Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 13931

Hang Nadim Akan Diintegrasikan dengan Pelabuhan Kabil

0
Bandara Hang Nadim Batam. foto:yusuf hidayat/batampos
Bandara Hang Nadim Batam. foto:yusuf hidayat/batampos

batampos.co.id – Bandar Udara Hang Nadim Batam akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Untuk mewujudkan visi tersebut Hang Nadim akan terintegrasi dengan Pelabuhan Kabil sesuai rencana konsep Batam sebagai kota Aero Marine Tropolis.

“Aero Marine Tropolis merupakan konsep pusat kota, di mana nantinya bandar udara akan memegang peranan yang penting sebagai tempat keluar masuknya barang,” ujar Direktur Publikasi dan Humas, Purnomo Andiantono, Rabu (9/11/2016).

Konsep tersebut sebagai strategi baru dalam pemanfaatan lahan untuk kegiatan komersial secara simultan dalam rangka mendapatkan manfaat bagi wilayah sekitarnya.

Andi mengatakan konsep ini mengusung bentuk yang kota yang rapi dan teratur. Hang Nadim akan dihubungkan dengan pelabuhan dalam satu area kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pusat bisnis seperti kargo udara, logistik, perkantoran,mall, retail, apartment dan hotel.

Selain itu dalam rangka mempromosikan Batam, BP Batam berpatisipasi dalam kegiatan Indonesia Infrastruktur Week 2016, di Jakarta pada 9-11 November 2016.

“Sebagai upaya memberikan informasi kepada publik khususnya calon investor bahwa Batam memiliki prospek investasi di bidang pengembangan bandar udara dan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan kota,” imbuhnya.

Ia menambahkan pengembangan bandar udara Hang Nadim sudah dilirik oleh sejumlah pihak swasta baik nasional maupun asing di antaranya investor asal singapura, China, dan Korea.

Bandara Hang Nadim juga dinilai potensial untuk dikembangkan menjadi aerospace park bagi maintanace, repair, overhaul (MRO) dan manufacturing sebagai bagian konsep aero marine tropolis.

“Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberi arahan agar Garuda Maintenance Facilities (GMF) agar membuka MRO di Batam,” tambah Andi. (leo/bp)

Bersepeda Sambil Nikmati Hawa Sejuk Panbil

0
Ketua Umum KONI Kepri, Johannes Kennedy. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Ketua Umum KONI Kepri, Johannes Kennedy. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Batam Pos bekerjasama dengan KONI dan Panbil Group akan menggelar acara fun bike bertajuk ‘Gowes Bareng KONI dan Batam Pos’, Minggu (27/11/2016) mendatang. Acara ini juga bertabur hadiah menarik.

Ketua KONI Kepri Johanes Kenedy mengaku sangat antusias menggelar acara ini. “Acara ini sangat bagus. Ini juga untuk mengkampanyekan hidup sehat dengan sepeda, juga mengkampanyekan go green. Jadi peserta akan tur di Panbil,” katanya, Rabu (9/11/2016).

Kennedy mengaku selama ini acara sepeda santai selalu digelar di pusat kota. Kali ini berbeda. Di mana ada rute untuk pemula yang digelar di sekitar kawasan Panbil yang terkenal sangat asri dan hijau.

“Jadi sekalian kita mengkampanyekan bahwa kelestarian alam harus tetap kita pelihara. Perlu juga diingat bersepeda itu sangat menyehatkan. Makanya kita sangat setuju dan mendukung penuh acara ini. Nanti peseta juga bisa foto bareng di Premier Panbil Hotel,” kata bos Panbil tersebut

Acara gowes bareng KONI dan Batam Pos ini mengambil dua rute, yaitu untuk pemula dan profesional. Untuk rute pemula akan start dari Panbil Mall, Komplek Villa Panbil, Kawasan Industri Panbil dan finish di Panbil Mall. Sementara rute profesional start dari Panbil Mall terus ke Simpang Jam, Simpang Ocarina, Simpang Masjid Raya, Simpang Kepri Mall dan finish di Panbil Mall.

Untuk pendaftaran bertempat di kantor Batam Pos, gedung Graha Pena lantai II dan di Panbil Mall, di pusat informasi. Tiket untuk Fun Bike ini hanya dikenakan Rp 50 ribu per orang. Itu sudah termasuk jersey atau kaos, snack dan kupon lucky draw.

Tetapi bagi warga yang tidak ingin ikut fun bike, juga bisa bergabung di acara Zumba Party. Tiketnya hanya Rp 20 ribu per orang sudah termasuk snack dan kupon lucky draw yang hadiah utamanya sepeda motor. (ian)

Sempat Digantikan Plt Usai OTT Pungli, Pejabat Disduk Kembali Aktif

0
Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam tetap buka setelah OTT Polda Kepri terkait dugaan pungli pengurusan dokumen kependudukan di dinas tersebut. Foto: mbb/pm
Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam tetap buka setelah OTT Polda Kepri terkait dugaan pungli pengurusan dokumen kependudukan di dinas tersebut. Foto: mbb/pm

batampos.co.id – Beberapa waktu lalu, Wali Kota Batam, Rudi telah menunjuk beberapa pegawai pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang sempat tersandung kasus operasi tangkap tangan (OTT).

Namun begitu, selang satu minggu setelah penunjukan tugas tersebut. Salah satu pegawai yang sempat digantikan Plt, kembali bekerja aktif mengemban tugasnya di Disduk-capil Kota Batam.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Infomasi Penduduk, Disduk-Capil Kota Batam, Herryanto Joesoef mengatakan sudah dua minggu kembali aktif pasca terjadinya OTT, Senin (17/10/2016) lalu.

“Iya, saya sudah kembali bekerja, begitu juga dengan dua bawahannya,” kata dia, Rabu (9/11/2016).

Kembali aktifnya dirinya, bukan tanpa alasan. Menurut dia, pegawai Disduk-capil terdaftar dan memiliki SK dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), karena pekerjaan yang diembannya sangat spesifik dan berhubungan dengan data penduduk.

“Kami masih tunggu keputusan dari Kemendagri,” sebutnya.

Disinggung mengenai surat pengunduran diri yang telah diajukan oleh Wali Kota Batam, Rudi beberapa waktu lalu, dia enggan mengomentari.

“Sebagai bawahan kita ikut arahan pimpinan,” tukasnya.

Saat ini dirinya hanya fokus terhadap perbaikan pelayanan Disduk-capil terhadap masyarakat. Salah satunya adalah memindahkan pelayanan surat pindah ke meja depan atau front office.

“Itu salah satu cara untuk memperketat pelayanan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Mardanis beberapa waktu lalu mengatakan, pegawai Disduk-capil juga memiliki SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadi pergantian pejabat harus menunggu persetujuan dari Kemendargri.

“Selain SK Pemko Batam, pejabat juga ditetapkan oleh Kemendagri, pergantian harus diajukan dan disetujui oleh Kemendagri,” kata dia. (cr17)

Pelni Siapkan 20 Ribu Tiket Mudik Natal dan Tahun Baru

0
Foto: AMINOER RASYID/SUMUT POS
KM Kelud. Foto: AMINOER RASYID/SUMUT POS

batampos.co.id – Menyambut perayaan hari raya Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam menyiapkan lebih kurang 20 ribu tiket tujuan Belawan, Medan dan Tanjungpriuk, Jakarta.

Kepala Operasional Pelni cabang Batam, Ending Wahyudi mengatakan seperti tahun sebelumnya, penumpang pengguna jasa kapal KM Kelud yang tujuan belawan diperkirakan hampir sama.

“Tahun lalu jumlah penumpang ke Belawan mencapai 17 ribu lebih, sedangkan ke Tanjungperiuk hampir seribu lebih. Untuk jaga-jaga kita siapkan 20 ribu,” kata dia, Rabu (9/11/2016).

Jumlah tiket yang disediakan, menurutnya sudah berdasarkan kebutuhan dari pemudik. Calon penumpang yang akan berangkat diminta memesan tiket jauh sebelum keberangkatan. Selain melalui agen, penumpang juga bisa memesan tiket melalui website resmi Pelni.co.id.

“Tiket sudah bisa dipesan dari sekarang,” ucapnya.

Sementara itu, Maanager Operasional PT Pelni cabang Batam, Dahlan Mustafa mengatakan untuk harga tiket tidak mengalami kenaikan. Tiket tujuan Belawan dijual dengan harga Rp220 ribu, sedangkan Tanjungperiuk Rp312 ribu untuk satu kali keberangkatan.

Untuk kapasitas kapal KM Kelud, pihaknya menjelaskan mungkin ada perubahan. Hal ini dikarenakan penataan ulang yang dilakukan Pelni terhadap ruang tidur KM Kelud. Tahun lalu Pelni menyediakan hingga 1.906 kursi.

“Mungkin tahun ini akan banyak kursi lagi yang tersedia. Kapasitas secara keseluruhan bisa menampung hingga 3.200 penumpang,” tukasnya. (cr17)

Tak Dapat Ganti Rugi, Warga Kampung Harapan Tolak Dipindahkan

0
Ribuan warga membakar ban untuk memboikot jalan dalam aksi penolakan eksekusi lahan milik PT Glory Point yang telah mereka tempati selama 20 tahun terakhir di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Ribuan warga membakar ban untuk memboikot jalan dalam aksi penolakan eksekusi lahan milik PT Glory Point yang telah mereka tempati selama 20 tahun terakhir di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Warga RW 05 Kampung Harapan, Bengkong Sadai menolak untuk dipindahkan karena belum mendapatkan ganti rugi.

Penolakan dari warga Kampung Harapan ini, berujung pada bentrok dengan aparat gabungan dari TNI dan Polri yang hendak melakukan pengamanan penggusuran rumah mereka pada Selasa (9/11/2016) lalu.

Aksi lempar batu, kayu, botol hingga bom molotov tak bisa dihindarkan. Sementara dari kepolisian, mereka menembakkan gas air mata dan mengerahkan satu unit mobil water canon untuk membubarkan massa yang memblokade jalan yang menghubungkan Batam Center menuju Bengkong.

Pasca kejadian ini, beberapa warga Kampung Harapan terkesan tertutup dan irit bicara saat di jumpai. Mereka lebih sering mengatakan tidak tahu saat ditanya terkait permasalahan lahan tersebut.

Iwan, warga kampung harapan mengatakan luas lahan yang rencananya akan digusur itu seluas satu hektar, yang terdiri dari 130 KK. Iwan juga mengaku, jika warga Kampung Harapan telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1990- an.

Ketika itu kata dia, Kampung Harapan masih merupakan lahan kosong. Warga kemudian mendirikan bangunan dan menimbunnya sedikit demi sedikit. Bahkan, jalan juga belum ada di kawasan itu.

“Warga disini menempati pertama kali melalui patok lahan. Tahun 1999 kita telah mengajukan untuk membayar PBB, namun tidak bisa sampai sekarang,” ujarnya.

Masih kata Iwan, lahan di Kampung Harapan telah diributkan sejak tahun 2013 lalu. Bahkan pada saat lahan itu ribut, TNI juga telah memasuki perkampungan mereka untuk membangun infrastruktur jalan.

“Kasus ini ribut tahun 2013. TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) masuk, mereka sudah tahu, apa guna lagi TMMD. Kalau lahan bermasalah kenapa di cor jalan,” katanya.

Selain itu, Iwan juga sangat menyayangkan tindakan dari aparat yang menembakkan gas air mata. Ia sangat menyayangkan dalam bentrokan kemarin, banyak anak-anak yang menjadi korban dari gas air mata yang ditembakkan ke arah mereka.

“Kemarin itu gas air mata sampai masuk ke rumah-rumah warga. Malam pun aparat selalu jaga disini,” imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan warga lainnya yang tak ingin namanya disebutkan. Pasca di terjadinya bentrokan kemarin, dirinya terpaksa menumpang di rumah tetangganya.

“Sebelah rumah ini yang punya kan cina. Kita suruh jaga, untuk sementara kita tinggal di situ dulu, di atas lantai tanah itu kita bentangkan kasur,” ujarnya.

Menurutnya, ia tidak mengetahui secara pasti permasalahan lahan di Kampung Harapan. Ia baru tinggal di Kampung Harapan baru dua tahun lebih atas permintaan temannya.

“Dulu saya ngekos dan ngontrak udah dimana-mana. Baru lah sekarang punya rumah. Jadi saya disuruh kawan satu kerjaan saya disini. Kawan saya sekarang di Malaysia,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk status lahan yang ia tempati itu juga tidak mengetahui secara pasti. “Gak tau juga tanah ini gimana. Apakah teman saya itu membelinya atau bagaimana, saya hanya disuruh bangun rumah disini,” katanya.

Yono, warga Kampung Harapan lainnya tetap bertahan di sisa-sisa rumahnya yang hanya tinggal sebagian. Sebab, pada penggusuran kemarin, bagian kiri rumahnya telah dihancurkan dengan alat berat.

“Untuk sementara bertahan dulu disini. Menunggu sampai ada kejelasan (ganti rugi, red),” ujarnya.

Menurut Yono, ia juga tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang ada di Kampung Harapan. Karena, ia baru saja membangun rumah disana. “Saya gak tahu (permasalahannya, red). Disini soalnya juga baru dua tahun,” imbuhnya. (cr1/bp)

BP Batam Bangun Lima Rusunawa Baru

0
Rusunawa Mukakuning. Foto: Wijaya Satria/ Batam Pos
Rusunawa Mukakuning. Foto: Wijaya Satria/ Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membangun lima rumah susun sewa (rusunawa) baru di Batam.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menentukan titik-titik lokasinya. Kelimanya tersebar di wilayah Batuampar dan Sekupang.

“Ini kan program nawacita untuk membuat satu juta rumah satu tahun,” kata Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Senin (7/11/2016) lalu.

Rusunawa itu dibangun sebagai solusi rumah layak untuk masyarakat. Ke depan, BP Batam akan segera menertibkan ruli-ruli yang tersebar di seluruh wilayah Batam. Penghuni ruli tidak lagi dipindahkan ke kavling siap bangun (KSB). Melainkan ke rusunawa.

“Sangat terbatas lahan di sini. Harusnya dibangun ke atas,” tuturnya.

Dari 45 ribu lahan di Batam, sekitar seribuan hektare telah digunakan untuk KSB. “Seperti di tempat lain, di sini (rusunawa) mereka harus sewa, bukan free,” tambahnya.

Menurut Gusmardi, rusunawa merupakan rumah tinggal yang lebih manusiawi dari ruli. Tempatnya lebih bagus dari ruli. Juga telah dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan listrik.

“Kami harapkan banyak investor masuk dan menggulirkan Batam ke depan,” katanya lagi.

Saat ini masih ada 2 ribu-an lahan yang belum dialokasikan oleh BP Batam. Sebab, lahan itu belum bersih. Di atasnya masih berdiri ruli.

BP Batam akan segera membersihkannya. Lahan itu dapat diperuntukkan bagi permukiman dan pariwisata. “Angka itu tersebar di beberapa wilayah Batam,” kata Direktur  Lahan BP Batam, Imam Bahroni. (ceu/bp)

Perpat Bakal Demo Lagi Menuntut Revisi Tarif Baru UWTO

0
Ratusan warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi menolak UWTO di depan kantor DPRD Batam, Senin (7/11/2016). Foto: Foto: wenny/batampos
Ratusan warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi menolak UWTO di depan kantor DPRD Batam, Senin (7/11/2016). Foto: Foto: wenny/batampos

batampos.co.id – Tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dinilai dapat melumpuhkan perekonomian masyarakat Batam. Sebab, dengan kenaikan tarif baru ini akan berdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dewan Pembina Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kota Batam, Saparudin Muda mengatakan pihaknya akan berjuang keras untuk menyuarakan penolakan tarif UWTO tersebut.

“Kita berjuang menolak tarif UWTO ini untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk warga tempatan. Perjuangan Kampung Tua itu hanya hasil akhir saja,” ujar Saparudin, Rabu (9/11/2016).

Menurut Saparudin, kebijakan kenaikan UWTO tersebut tak memiliki kejelasan. Kenaikan ini akan berdampak kepada investasi Batam dan menimbulkan pengangguran.

“Tarif ini berdampak ke seluruh masyarakat. Mulai dari masyarakat bawah sampai ke pengusaha. Maka dalam setahun, Batam akan lumpuh,” tegasnya.

Saparudin meminta Pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif UWTO ini. Sebab, masyarakat sampai saat ini merasa resah dan terdzalimi.

“Pemerintah pusat harus jeli melihat karena merugikan. Karena masyarakat sudah didzalimi. Apalagi kita warga tempatan, sudah merasa menumpang di atas tanah kelahiran,” katanya.

Saparudin meminta pengkajian ulang tersebut berdampak positif kepada masyarakat. Jika tidak, ia mengecam akan mengerahkan massa mencapai sepuluh ribu orang untuk berdemo.

“Kita minta BP Batam itu dibubarkan. Masih banyak pulau kosong yang bisa dikelola. Biar Batam pemimpinnya satu saja,” terangnya.

Saparudin menjelaskan ia akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada seluruh pejabat Kepri dalam acara hari lahir Perpat pada 20 November mendatang. Termasuk meminta DPRD Batam untuk memperjuangkan suara masyarakat tersebut.

“Kita akan langsung sampaikan di depan pejabat agar UWTO ini dihilangkan dan BP Batam dibubarkan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Dewan Pakar Perpat, Sastra Widjaya. Menurutnya, pembayaran UWTO sangat memberatkan masyarakat. Sebab, tarif tersebut setiap tahunnya akan melonjak.

“Memang setiap tahun waktunya berkurang. Tetapi jumlah pembayaran bertambah. Sama saja itu memberatkan masyarakat,” ujarnya singkat. (opi/bp)

Kadin Batam Optimis Uji Materi PMK 148 tentang Tarif Baru UWTO Dikabulkan

0
Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk meninjau  kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung SPC Batamcenter, Senin (24/10/2016). Foto: Rifki/Batam Pos
Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk meninjau kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung SPC Batamcenter, Senin (24/10/2016). Foto: Rifki/Batam Pos

batampos.co.id – Upaya kalangan pengusaha Batam untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 tentang kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) mencapai babak baru.

Selain komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden, mereka juga akan menguji sejumlah undang-undang tentang keberadaan BP Batam ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“UWTO itu akar permasalahannya dari sejumlah UU tentang BP Batam, seperti UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 36 Tahun 2007 yang akan diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Rabu (9/11/2016).

Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 akan diuji ke Mahkamah Agung. Mengenai PMK dan turunannya yakni Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 akan segera masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN).

Jadi optimis uji materi pasti akan dikabulkan sehingga permasalahan bisa selesai. Ia juga mengakui dorongan dari Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa PMK bisa dirubah juga memberikan dorongan moril.

“Uji materi ini sangat penting supaya kelak ke depannya tidak ada lagi dualisme pemerintahan di Batam,” katanya.

Begitu juga dengan gugatan terkait PMK yang dinilai sangat memberatkan masyarakat dan pengusaha Batam.

“BP Batam saat ini gagal dalam menciptakan kondusifitas dunia usaha dan ekonomi di Batam. Jadi pemerintah pusat harus segera bertindak,” tegasnya. (leo/bp)

Enam Masih Hilang, Pencarian TKI Korban Speedboat Tenggelam Dihentikan

0
Delapan penyelam gabungan antara Marinir 10 SBY dan Basarnas Tanjung Pinang melakukan pencarian di hari keempat yang berfokus pada pencarian enam korban hilang dan bangkai kapa di perairan Nongsa, Sabtu (5/11). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Delapan penyelam gabungan antara Marinir 10 SBY dan Basarnas Tanjung Pinang melakukan pencarian di hari keempat yang berfokus pada pencarian enam korban hilang dan bangkai kapa di perairan Nongsa, Sabtu (5/11/2016) lalu. Namun korban tak kunjung ditemukan sehingga pencarian dihentikan sejak Selasa (8/11/2016). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak enam korban kapal TKI ilegal yang tenggelam di perairan Nongsa, Batam, pada Rabu (2/11) lalu masih dinyatakan hilang. Namun Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan resmi menghentikan proses pencarian sejak Selasa (8/11) lalu.

Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Kepri, Abdul Hamid, mengatakan seluruh kapal dan personel yang terlibat dalam proses evakuasi dan pencarian korban juga sudah ditarik. Meski begitu, pihaknya tetap akan menggelar patroli rutin di sekitar lokasi kejadian.

“Unsur SAR kami siagakan satu tim,” kata Hamid, Rabu (9/11/2016).

Selain itu, kata Hamid, pihaknya juga bekerjasama dengan unsur keamanan laut yang berada di Batam. Pihak Basarnas meminta unsur keamanan tersebut bila patroli, dapat melewati jalur tempat kapal TKI tenggelam.

“Harapannya semuanya dapat ditemukan,” ungkap Hamid.

Selebihnya Hamid meminta masyarakat atau nelayan setempat ikut memantau lokasi. Jika ada yang menemukan korban, dia berharap melaporkan ke Basarnas atau polisi.

Hamid menjelaskan, hingga pencarian dihentikan, tim sudah menemukan 41 korban selamat dan 54 korban meninggal. Artinya, masih ada enam korban lain yang belum ditemukan.

Kasatpol Air Polresta Barelang, Iptu Arsyad Riyandi, membenarkan proses pencarian korban sudah dihentikan. Selain karena jangka waktu pencarian ditetapkan dalam waktu seminggu, tim juga tidak memiliki data akurat mengenai jumlah penumpang kapal nahas itu.

“Lagian kita tidak mengetahui jumlah TKI yang berada di atas kapal,” ujar Arsyad.

Arsyad menjelaskan, dari keterangan tekong maupun anak buah kapal (ABK) jumlah TKI yang berada di atas kapal berjumlah 93 orang ditambah dua ABK dan seorang nakhoda. Namun jumlah TKI tersebut dihitung berdasarkan jumlah TKI dewasa yang membayar uang transportasi kepada tekong. Sehingga jumlah TKI ditambah ABK dan nakhoda sebanyak 96 orang.

Namun menurut keterangan para korban selamat, jumlah TKI yang naik kapal adalah 98 orang. Terdiri dari 93 orang dewasa dan lima anak-anak dan balita.

“Nah, permasalahannya kita tidak mempunyai data yang pasti jumah TKI itu,” tegas Arsyad.

Selain masih menyisakan enam korban hilang, tim juga belum berhasil menemukan bangkai kapal. Anehnya, ABK kapal yang kini bertatus tersangka, mengaku tidak ingat lokasi tenggelamnya kapal.

Hal ini kemudian menimbulkan berbagai spekulasi publik. Banyak yang menduga, kapal berbahan fiber itu sebenarnya tidak karam ke dasar laut, melainkan sudah dibawa kabur oleh nakhoda kapal, Herman, yang sampai saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. (ska/opi/bp)

Kader JKN-KIS Siap Beri Informasi seputar BPJS Kesehatan

0

BPJS Kesehatan merekrut Kader JKN KIS. Kader ini dibentuk untuk menjawab banyaknya kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai program JKN-KIS.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis

Kader JKN KIS ini merupakan masyarakat setempat yang dipilih berdasarkan proses seleksi yang kemudian diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan di masyarakat.

Pelaksanaan implementasi kader JKN-KIS ini pada tahap awal dilakukan oleh 1.000 kader JKN-KIS yang diselenggarakan di 75 Kantor Cabang dan di seluruh Divisi Regional.

Rekrutmen Kader JKN-KIS di wilayah kantor cabang dilakukan dengan mempertimbangkan besaran tunggakan iuran PBPU per Kantor Cabang serta potensi Calon Peserta PBPU per Kantor Cabang.

Fungsi utama Kader JKN – KIS adalah sebagai mitra kerja dan perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan yang bekerja secara sukarela dalam rangka mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, edukasi, pendaftaran kepesertaan, pengingat dan pengumpul iuran serta pemberi informasi pelayanan.

Kader JKN – KIS juga berperan serta melakukan sosialisasi terkait informasi dan kebijakan terkini BPJS Kesehatan.

Selain itu, Kader JKN – KIS memiliki peran strategis di masyarakat untuk:

1. Pemasaran sosial dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta PBPU dan membayar iuran secara rutin. Secara berkala, peserta dan calon peserta PBPU akan diberi edukasi melalui kunjungan oleh Kader JKN-KIS agar tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran serta memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

2. Pengingat dan pengumpul iuran, baik kepada peserta PBPU yang aktif maupun menunggak. Apabila status Kader JKN-KIS adalah sebagai agen PPOB, maka Kader JKN-KIS dapat menjadi pengumpul iuran (syarat dan ketentuan berlaku), sehingga apabila peserta ingin melakukan pembayaran iuran dapat langsung melalui Kader JKN-KIS tersebut.

3. Pemberian Informasi dan menerima keluhan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa serta memastikan program JKN menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

Untuk memastikan terlaksananya implementasi Kader JKN-KIS sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ingin dicapai, perlu dilakukan proses rekrutmen dan seleksi Calon Kader JKN-KIS.

Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk memilih kader yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi/sosialisasi/edukasi, pendampingan pelayanan dan mengumpulkan iuran berdasarkan mapping wilayah desa/kelurahan, dengan tahapan proses dan persyaratan.

Untuk menjadi kader JKN-KIS diutamakan terdaftar sebagai agen PPOB dari channel pembayaran BPJS Kesehatan.

kaderjknkis
Saat ini, terdapat 7 (tujuh) orang kader JKN KIS yang tersebar di wilayah Kantor Cabang Batam yaitu wilayah

  • Sei Beduk,
  • Sagulung,
  • Batu Aji,
  • Batam Kota,
  • Bengkong,
  • Sekupang, dan
  • Kundur Karimun.

Tujuh orang Kader JKN-KIS yang telah direkrut tersebut merupakan masyarakat setempat yang telah menjalani proses pendaftaran dan seleksi.

Sampai akhir tahun ini diharapakan Kader JKN KIS yang terdapat di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Batam berjumlah 11 orang dan diharapkan akan terus bertambah di tahun depan.

Untuk itu BPJS Kesehatan menghimbau kepada Masyarakat Kota Batam yang memiliki keinginan untuk membantu menyukseskan Program JKN-KIS ini agar dapat mendaftarkan diri mengikuti seleksi Kader JKN-KIS untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

Pendaftaran tersebut dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam di Jalan Gurindam Batam Center.

Hasannudin, Kader JKN-KIS wilayah Kundur Karimun mengatakan bahwa alasannya untuk ikut serta dalam program JKN-KIS adalah karena menurutnya program JKN-KIS ini adalah program pemerintah yang harus didukung.

Caranya adalah dengan menginformasikan dan menyampaikan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program JKN tersebut.

“Selama ini masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang program JKN, tapi karena keterbatasan SDM dari BPJS Kesehatan maka saya pikir perlu pihak lain yang ikut membantu mensosialisasikan dan menginformasikan program ini kepada masyarakat, oleh sebab itu saya ikut serta,” aku Hasannudin.

Setelah menjadi Kader JKN-KIS, Hasannudin melakukan upaya-upaya sosialisasi ke masyarakat dengan mendatangi titik-keramaian seperti pasar, pertemuan masyarakat dan puskesmas dengan membagikan brosur dan sosialisasi.

“Selain mendatangi titik-titik keramaian, masyarakat juga datang ke warung saya karena sudah tau bahwa saya Kader JKN, setiap hari saya kedatangan 50 orang yang belanja sekaligus mendapatkan informasi melalui sosialisasi”.

Selain mendapatkan informasi, masyarakat juga bisa melakukan pembayaran di warungnya. Ungkap Hasannudin.

Dengan adanya kader JKN KIS ini diharapkan kesinambungan pelaksanaan program JKN – KIS dapat terjaga, dan upaya Pemerintah menyediakan akses dan memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. (rilis)