Lori yang melindas pengedara motor di KTP. F. Yofie Yuhendri
batampos – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Gajah Mada atau tepatnya proyek fly over di sekitar Universitas Internasional Batam (UIB), Selasa (28/5) pagi, sekitar pukul 10.45 WIB. Kecelakaan ini menyebabkan pengendara wanita berinisial T, 53, tewas di lokasi kejadian.
Kecelakaan ini terjadi antara sepeda motor Yamaha Mio M3 BP 4753 OO dan lori Mitsubishi Fuso BP 9491 BYX. Korban yang merupakan warga Tiban Berlian, Sekupang tersebut terjatuh hingga dilindas lori.
“Korban jatuh dari motor dan masuk ke kolong lory,” ujar Imron, salah seorang saksi mata.
Imron menjelaskan saat itu korban terlihat berkendara di samping lori atau sisi kiri jalan. Namun, korban hilang kendali yang menyebabkan tubuhnya jatuh ke tengah jalan.
“Jalannya emang licin, banyak pasir. Jadi kalau lewat emang harus hati-hati,” katanya.
Sementara Kanit Gakkum Lantas Polresta Barelang, Iptu Viktor Hutahaean mengatakan dari pemeriksaan awal, kecelakaan ini disebabkan korban terjatuh saat hendak mendahului lory. Saat itu korban berkendara dari arah Sekupang menuju Baloi.
“Korban mau motong, terjatuh dan masuk ke kolong. Jalannya seperti yang viral sekarang ini,” katanya.
Viktor menjelaskan jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK). Pihaknya, kata Viktor, juga mengamankan sopir lory berinisial S dan barang bukti mobil di Mapolresta Barelang.
“Sudah kita amankan,” tegasnya.
Pantauan Batam Pos, jalanan di proyek fly over tersebut memang rawan kecelakaan. Sebab, jalanan tengah banyak pasir hingga menyebabkan jalanan licin. (*)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menetapkan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam pada Pemilu Tahun 2024, Selasa (28/5).
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menetapkan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam pada Pemilu Tahun 2024, Selasa (28/5).
Sebanyak 50 calon terpilih anggota DPRD Kota Batam ini dinyatakan sah sebagai pemenang di 7 daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Kota Batam.
Penetapan hasil Pemilu ini turut dihadiri komisioner Bawaslu Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dan beberapa tamu lainnya.
Ketua KPU Kota Batam, Mawardi menyampaikan hasil penetapan ini merupakan ketentuan dari Makamah Konstitusi usai keluarnya putusan atas sengketa Pemilu di Batam.
“Penetapan Dismissal, dan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan yang sudah dilaksanakan KPU RI. Sehingga kami harus menyegerakan penetapan paling lambat tiga hari setelah hasil putusan dikeluarkan,” kata dia usai penetapan di Artotel Hotel.
Rapat pleno terbuka dan penetapan hasil ini sekaligus mengakhiri tahapan Pemilu Februari lalu. Partai NasDem dinyatakan sebagai pemenenang dengan jumlah kursi terbanyak yakni 10 kursi.
“Untuk pengambilan sumpah itu bukan kewenangan kami lagi. Itu mungkin bisa ditanyakan jadwalnya kepada DPRD Kota Batam. Informasinya periode sekarang ini akan berakhir Agustus mendatang. Tugas kami cukup sampai pada penetapan hasil ini,” ungkap Mawardi.
Ia menyamapaikan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah bertugas dari awal sampai akhir.
“Perjalanan yang cukup panjang, dan melelhkan tentunya baik bagi kami dan jajaran maupun mitra semua. Saatnya kami melanjutkan tugas untuk konsentrasi pada penyelenggaraan Pilkada yang sudah di depan mata,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengucapkan apresiasi kepada penyelenggara atas selesainya tahapan Pemillu di Batam.
“Pasca putusan MK, dan rangkaian yang cukup panjang akhirnya hasilnya bisa ditetapkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dan kepada yang anggota terpilih yang baru saja ditetapkan,” ucapnya.
Mengenai jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Batam yang akan segera berakhir, Nuryanto mengatakan hal itu berdasarkan hasil pemilihan yang sudah selesai. Jabatan ketua memang ditentukan partai pemenang.
“Ya, kita tunggulah ketua baru dari partai pemenang. Saya ucapkan selamat kepada yang terpilih,” tutupnya. (*)
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan nasibnya secara seadil-adilnya. Itu disampaikan dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, usai dituntut 5 tahun penjara.
”Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai kesalahan, saya pasrahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum saya seadil-adilnya,” ujar Achsanul seperti dilansir dari Antara.
Namun, apabila kesalahan itu dianggap sebagai kekhilafan, dia memohon kepada majelis hakim untuk memberikan maaf. Achsanul mengaku keberatan dengan tuntutan penuntut umum dipenjara selama 5 tahun.
Hal itu lantaran menurut dia, pasal yang didakwakan tidak sejalan dengan pernyataan para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan sebelumnya. Dia menilai penahanan yang sudah dijalani selama hampir 8 bulan sudah cukup menghukumnya dari kesalahan yang dia lakukan.
Sehingga, dia mengaku harus kembali percaya diri tampil di hadapan masyarakat, para anggota-anggota, para santri, hingga mahasiswa.
”Yang mulia majelis hakim, saya sampaikan rasa penyesalan yang mendalam dan saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Tuhan setiap hari,” tutur Achsanul Qosasi.
Sebelumnya, Achsanul dituntut lima tahun penjara serta membayar denda Rp 500 juta dalam kasus pengondisian perkara BTS 4G. Dalam kasus itu, Achsanul didakwa menerima suap senilai 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo.
Uang suap diterima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa melalui pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Achsanul, Sadikin Rusli.
Pemberian suap dengan maksud supaya Achsanul membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo supaya mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyeknya.
Perbuatan Achsanul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e, pasal 5 ayat (2), pasal 12 B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)
Amsakar Achmad saat melantik relawannya yang bernama Tim Amsakar Achmad, pada Minggu (26/5), di Pasar Kuliner Batam (Pakuba) Batuaji, Kota Batam. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Pilkada serentak akan bergulir pada November 2024 mendatang. Meski masih beberapa bulan lagi, sejumlah nama telah digadang-gadang akan maju di Pemilihan Wali Kota Batam.
Nama Amsakar Achmad yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam dua periode ini diprediksi akan menjadi salah satu kontestan pada pesta rakyat lima tahunan tersebut.
Untuk menghadapi Pilwako Batam ini, Amsakar pun telah menyiapkan strategi politiknya, diantaranya adalah menyiapkan tim relawan yang siap berjibaku memenangkan sosoknya di Pemilu.
Selain itu, visi besar Amsakar untuk Kota Batam perlahan diungkapnya di publik. Seperti ketika melantik relawannya yang bernama Tim Amsakar Achmad, pada Minggu (26/5), di Pasar Kuliner Batam (Pakuba) Batuaji, Kota Batam.
Saat menyampaikan sambutan pada pengukuhan tersebut, Amsakar sedikit membocorkan konsep apa yang akan dibawanya apabila diberikan mandat oleh masyarakat Kota Batam.
“Saya akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah berjalan. Karena saya sudah dua periode menjadi wakil Pak Rudi. Selain pembangunan infrastruktur, ke depan kita akan membangun pendidikan yang berkualitas di Kota Batam,” ucap pria yang memulai karier dari staff di Pemerintah Kota Batam.
Selain itu, Amsakar yang telah lebih dari 20 tahun mengabdi di Pemko Batam ini, berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda Kota Batam.
“Penanganan banjir juga menjadi fokus kita ke depan. Kita ingin menggalakkan kesadaran dan partisipasi warga di Kota ini untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata dia.
Tak sampai disitu, Amsakar juga menyoroti persoalan antara driver offline dan online yang kerap bersitegang di lapangan.
“Permasalahan antara pengemudi pangkalan atau offline dengan online akan kita selesaikan dengan mengedepankan asas keadilan agar masalah ini dapat terselesaikan,” kata dia.
Program berikutnya yang disebutkan Amsakar pada kesempatan itu adalah pengentasan angka stunting di Kota Batam. Program yang ia sebutkan ini selaras dengan program presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Angka stunting yang terus turun di Kota Batam ini akan semakin kita genjot agar stunting dapat kita entaskan,” ujar Amsakar.
Amsakar juga menegaskan komitmennya untuk mendukung UMKM di Kota Batam agar semakin berkembang dan bertumbuh.
“Kita akan terus dukung dan fasilitasi UMKM agar dapat terus berkembang dan terus bertumbuh. Karena dewasa ini, UMKM merupakan pilar ekonomi yang penting bagi Kota Batam khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” sebut dia.
Selain beberapa program diatas, tambah Amsakar, sejumlah program lainnya akan ia beberkan secara berkala di kesempatan lainnya. Ia juga telah menyiapkan program untuk kalangan milenial dan Gen-Z.
“Mari bersama kita wujudkan Batam sebagai Kota Madani yang hebat dan dahsyat,” tutup dia. (*)
batampos – Suami Chacha Frederica, Dico Ganinduto, resmi mengajak Raffi Ahmad untuk berpasangan dengan dirinya dalam pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2024 mendatang.
Indikasi Dico Ganinduto akan berpasangan dengan Raffi Ahmad sejatinya sudah mulai terlihat dengan munculnya sejumlah baliho mereka berdua di sejumlah aerah di Jawa Tengah. Seperti di Solo, Semarang, Tegal, Wonosobo, Kendal dan lain-lain. Namun balliho tersebut diklaim untuk memajukan program UMKM di Jawa Tengah.
Meskipun secara terbuka kini sudah diajak oleh Dico di hadapan awak media, Raffi Ahmad mengaku belum dapat memberikan keputusan sekarang.
“Saya orangnya tidak pernah ngomong nggak, tidak pernah ngomong iya. Mas Dico kita tahu lah salah satu orang yang akan maju di Jawa Tengah,” aku Raffi Ahmad di bilangan Mampang Jakarta Selatan, Selasa (28/5),
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Dico yang telah mengajak dirinya. Raffi Ahmad masih belum memberikan jawaban dengan alasan masih akan melakukan istikharah terlebih dahulu di Tanah Suci.
“Kebetulan minggu depan aku mau haji nih. Mohon izin, ini suatu hal yang baru buat aku. Biar istikharah dulu, ngobrol sama keluarga, sama istri,” aku Raffi Ahmad.
Mendengar jawaban Raffi, Dico Ganinduto menyatakan masih ada waktu dalam beberapa bulan ke depan untuk Raffi Ahmad memikirkannya dengan baik dan matang. Karena menurut Dico, pendaftaran masih di bulan Agustus 2024 mendatang.
“Dalam politik pasangan harus ada chemistry ya. Kalau saya sama Mas Raffi chemistruy sudah dapat. Saya ngajak serius ini, tapi pendaftaran masih Agustus,masih ada waktu untuk istikharah,” tuturnya.
Raffi Ahmad mengakui tawaran ini cukup menarik bagi dirinya. Namun dia terbiasa melakukan istikharah sebelum mengambil keputusan.
“Jangankan tawaran politik, tawaran program baru saja, ini oke nggak ya. Dari tawaran kecil sampai besar pasti doa dulu,” tandas Raffi Ahmad. (*)
batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat hingga periode ini sebanyak Rp13 miliar dari retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sudah terkumpul.
Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti menyampaikan dana IMTA bersumber dari retribusi yang wajib dibayarkan oleh perusahan yang mempekerjakan tenaga asing. Retribusi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja (Pencaker) dan peningkatan keahlian tenaga kerja.
Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundangan. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja TKA.
Pembayaran retribusi IMTA oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA dilakukan secara akumulatif dan kolektif. Rudi menyebutkan untuk penempatan TKA khusus Kota Batam periode Januari hingga Mei 2024 ini berjumlah 5.320 orang.
“Untuk TKA biasanya bekerja di level atas. Mereka yang mengantongi izin dan tercatat di Disnaker Batam saat ini,” ujarnya, Selasa (28/5).
Ia memaparkan untuk TKA pengurusan izin bekerja merupakan kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Sementara untuk perpanjangan izin kerja dilakukan di Pemerintah Daerah, dan menjadi sumber retribusi bagi penerimaan daerah.
“Hasil dana IMTA ini yang digunakan setiap tahunnya dalam pelatihan yang digelar Disnaker Batam,” imbuhnya.
Rudi menambahkan tahun depan, pelatihan akan lebih menitikberatkan kepada kebutuhan industri. Sehingga penggunaan dana IMTA ini lebih terasa manfaatnya. Permintaan yang mendominasi hingga kini adalah welder. Untuk itu, pelatihan tahun depan akan memprioritaskan bidang ini untuk diberikan pelatihan.
Mengenai besaran retribusi yang dibayarkan oleh TKA untuk perpanjangan mulai dari 100 dollar Amerika (USD). Rudi menyebutkan untuk jumlah TKA di Batam relatif sama dengan yang tahun lalu. Untuk itu, perlu sekali menjaga iklim investasi untuk mendorong masuknya investor.
Ribuan TKA tersebut tersebar di 661 perusahaan yang ada di Kota Batam, dengan total 520 jabatan yang terdaftar di Disnaker Batam.
Ia menyebutkan penerimaan daerah dari dana IMTA sudah berada di angka 32 persen dari target tahun ini sebesar Rp41 miliar. Tenaga kerja asing didominasi berasal dari negara tetangga Singapura, Cina, hingga Eropa.
“Untuk perpanjangan ini dilakukan tidak sama. Karena masa kerja TKA ini berbeda-beda,” tutup Rudi.
Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menyampaikan pemanfaatan dana IMTA diharapkan bisa meningkatkan kompetensi dan serapan pencari kerja di Batam.
Ia mendorong pelatihan lebih difokuskan kepada bidang pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan di Batam. Sehingga perusahaan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Saran saya lebih kepada kualitas dari pada kuantitas. Buatlah pelatihan yang pesertanya langsung terserap oleh perusahaan,” ujarnya.
Kebutuhan perusahaan sudah diketahui, sekarang bagaimana pemerintah daerah menyiapkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan perusahan.
“Kalau serapan tenaga kerja tinggi, maka angka pencari kerja juga turun. Ini akan mempengaruhi angka pengangguran terbuka di Kota Batam. Karena Batam ini kita industri. Banyak mencari pundi rejeki di sini,” tutupnya. (*)
Warga saat mengurus SKCK di Polsek Batuaji. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Permintaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Batuaji meningkat semenjak pengumuman kelulusan siswa SMA/SMK. Dalam sepekan terakhir ini sehari diatas 50 SKCK yang dikeluarkan Polsek Batuaji untuk berkas lamaran kerja.
“Meningkat drastis sejak pengumuman kelulusan SMA/SMK. Adek-adek yang baru tamat ramai ngurus SKCK untuk lamar kerja,” ujar Cece, petugas layanan SKCK di Polsek Batuaji, Selasa (28/5).
Pengurusan SKCK ini, pemohon tidak harus melengkapi berkas permohonan dengan ijazah. Pemohon bisa melengkapi berkas pengganti ijazah dengan surat keterangan kelulusan dari sekolah.
“Yang penting syarat dasar, seperti KTP, KK, pas Foto dan lainnya ada. Kalau ijazah bisa pakai dengan surat keterangan kelulusan itu, karena mereka (siswa yang baru tamat sekolah) belum terima ijazah,” kata Cece.
Andre, salah satu pemohon yang baru lulus dari salah satu SMK di Batuaji mengakui kalau permohonan SKCK nya itu untuk keperluan lamaran kerja.
“Mau kerja dulu. Nanti kalau udah kerja bisa daftar sambil kuliah, ” ujarnya.
Andre menceritakan dia sudah mendapatkan informasi lowongan kerja di salah satu perusahaan galangan kapal di Batuaji, sehingga dia memutuskan untuk kerja dulu.
“Ada lowongan di galangan yang sesuai dengan jurusan saya di SMK. Saya mau kerja dulu, ” katanya.
Untuk diketahui, layanan SKCK khusus di Polsek Batuaji saat ini telah mewajibkan pemohon untuk melengkapi syarat tambahan yakni Kepesertaan anggota BPJS Kesehatan.
Dalam pengurusan SCKC ini syarat dasar seperti pas foto, KTP dan Kartu Keluarga tetap ada dan kepesertaan anggota BPJS kesehatan adalah syarat tambahan. Ini berlaku juga untuk yang memperpanjang SCKC.
Untuk masyarakat yang mengurus SCKC namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan akan dibantu pendaftaran oleh petugas di unit layanan SKCK. (*)
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Ribut-ribut soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) terdengar sampai Istana Negara. Kemarin (27/5) Presiden Joko Widodo memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hasilnya, kenaikan UKT tahun ini dibatalkan.
Jokowi menyatakan telah memberi pertimbangan kepada Nadiem soal polemik UKT. Dia menyebut kenaikan UKT sangat tinggi. “Tadi sudah disampaikan Mendikbud bahwa UKT sementara yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan,” ujarnya.
Namun, soal teknis, Jokowi minta menunggu keputusan Kemendikbudristek.
Meski demikian, Jokowi ingin ada evaluasi UKT. Lalu, kenaikan di setiap perguruan tinggi akan dikaji dan dikalkulasi. “Sehingga mungkin, ini masih kemungkinan, kenaikannya dimulai tahun depan. Jadi, ada jeda, tidak langsung seperti sekarang,” lanjutnya.
Pernyataan Jokowi dibenarkan oleh Nadiem. Dia mengaku telah mendengar aspirasi mahasiswa, keluarga mahasiswa, dan bertemu dengan beberapa rektor. Semua sepakat tidak akan menaikkan UKT. “Jadi, tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT itu,” tegasnya.
Nadiem juga akan mempertimbangkan kenaikan UKT dari setiap perguruan tinggi. Namun, hal itu berlaku mulai tahun depan. “Kami ingin memastikan, kalaupun ada kenaikan UKT, harus dengan asas keadilan dan kewajaran,” katanya.
Di sisi lain, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sepakat dengan pembatalan kenaikan UKT tahun 2024. Keputusan itu diambil setelah rapat bersama Nadiem dan para rektor. “Oh, sudah. Kami rektor-rektor PTN sudah sepakat. Artinya, yang disampaikan Pak Nadiem itu sudah disetujui oleh semua rektor PTN. Kesepakatan rektor-rektor PTN,” tegas Ketua MRPTNI Ganefri saat dihubungi kemarin.
Ganefri menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan pembatalan itu. Sebab, yang sebetulnya terjadi, pihak PTN hanya memperluas kategori kelas UKT. Yang semula hanya ada kelompok UKT 1–5, lalu tahun ini ditambah. Dia mengklaim perluasan itu bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa yang orang tuanya memang mampu. Misalnya, orang tua mahasiswa dengan penghasilan di atas Rp 100 juta bisa memberikan subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu.
“Kalau sekarang dibatalkan, saya kira tidak masalah. Pun saya kira kawan-kawan menaikkan itu hanya ada yang 3 persen, ada yang 10 persen. Tidak ada yang sampai ratusan persen,” ungkapnya.
Dengan pembatalan itu, sistem UKT bakal kembali seperti tahun lalu. Karena itu, dia berharap tak ada gaduh berkepanjangan soal UKT tersebut. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa baru yang sudah membayar UKT? Ganefri menjelaskan, teknis pembatalan diserahkan sepenuhnya ke masing-masing PTN. Yang pasti, masyarakat tidak akan mengalami kerugian.
Selain itu, lanjut dia, besaran UKT yang diumumkan baru terbatas untuk calon mahasiswa jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP). Jumlahnya pun hanya 20 persen dari total kuota mahasiswa baru. Sedangkan untuk seleksi nasional berbasis tes (SNBT) dan mandiri masih belum. Sebab, proses seleksi masih berjalan. “Jadi, yang dari SNBP memang tidak banyak. Tidak signifikan lah (jumlah yang sudah bayar, Red),” tutur rektor Universitas Negeri Padang (UNP) itu.
Setelah pembatalan kenaikan UKT, dia berharap pemerintah bisa membantu operasional PTN lewat bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi (BOPTN). Sebab, secara hitung-hitungan, bantuan pemerintah masih jauh dari biaya yang dibutuhkan.
Pembatalan kenaikan UKT pun disambut gembira oleh kalangan mahasiswa. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengapresiasi semua pihak atas keputusan pembatalan kenaikan UKT itu. “Alhamdulillah, kami mengapresiasi kabar baik ini. Meski ada beberapa catatan dari kami,” tuturnya.
Catatan itu, salah satunya, terkait langkah pemerintah yang lambat dalam menangani isu penting. Baik tentang isu UKT, iuran pengembangan institusi (IPI), hingga pembungkaman suara-suara mahasiswa. “Kami menyayangkan sistem pemerintahan hari ini. Ketika ada isu yang viral, baru diseriusi,” katanya. Dia berharap pemerintah, terutama Kemendikbudristek, serius menangani masalah pendidikan di lapangan. Termasuk mencabut Permendikbudristek 2/2024.
Herianto memastikan kabar itu telah disampaikan ke seluruh BEM yang tergabung di BEM SI. ’’Kami minta semuanya besok pagi serentak audiensikan ini ke wakil rektor II di masing-masing kampus. Kami akan serius mengawal isu ini,’’ tegasnya.
Sebelumnya, kenaikan UKT memicu polemik di masyarakat. Di sejumlah kampus negeri, mahasiswa menyampaikan protes dan menolak kenaikan UKT.
Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat mengatakan, pikiran dan sikap kritis dari mahasiswa adalah hal biasa. Bahkan, Ojat menilai sikap dan pikiran kritis itu dibutuhkan. “(Sikap kritis mahasiswa) itu adalah vitamin. Supaya institusi (perguruan tinggi) menjadi maju,” katanya seusai pembukaan National University Debating Championship 2024 di Tangerang Selatan kemarin.
Menurut Ojat, sikap kritis mahasiswa diperlukan untuk perbaikan layanan kampus. Selain itu, rektorat maupun pengelola kampus bisa semakin dewasa dari kritik-kritik mahasiswa. (*)
petugas melakukan penyemprotan di ladang warga yang terserang ulat bulu
batampos– Terjadinya wabah ulat bulu api yang menyerang perkebunan warga di desa Pongkar kecamatan Tebing beberapa waktu lalu. Camat Tebing Khaidir ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut yang melanda rumah dan perkebunan warganya.
” Lumayan banyaklah. Tapi sekarang sudah ditangani oleh Dinas Pangan dan Pertanian (DIspantan) Karimun yang melakukan penyemprotan hama ulat bulu,” terangnya, Senin (27/5).
Sementara itu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Sukrianto Jaya Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan penyemprotan terhadap rumah dan lahan warga yang terserang hama ulat bulu tersebut. Dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran Karimun dan dinas PUPR Karimun dalam proses penyemprotan.
” Selama proses penyemprotan, sebagai warga diungsikan terdahulu untuk menghindari terkena cairan kimia,” ujarnya.
Sedangkan, proses penyemprotan dengan cairan kimia menggunakan insektisida tersebut dilakukan mulai pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB. Dengan cara disemprotkan ke atap rumah dan perkebunan warga dengan menggunakan mobil damkar supaya tidak menyebar lebih luas. Sementara jumlah warga yang terdampak mencapai 190 KK dengan 501 jiwa.
” Penyemprotan membutuhkan air sebanyak 13 ton, dengan dosis 10 liter racun ulat insektisida,” ungkapnya.
Masih kata Sukri lagi, pada pukul 10.00 WIB dilakukan penyemprotan pertama daerah yang terserang hama ulat bulu. Kemudian, pukul 14.00 WIB daerah yang berdekatan dengan wilayah yang terserang hama ulat bulu.
” Insyallah, hama ulat bulu setelah dilakukan penyemprotan racun, langsung mati dan nanti apabila masih ada akan dilakukan penyemprotan kembali,” kata pria berkacamata ini.(*)
batampos– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan di Bintan diminta menjaga sikap dan diri selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Saya minta pengawas tidak duduk berdua atau ngopi bareng dengan peserta pemilu atau calon. Sementara waktu ditunda dulu,” ungkap Komisioner Bawaslu Kepri, Febriadinata.
Menurutnya, tidak sedikit pengawas yang dilaporkan hanya karena duduk atau ngopi bareng.
“Ada juga ketika ketemu dengan calon diambil foto, itu sudah dilaporkan, padahal faktanya bukan begitu,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, sikap yang harus dijaga adalah tidak melakukan komunikasi-komunikasi yang sifatnya tertutup dengan peserta pemilu atau calon.
“Itu yang harus kita jaga selama pesta demokrasi, karena kita tidak ingin dianggap tidak netral,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, berbeda ketika pengawas memberi informasi berkenaan aturan atau regulasi yang diperlukan peserta pemilu atau calon.
“Kalau itu diperkenankan, ketika peserta pemilu ingin mendapatkan informasi, tapi itu (dilakukan) di kantor atau bisa (melakukan) komunikasi lewat telepon,” ujarnya.
Dia meminta pengawas untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya tertutup karena dapat menimbulkan isu ketikdaknetralan.
Hal ini karena peserta pemilu atau calon bagian dari pihak yang berkompetisi sehingga penyelenggara pemilu harus bisa menjaga sikap dan netral.
Dia juga mengatakan, tidak mudah dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di Pilkada karena selalu disorot semua pihak.
Karenanya, dia meminta pengawas bekerja dengan baik dan menjaga integritas sebagai pengawas. (*)
