batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengakui sudah mendapat laporan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kalau ada banyak honorer di Batam yang mengantongi SK bodong.

Baca juga: Ada 320 Honorer di Batam Kantongi SK Bodong

Ia meminta seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemko Batam berhati-hati dengan beredarnya SK honorer bodong ini.

“Saya minta seluruh dinas waspada terhadap SK palsu ini,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam.

Baca Juga: Satu SK Honorer di Batam Dijual Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta

Untuk melakukan evaluasi terhadap beredarnya SK palsu itu, ia mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Batam. Khususnya dinas yang sempat menerima SK tersebut.

“Saya kumpulkan seluruh SKPD . Kita akan bahas masalah ini agar selesai,” terang Rudi.

Baca juga: SK Bodong Honorer Beredar, Dewan Desak Pemko Batam Lapor Polisi

Menurut dia, tak satupun SK yang baru beredar tersebut dikeluarkan Pemko. Bahkan, ia menjamin SK itu tak dikeluarkan oleh lingkungan Pemko secara resmi.

“Secara resmi tidak ada, tapi kalau pribadi saya tak tahu. Tapi secara resmi saya pastikan tak ada, karena itu perintah saya kepada Sekda dan seluruh SKPD,” sebut Rudi.

Soal tudingan DPRD Batam yang menyebut ada pejabat internal Pemko Batam yang terlibat dalam kasus ini, Rudi tak bisa menampiknya. Bisa jadi, kata dia, ada oknum pejabat yang bermain untuk meraih untung.

“Kalau perorangan, penyidikan kita belum sampai di sana. Kalaupun ada pasti akan langsung kita tindak tegas dan proses hukum,” pungkas Rudi.

Baca Juga: Sudah 80 Pegawai Pemko Batam Melapor Dapat SK Bodong

Ditemui terpisah, Kepala Dinas sosial dan Pemakaman Kota Batam, Raja Kamarulzaman mengatakan hingga saat ini tidak ada lagi oknum honorer bodong yang mendatangi kantornya.

“Terakhir ya yang dua itulah,” kata dia, Selasa (7/6/2016).

Dia menegaskan, semua SK itu sudah dikembalikan ke BKD Kota Batam.

Adanya informasi yang menyebutkan dinas yang di pimpinnya menerima SK bodong paling banyak, menurutnya itu tidak benar. “Isu itu,” tegasnya.

Baca Juga: Anak Buah Terlibat Pembuatan SK Bodong? Wako Batam: Bisa Jadi Ada Oknum

Dalam waktu dekat dirinya juga akan menemui Wali Kota Batam untuk membahas terkait beredarnya SK bodong tersebut. “Biar tidak salah paham dan berita tidak simpang siur,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengaku hanya menerima lima SK bodong dan telah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

“Sudah diinfokan, dan provinsi bilang tidak pernah mengeluarkan,” ujarnya. (ceu/she/cr17)

batampos.co.id – Menyikapi maraknya SK Bodong honorer di Batam, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur P Sihaloho meminta pemerintah melapor ke aparat penegak hukum. Sehingga petugas bisa menelusuri dan menindak aktor intelektualnya.

Baca Juga: Anak Buah Terlibat Pembuatan SK Bodong? Wako Batam: Bisa Jadi Ada Oknum

“Ini sudah tindak pidana, ranahnya bukan lagi BKD tapi kepolisian,” kata Tumbur, Selasa (7/6/2016).

Baca juga: Ada 320 Honorer di Batam Kantongi SK Bodong

Tumbur menduga permainan kotor tersebut melibatkan orang dalam atau oknum pegawai. Karenanya, pelaku bisa mengetahui seluk beluk pemerintahan.

“Sudah pasti ada yang bermain,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Baca Juga: Satu SK Honorer di Batam Dijual Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta

Namun untuk membuktikan hal ini, sambung Tumbur, hanya bisa dilakukan aparat kepolisian. “Kalau dilakukan BKD, pasti ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya. (cew/she/cr17/koran bp)

Baca Juga: Sudah 80 Pegawai Pemko Batam Melapor Dapat SK Bodong

batampos.co.id -Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam memperkirakan saat ini ada sekitar 320-an SK honorer bodong yang beredar di masyarakat. Namun yang melapor hingga Selasa (7/6/2016) baru 82 orang.

Baca Juga: Anak Buah Terlibat Pembuatan SK Bodong? Wako Batam: Bisa Jadi Ada Oknum

“Mereka mau melapor mengaku tidak tahu kalau SK mereka bodong dan mereka mengaku tidak terlibat, makanya datang mealpor,” kata Sekretaris BKD Kota Batam, Alwi AR.

Baca Juga: Satu SK Honorer di Batam Dijual Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta

Alwi menjelaskan, SK bodong yang diperjualbelikan Rp 15 juta hingga Rp 20 juta itu memiliki banyak keanehan. Setelah BKD mencermati SK tersebut satu per satu, ternyata, semua SK itu hasil scan.

Memang, kata Alwi, kop SK itu adalah kop BKD. Namun, ukuran dan jenis font-nya berbeda dengan kop yang asli.

“Kami punya lettering sendiri. Itu sudah kami bandingkan,” katanya.

Baca juga: SK Bodong Honorer Beredar, Dewan Desak Pemko Batam Lapor Polisi

Selain itu, ia juga menandai, ada SK yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalnya saja, SK dari BKD Provinsi Kepri untuk penempatan kota atau SK dari BKD Kota Batam untuk penempatan di Kementerian Agama (Kemenag).

“Kementerian Agama itu kan instansi vertikal, masa SK honorernya dari kota?” tutur mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam itu lagi.

Baca Juga: Sudah 80 Pegawai Pemko Batam Melapor Dapat SK Bodong

Lagipula, sesuai aturan, BKD tidak bisa menerbitkan SK pengangkatan honorer. SK itu, biasanya, dikeluarkan langsung oleh dinas yang bersangkutan.

Alurnya, kepala dinas terkait akan menyurati Wali Kota tentang analisa kebutuhan honorer. Jika analisa itu disetujui, dinas tersebut kemudian menghubungi BKD. Jika BKD menyetujui, barulah dinas tersebut boleh melakukan penerimaan honorer.

“Seperti misalnya Dinas Kesehatan yang kemarin membutuhkan perawat dan bidan. Misalnya, dari 100 yang dibutuhkan ternyata baru terpenuhi 70. Nah, mereka bisa mengajukan tapi harus melalui analisa kebutuhan,” kata Alwi.

Baca Juga: Disdik Batam Terima Lima SK PNS Bodong

Kasus SK honorer palsu ini, menurut Alwi, masuk dalam ranah penipuan. Masyarakat yang memiliki SK ini dapat melaporkannya ke polisi.

“Kami sudah melaporkan ini ke Wali Kota dan kata Pak Wali menyarankan biar orang yang bersangkutan saja yang melaporkannya ke polisi,” tuturnya. (cew/she/koran bp/nur)

batampos.co.id – Jumlah korban Surat Keputusan (SK) honorer Bodong di Batam terus bertambah.

Baca Juga: Anak Buah Terlibat Pembuatan SK Bodong? Wako Batam: Bisa Jadi Ada Oknum

Setelah menerima 80 laporan pada Senin (6/6/2016), Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam   kembali menerima dua pengaduan dari korban pada Selasa (7/6/2016).

“Mereka mau melapor kalau mereka tidak terlibat,” kata Sekretaris BKD Kota Batam, Alwi AR.

Baca Juga: Sudah 80 Pegawai Pemko Batam Melapor Dapat SK Bodong

Menurut Alwi berdasarkan keterangan dari salah satu pemilik SK honorer bodong yang beralamat di Kampung Aceh, Seibeduk, untuk mendapatkan secarik SK tersebut dia harus menebusnya hingga Rp 15 juta.

“Kalau yang dia (pemilik SK honorer, red) ceritakan, (dia bayar) Rp 15 juta,” tuturnya.

Baca juga: Ada 320 Honorer di Batam Kantongi SK Bodong

Namun anehnya, satu orang bisa mendapat dua SK sekaligus. Satu SK ditandatangani Plt Kepala BKD Provinsi Kepulauan Riau, Hasbi dan satu SK lainnya diteken Kepala BKD Batam, M Sahir.

Baca juga: SK Bodong Honorer Beredar, Dewan Desak Pemko Batam Lapor Polisi

Sementara itu, salah satu calon honorer di salah satu Dinas di Kota Batam mengatakan ia menghabiskan uang sekitar Rp 20 juta untuk bisa menjadi honorer.

“Awalnya saya bayar Rp 5 juta, begitu positif diterima sebagai honorer, yang bantu menguruskan minta Rp 15 juta lagi,” ujar pria yang enggan namanya dikorankan.

Baca Juga: Disdik Batam Terima Lima SK PNS Bodong

Ia mengaku tertarik untuk masuk honorer karena menduga bakal menjadi PNS. Bahkan ia rela meninggalkan pekerjaanya di perusahaan swasta yang menggajinya hingga Rp 6 juta per bulan (termasuk lembur), demi untuk mengejar menjadi honorer.

Ia mengaku menunggu lebih dari 8 bulan untuk bisa masuk honorer Pemko Batam. Selama masa menunggu itu ia tidak bekerja.

Ditanya soal besaran gaji yang akan dia terima sebagai honorer, ia mengaku belum tahu.  “Baru mau kerja ini,” katanya. (ceu/she/koran bp/nur)