batampos.co.id – Hampir genap tiga tahun sistem BPJS Kesehatan diterapkan. Terlepas dari masih banyaknya keluhan para pesertanya, sebenarnya ada peran dan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) yang tak boleh dilupakan.

“Ada banyak hal yang bisa dilakukan Pemda untuk memperkuat pelaksanaan BPJS Kesehatan ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Idrakari, Jumat (9/9).

Yang paling mendasar, kata Ricky, pemerintah harus meningkatkan ketersedian fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit pemerintah (RSUD). Selain jumlah tenaga medis serta dokter spesialis, kapasitas alat kesehatan (alkes) juga harus terus ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi penumpukan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta.

Tidak hanya di RSUD, Ricky menyebut peningkatan fasilitas kesehatan juga penting dilakukan di tingkat Puskesmas. Dengan sarana kesehatan yang memadai di tingkat Puskemas, maka akan semakin sedikit pasien yang dirujuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Dengan begini, penumpukan pasien di rumah sakit swasta yang kerap memicu lambatnya pelayanan bisa diminimalisir. Maklum, umumnya fasilitas di rumah sakit swasta lebih lengkap.

“Sekarang ini kondisinya berbeda. Rumah sakit itu seperti Puskesmas raksasa. Semua pasien menumpuk di sana,” kata politikus PKS ini.

Selain menghindari penumpukan pasien, kelengkapan fasilitas kesehatan di daerah juga meminimalisir adanya rujukan pasien ke rumah sakit di luar kota. Karena ini akan menimbulkan persoalan baru bagi pasien.

Selain meningkatkan sarana kesehatan dan penambahan tenaga medis, pemerintah daerah juga bisa melakukan langkah promotif dan preventif kesehatan di masyarakat. Lagi-lagi melalui peran Puskesmas. Dengan pendekatan promotif preventif ini, diharapkan mampu menaikkan tingkat kesehatan di masyarakat. Artinya, makin sedikit warga yang sakit.

Dengan maksimalnya peran Puskesmas, baik dalam pencegahan maupun penanganan pasien, maka tingkat kunjungan pasien BPJS Kesehatan juga bias terus ditekan. Sehingga BPJS Kesehatan tak lagi dibayang-bayangi defisit setiap tahunnya.

Kepala BPJS Kesehatan KCU Batam, Budi Setiawan, sependapat dengan Rikcy. Menurut dia, BPJS  Kesehatan tak bisa sendirian memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Perlu dukungan dan andil dari pemerintah setempat.

Menurut Budi, saat ini terjadi ketimpangan antara demand dan supply. Dari data BPJS Kesehatan Batam, jumlah pendaftaran (demand) peserta BPJS Kesehatan terus meningkat. Sementara ketersediaan (supply) fasilitas dan sarana kesehatan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

“Itulah sebabnya sering terjadi penumpukan pasien di rumah sakit,” kata Budi.

Dia membantah, jika masalah ini sebenarnya lebih disebabkan oleh euforia masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan. Di mana mereka ramai-ramai menggunakan akses kesehatan tersebut dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang ada, meskipun sebenarnya tidak sedang sakit serius.

“Ini namanya insurance effect. Dulunya mereka tak ke dokter karena tak memiliki akses kesehatan,” katanya.

Tentu, Pemko Batam membantah jika disebut tak berperan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan ini. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, drg Chandra Rizal, menyebut pihaknya sudah menjalankan program Batam Sehat untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang selenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Melalui program Batam Sehat ini, kata Chandra, pihaknya memperkuat sarana dan prasarana di tingkat dasar atau primer. Yakni di tingkat Puskesmas yang saat ini jumlahnya 17 unit di seluruh Batam, serta 56 Puskesmas pembantu (Pustu) dan polindes yang jumlahnya kurang lebih sama.

“Jadi pasien dengan penyakit kronis pun bisa diselesaikan di Puskesmas, tak harus dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Penguatan sarana dan prasarana di tingkat puskesmas ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa program promotif dan prefentif lainnya. Misalnya memaksimalkan program penyuluhan kesehatan kepada masyarakat melalui kader posyandu yang menurut Chandra saat ini sudah mencapai 3.850 orang.

“Kalau posyandu nya sekitar 450 lebih,” katanya.

Kepala UPT Puskesmas Batuaji, dr Harri Fajri Zisoni, mengamini pernyataan Kadinkes Batam itu. Menurut dia, puskesmas terus memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan fungsinya sebagai gate keeper pelayanan kesehatan secara nasional.

Dia menjelaskan, dalam kerangka kerja Puskesmas sebagai gate keeper ini, semua Puskesmas di Batam berupaya meminimalisir jumlah masyarakat yang sakit. Bukan semata-mata fokus untuk mengobati pasien.

“Sesuai namanya, Puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat,” kata Harri. (SUPARMAN, Batam)