batampos — PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation mencatatkan kinerja positif di awal tahun 2025. Sepanjang Januari hingga April, Daihatsu membukukan penjualan ritel sebesar 46.718 unit, yang setara dengan 17,5% dari total pasar otomotif nasional yang mencapai sekitar 267.000 unit dalam periode yang sama.

Capaian ini mengindikasikan konsistensi Daihatsu dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri otomotif Tanah Air, meskipun pasar masih diwarnai dengan tantangan pascapandemi, fluktuasi harga bahan baku, serta ketatnya kompetisi antar produsen.

Produk Unggulan Dorong Penjualan

Daihatsu berhasil mengoptimalkan portofolio produknya, di mana tiga model unggulan memberikan kontribusi signifikan terhadap total penjualan:

• Daihatsu Sigra: LCGC MPV yang menyumbang 32% dari total penjualan atau sebanyak 14.809 unit.
• Gran Max Pick Up (PU): kendaraan komersial ringan dengan kontribusi 26% atau 12.126 unit.
• Terios: SUV medium yang mencatatkan penjualan 5.637 unit atau 12%.

Daihatsu juga mempertahankan dominasi di beberapa segmen strategis:
• Sigra menguasai 59% pangsa pasar di segmen LCGC MPV.
• Gran Max PU memimpin dengan 58% market share di segmen Pick Up Low.
• Gran Max Mini Bus mencatatkan penguasaan pasar tertinggi dengan 94% di kelasnya.
• Luxio tetap hadir sebagai pilihan di segmen semi bonnet MPV.

Strategi Penjualan dan Purnajual

Keberhasilan penjualan Daihatsu tak lepas dari strategi menyeluruh yang mencakup kemudahan akses pembelian serta layanan purna jual. Perusahaan menawarkan berbagai fasilitas pendukung seperti:
• Program tukar tambah (trade-in) kendaraan lama dengan mobil baru Daihatsu.
• Fleksibilitas pembiayaan kredit melalui kemitraan dengan lembaga pembiayaan resmi.
• Layanan after-sales yang terintegrasi dan mudah diakses di jaringan bengkel resmi.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap kepuasan pelanggan, Daihatsu meluncurkan program Daihatsu Car Check Up 2025. Program ini berlaku hingga 30 Juni 2025, dan ditujukan bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan servis rutin dalam 12 bulan terakhir. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh dengan tambahan manfaat bagi konsumen.

Selain itu, untuk menjangkau pemilik mobil bekas, Daihatsu juga menjalankan program SEHATI (Second Hand Activation) yang menawarkan servis perawatan kendaraan dengan harga bersahabat. Program ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan menjadi bagian dari strategi perluasan layanan purnajual kepada pasar mobil bekas yang terus berkembang.

Fokus pada Kepuasan Konsumen dan Adaptasi Pasar

Menurut Tri Mulyono, Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. – Daihatsu Sales Operation, keberhasilan ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk terus memperkuat pemahaman terhadap konsumen dan respons terhadap dinamika pasar.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan terhadap Daihatsu. Di tengah kondisi pasar yang dinamis, kami akan terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan serta memperkuat strategi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan,” ungkap Tri.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, layanan, dan program promosi, pelanggan dapat mengakses situs resmi www.Astra-Daihatsu.id atau melalui aplikasi DaihatsuKu. (*)

Artikel Daihatsu Kantongi Pangsa Pasar 17,5% hingga April 2025, Sigra dan Gran Max Jadi Kontributor Utama pertama kali tampil pada News.

batampos  – WNI yang terjerat bujuk rayu untuk bekerja di “perusahaan” online scam atau penipuan online ternyata masih cukup banyak. Dalam tiga bulan terakhir, KBRI Phnom Penh telah menangani 1.301 kasus yang sebagian besar melibatkan WNI yang terkait dengan kegiatan penipuan online.

Angka ini, menurut penuturan Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto naik tajam dibanding periode yang sama di tahun lalu. Angkanya cukup fantastis, yakni 174 persen. “Dari total kasus yang ditangani, 85 persen melibatkan WNI yang terkait dengan kegiatan penipuan online,” ujarnya dalam keterangan resminya Rabu (14/5).

Santo memastikan, pihaknya tetap memberikan pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang diterapkan. Termasuk, sesuai hukum yang berlaku.

Namun di saat yang sama, lanjut dia, KBRI tidak dapat mentolerir perspektif yang cenderung “menormalisasi” keterlibatan dalam aktivitas penipuan online sebagai pekerjaan yang sah. Apalagi, aktivitas penipuan online jelas-jelas telah memakan korban di tanah air.

Hal ini sekaligus menanggapi adanya isu mengenai 4 WNI asal Binjai, Sumatera Utara, yang keluar dari “perusahaan” penipuan online dan meminta fasilitasi KBRI untuk dapat kembali ke Indonesia. Dalam laporannya, para WNI menerima gaji bulanan, tidak dibatasi geraknya, dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Hanya saja, target kerja yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi sehingga mereka merasa pekerjaan tersebut menjadi sulit dilanjutkan.

Setelah menerima pengaduan tersebut pada 23 April 2025, KBRI pun langsung melakukan proses verifikasi, yang diikuti pembuatan SPLP. KBRI juga mengajukan permohonan exit visa kepada Imigrasi Kamboja saat itu.

Akan tetapi, salah satu dari WNI dengan inisial CR ternyata diketahui merupakan korban/pelaku kambuhan yang tercatat pernah sebagai operator di bidang penipuan online di Kamboja. Pada tahun 2022 lalu, yang bersangkutan difasilitasi kepulangannya ke tanah air oleh KBRI Phnom Penh atas biaya penuh dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, CR ke Kamboja lagi dengan paspor baru dan kembali menjadi operator di bidang yang sama.

Dikarenakan status CR sebagai “repeat offender” ini, maka pihak Imigrasi Kamboja telah menempatkannya di Detensi Imigrasi selama menyelesaikan pengurusan exit visa. Adapun 3 WNI lainnya telah mengurus exit visa dan dapat kembali ke Indonesia secara mandiri.

“Jadi KBRI Phnom Penh tidak menelantarkan para WNI asal Binjai ini, atau WNI dari daerah mana pun di Indonesia. Ke-4 WNI mendapatkan perlakuan yang sama seperti WNI lainnya, sesuai prosedur dan standar pelayanan yang ada,” katanya.

Sekretaris Pertama KBRI Phnom Penh Linda Widiyanti turut mengamini soal adanya WNI yang menjadi repeat offender pasca dibantu pemulangannya. Meski tak menyebut data pasti, ia meyakini angkanya cukup besar.

“KBRI Phnom Penh meyakini angkanya tidak kecil, karena tidak jarang Hotline KBRI menerima permohonan info dari “mantan korban” yang ingin segera kembali bekerja di Kamboja,” tuturnya.

Dari hasil wawancara KBRI dengan para repeat offender ini sendiri, diketahui sejumlah alasan yang membuat mereka kembali tergiur untuk bekerja di sana lagi. Selain iming-iming gaji tinggi meski tahu resikonya, alasan lainnya adalah soal kemudahan proses bagi mereka untuk dapat kembali berangkat ke luar negeri.

Sebelumnya, KBRI Phnom Penh juga mencatat adanya lonjakan kematian WNI dalam tiga bulan terakhir. Angka kematian ini naik 75 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kasus kematian ini diduga berkorelasi dengan tingginya jumlah WNI di Kamboja yang bekerja dalam kegiatan penipuan online atau online scam. (*)

Sumber: JP Group

Artikel WNI Bermasalah di Kamboja Kasus Naik 174 Persen pertama kali tampil pada News.

batampos – Kedatangan jemaah haji Indonesia ke Madinah kembali diwarnai dengan temuan barang bawaan yang melanggar aturan bea cukai Arab Saudi.

Kali ini, petugas bandara mengamankan sekitar 1.000 bungkus rokok yang disembunyikan di dalam koper milik jemaah asal kloter JKG yang mendarat pada Rabu pagi (14/5) pukul 04.30 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar 08.30 WIB.

Menurut Wakil Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara PPIH Arab Saudi, Abdillah, temuan ini menjadi yang terbesar sejak kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini dimulai.

“Ini bukan kali pertama, tapi ini yang terbesar. Rokoknya tersebar di sembilan koper dan langsung diamankan oleh petugas bea cukai,” ungkap Abdillah di Bandara Pangeran Mohammed Bin Abdul Aziz, Madinah.

Proses penyitaan dilakukan usai koper-koper tersebut melalui pemindaian X-ray. Hasilnya, petugas menemukan 100 slop rokok atau setara 1.000 bungkus, tersebar dalam 9 koper berbeda.

Meski barang bukti rokok disita, seluruh koper tetap dikembalikan ke hotel tempat jemaah menginap. Proses penyitaan dilakukan tanpa kehadiran pemilik koper, dan PPIH menjadi perwakilan dalam penyelesaian administrasi di bandara.

Abdillah mengingatkan bahwa aturan di Arab Saudi sangat tegas terkait barang bawaan pribadi, termasuk rokok.

Setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa maksimal dua slop atau 200 batang rokok. Jumlah lebih dari itu dianggap pelanggaran dan bisa dikenai denda.

Ia menyebut belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah denda dalam kasus kali ini. Namun berdasarkan pengalaman tahun lalu, jemaah yang membawa lima slop rokok dikenakan denda sebesar SAR 200 atau sekitar Rp 883.000.

Jangan Jadi Kurir Titipan Rokok
PPIH juga mengimbau jemaah agar tidak membawa rokok dalam jumlah besar, apalagi atas permintaan orang lain. Bahkan bagi jemaah yang bukan perokok pun diingatkan agar waspada terhadap titipan.

“Jangan mau dititipi rokok. Kalau ketahuan jumlahnya berlebihan, yang kena tetap pemilik koper. Petugas tidak bisa tahu mana barang pribadi dan mana titipan,” tegas Abdillah.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi jemaah gelombang berikutnya. Pelanggaran semacam ini bukan hanya berisiko terkena denda, tetapi juga bisa memperlambat proses pengambilan bagasi, bahkan mengganggu kenyamanan ibadah.

“Ini masalah serius, karena selain melanggar aturan, juga bisa berdampak pada jemaah lain,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Petugas Bandara Madinah Amankan 1.000 Bungkus Rokok, PPIH: Jangan Jadi Kurir Titipan pertama kali tampil pada News.

batampos – Kedatangan jemaah haji Indonesia ke Madinah kembali diwarnai dengan temuan barang bawaan yang melanggar aturan bea cukai Arab Saudi.

Kali ini, petugas bandara mengamankan sekitar 1.000 bungkus rokok yang disembunyikan di dalam koper milik jemaah asal kloter JKG yang mendarat pada Rabu pagi (14/5) pukul 04.30 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar 08.30 WIB.

Menurut Wakil Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara PPIH Arab Saudi, Abdillah, temuan ini menjadi yang terbesar sejak kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini dimulai.

“Ini bukan kali pertama, tapi ini yang terbesar. Rokoknya tersebar di sembilan koper dan langsung diamankan oleh petugas bea cukai,” ungkap Abdillah di Bandara Pangeran Mohammed Bin Abdul Aziz, Madinah.

Proses penyitaan dilakukan usai koper-koper tersebut melalui pemindaian X-ray. Hasilnya, petugas menemukan 100 slop rokok atau setara 1.000 bungkus, tersebar dalam 9 koper berbeda.

Meski barang bukti rokok disita, seluruh koper tetap dikembalikan ke hotel tempat jemaah menginap. Proses penyitaan dilakukan tanpa kehadiran pemilik koper, dan PPIH menjadi perwakilan dalam penyelesaian administrasi di bandara.

Abdillah mengingatkan bahwa aturan di Arab Saudi sangat tegas terkait barang bawaan pribadi, termasuk rokok.

Setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa maksimal dua slop atau 200 batang rokok. Jumlah lebih dari itu dianggap pelanggaran dan bisa dikenai denda.

Ia menyebut belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah denda dalam kasus kali ini. Namun berdasarkan pengalaman tahun lalu, jemaah yang membawa lima slop rokok dikenakan denda sebesar SAR 200 atau sekitar Rp 883.000.

Jangan Jadi Kurir Titipan Rokok
PPIH juga mengimbau jemaah agar tidak membawa rokok dalam jumlah besar, apalagi atas permintaan orang lain. Bahkan bagi jemaah yang bukan perokok pun diingatkan agar waspada terhadap titipan.

“Jangan mau dititipi rokok. Kalau ketahuan jumlahnya berlebihan, yang kena tetap pemilik koper. Petugas tidak bisa tahu mana barang pribadi dan mana titipan,” tegas Abdillah.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi jemaah gelombang berikutnya. Pelanggaran semacam ini bukan hanya berisiko terkena denda, tetapi juga bisa memperlambat proses pengambilan bagasi, bahkan mengganggu kenyamanan ibadah.

“Ini masalah serius, karena selain melanggar aturan, juga bisa berdampak pada jemaah lain,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Petugas Bandara Madinah Amankan 1.000 Bungkus Rokok Diamankan, PPIH: Jangan Jadi Kurir Titipan pertama kali tampil pada News.