batampso.co.id – Pelonggaran aturan pasca PPKM di Batam turun ke level 3, turut memberikan dampak terhadap pendapatan
daerah yang bersumber dari pajak restoran.
Berdasarkan data siependa.batam.go.id, capaian pajak restoran termasuk salah satu yang tinggi, yaitu 37.67 persen.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, adanya pelonggaran turut menaikkan pajak restoran.
Pasalnya, warga sudah diperbolehkan makan di tempat meskipun masih dalam kapasitas yang terbatas.
”Hingga akhir tahun ini, kami sangat berharap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Batam terus bergerak ke angka yang lebih baik. Tentu hal ini tidak lepas dari kebiasaan yang mulai normal, meskipun belum 100 persen,” ujarnya, Jumat (20/8/2021).
Sektor penghasil yang selama ini menjadi sumber pendapatan, akan dioptimalkan agar di akhir tahun nanti capaian bisa mendekati target.
Sektor pajak dan retribusi daerah diupayakan bisa lebih baik lagi, tentu hal ini harus dibarengi dengan upaya dinas terkait.
”Bisa saja nanti metode jemput bola, dan kemudahan lain yang bisa memacu warga untuk membayar kewajiban mereka,” sebutnya.
Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah, Raja Azmansyah, mengatakan, saat ini capaian PAD sudah mendekati angka 50 persen di Agustus ini.
Berdasarkan data tahun ini, PAD ditarget Rp 1,4 triliun dan sudah tercapai Rp 605 miliar atau 42,24 persen, pajak daerah Rp1,1 triliun dan sudah tercapai Rp 470 miliar atau 40,72 persen, retribusi daerah Rp 145 miliar dan sudah tercapai Rp64 miliar atau 44,18 persen.
”Angka masih terus bergerak. Mudah-mudahan dengan adanya penurunan level PPKM, capaian PAD Batam ini bisa lebih maksimal lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk retribusi daerah, saat ini paling tinggi bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yakni Rp21 miliar dari target Rp 25 miliar atau 83,69 persen.
Disusul retribusi pelayanan sampah dari target Rp 40 miliar sudah tercapai Rp 20 miliar atau 50,62 persen, retribusi perpanjangan IMTA dari target Rp 23 miliar, dan sudah tercapai Rp 16 miliar
atau 70 persen.
Lanjutnya, jika kondisi terus membaik dan aktivitas masyarakat kembali diperbolehkan, tidak tertutup kemungkinan ada peningkatan PAD di akhir tahun nanti.
Penutupan jalur pariwisata mancanegara sangat berdampak terhadap pendapatan Batam, selama ini dari sektor wisata menyumbang 24 persen untuk PAD Batam.
”Kita tunggu saja. Semoga ada tren positif nanti,” sebutnya.(jpg)
batampos.co.id – Sejumlah kegiatan yang diusulkan pada pembahasan APBD 2022 murni akhirnya dibatalkan.
Kegiatan itu dinilai tidak terlalu penting, sehingga disepakati antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dibatalkan.
”Contoh, untuk pembelian mobil, pembelian kapal, walaupun ada perdebatan yang luar biasa dalam pembahasan itu. Untuk saat ini, saya rasa juga atas masukan masyarakat, kalau kita lebih baik fokus di (penanganan) Covid-19,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa, Jumat (20/8/2021).
Ia melanjutkan, untuk pembelian yang menyangkut dengan kinerja, tentunya akan disetujui tim Banggar DPRD Batam.
Salah satunya, pembelian kendaraan untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam.
Sebab, pembelian kendaraan itu bertujuan agar instansi tersebut dapat meningkatkan target yang telah ditetapkan.
”Tapi kalau hanya sebagai alat transportasi biasa, itu kita setop dan disepakati bersama TAPD, bukan prioritas. Jadi, Pemko mengajukan kapal, kami diskusi seberapa penting barang itu. Di saat yang bersamaan juga, kita harus fokus pada Covid-19. Maka di pembahasan itu sangat dinamis maka kami sepakati bersama untuk itu disetop dulu,” jelas Mustofa.
Ia melanjutkan, untuk DPRD Kota Batam dalam pembahasan APBD murni, nantinya akan ada penambahan tiga alat informasi yang menggunakan sistem digital.
Ilustrasi. Mobil Dinas. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Alat informasi dalam bentuk videotron itu sangat penting bagi DPRD Batam dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
dengan lebih cepat.
”Kalau tak salah ada tiga videotron di tahun 2022. Kalau kendaraan, rata-rata kendaraan operasional yang ada di dinas dan atas kesepakatan bersama, itu disetop dulu. Totalnya memang tidak banyak, sekitar Rp 11 miliar dan itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 semua,” tuturnya.
Kemudian, untuk perjalanan dinas anggota DPRD Batam, Mustofa mengatakan sudah ada yang dipotong untuk penanganan Covid-19.
Dimana, untuk perjalanan dinas yang dibahas dalam APBD murni 2022 adalah anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang dipotong mencapai Rp 17 miliar.
”Kemudian, untuk reses juga tidak jadi, karena tidak boleh mengumpulkan orang. Terus, yang di 2022, kami potong sekitar Rp 2 sampai Rp3 miliar. Ini prognosisnya berbeda, kalau di 2021 mengalami Covid-19, kemudian di 2022 prognosisnya Covid-19
sudah hilang, maka sudah normal. Maka untuk sementara dikurangi Rp 2 sampai Rp 3 miliar,” bebernya.
Ia menambahkan, untuk pengurangan perjalanan dinas DPRD Batam tahun ini mencapai 60 persen.
Ia mencontohkan, dalam perjalanan dinas yang bisa mencapai Rp 5 juta, saat ini hanya tinggal Rp 500 ribu.
Perjalanan dinas DPRD Batam, kata Mustofa, bukan hal utama. Karena, di era digital saat ini, sudah banyak memudahkkan kinerja anggota DPRD Batam.
”Kalau mau konsultasi, tidak semua (berangkat). Karena ada beberapa teman-teman tidak berangkat karena masa Covid-19,” katanya.
Selain itu, sejumlah anggaran akan naik dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi.
Sehingga, di tahun 2022 akan banyak kegiatan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
”Karena arahan dari pusat, infrastruktur itu jadi prioritas, maka itu menjadi prioritas, tujuannya agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan industri yang ada,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Kegiatan vaksinasi dosis kedua yang digelar pada hari kedua bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf ) yang digelar Pemko Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam di Kepri Mall berjalan lancar, Jumat (20/8/2021).
Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, pihaknya berupaya mengejar capaian vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf.
Sehingga, sektor ini siap menyambut wisatawan saat pintu wisatawan mancanegara (wisman) dibuka mendatang.
Kadisbudpar Kota Batam, Ardiwinata, meninaju vaksinasi dosis kedua bagi par apelaku pariwisata, budaya dan ekraf di Kota Batam. Foto: Pemko Batam
”Vaksin Covid-19 ini menjadi kekuatan bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf saat pandemi Covid-19, juga persiapan ke depan menyambut wisatawan,” katanya di sela acara vaksinasi, kemarin.
Menurut dia, pemberian dosis kedua vaksinasi Covid-19 diikuti peserta dari 34 asosiasi pariwisata serta pelaku budaya dan ekraf di Kota Batam.
Pada pelaksanaanya, Disbudpar mengedepankan protokol kesehatan secara ketat, seperti wajib memakai masker, peserta wajib mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan menjaga jarak.
Ardi terus mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
”Dengan terbentuknya kekebelan komunal, muda-mudahan aktivitas kepariwisataan kembali berjalan normal, dengan syarat protokol kesehatannya tak boleh kendur,” harapnya.(jpg)
batampos.co.id – Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam memprediksi hujan akan mengguyur Batam hingga tiga hari ke depan.
Hujan yang turun diprediksi intensitasnya mulai dari ringan hingga lebat.
”Hujan yang turun disertai juga dengan petir dan angin kencang,” ucap Koordintor Bidang Data dan Informasi Stamet Hang Nadim, Suratman, kemarin.
Suratman mengatakan, penyebab tingginya curah hujan bukan disebabkan oleh angin maupun badai. Cuaca di Batam saat ini dipengaruhi adanya daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Natuna, serta adanya belokan angin (shearline) di sekitar wilayah Kepulauan Riau.
Hal ini menyebabkan tingginya potensi pembentukan awan-awan hujan.
Namun, meningkatnya curah hujan di Batam tidak mempengaruhi tinggi gelombang.
Menurutnya, gelombang di perairan Batam masih tergolong aman.
”Tinggi gelombang diperkirakan 0,3 hingga 1 meter, masih aman untuk pelayaran feri atau para nelayan,” sebutnya.
Adapun, suhu udara di Batam tercatat cukup dingin, titik terendahnya 23 derajak celcius.
Suhu yang cukup dingin disebabkan awan yang menutupi langit Batam serta kelembaban yang tinggi.
Secara umum, pada Sabtu ini (21/8), hujan akan mengguyur Batam sepanjang hari. Hujan yang terjadi, kata Suratman, merata di seluruh wilayah Batam.
”Perkiraan kami dari pukul 07.00 hingga 07.00 lusanya (22/8) itu hujan,” ujarnya.
Ia berharap, masyarakat Batam agar berhati-hati, apalagi yang tinggal di lokasi rawan terjadi banjir.
Bagi yang beraktivitas di laut, Surtman meminta agar selalu waspada.
Secara umum, kondisi cuaca di Kepulauan Riau diprakirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang.(jpg)
Menko Ekonomi Aairlanga Hartarto menyerahkan bantuan sosial Covid-19 kepada perwakilan warga Sungai Ulin Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan.
batampos.co.id – Pemerintah terus berupaya dengan keras untuk dapat menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 serta sekaligus mengantisipasi dan menanggulangi dampak yang terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menerapkan PPKM guna menekan laju penularan Covid-19 sejak awal Juli yang lalu.
Penerapan PPKM di setiap daerah selalu dilakukan evaluasi dan monitoring ataspelaksanaannya, karena meski mulai terjadi penurunan kasus aktif di beberapa daerah, namun masih terdapat daerah yang mengalami peningkatan kasus. Salah satu daerah di luar Jawa Bali yang kasus aktifnya cukup tinggi adalah Kalimantan Selatan, dengan Tingkat Keterisian RS (BOR) juga tertinggi ketiga secara nasional (60%), Tingkat Kematian (CFR) 3,1% sedikit di atas nasional, testing yang masih rendah dengan positivity-rate yang tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Jumat (20/8) meninjau secara langsung Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang saat ini 6 dari 13 Kabupaten/Kota di wilayahnya harus menerapkan PPKM Level 4.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan upaya dalam pengendalian Covid-19 dapat dilaksanakan di lapangan. Juga mengecek pelaksanaan koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan berbagai program, mulai percepatan Vaksinasi, penyediaan fasilitas Isolasi Terpusat, ketersediaan Obat dan Oksigen dan juga mengecek PPKM Mikro di desa-desa yang menjadi percontohan dalam penerapan protokol Kesehatan dan pelaksanaan isolasi secara terpusat.
Pada kesempatan itu, Menko Airlangga meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi di Gelanggang Olahraga (GOR) Hasanuddin yang berlokasi di Kota Banjarmasin sekaligus menyerahkan bantuan berupa paket sembako bagi warga yang melakukan vaksinasi. Penyelenggaraan vaksinasi yang ditargetkan 1.000 dosis vaksin Covid-19 per hari tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Polda Kalsel dan Pemda Kalsel.
“Jadi kami ke sini untuk melihat secara langsung situasi pandemi dan penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan. Karena Kalsel adalah salah satu yang tertinggi (kasus aktif) dan paling banyak kabupaten/ Kota PPKM Level 4 di Kalimantan. Dari peninjauan hari ini, kita melihat sendiri tingginya antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi ini, sehingga perlu dijaga ketersediaan suplai vaksin. Pemerintah akan mendapatkan Vaksin selama bulan Agustus ini sebanyak 72 juta dosis, dan harapannya untuk Kalimantan Selatan ini akan segera ditambahkan,” ujar Menko Airlangga.
Selanjutnya Menko Airlangga melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Citra Garden City, yang bertempat di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Di perumahan ini terdapat 289 jiwa yang terdiri dari 133 Kepala Keluarga (KK), di mana beberapa waktu lalu 46 warganya terkena Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri (isoman) yang dilaksanakan secara terpusat, dan saat ini tinggal 4 orang yang melakukan isolasi. (*/)
Kantor Palapa Ring Barat di Natuna. (F.Soleh/Batampos)
Perkembangan tekonologi komunikasi dan informasi tak hanya menembus hutan belantara seantero Indonesia, tapi juga hingga ke pulau-pulau terluar Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya di wilayah Natuna, Kepulauan Riau.
Reporter : FISKA JUANDA
“NUMPANG lapak ya min. Jual ikan iko iko dan ikan kopek. Harge 15 rb/kg. Yg minat langsung dtg ke jalan sihotang ye”.
Begitulah isi salah satu unggahan warga Natuna di grup Facebook Jual Beli Natuna. Untuk melengkapi keterangan mengenai ikan yang dijualnya, anggota grup Jual Beli Natuna itu juga memperlihatkan foto ikan di grup tersebut.
Grup Facebook berisikan 4.301 anggota ini cukup aktif. Setiap hari selalu ada masyarakat yang menjual dagangannya. Grup ini baru dibuat 4 tahun silam, tepatnya 15 Januari 2017.
Memang rata-rata berbagai grup jual beli Natuna dibuat di rentang tahun 2015 hingga 2017. Sejak sinyal internet mulai lancar di kawasan itu, arus jual beli secara online semakin deras.
Seperti diketahui, Natuna merupakan salah satu kabupatan terluar di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna di sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah timur berbatasan dengan Malaysia bagian timur (Serawak) dan Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.
Ketua Koperasi Nelayan Indonesia Hijau Natuna, Nurohman mengamini lancarnya jaringan internet memberikan dampak terhadap sistem penjualan ikan nelayan Natuna. Ia mengatakan ikan yang dikonsumsi masyarakat sehari-sehari, biasanya dipasarkan di grup WhatsApp atau Facebook.
“Oh iya, Alhamdulillah. Sudah banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu (menjual secara online). Jadi kami nelayan menunggu saja pembeli, atau ada kurir yang antar ikannya,” ungkapnya, Rabu (19/8).
Namun, belum semua nelayan menggunakan sistem ini. Karena beberapa nelayan masih belum akrab dengan penggunaan aplikasi jejaring media sosial tersebut.
“Kami harap pemerintah terus memberikan edukasi ke masyarakat,” tuturnya.
Selain menjual ikan mentah. Nurohman mengatakan para nelayan juga mengolah ikan menjadi berbagai penganan seperti kerupuk.
“Kerupuk ini pun kami jual lewat grup (WhatsApp maupun Facebook),” ujarnya.
Nurohman mengatakan ikan-ikan yang dijual nelayan Natuna itu seperti angoli, tenggiri, kue dan manyuk. Ada juga jenis ikan bernilai ekspor seperti kerapu merah, krisi Bali dan kakap merah.
Salah seorang warga Ranai, Ibu Kota Natuna, Soleh mengatakan, dulunya sebelum internet dapat dinikmati seperti sekarang, jual beli hanya dilakukan manual. Pemasaran barang hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut.
“Kini semua serba terbuka. Masyarakat cukup mencantumkan foto, mendeskripsikan rasa atau bentuk dagangannya. Semua terbuka dan bisa dilihat. Ini menambah keyakinan para pembeli,” ujarnya.
Kini, nelayan yang sedang membawa ikan di laut pun bisa mempromosikan dagangannya melalui berbagai aplikasi media sosial.
“Proses jual beli ini jadi lebih ringkas. Dulu ikan sampai ke konsumen membutuhkan waktu panjang. Sehingga kualitasnya kurang baik,” tuturnya.
Soleh juga membeberkan, dulunya masyarakat mendambakan sinyal untuk telepon lancar. Tapi kini masyarakat menuntut pemerintah, agar jaringan internet lancar di semua daerah.
“Memang sejak Palapa Ring Barat dibangun, jaringan sudah baik. Tapi kan pulau-pulau kecil dan jauh dari Ranai masih kurang bagus sinyalnya,” ujarnya.
Kegiatan pasar digital di Natuna, tidak hanya ditopang grup-grup di WhatsApp atau Facebook saja. Tapi juga sudah ada start-up lokal, yang merintis aplikasi bernama NatunaMart.
NatunaMart ini dikembangkan oleh para pemuda di Natuna. Didirikan di bawah naungan CV Karya Putra Natuna. Direktur CV Karya Putra Natuna, Parizal mengatakan, pembangunan NatunaMart bermula dari penerapan ilmu pemrograman yang mereka miliki.
“Saat terbentuk, NatunaMart ini masih berupa website, www.natunamart.com pada 19 Juli 2019 silam. Namun berkat dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, kini NatunaMart hadir dalam bentuk aplikasi android sehingga lebih mudah digunakan,” ucapnya.
Awalnya, NatunaMart tak banyak direspon masyarakat. Namun seiring perjalanan waktu, semakin banyak masyarakat yang merespon dan mendukung hadirnya aplikasi tersebut. NatunaMart akhirnya diluncurkan dan dapat dipakai masyarakat pada 11 April 2021.
“Tanda khas partner kami adalah jaket berwarna oranye,” ujarnya.
Parizal mengatakan, NatunaMart merupakan bentuk inovasi yang sangat berarti bagi daerah seperti Natuna. Aplikasi NatunaMart terinspirasi dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah berkembang terlebih dahulu seperti Gojek atau Grab.
Inovasi ini juga terpicu dari niat untuk membangun Natuna, sehingga bisa seperti daerah-daerah lainnya yang sudah maju dan berkembang.
“Saat ini NatunaMart telah memiliki beberapa fitur pilihan bagi pelanggannya. Kami memiliki ojek online, kurir, taksi online, kuliner, toko, pasar dan toko obat. Saat ini kami sedang dalam pengembangan fitur pembayaran PDAM, PBB, hotel, lapak Natuna, dan iklan,” ungkap Parizal.
NatunaMart baru tersedia dalam versi android. Parizal mengatakan untuk versi iPhone sedang dalam tahap pengembangan. Parizal mengatakan, perjalanan NatunaMart bukan tanpa halangan. Ada beberapa hambatan yang pernah terjadi, seperti driver dan customer yang masih kurang memahami cara kerja aplikasi NatunaMart.
Selain itu, permasalahan terbesar adalah jaringan internet yang masih belum stabil. Sehingga sering terjadi masalah orderan atau keterlambatan orderan. Kendala lain adalah Google Maps, sehingga detail lokasi rumah atau alamat konsumen kadang masih belum terdeteksi secara baik.
Parizal mengatakan, pihaknya terus berbenah demi mengoptimalkan aplikasi ini. Sehingga menjadi lebih baik dan mudah digunakan masyarakat Natuna.
“Kami sudah memiliki 23 driver motor, 5 driver taksi. Mitra merchant (penjual) NatunaMart berjumlah 218 dan customer atau user terdaftar database NatunaMart berjumlah 4.124. Pergerakan oderan per hari untuk jasa terfavorit yaitu layanan kuliner yang rata-rata 60 orderan per hari,” sebut Parizal.
Parizal mengaku jaringan internet di Natuna saat ini sudah jauh lebih baik, sejak adanya proyek Palapa Ring Barat. Namun, ia berharap Pemerintah Kabupaten Natuna bisa meningkatkan lagi infrastrukturnya. Sehingga nantinya jaringan internet dapat dinikmati hingga pelosok Natuna.
Kepala Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Natuna, Raja Darmika mengakui arus digitalisasi Natuna berkembang pesat sejak pembangunan Palapa Ring Barat.
“Proyek (Palapa Ring Barat) ini dirintis 2016 dan rampung tahun 2018,” ungkapnya.
Kehadiran Palapa Ring Barat ini diharapkannya dapat dimaksimalkan manfaatnya oleh seluruh operator yang ada. Jika dulu buka YouTube saja butuh kesabaran ekstra, kini bisa lebih lancar.
“Kalau kata anak-anak zaman sekarang, 3G-nya dulu kaleng-kaleng. Kini sudah 4G dan tidak lagi lelet,” tutur Raja.
Sejak pembukaan Palapa Ring Barat, perkembangan jumlah tower atau menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi dari tahun ke tahun di Natuna berkembang pesat. Awal 2016 tercatat hanya ada 62 tower, tapi di 2020 tercatat sudah ada 96 tower yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Natuna.
“Di 2021 ini kami dapat bantuan dari Kominfo, sebanyak 17 BTS. Lalu dari operator juga akan membangun 10 BTS lagi. Kami harap pembangunan ini semakin memudahkan masyarakat Natuna dalam menggunakan internet. Kami yakin kemudahan akses digital ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, pendidikan dan sektor lainnya,” ujarnya.
Raja juga mengatakan, peningkatan jumlah BTS ini tentu menambah daya jangkau sinyal internet di daerah-daerah yang jauh dari pusat Kabupaten Natuna. Raja mengklaim, kini hampir sekitar 70 persen masyarakat Natuna telah menggunakan 4G.
“Tapi saya akui, masih belum mencapai setiap kelurahan bahkan desa. Oleh sebab itu, kami terus berupaya agar ada penambahan BTS. Sehingga menambah daya jangkau sinyal 4G,” tuturnya.
Jaringan internet ini sudah ada juga di Pulau Laut, yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Di sana terdapat tiga BTS yang tersebar di Desa Air Payang dan Desa Tanjung Pala.
Untuk sinyal telepon sudah bisa digunakan di seluruh wilayah Natuna. Ia mengatakan tidak ada daerah, yang tidak memiliki sinyal untuk telepon.
Ia mengatakan, sejak internet di Natuna lancar, semakin banyak masyarakat yang berbelanja online. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah paket yang diantarkan oleh jasa pengiriman barang ke Natuna.
Raja mengatakan masyarakat di pulau lebih mudah menjual ikan. Melalui beberapa grup WhatsApp, Facebook dan media lainnya, para nelayan menjual ikannya secara online.
“Jadi mereka tinggal foto, cantumkan harga. Hal-hal seperti itu banyak di grup (Facebook) jual beli Natuna. Masyarakat yang jual makanan juga begitu, jadi lebih gampang sekarang,” katanya
Menurut Raja, dulu sebelum Palapa Ring Barat ada, jarang kafe menawarkan WiFi publik. Kini, hampir setiap sudut daerah di Natuna bermunculan kafe dengan konsep mirip di kota-kota besar yang memberikan fasilitas WiFi bagi pelanggannya.
Lancarnya jaringan internet juga dimanfaatkan Pemerintah Natuna, dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Berbagai aplikasi dalam kemudahan layanan serta penginputan data, sudah dikembangkan di berbagai sektor pemerintahan.
Diskominfo Natuna juga berinisiatif untuk menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). TTE ini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
Di tengah gencarnya arus digitalisasi, Raja mengaku Diskominfo tetap mengimbau masyarakat agar selektif dan bijak berselancar di dunia maya. Ia menyadari kemudahan akses internet, tidak hanya memberikan dampak positif saja. Tapi juga memberikan dampak negatif.
Pembangunan Palapa Ring Barat menjadi sebuah berkah bagi Natuna. Raja mengatakan pandemi juga melanda Natuna, saat ini setiap hari selalu ada kasus baru Covid-19. Sehingga sekolah di Natuna pun dilaksanakan secara daring. Dengan jaringan internet yang berkualitas, sekolah daring berjalan lancar
“Tidak terlalu bermasalah di sektor pendidikan,” ujarnya.
Terkait pembelajaran online, salah seorang guru dari Desa Air Langit, Kecamatan Bunguran Tengah, Rohayatin mengatakan sistem pembelajaran secara online di Natuna, agak berbeda dengan daerah lain. Beberapa daerah di Kepri, seperti Batam menggunakan aplikasi zoom atau sejenisnya untuk menggelar pembelajaran secara online.
“Di sini sistemnya, kami mengajar seperti biasa di kelas per materi. Lalu videonya dikirim ke grup WhatsApp yang berisi peserta didik atau orangtua siswa,” ujarnya.
Sejauh ini tidak ada permasalahan sinyal di kawasan Bunguran. Ia mengatakan semua murid dapat mengikuti pembelajaran secara online.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri ada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan kegiatan di bidang telekomunikasi di Natuna.
Kepala BPS Kepri, Agus Sudibyo mengatakan sektor Infokom memberikan dampak sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Natuna.
Walaupun di PDRB, sektor informasi dan komunikasi (Infokom) berada di posisi ke 6. Namun, sektor ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
“PDRB Natuna saat ini masih ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 39,95 persen. Tapi Infokom ini tetap memberikan dampak, walaupun intensitasnya kecil,” ungkap Agus.
Agus menjabarkan sektor Infokom di PDRB Natuna dari 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan. Tercatat di 2016 Infokom hanya 2,02 persen, 2017 2,14 persen, 2018 2,15 persen, 2019 2,18 persen dan 2020 naik menjadi 2,40 persen.
Di tahun 2020, saat sektor lain mengalami penurunan, Infokom tetap menanjak. Salah satu sektor yang mengalami kemunduran di 2020 yakni perdagangan besar dan eceran di 2019 tercatat share-nya 11,80 persen. Di 2020 turun menjadi 11,66 persen.
PDRB Natuna atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, terus mengalami peningkatan di sektor Infokom. Peningkatan ini terlihat jelas di 2020, saat pandemi melanda Indonesia. Saat sektor lain mengalami penurunan, Infokom tetap melaju naik.
Dari data BPS Kepri, 2016 sebesar Rp98,87 miliar, 2017 Rp115,70 miliar, 2018 Rp125,21 miliar, 2019 Rp137,67 miliar dan di 2020 Rp147,41 miliar.
“Melihat kondisi saat ini, dan apabila memang internet berkembang secara masif di Natuna. Sektor ini kemungkinan bisa naik lagi,” ungkap Agus.
Agus mengatakan bahwa kemungkinan ini bisa terjadi. Sebab saat ini, hampir semua penjualan sudah berorientasi pasar digital.
“Tergantung perkembangan di Natuna, apakah masif atau tidak. Jika naik, tentunya dapat menggeser sektor di atasnya,” ujarnya. ***
batampos.co.id – Kasus Covid-19 di Kota Batam, Provinsi Kepri terus melandai, namun 7 dari 12 kecamatan di daerah tersebut masih masuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.
Ketujuh kecamatan tersebut yakni:
1. Sekupang
2. Batu Aji
3. Lubuk Baja
4. Batam kota
5. Sagulung
6. Sei Beduk
7. Bengkong
Berdasarkan data tim Gugus Tugas Covid-19 diketahui saat ini total pasien Covid-19 di Kota Batam sebanyak 25.213 orang.
Bertambah 45 orang pada Jumat (20/8/2021). Pada hari yang sama juga terdapat 97 pasien Covid-19 dinyatakan sembuh.
Tangkapan layar penyebaran COvid-19 di Kota Batam berdasarkan kecamatan.
Sehingga saat ini total pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 23.993 orang.
Sementara itu pasien Covid-19 yang meninggal dunia juga bertambah 4 orang.
Total pasien Covid-19 di Kota Batam yang meninggal dunia hingga Jumat (20/8/2021) sebanyak 781 orang.
Sedangkan yang masih dalam perawatan sebanyak 439 orang.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, saat ini perkembangan Covid-19 di Kota Batam sudah mulai menurun.
Namun lanjutnya potensi naik kembali bisa saja terjadi apabila masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.
“Sampai hari ini semakin hari semakin turun,” tuturnya.
Ia juga berharap Pemprov Kepri segera memberikan tambahan vaksin Covid-19 untuk Kota Batam, guna mempercepat vaksinasi.
“Apabila dalam dua minggu vaksin diberikan (ditambah,red), persentase masyarakat yang divaksin diperkirakan mencapai 80 persen,” ujarnya.(*/esa)
batampos.co.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyambut positif dorongan bagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, syarat bagi mereka yang sekolah tentunya harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Mendikbudristek Nadiem Makarim pun menggarisbawahi imbauan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Apalagi, di masa pandemi ini, Indonesia terus dibayangi loss generation yang terus semakin meluas.
“Bapak Presiden terus memberikan perhatian bagi keberlangsungan pembelajaran anak-anak Indonesia. SKB Empat Menteri yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi juga telah memandatkan bagi sekolah yang tenaga pendidiknya sudah divaksinasi untuk menyediakan opsi PTM terbatas,” kata dia, Jumat (20/8).
Adapun, berdasarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Mulai dari pengaturan kapasitas sampai pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan Covid-19.
“Bagi sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3, Bapak Presiden telah mengimbau agar segera laksanakan PTM terbatas. Apalagi jika peserta didiknya sudah divaksinasi,” jelas Nadiem.
Saat ini vaksinasi bagi anak baru diperuntukkan bagi anak berusia 12-17 tahun dengan vaksin Sinovac. Kemendikbudristek juga terus mendukung Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan vaksinasi massal bagi peserta didik yang sudah dapat divaksinasi sesuai ketentuan. (jpg)
batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menerima usulan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2021 lewat sidang paripurna, Kamis (19/8).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, kontruksi APBD Perubahan TA 2021 ini dirancang sebesar Rp 3.868.947.955.282.
“Ini adalah tahap awal untuk pembahasan APBD Perubahan TA 2021 ini. Setelah ini akan ditindaklajuti antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, ia berharap proses pembahasan APBD Perubahan ini, antara Pemprov Kepri dengan DPRD Provinsi Kepri dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan. Karena setelah ini, ada beberapa pekerjaan lain. Salah satunya adalah pembahasan penyusunan APBD TA 2022 mendatang.
“Secara spesifik pembahasan akan dilakukan juga oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan komisi-komisi yang menjadi mitra di DPRD Provinsi Kepri,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Kepri Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. RKPD Perubahan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2021, dengan beberapa prioritas pembangunan daerah.
”Didalamnya terdiri dari, pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas, peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman, dan pemantapan tata kelola pemerintahan,” ujar Ansar.
Menurutnya, kelima prioritas pembangunan daerah tersebut akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 3.868.947.955.282.
”Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dimulai Maret tahun 2020 menyebabkan beberapa perubahan tatanan kehidupan dunia. Penyebaran wabah Covid-19 ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, tidak hanya menimbulkan korban jiwa namun juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya, hal ini pula yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, yaitu adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.
Karena sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat 2 dan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tercapainya proyeksi pendapatan daerah atau belanja daerah sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
”Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,” jelasnya lagi.
Masih kata gubernur, kemudian keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.
Secara rinci gambaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.
Disebutkannya, Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 diproyeksikan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 102.491.260.839. Total pendapatan semula sebesar Rp 3.701.942.728.300 menjadi Rp 3.804.433.989.139.
Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp 64.513.966.143 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 285.000.000.000 atau terdapat selisih sebesar Rp 220.486.033.857
”Selisih proyeksi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dan proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah sebesar Rp 117.994.773.018. Sehingga untuk menutupi potensi defisit yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan melakukan penyesuaian belanja daerah,” paparnya.
Ditambahkab gubernur, dalam Perubahan KUA PPAS ini, Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 117.994.773.018 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 3.986.942.728.300 menjadi Rp 3.868.947.955.282. (*/jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk menambah jumlah vaksin Covid-19 di Kota Batam.
Hal ini dikarenan jumlah masyarakat Kota Batam yang telah divaksin masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.
“Pelajar yang sudah divaksin untuk dosis pertama kurang lebih 67,37 persen. Tetapi kalau dari umur 18 tahun ke atas sudah mencapai 71,76 persen,” ujarnya, Jumat (20/8/2021).
Rudi mengatakan, penambahan jumlah vaksin dikarenakan jumlah penduduk di Kota Batam lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
“Penduduk Kota Batam jumlahnya besar kurang lebih 907.317 orang,” jelasnya.
Ia menjelaskan, apabila dalam dua minggu vaksin diberikan, persentase masyarakat yang divaksin diperkirakan mencapai 80 persen.
Ia menyebutkan, saat ini perkembangan Covid-19 di Kota Batam sudah mulai menurun. Namun lanjutnya potensi naik kembali bisa saja terjadi apabila masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari..
“Sampai hari ini semakin hari semakin turun, pasien Covid yang berada di rumah sakit sudah tinggal 167 orang yang isoman ada 248 dan isoter ada 80,” tuturnya.
“Jadi jumlah tempat tidur untuk mereka yang Covid atau untuk isolasi yang terisi saat ini hanya tinggal 15,16 persen,” jelasnya.(nto)
