Presiden Prabowo Subianto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).
batampos – Presiden Prabowo Subianto membantah akan menghentikan proyek infrastruktur selama masa jabatannya. Ia justru akan menyerahkan seluruh proyek infrastruktur itu kepada pihak swasta.
“Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak, saya tidak menghentikan,” kata Prabowo dalam Penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).
“Saya mengubah, infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan alasan dirinya memberikan wewenang pembangunan kepada pihak swasta. Mulai dari efisien hingga karena lebih pengalaman.
Itu sebabnya ia berkeinginan untuk memberikan seluruh proyek mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara untuk dibangun oleh swasta.
“Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, mengutip BBC, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, sempat menyampaikan pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.
Menurut Dody penyetopan itu dilakukan tidak lepas dari adanya keterbatasan anggaran pada masa transisi dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati], sesuai arahan Pak Presiden [Prabowo],” ujar Dody.
“Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air,” imbuhnya. (*)
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin Rapim Kemhan 2025 pada Kamis (16/1). (Biro Infohan Setjen Kemhan).
batampos – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan 2025 pada Kamis (16/1). Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung rapim tersebut. Dia menegaskan komitmen instansinya untuk terus meningkatkan kekuatan pertahanan negara demi menjaga kedaulatan Indonesia.
Melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com, Kemhan menyatakan bahwa rapim tersebut diselenggarakan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Yakni tanpa banyak seremoni. Bahkan dilakukan secara dalam jaringan melalui video conference. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajarannya juga mengikuti agenda itu dari jarak jauh.
Dalam arahannya, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Rapim Kemhan bisa dijadikan panduan dalam menjalankan tugas dan pengabdian. ”Rapim Kemhan dan TNI ini kita jadikan navigasi dalam mengemban tugas untuk bangsa dan negara yang berada di pundak kita sekalian sebagai institusi negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kekuatan pertahanan negara melalui berbagai cara. Salah satunya lewat revitalisasi organisasi, mewaspadai berbagai hal yang perlu diwaspadai, dan menekankan pentingnya keterpaduan tiga matra TNI dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman.
Kemhan berharap besar Rapim Kemhan 2025 bisa menjadi landasan kuat untuk pengembangan kebijakan pertahanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global, serta memperkuat kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Selain panglima TNI, rapim itu turut dihadiri oleh KSAD, KSAL, dan KSAU secara dalam jaringan.
Terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dibahas bersama dalam rapim tersebut. Termasuk diantaranya pengembangan kekuatan dengan mengadopsi kebijakan yang sudah ada sejak Presiden Prabowo menjadi menhan.
”Tentunya terkait juga dengan reformasi birokrasi pertahanan negara, kemudian juga ada terkait dengan pengelolaan anggaran, kemudian ada perkembangan kekuatan, termasuk modernisasi. Ini menjadi isu sentral juga, baik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Termasuk juga industri pertahanan, itu juga dibahas salah satunya, dimana proyeksi kita untuk terus menguatkan industri pertahanan,” jelasnya. (*)
batampos – Curah hujan deras yang mengguyur Kota Batam beberapa waktu lalu menyebabkan penurunan kualitas air baku di Waduk Sei Harapan. Akibatnya sistem produksi di IPA Sei Harapan mengalami gangguan.
General Manager SPAM Hilir, Djohan Effendy mengatakan, saat ini BU SPAM BP Batam terus berkoordinasi dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir dalam memaksimalkan produksi air di IPA Sei Harapan.
“Ini adalah kejadian force majure. Kami dari BU SPAM BP Batam akan terus berupaya dalam meningkatkan produksinya. Saat ini, produksi air sudah jalan kembali dan akan kembali normal secara bertahap,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
Sementara itu, Direktur PT Air Batam Hulu – Hilir (ABH – ABHi), Mujiaman Sukirno menjelaskan, penyebab turunnya kulaitas air baku Waduk Sei Harapan karena curah hujan yang tinggi. Akibatnya, lumpur yang berada di sekitar daerah tangkapan air mengalir ke waduk.
“Sampai dengan hari ini, kondisi waduk sudah mulai kembali normal, dengan kekeruhan 4-11 NTU. Dari sebelumnya, level kekeruhan 225 NTU,” jelasnya.
Masih kata Mujiaman, IPA Sei Harapan kembali dioperasikan secara bertahap mulai Selasa (14/1/202) pagi. Pengoperasian ini dilakukan setelah dilakukan flushing dan air hasil produksi memenuhi persyaratan yang telah ditentunkan.
Mujiaman menambahkan, hingga Kamis (16/1/2025), kualitas air baku di Waduk Sei Harapan terus membaik dan kapasitas produksi telah mencapai 85 persen. Produksi ini tegas Muji, akan terus ditingkatkan secara bertahap, hingga kembali normal seperti sebelumnya.
“Saat ini pelanggan yang berada di daerah yang tinggi, masih dalam proses untuk normal. Untuk itu, pelanggan yang belum terjangkau melalui perpipaan, kami tetap mensiagakan permintaan air melalui truk tangki,” tutupnya. (*)
batampos – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan kerja sama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan, terkait kuota haji Indonesia tetap 221.000 orang.
“Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jamaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini dengan khusyuk, sehat, dan nyaman,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kepada wartawan, Kamis (16/1).
Hal ini setelah penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi yang dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Kesepakatan ini menandai secara resmi pelaksanaan tahapan layanan haji untuk jamaah asal Indonesia.
Marwan mengatakan, beberapa poin kesepakatan dalam kerjasama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi di antaranya meliputi jumlah kuota haji dari Indonesia, bandara penerimaan dan pemulangan jamaah asal Indonesia, hingga layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jamaah asal Indonesia.
“Komisi VIII akan memastikan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi diterapkan pada pelaksanaan haji 2025 ini,” ucap Marwan.
Dia mengungkapkan, sebanyak 221.000 jamaah haji asal Indonesia akan datang secara bertahap ke tanah suci. Sebanyak 110.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Azis di Jeddah.
Sedangkan, sebanyak 110.500 jemaah haji Indonesia menggunakan rute tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah dan kembali melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah. Sementara, petugas haji Indonesia mendapat kuota 2210 orang atau setara dengan 1 persen dari total kuota jamaah haji Indonesia.
“Kami tetap berharap semoga ada penambahan kuota,” ujar Marwan.
Ia memastikan, Menteri Agama Nazaruddin Umar terus melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada kelonggaran batasan umur bagi jamaah haji asal Indonesia. Mengingat, kondisi jamaah haji Indonesia yang terpaksa mengantre cukup lama untuk berangkat haji.
“Daftar tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Bahkan ada daerah di Sulawesi yang harus menunggu hampir 50 tahun untuk berangkat haji sehingga banyak jamaah kita yang uzur,” papar Marwan.
Selain itu, kata Marwan, keterbatasan tempat di Mina juga menjadi pembahasan kedua belah pihak. Karena itu, Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan adanya skema tanazul (kembali ke hotel tanpa mabit di Mina) yang memungkinkan jemaah haji Indonesia tidak menginap di tenda Mina tapi menginap di hotel yang berada di sekitar jamarat (tempat melempar jumrah).
“Usulan adanya tanazul disetujui tapi skemanya seperti apa, harus disimulasikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)
Potret warga gaza yang berada di antara puing-puing setelah Israel menghancurkan Gaza selama perangnya terhadap Palestina. (Al Jazeera)
batampos – Setelah lebih dari 460 hari konflik yang menghancurkan Gaza, Israel dan kelompok Palestina Hamas akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Kesepakatan ini diumumkan oleh perwakilan dari Qatar, Israel, dan Amerika Serikat, setelah proses negosiasi yang intensif.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mengungkapkan pada Rabu bahwa gencatan senjata ini akan mulai diberlakukan pada Minggu (19/1/2025), meskipun proses implementasinya masih terus dibahas.
“Rincian akhir masih dalam pembicaraan, dan pemungutan suara pemerintah Israel dijadwalkan pada hari Kamis,” ujar Al Thani, seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis (16/1/2025).
Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 46.000 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel. Gencatan senjata ini diharapkan dapat mengakhiri penghancuran lebih lanjut di Gaza dan menawarkan solusi bagi para korban yang telah lama menderita.
Untuk lebih memahami isi kesepakatan gencatan senjata dan dampaknya, berikut adalah beberapa fakta penting yang telah dirangkum oleh Jawa Pos, berdasarkan laporan Al Jazeera, Kamis (16/1/2025).
Fase Pertama: Pembebasan Tahanan dan Penarikan Pasukan
Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas mencakup serangkaian langkah penting yang bertujuan mengurangi ketegangan dan memberikan bantuan kepada Gaza. Salah satu langkah utama adalah penarikan pasukan Israel hingga 700 meter dari perbatasan Gaza. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih aman bagi warga sipil di wilayah tersebut dan mengurangi eskalasi kekerasan.
Selain penarikan pasukan, kesepakatan ini juga mencakup pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina oleh Israel, termasuk 250 orang yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Sebagai imbalannya, kelompok-kelompok Palestina akan membebaskan 33 sandera Israel yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Pertukaran tahanan ini menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak. “Pertukaran ini akan melibatkan perempuan , anak-anak, dan warga sipil berusia lebih dari 50 tahun,” ungkap seorang pejabat Israel.
Israel juga akan memungkinkan warga Palestina yang terluka untuk pergi ke luar Gaza guna mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Ini memberikan harapan bagi banyak keluarga yang telah lama menderita akibat kekurangan akses terhadap pengobatan yang layak.
Selain itu, pembukaan jalur Rafah antara Gaza dan Mesir akan dimulai tujuh hari setelah dimulainya fase pertama, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Israel juga akan mulai menarik pasukannya dari koridor Philadelphi, perbatasan antara Gaza dan Mesir, dengan rencana penarikan penuh pada tahap berikutnya.
Di samping itu, hingga 600 truk bantuan kemanusiaan akan diperbolehkan masuk setiap hari untuk membantu memenuhi kebutuhan warga Gaza yang semakin mendesak. Warga Palestina yang telah mengungsi juga akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka, meskipun banyak rumah yang telah hancur akibat serangan udara yang intens.
Fase Kedua: Pembebasan Tahanan dan Penarikan Pasukan Penuh
Fase kedua gencatan senjata ini, yang akan dilaksanakan setelah fase pertama, diperkirakan mencakup pembebasan seluruh sandera Israel yang masih hidup, termasuk tentara-tentara yang disandera selama konflik.
Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina yang ada dalam penjara Israel. Selain itu, Israel juga dijadwalkan untuk melakukan penarikan pasukan secara penuh dari Gaza, mengakhiri kehadiran militer mereka di wilayah tersebut.
Namun, implementasi fase ini diperkirakan akan menghadapi tantangan besar, mengingat ketegangan politik di dalam kabinet Israel, terutama dari anggota sayap kanan yang mendukung kelanjutan perang.
Fase Ketiga: Rekonstruksi Gaza dan Pemulihan Korban
Jika fase kedua berhasil dilaksanakan, fase ketiga akan fokus pada pemulihan Gaza yang sangat dibutuhkan setelah lebih dari satu tahun penghancuran akibat perang. Fase ini akan melibatkan pemulangan jenazah sandera yang belum ditemukan dan dimulainya rencana rekonstruksi Gaza.
Rencana tersebut diperkirakan akan memakan waktu antara tiga hingga lima tahun dengan pengawasan internasional untuk memastikan kelancaran proses tersebut. Namun, tantangan besar muncul terkait siapa yang akan mengelola Gaza pasca-konflik.
Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mendorong Otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan sementara, tetapi dukungan dari negara-negara Arab akan bergantung pada pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka..
Tantangan Pascakonflik: Siapa yang Akan Memimpin Gaza?
Setelah gencatan senjata diberlakukan, masih ada ketidakpastian besar mengenai siapa yang akan memerintah Gaza. Amerika Serikat mengusulkan agar Otoritas Palestina, dengan bantuan negara-negara internasional, memimpin pemerintahan sementara di Gaza.
Namun, dukungan dari negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, akan bergantung pada bagaimana proses menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka berlangsung. “Rencana ini hanya akan mendapat dukungan jika ada jalur menuju negara Palestina yang diakui,” tegas Blinken dalam pernyataannya.
Israel sendiri belum mengusulkan alternatif lain terkait pemerintahan Gaza pasca-konflik. Ketidakpastian ini menambah tantangan dalam upaya untuk mencapai perdamaian jangka panjang di wilayah yang telah lama terpecah ini.
Gencatan senjata ini memberikan harapan baru bagi warga Gaza yang telah lama hidup dalam penderitaan akibat perang, meskipun jalan menuju perdamaian yang abadi masih panjang dan penuh tantangan. (*)
batampos – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) judi online. Kamis (16/1) mereka mengumumkan bahwa PT AJP dan seorang individu berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka juga sudah menyita uang Rp 103,27 miliar yang tersebar di 15 rekening bank.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa pemberantasan judi online oleh instansinya menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Yakni menegakkan hukum secara kolaboratif demi terciptanya perekonomian inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
”Kasus ini menjadi atensi khusus Presiden Prabowo yang sangat serius dalam upaya pemberantasan perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka terhadap PT AJP dan FH dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang sah,” kata Helfi.
Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa PT AJP merupakan perusahaan properti yang mengelola Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Polri menduga perusahaan tersebut menerima aliran dana hasil judi online melalui rekening FH. Tersangka individu itu adalah komisaris di PT AJP. Heli menyebut, aliran dana berasal dari rekening penampungan hasil judi online.
Beberapa platform sudah terindikasi mengelola uang hasil judi onlin tersebut. Diantaranya platform Dafabet, Agen 138, dan judi bola.
”PT AJP digunakan untuk menampung uang hasil judi online, yang kemudian dialihkan menjadi investasi pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss. Modus ini bertujuan menyamarkan asal-usul uang agar terlihat berasal dari sumber yang sah,” kata Helfi.
Sepanjang 2020-2022, PT AJP menerima dana mencapai Rp 40,56 miliar dari lima rekening penampungan. Uang tersebut digunakan untuk membangun hotel dan operasional hotel tersebut. Sementara keuntungan dari hotel itu kembali mengalir ke rekening PT AJP dan FH. Karena itu, PT AJP dan FH dijadikan sebagai tersangka oleh Polri.
Para tersangka itu dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta KUHP. FH terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, PT AJP sebagai korporasi menghadapi ancaman denda dengan angka Rp 100 miliar.
Dalam proses penyidikan, para penyidik Polri sudah menyita uang senilai Rp 103,27 miliar dari 15 rekening milik FH dan PT AJP di Bank BCA. Penyidik menemukan aliran dana dari rekening penampungan judi online yang dikelola oleh individu berinisial OR, RF, MG, dan KB. ”Penyitaan ini merupakan langkah awal untuk memutus aliran dana ilegal dari perjudian online dan menyelamatkan aset negara dari tindak pidana ekonomi,” tegas Helfi.
Dia menambahkan, pemberantasan judi online dan pencucian uang ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo untuk menciptakan perekonomian yang bersih dan berkeadilan. ”Polri berkomitmen melaksanakan tugas ini dengan profesional dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” imbuhnya. (*)
batampos – Calon sah wakil ketua dan calon anggota Komite Eksekutif (Exco) Asosiasi Kota (Askot) PSSI Batam mengajukan protes terkait penyelenggaraan Kongres Pemilihan yang digelar di Hotel Golden View, Minggu (12/1). Kongres tersebut dinilai tidak sesuai dengan statuta PSSI.
Calon sah ini berencana mengajukan banding atas tata cara penyelenggaraan kongres. Para calon yang mengajukan banding adalah Yudi Candra (calon wakil ketua), Edi Hermanto (calon anggota Exco), Gandi Hartawan (calon anggota Exco), dan Ingot Senarita (calon anggota Exco).
“Calon sah ini ditetapkan oleh Komite Pemilihan Askot PSSI Batam berdasarkan surat berita acara nomor 01/KP/ASKOT.BATAM/I/2025,” ujar Yudi Candra, Rabu (15/1/2025).
Yudi menilai Komite Pemilihan tidak cakap dan kurang profesional dalam menggelar Kongres Pemilihan. “Akibatnya, terjadi banyak kekacauan selama sidang,” keluhnya.
Pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Askot PSSI Batam ini juga menuduh Komite Pemilihan berpihak pada salah satu calon. “Mereka awalnya mengarahkan aklamasi untuk salah satu calon ketua. Padahal, seharusnya dilakukan pemilihan karena ada dua calon ketua. Akhirnya pemilihan dilakukan setelah beberapa voter tidak setuju,” jelas Yudi.
Ingot Senarita menambahkan bahwa sidang Kongres Pemilihan penuh kejanggalan. “Tidak ada pengesahan tata tertib (tatib) Kongres Pemilihan, terjadi pelanggaran Pasal 31 Statuta Askot PSSI Batam, dan ada upaya memaksakan proses sidang kepada voters,” ungkapnya.
Akibatnya, Kongres Pemilihan hanya menghasilkan Ketua Askot PSSI Batam tanpa terpilihnya wakil ketua dan anggota Exco. “Ini sangat bertentangan dengan aturan organisasi PSSI dan Statuta Askot PSSI Batam,” tegas Ingot.
Menurut Rita, kongres tersebut seharusnya menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Exco secara bersamaan. “Namun, yang terjadi tidak sesuai aturan,” tambahnya.
Keberatan atas pelaksanaan Kongres Pemilihan Askot PSSI Batam akan dituangkan dalam surat banding kepada Ketua Komite Banding Pemilihan (KBP) Askot PSSI Batam. Surat tersebut juga akan ditembuskan kepada Ketua PSSI dan Ketua Asprov PSSI Kepri.
Sementara itu, calon anggota Exco Gandi Hartawan menyoroti pelaksanaan kongres yang dianggap tidak sesuai regulasi. “Hal ini akan memengaruhi proses transisi kepengurusan Askot PSSI Batam,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dengan hanya terpilihnya Ketua, unsur pengurus tidak terpenuhi. “Tanpa Wakil Ketua dan anggota Exco, tidak akan ada kebijakan yang bisa dibuat untuk kepengurusan Askot PSSI Batam,” tutur Gandi.
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan pengurus harian, seperti sekretaris dan komite lainnya, memerlukan sidang bersama Exco. “Bagaimana mungkin membentuk pengurus harian jika Komite Eksekutif (Exco) tidak ada?” tanyanya.
Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan Askot PSSI Batam. “Kongres Pemilihan ini berpotensi cacat hukum jika tidak sesuai dengan regulasi atau Statuta Askot PSSI Batam,” tegasnya. (*)
batampos– Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB) Tanjungpinang atau BP Tanjungpinang terus berupaya mengembangkan wilayah Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang.
BP Tanjungpinang akan mendatangkan sejumlah investor untuk berinvestasi mengembangkan wilayah FTZ Tanjungpinang yakni Senggarang dan Dompak dengan nilai investasi lebih kurang Rp20 miliar.
BP Tanjungpinang juga melakukan pengembangan Central Business Districs (CBD) Kawasan FTZ Senggarang dengan luas 1.318,25 hektare dan pengembangan industri di Kawasan FTZ Dompak dengan luas 883,43 hektare.
Kepala BP Tanjungpinang Cokky Wijaya Saputra, mengungkapkan tahun 2025, tiga perusahaan besar siap berinvestasi di Tanjungpinang. Satu perusahaan calon investor itu bergerak di bidang perusahaan pengolahan limbah plastik untuk biji plastik. Sedangkan dua perusahaan lainnya, bergerak di bidang pergudangan dan penyimpanan di wilayah FTZ Dompak.
“Sudah masuk berkas ke kami, dua (perusahaan) sudah jalan proses perizinan, dan satu lagi (perusahaan) antre untuk diteliti berkasnya. Insyaallah tahun ini jalan,” ungkapnya, Kamis (16/1).
Selain itu, kata Cokky, BP Tanjungpinang juga tengah melakukan penjajakan dengan calon investor lainnya untuk pembangunan depot Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanjungpinang.
“Calon investor ini tertarik membangun depot BBM di Dompak. Dalam waktu dekat ini kami mau meeting (koordinasi) lagi dengan calon investornya,” katanya.
Untuk di kawasan Senggarang, lanjut Cokky, pihaknya juga tengah mengusahakan kepada mitranya yakni PT Yakin Perkasa Propertama, agar dapat segera membangun perumahan yang ada di perencanaan.
“Sehingga penyebaran pembangunan Tanjungpinang bisa mengarah ke Senggarang atau Dompak,” jelasnya. (*)
Kejari Tanjungpinang mengeksekusi barang bukti uang hasil korupsi senilai Rp663,95 juta. F. Yusnadi Nazar
batampos– Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang mengeksekusi barang bukti kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap senilai Rp663,95 juta. Uang pengembalian dari terpidana kasus korupsi tersebut telah diserahkan ke kas negara
Adapun barang bukti yang dieksekusi yakni uang senilai Rp650 juta dari terpidana Muhammad Noor Ichsan (meninggal dunia) yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Dompak Tahap VI tahun 2015.
Selain itu, uang senilai Rp9 juta dari terpidana Muhammad Shandiy dan uang senilai Rp4,95 juta dari terpidana Tri Wahyu Widadi. Kedua terpidana ini terjerat kasus korupsi dana hibah dan Bansos Kepri tahun 2020.
Plt Kajari Tanjungpinang, Atik Rusmiaty Ambarsari, mengatakan eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 8213K/PID.SUS/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan putusan Nomor 4966K/PID.SUS/2024 tanggal 19 September 2024.
“Barang bukti dari ketiga kasus tersebut telah disetorkan langsung ke kas negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi,” katanya
Atik memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku dan eksekusi ini juga menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Tanjungpinang.
“Eksekusi ini adalah bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam menuntaskan kasus korupsi dan memulihkan kerugian negara,” tegasnya. (*)
Nanang alias Gimbal pelaku pembunuhan Sandy Permana. (Istimewa).
batampos – Motif pembunuhan aktor Sandy Permana terungkap pasca polisi menangkap Nanang Gimbal. Pria berusia 47 tahun itu tidak terima lantaran Sandy sempat memandang sinis dan meludah saat berpapasan dengan dirinya pada Minggu pagi (12/1). Informasi tersebut diungkap oleh Polda Metro Jaya kepada publik pada Kamis (16/1).
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyampaikan bahwa pertemuan dengan Sandy pagi itu membuat Nanang emosi. ”Karena pada saat itu pukul 06.30 tiba-tiba korban melintas depan rumah tersangka. Pada saat melintas, korban melihat sinis kepada tersangka dan pada saat itu korban meludah ke arah tersangka,” ungkap Wira.
Sontak Nanang naik pitam. Dia langsung berlari ke arah kandang ayam untuk mengambil sebilah pisau. ”Selanjutnya (nanang) mengejar korban dan melakukan penusukan,” imbuhnya. Akibatnya Sandy mengalami luka tusuk hingga meninggal dunia. Meski ada jeda dari tindakan yang dilakukan oleh Sandy sampai Nanang mengambil pisau, Polri belum melihat unsur pembunuhan berencana.
”Unsur perencanaan (pembunuhan) belum tergambar. Namun demikian, tetap akan kami lakukan pendalaman. Apakah ini ada perencanaan untuk menghabisi,” kata dia.
Oleh Polda Metro Jaya, Nanang gimbal dijerat menggunakan dua pasal. Yakni pasal 338 KUHP dan pasal 345 ayat (2) KUHP. Dengan pasal 338 KUHP, Nanang sebagai tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 354 ayat (2) KUHP berisi hukuman penjara paling lama sepuluh tahun. Polisi menangkap Nanang saat bersembunyi di Karawang, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (15/1). (*)
