kelas 1.
“Kami bukannya tidak peduli dengan keluhan masyarakat. Tapi kami juga melayani sesuai kemampuan,” tuturnya.
Ia paham, kritikan itu datang karena RSAB paling banyak menerima pasien rujukan. RSAB menjadi tumpuan masyarakat Batam. Sementara, kapasitas mereka terbatas.
Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan fasilitas di tiga rumah sakit tipe B lain di Batam. Seperti misalnya, RSUD Embung Fatimah. Dengan adanya peningkatan fasilitas, masyarakat memiliki pilihan berobat lain.
“Kalau terjadi permasalahan administrasi seperti ini, kami berharap masyarakat tidak dirugikan. Semoga proses dari BPJS Kesehatan itu cepat selesai,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam Tavip Hermansyah menyatakan, RSAB Batam memang tidak mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama. Permohonan itu seharusnya disampaikan tiga bulan sebelum kerjasama berakhir di tanggal 31 Desember. Sebab, dalam kurun waktu tiga bulan itu, BPJS akan mengevaluasi ulang kelayakan RSAB sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Batam.
Tavip berharap, proses evaluasi ulang ini dapat berlangsung dengan cepat. Sehingga, pasien BPJS dapat lagi berobat di RS Awal Bros.
“Evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari sarana-prasarana, sumber daya manusia, operasional rumah sakit, hingga komitmen rumah sakit itu dalam pelayanannya,” ujar Tavip. (ceu/rng/cr13)
Seorang perawat Rumah Sakit Budi Kemuliaan sedang merawat tiga bayi yang lahir hari pertama di Tahun 2017 di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Senin (2/1/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Bagi pasangan Firdaus dan Famela, tahun baru membawa kebahagiaan baru. Tepat pada 1 Januari lalu, putra pertama mereka lahir. Ini jauh dari prediksi mereka.
“Prediksi dokter, (anak ini) lahir tanggal 22 Desember,” kata Famela di Paviliun Anak RS Budi Kemuliaan, Senin (2/1/2017).
Pada hari prediksi itu, Famela dirujuk ke RS Elisabeth untuk mendapatkan persalinan. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi bedah. Famela, namun demikian, menginginkan anaknya lahir normal. Sebab, ia merasa kehamilannya tidak bermasalah.
Mereka kembali ke rumah dan mencari rujukan ke rumah sakit lain. Pada hari Jumat (30/12), Famela mulai mengalami sakit perut. Ia datang ke bidan dan dirujuk ke RS Budi Kemuliaan (RSBK).
Kendati masuk dari hari Jumat (30/12/2016), tanda-tanda bayi lahir normal tidak ada hingga Minggu (2/1/2017). Ketika rahim mulai kering lantaran air ketuban habis, dokter memutuskan untuk melakukan bedah caesar.
“Daripada tidak bisa keluar, ya sudah nggak pa pa dibedah saja,” timpal Firdaus.
Bayi pasangan muda itu lahir pada pukul 09.45 WIB. Beratnya 3,35 kilogram dengan panjang 49 sentimeter. Firdaus menamai anaknya Muhammad Arsyil Rafif.
Nama itu sudah ia persiapkan dari jauh-jauh hari.
“Kami sebagai orang tua pengin anak kami sehat. Ketika besar, ia bisa meraih mimpinya dan berguna bagi negeri ini,” tutur Firdaus.
Di RSBK, ada dua bayi lain yang lahir di tanggal 1 Januari. Dua bayi lainnya itu milik pasangan Iskandar – Husni dan Buyung – Ernita. Bayi Iskandar – Husni lahir normal pada pukul 15.25 WIB. Bayi laki-laki itu memiliki berat badan 2,15 kilogram.
Sementara bayi milik Buyung – Ernita lahir pada pukul 22.00 WIB. Bayi perempuan itu dilahirkan melalui operasi caesar. Beratnya mencapai 2,85 kilogram.
“Ketiganya masih di rumah sakit. Kepulangannya menunggu pemeriksaan dari dokter,” tutur Staf Humas RSBK, Nisa.
Selain di RSBK, Batam Pos mendapati ada empat bayi lain yang lahir di awal tahun 2017 ini. Keempatnya dilahirkan di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) dan Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito (RSSD).
Di RSAB, ada tiga bayi yang lahir pada tanggal 1 Januari 2017. Satu dengan persalinan normal. Dua lainnya dengan bedah caesar.
Sementara di RSSD, bayi baru tahun 2017 itu milik pasangan Awang Yakob dan Gesya. Bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir normal pada pukul 12.30 WIB. Beratnya mencapai 2,4 kilogram.
“Kelahirannya tidak diprediksi. Ini berkah bagi keluarga,” ujar Kerabat Awang, Darmadi.
Lebih lanjut, Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga RSSD, Aini, menyatakan, bayi pasangan Awang – Gesya itu lahir prematur. Kelahirannya dipercepat lantaran Gesya, sang ibu, mengalami pecah ketuban pada saat usia kehamilan tujuh bulan.
“Maka dari itu, dokter memutuskan persalinan dilakukan saat itu juga,” kata Aini. (ceu)
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam persidangan kasus penistaan agama. / Foto: JPG
batampos.co.id – Tren bunyi klakson yang kini sedang populer, Om Telolet Om, dan lagu Slank berjudul Ku Tak Bisa ikut memeriahkan persidangan terdakwa perkara dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kedua lagu tersebut diputar oleh para massa aksi pendukung Ahok. Om Telolet Om yang diputar adalah versi remix. Suasana di luar Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1), tampak menjadi lebih meriah.
Ketika lagu Slank diputar, para pendukung asyik bernyanyi. Mereka juga mengangkat dua jari, sebagai tanda nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Para pendukung Ahok tampak mengenakan kemeja kotak-kotak, yang menjadi ciri khas Ahok-Djarot. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan kepada Ahok.
“Bebaskan Ahok,” teriak para pendukung Ahok.
Dalam orasinya, mereka membeberkan keberhasilan Ahok. Salah satunya adalah mengubah Kalijodo menjadi lebih indah. Di sana, kini terdapat RPTRA dan ruang terbuka hijau. (gil/jpnn)
Seorang warga di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menunjukkan mata uang yuan dari transaksinya dengan pekerja asing dari Tiongkok. Foto: Imam Husein/Jawa Pos
batampos.co.id – Disangkal atau tidak, namun fakta menunjukkan kalau tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok terus membanjiri beberapa daerah di Sulawesi, sering berdirinya sejumlah perusahaan Tiongkok di sana.
Ada pekerja yang legal, namun banyak juga ilegal. Semua jenis pekerjaan mereka lakoni yang seharunya sebagian pekerjaan bisa dipegang tenaga kerja lokal. Kalaupun ada pekerja lokal yang diakomodir, ternjadi diskriminasi dari sisi gaji.
Ironisnya, penanganan yang dilakukan pemerintah terkait dengan TKA ilegal dicap jauh dari kata ideal.
“Harusnya Kemenaker bisa bekerja sama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di setiap daerah untuk memetakan proyek apa saja yang dikerjakan asing dan bisa diawasi ketat,” ujar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar kepada Jawa Pos.
Namun, hal tersebut tampaknya belum dilakukan secara maksimal. Kemenaker selama ini hanya mengandalkan laporan-laporan masyarakat untuk melacak TKA ilegal. Padahal, kondisi itu akan membuat penindakan sangat terbatas.
Belum lagi risiko adanya pengawas di lapangan yang akhirnya main di bawah meja dengan pihak perusahaan. “Koordinasi sepertinya tetap menjadi ‘barang mahal’ di negara kita,” kritiknya.
Timboel mengatakan secara pribadi pernah memergoki pekerja perusahaan asal Tiongkok yang sedang beristirahat dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan pun bukan tenaga ahli sebagaimana diharuskan. Penggunaan bahasa asing di lingkungan kerja juga mudah ditemukan di kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Padahal, mengacu pada UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, TKA tersebut masuk kategori ilegal karena melanggar aturan.
Sesuai aturan, pekerja asing harus didampingi pekerja lokal. Selain itu, mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja.
“Bahkan, kartu identitas pekerjaannya juga dalam huruf Tiongkok. Kalau mengacu secara tegas ke UU itu (ketenagakerjaan), sudah bisa dikategorikan TKA ilegal. Tetapi, mungkin definisi TKA ilegal dari pemerintah hanya dibatasi sebagai TKA yang tidak punya izin kerja,” sindirnya.
Di sisi lain, para TKA di kompleks industri Morosi tidak hanya menggeser pekerja lokal. Mereka juga beberapa kali membagi-bagikan mata uang yuan kepada warga sekitar. Menurut pengakuan warga setempat, tidak sedikit TKA yang melakukan jual beli dengan menggunakan uang asing itu.
Hal tersebut tentu menyalahi SE Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
Sungkowo, 50, warga setempat, mengaku pernah mendapatkan uang yuan dan dolar Hongkong dari pekerja asing asal Tiongkok.
“Kalau kehabisan uang Indonesia, mereka memakai yuan. Nanti pedagang yang akan menukarkan,” bebernya.
Uang asing tersebut juga sering dibagikan pekerja asing kepada anak-anak yang tinggal di sekitar proyek. Uang itu biasanya menjadi hadiah dari TKA ketika mendapat rezeki lebih atau setelah gajian.
Secara terpisah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Agung Sabar Santoso menuturkan, memang banyak pekerja asing dari Tiongkok di Kendari. Namun, sebenarnya jumlah pekerja lokal juga banyak. “Saya sudah cek ke lokasi secara langsung, pekerja lokal cukup banyak,” paparnya.
Namun, memang posisi Kendari yang menjadi transit ke Morowali menyebabkan seakan-akan terlihat banyak TKA dari Tiongkok. Padahal, sebagian pekerja asing tersebut juga pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Di Morowali ada pengolahan (smelter) juga,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (2/1).
Polda Sultra, kata Agung, akan membantu imigrasi bila ada rencana operasi TKA di Kendari. “Kami siap terjun untuk membantu imigrasi. Kita kan partner dengan Dirjen Imigrasi Pak Ronny F. Sompie,” ungkapnya.
Bahkan, beberapa kali operasi TKA yang dilakukan imigrasi dibantu kepolisian. Beberapa waktu lalu, ada sejumlah TKA yang ketahuan bekerja, namun dengan visa kunjungan. “Banyak yang sudah dideportasi,” tegasnya. (tyo/bil/idr/c7/ang/jpnn)
