batampos.co.id – Rencana perampingan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota batal. Enam belas SKPD di lingkungan Pemko Batam tetap bertahan. Bahkan pemerintah diizinkan menambah satu SKPD lagi setingkat eselon II.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan rencana perampingan SOTK sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah telah dibatalkan. Hal itu merujuk setelah lahirnya PP no 14 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi.

“Yang pernah saya sampaikan awalnya akan ada penciutan SKPD. Namun informasi yang baru masuk, penciutan yang signifikan itu tak jadi,” terang Amsakar, kemarin.

baca: Tujuh SKPD Dihilangkan Pemko Batam Rampingkan SOTK

Berdasarkan PP yang baru, lanjut Amsakar, penciutan itu tak terjadi di SKPD, namun pada pejabat eselon II yang akan berkurang. Namun untuk SKPD setingkat dinas bisa ditambah satu lagi.

“Dua staf ahli yang berkurang. Sedangkan SKPD setingkat eselon II bisa bertambah I.  Jadi rencana 7 SKPD yang akan dikurang itu batal,” ujar Amsakar.

Menurut dia, Pemko Batam juga belum memikirkan perkembangkan SOTK sesuai PP 41 tahun 2016. Sebab, masih fokus membahas rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD)

“Untuk sementara kita masih gunakan SOTK yang lama. Kecuali ada surat edaran agar struktur organisasi SOTK yang baru dilaksanakan,” pungkas Amsakar. (she)

batampos.co.id – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda ) Kota Batam akan berpindah tangan. Agussahiman tersingkir setelah 9 tahun menjabat. Ia tak dipertahankan duduk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) nomor satu di lingkungan Pemko Batam lagi.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan proses penyeleksian terhadap struktur jabatan Pemko Batam akan berlangsung. Pemko Batam juga sudah menyiapkan tim panitia seleksi rotasi, mutasi serta promosi pejabat Pemko Batam.

“Kami sudah siapkan pansel yang SKnya dari Walikota yang berkoordinasi dengan BKD. Pak Sahir saat ini juga dalam tahap untuk berkoordinasi,” kata Amsakar di Batam Center, kemarin.

Dikatakannya, tahap awal penyeleksian eselon dua sudah selesai. Yang mana, jabatan eselon II B sudah disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk eselon II B sudah di acc, tinggal eselon II A,” terang Amsakar.

Menurut dia, Agussahiman dipastikan tak akan mengikuti seleksi pencalonan eselon II A. Agussahiman yang saat ini menjabat sebagai Sekda, diminta membuat surat pernyataan agar tak kembali mencalonkan diri sebagai Sekda Kota Batam.

“Pak Sekda sudah buat surat pernyataan untuk tidak masuk lagi sebagai calon eselon II A. Sebab kalau dia (Agussahiman) masuk, tak mungkin jadi panitia selesksi,” jelas Amsakar.

Surat pernyataan yang dibuat Agussahiman telah disampaikan ke tim pansel. Yang artinya, jabatan Agussahiman akan berakhir pada September mendatang.

“Jadi semuanya sudah clear,” sebut Amsakar.

Sementara untuk SKPD, lanjut Amsakar, masih dalam tahap untuk penyeleksian. Jabatan itu akan dilelang di lingkungan PNS Pemko Batam. Siapa yang terbaik dan mau bekerja itu lah yang akan dipilih.

“Masih dalam tahap akan seleksi. Yang pasti, kita menginginkan SKPD terbaik,” pungkas Amsakar. (she)

batampos.co.id – Tak semata-mata hadir sebagai hiburan, ‘Demam’ Pokemon Go juga menghadirkan kewaspadaan pihak tertentu, tak terkecuali pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi mengeluarkan surat larangan bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan walau surat tersebut secara resmi belum sampai, pihaknya memastikan akan meneruskan surat itu untuk dipatuhi pegawai secara umum.

“Negara ini adalah satu kesatuan yang utuh, kebijakan tingkat nasional harus dilaksanakan daerah, automatically itu,” ungkap Amsakar usai menghadiri acara Borneo Extravaganza 2016 di Mega Mall, kemarin.

Lanjut dia, sama halnya dengan kebijakan semisal jam kerja, cuti dan lain-lain, jika surat resmi sudah sampai, pihaknya akan segera mengeluarkan edaran lanjutan.

“Kalau sudah masuk (sampai surat ke Pemko Batam), besok sudah keluar edarannya,” ucapnya. (cr13)

batampos.co.id – Persaingan untuk berebut jabatan di kabinet Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad semakin sengit. Sesuai arahan pemerintah pusat, akan banyak SKPD yang dirampingkan.

Tujuh dari 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam akan dihilangkan. Beberapa dinas tersebut akan digabungkan sesuai dengan pemberlakuan revisi peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad memastikan perampikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) di lingkungan Pemko Batam dilakukan dalam waktu dekat. Yang mana, hanya ada 9 SKPD yang masuk dalam struktur lembaga pemerintah tersebut. Namun ia enggan menyebutkan SKPD mana saja nantinya akan digabung, karena masih dalam pertimbangan.

“Luar biasa penyusutannya. Sekarang ada 16 SKDP, setelah mengikuti draft jadi sembilan. Jadi ada 7 yang dihilangkan. Kami masih pertimbangkan,” ujar Amsakar, kemarin.

Dikatannya, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bidang pekerjaan yang diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi dari Kabupaten/Kota. Sejauh ini Propinsi Kepri telah mengambil  wewenang 4 SKPD seperti urusan perikanan dan kelautan, pendidikan, ESDM serta  kehutanan.

“Kemungkinan akan diturunkan posisinya dalam pemerintahan, dari Dinas tersendiri menjadi Bagian, yang berinduk pada Sekretariat Daerah,” jelas Amsakar.

Menurut dia, kedepannya, akan banyak pejabat terkait yang mengaggur tanpa jabatan jika undang-undang itu diterapkan. Apalagi beberapa waktu lalu sudah ada diputuskan jika beberapa jabatan di ESDM, Kelautan dan Pendidikan yang hilang. Bahkan Kesbangpol-linmas akan ditarik ke pusat.

“Masing-masingnya sudah ada 4 jabatan yang hilang perdinas. Totalnya ada 21. Sebanyak itu jabatan struktural yang akan hilang akibat konsekuensi UU 23 itu,” terang Amsakar.

Karena itu, lanjut Amsakar, pihaknya akan menyeleksi secara ketat pejabat yang akan memimpin SKPD nantinya. Sejauh ini penilaian terhadap SKPD berskala dinas atau badan masih berlangsung.

“Banyak yang sedang kami kaji ulang,” pungkasnya. (she)