batampos – Selepas libur lebaran, Kementerian Agama (Kemenag) langsung mengebut proses pengajuan visa haji.

Sebab, di saat masa pemberangkatan haji tinggal sekitar 20 hari lagi, baru 294 visa yang sudah keluar. Kemenag masih mendapati sejumlah kendala teknis pengajuan visa.

Perkembangan proses pengajuan visa itu disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain.

“Berdasarkan update dari e-Hajj hari ini (9/4) per jam 13.40 WIB, request visa sebanyak 14.325 (lembar),” kata Zain saat dikonfirmasi, Rabu (9/4).

Dari seluruh pengajuan atau request visa haji itu, yang sudah selesai dan terbit visanya masih sedikit. Catatan Kemenag menyebutkan, visa haji yang sudah keluar baru 294 nama calon jemaah haji (CJH) saja.

Zain mengatakan ada sejumlah kendala yang mereka hadapi di awal-awal proses penerbitan visa haji itu. “Saat ini sedang sinkronisasi sistem antara Kemenhaj Arab Saudi dengan Kemenlu Arab Saudi,” katanya.

Menurut Zain, pihaknya akan terus mengebut proses pengajuan visa haji. Apalagi dokumen CJH yang sudah terverifikasi mencapai 189.204 nama.

Sehingga tinggal pengajuan ke sistem e-Hajj milik Saudi. Dia juga menyampaikan tim di Kemenag terus bekerja keras untuk memenuhi semua kelengkapan dokumen visa.

Sebelumnya, proses pengajuan visa haji ditinjau langsung oleh sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan proses pemvisaan jemaah haji 2025 mulai digelar pasca lebaran Idul Fitri di Gedung Siskohat Kemenag.

Ia menambahkan, secara progres, proses pemvisaan haji ini sudah berjalan dengan lancar.

Hilman menuturkan, Ditjen PHU Kemenag terus berkomunikasi dengan pihak otoritas terkait untuk dapat dilakukan proses pemvisaan bagi jemaah haji Indonesia yang terkendala nama dalam suku kata.

“Kendala ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, melainkan juga India dan Pakistan,” kata Hilman.

Selain itu Ditjen PHU juga berkoordinasi dengan seluruh kanwil Kemenag tingkat provinsi untuk dapat melakukan pengecekan data pra manifes calon jemaah.

Agar ketentuan yang dipersyaratkan otoritas imigrasi Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan administrasi.

Hilman juga menegaskan dalam proses pelunasan bagi calon jemaah haji cadangan 2025 tidak ada biaya apa pun, selain uang pelunasan.

“Kami mengimbau kepada calon jemaah berhak berangkat untuk segera melakukan pelunasan tahap selanjutnya yang akan ditutup pada 17 April 2025,” tuturnya.

Begitu juga dengan tim kesehatan untuk segera membuat rekomendasi jemaah yang dinyatakan Istitha’ah kesehatan. Agar CJH dapat segera melakukan pelunasan. (*)

Artikel Pemberangkatan Haji Tinggal 20 Hari Lagi, Baru 294 Visa yang Keluar pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi lokasi evakuasi warga Gaza, Palestina. Meskipun sifatnya hanya sementara, berikutnya warga Gaza dikembalikan lagi ke tanah kelahirannya. Gagasan Prabowo itu menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Diantaranya disampaikan Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis. “Saya tidak setuju evakuasi warga Gaza ke Indonesia,” katanya kemarin.

Karena bagi dia masalah kemanusiaan di Gaza bukan karena warga Gaza. Tetapi karena invasi tentara Israel. Menurut dia solusi yang tepat adalah Israel menghentikan kekerasan atau invasinya di Gaza.

Cholil mengatakan ketika masyarakat Gaza dievakuasi keluar negaranya, tidak ada jaminan mereka bisa kembali lagi. Kemudian juga tidak ada jaminan ketika mereka bisa kembali, akan hidup dengan damai.

“Bukankan mereka (warga Gaza) sengaja dikeluarkan, untuk memasukkan Israel ke Palestina,” tuturnya.

Dia mengatakan semua elemen bangsa Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Termasuk perdamaian bagi warga Gaza. MUI terus melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat Gaza.

Sementara itu Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI merencanakan terus melakukan penggalangan dana sampai Palestina merdeka. Upaya itu mereka lakukan setelah sukses menggelar program Membasuh Luka Palestina 2025.

Untuk diketahui Kegiatan Membasuh Luka Palestina 2025 menghadirkan 6 ulama Palestina yang mendatangi 555 titik di 6 provinsi di Indonesia. Kegiatan yang digelar selama bulan Ramadan dan bekerja sama dengan Baznas itu, berhasil mengumpulkan dana mencapai Rp 4 Miliar untuk membantu Palestina.

Ketua Panitia Membasuh Luka Palestina 2025 Abdul Jabbar menegaskan kegiatan pengumpulan dana untuk membantu Palestina. Upaya itu akan terus dilakukan sampai Palestina merdeka.

“Kegiatan ini InsyaAllah akan terus berlanjut tidak hanya bulan Ramadan saja,” katanya.

Artinya kegiatan ini akan terus berjalan sampai Palestina merdeka dan rakyatnya bisa hidup dengan layak. Karena itu amanah undang-undang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dia menyampaikan, MUI dan seluruh elemen masyarakat Indonesia akan bekerja sama untuk mengawal setiap program yang bertujuan membebaskan Palestina dari penjajahan. (*)

Artikel Pimpinan MUI Tolak Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Musim haji 2025 sudah di depan mata. Rencananya jamaah Indonesia mulai diterbangkan ke Arab Saudi awal bulan depan. Menyambut musim haji, pemerintah Saudi resmi menutup penerbitan visa umrah per 13 April mendatang.

Kebijakan Saudi menutup sementara pengajuan visa umrah itu mendapatkan respon positif dari pemerintah Indonesia. Wakil Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kebijakan terbaru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan sementara penerbitan visa kunjungan. Termasuk visa umrah, bisnis, dan keluarga, bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan itu akan diberlakukan mulai 13 April 2025 hingga setelah puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya Saudi dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan haji.

Kemudian juga untuk meningkatkan aspek keamanan, serta memastikan kapasitas layanan tetap optimal dan sesuai regulasi. Penangguhan itu juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa non haji dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena bisa berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

Dahnil menilai kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola haji yang berkualitas sebagaimana menjadi komitmen BP Haji. “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” katanya di Jakarta pada Rabu (9/4).

Dia menegaskan upaya itu sejalan dengan masukan BP Haji yang kami sampaikan secara langsung dalam kunjungan diplomatik dengan menteri dan wakil menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Desember lalu. Saat itu BP Haji menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

“Prinsip EMAN yang diusung BP Haji menjadi bagian dari arus pemikiran bersama demi pelayanan terbaik bagi seluruh tamu Allah dari berbagai penjuru dunia,” tambahnya.

Di dalam negeri, Dahnil juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI terkait kerjasama dalam Pengawasan terhadap jemaah haji ilegal yang menggunakan visa selain Visa haji Resmi.

Untuk diketahui penangguhan visa umrah dan lainnya itu mencakup negara-negara seperti India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Indonesia, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya. Warga negara dari daftar tersebut yang telah mengantongi visa yang masih berlaku tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Kemudian diminta untuk keluar dari wilayah Kerajaan Arab Saudi paling lambat tanggal 29 April 2025.

BP Haji mengimbau kepada seluruh calon jemaah dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu. Serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah haji. (*)

Artikel Pemerintah Saudi Stop Menerbitkan Visa Umrah Per 13 April pertama kali tampil pada News.