Rabu, 13 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9098

Kisah Bocah yang Punya Nama 19 Kata, Sulit Dapatkan Akta Lahir

0

Usulan nama dari paman si bocah konon terinspirasi tahun politik 2019 yang berakhir kondusif. Setelah sulit mendapatkan akta, si bapak mau mengganti nama sang buah hati asal diberi surat.

SELALU ada doa dan harapan dalam sebuah nama yang disematkan orang tua. Namun, doa dan harapan Arif Akbar untuk putranya sungguhlah panjang. Demikian panjangnya sampai akhirnya menimbulkan masalah. Hingga si buyung akan berusia 3 tahun, akta kelahiran belum bisa didapat.

Nama lengkap si buyung kelahiran Tuban, Jawa Timur, 6 Januari 2019, itu, ambil napas dulu, Arif Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara. Sudah? Baru separo jalan. Lanjutannya: Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talenta. Ada 118 huruf dan 19 kata di nama anak kedua pasangan Arif-Suci Nur Aisiyah tersebut. Mungkin nama terpanjang yang ada di Indonesia.

”Harapannya, anak saya berpikir jernih dan punya penalaran panjang seperti namanya yang panjang,” tutur Arif kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Tidak berlaku istilah kaboten jeneng atau keberatan nama sebagaimana kepercayaan Jawa yang konon membuat anak sering sakit-sakitan. Terbukti, Cordo –panggilan akrab bocah tersebut– tumbuh menjadi anak yang sehat.

Ditemui awak media beberapa hari lalu di rumah pamannya di Desa Karangtengah, Kecamatan Bagilan, Kabupaten Tuban, bocah mungil nan menggemaskan itu tampak riang dan bermain seperti balita pada umumnya. Selain orang tuanya, orang yang memiliki andil besar dalam pemberian nama yang sangat panjang itu adalah Mujoko Sahid, sang paman.

Mujoko menyampaikan, keponakannya itu lahir pada tahun politik 2019. Saat itu kondisi Indonesia dinilainya sangat tidak kondusif. Sesama anak bangsa saling serang dan fitnah. ”Pada 2019 itu, kami melihat banyak sekali berita hoaks yang hampir mengadu domba negeri ini. Tapi, alhamdulillah akhirnya kondusif,” jelasnya.

Momen itulah yang menginspirasinya memberikan nama sepanjang rel kereta api tersebut kepada keponakannya. Arif yang berdomisili di Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menyetujui usulan nama itu.

Meski Arif tidak menjelaskan secara detail makna setiap kata dalam nama si buah hatinya, tetap terselip doa dan harapan dari orang tua. Selain menjadi anak yang saleh, diharapkan kelak Cordo memiliki nalar yang panjang.

Persoalannya, kolom huruf di sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tidak cukup untuk menampung nama sepanjang itu. Sudah hampir tiga tahun ini pasangan orang tua yang viral setelah mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo tersebut sulit mendapat akta kelahiran untuk buah hatinya.

Arif mengakui, dispendukcapil menyarankan penggantian nama buah hatinya. ”Sarannya memang supaya diganti. Tapi, saya sebagai orang tua tidak ingin nama anak saya diganti karena tidak ada undang-undang yang melarang,” ujar Arif.

Kasus itu mendapatkan perhatian dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Dia menjelaskan bahwa tidak bisa diterbitkannya akta bukan karena penolakan. Melainkan karena adanya kendala teknis dalam pendataan SIAK.

”Dengan nama yang panjang tersebut, ada kesulitan teknis karena kolom di KK (kartu keluarga), KIA (kartu Indonesia anak), dan akta lahir tidak muat,” terangnya kemarin (7/10).

Dalam sistem database dukcapil, batas jumlah huruf dalam kolom nama sebanyak 55. Itu pun sudah termasuk spasi. Dengan jumlah tersebut, masyarakat bisa mencantumkan nama lima sampai tujuh kata. Karena itu, agar dapat masuk dalam sistem dukcapil, dia berharap orang tua menyesuaikan nama anaknya. Sebab, jika tidak, ke depan terjadi kesulitan yang sama. Bahkan bukan hanya di dukcapil. ”Nanti untuk ijazah, paspor, dan seterusnya tidak muat,” jelasnya.

Arif menegaskan, pada dasarnya dirinya siap mengganti nama anaknya. ”Asal ada surat dari dinas terkait yang menjelaskan bahwa nama anak saya tidak bisa dicetak di adminduk,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Tuban Rohman Ubaid, sedari awal orang tua si anak diberi penjelasan dan edukasi soal keterbatasan kolom dalam SIAK. Persisnya sekitar Oktober 2019. Penjelasan tersebut disampaikan secara lisan ketika Arif datang ke kantor dispendukcapil untuk mengurus akta kelahiran.

”Saat itu sudah kami berikan penjelasan bahwa ada batasan kolom dalam sistem adminduk, yakni maksimal 55 huruf. Makanya, kami sarankan nama si anak bisa menyesuaikan kolom yang tersedia di SIAK,” terang Ubaid.

Setelah diberi penjelasan lisan, lanjut mantan Kabaghumas dan protokol setda tersebut, Arif kembali lagi ke kantornya untuk mendapat kepastian soal pengurusan akta kelahiran. Namun, tetap dengan nama yang sama.

Setelah lama tidak ada kabar, pekan lalu orang tua si anak kembali ke dispendukcapil untuk mendapat kepastian jawaban secara resmi dan tertulis terkait dengan aturan batasan huruf pada nama. Karena itu, pada 1 Oktober lalu, kata Ubaid, dispendukcapil kembali berkirim surat ke Dirjen Dukcapil Kemendagri. Inti isi surat masih sama dengan yang dikirim awal. Sampai sekarang, surat itu belum dijawab hingga terkirimnya surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian viral.

Zudan Arif Fakrulloh pun sudah berusaha menelepon langsung Arif. Itulah yang disampaikan Camat Bancar Sutaji kepada Jawa Pos Radar Tuban. Sutaji mengungkapkan, pada Rabu (6/10) sekitar pukul 07.00, sekretaris Dispendukcapil Tuban mengontak ponselnya dan memintanya mendatangi rumah Arif. Keperluannya, menemui yang bersangkutan sekaligus menyambungkan kontak langsung Dirjen kepada Arif.

Sebelum meluncur ke rumah Arif di Desa Ngujuran yang jaraknya cukup jauh dari kantor kecamatan, Sutaji mengontak kepala desa setempat. Dari kepala desa yang lebih dulu datang ke rumah Arif, yang bersangkutan diketahui tidak berada di rumah dan pergi ke Bojonegoro.(jpg)

Ribuan Komcad Dikukuhkan untuk Pertahanan Negara

0

batampos.co.id – Sebanyak 3.103 personel komponen cadangan atau komcad dikukuhkan kemarin (7/10). Mereka akan menjadi bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara. Presiden Joko Widodo memimpin upacara pengukuhan yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Jawa Barat.

Komcad merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Beberapa bulan belakangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memulai pendaftaran, seleksi, dan latihan komcad sebagai bagian dari alat pertahanan negara. Seleksi dan pelatihan dilakukan lewat mekanisme ketat. Kemudian, personel komcad yang berasal dari masyarakat sipil itu digembleng.

Dalam kesempatan kemarin, Jokowi menekankan bahwa komcad tidak boleh digunakan untuk urusan lain di luar pertahanan negara. ”Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara,” kata Jokowi.

Presiden optimistis penetapan komcad akan semakin memperkukuh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Komcad ditempatkan di belakang komponen utama dan komponen pendukung. Mereka hanya bertugas ketika diperintah presiden atau mengikuti latihan.

”Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi,” ungkapnya.

Komcad dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Presiden yang akan memobilisasi dengan persetujuan DPR. Sementara itu, komando dan kendalinya berada di panglima TNI.

Bila tidak bertugas, komcad melaksanakan aktivitas harian sesuai dengan latar belakang dan profesi masing-masing. Kepada masyarakat yang sudah sukarela bergabung dalam komcad, presiden memberikan apresiasi. Sebab, mereka telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran yang panjang.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa upaya memperkuat pertahanan negara tidak hanya melalui pembentukan komcad. Pemerintah juga terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara menyeluruh di semua matra. Baik itu darat, laut, maupun udara.

”Pembangunan (kapal) fregat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut, serta pembangunan kapal selam Indonesia,” paparnya.

Jokowi meminta TNI untuk selalu siaga. Terutama terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa personel komponen cadangan yang dikukuhkan Presiden Jokowi kemarin berasal dari berbagai daerah. Mereka ikut seleksi di beberapa kodam.

”Saat ini komcad terdiri atas Rindam Jaya 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang, dan Rindam V/Brawijaya 500 orang,” jelasnya. Selain itu, ada 499 orang dari Rindam XII/Tanjungpura dan 604 orang dari Universitas Pertahanan.

Menurut Prabowo, sishankamrata melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki negara. Termasuk masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam komcad. ”Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,” tegas dia.

Kemenhan memastikan, tidak ada paksaan atau kewajiban untuk bergabung dengan komcad. Setiap masyarakat boleh mengajukan diri. Tentu sesuai aturan dan syarat yang berlaku. (*/jpg)

Tiap RW di Bintan Dapat Rp 30 Juta

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan segera mengucurkan anggaran program gerbang kampung sekira Rp 30 juta ke setiap rukun warga (RW).

”Jadi besaran anggaran yang disiapkan sekira Rp 30 juta per RW. Anggaran ini alokasi dari APBDes Perubahan tahun 2021,” ujar Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan setelah melakukan temu wicara dengan masyarakat di Desa Teluk Bakau, Rabu (6/10).

Realisasi tahap pertama, program yang digadangkan pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan ketika pilkada kemarin, menurut rencana akan dijalankan di tingkat desa. Sedangkan di tingkat kelurahan terkendala teknis.

”Tingkat kelurahan secara teknis kita masih harus menyesuaikan dengan aturan sistem SIPD terkait kode rekening dan lain-lain,” ungkap Roby.

Roby mengatakan, pihaknya telah mensosialisasikan penggunaan alokasi anggaran program gerbang kampung ke masyarakat. ”Kita harapkan program ini bisa berjalan dulu sambil akan dievaluasi di akhir tahun anggaran,” tukasnya.

Kadis PMD Bintan, Rony Kartika menuturkan pihaknya siap memberikan pendampingan jika ada pihak desa melalui perangkat RW yang bertanya terkait penggunaan alokasi anggaran program gerbang kampung.

”Prinsipnya kita siap untuk memberikan pendampingan kepada perangkat RW melalui pihak desa terkait bagaimana untuk menjalankan alokasi anggaran tersebut,” katanya.

Dikatakannya juga, sosialisasi program telah dilakukan dan beberapa program wajib dan pilihan akan ditawarkan kepada masyarakat seperti program bersih dan sehat ataupun program bina infrastruktur.

Dia juga mengatakan, perangkat RW bisa berdiskusi bersama masyarakat untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan gotong royong lingkungan. ”Atau membangun infrastruktur dengan skala per RW di kampungnya,” tukasnya. (*/jpg)

Ribuan Orang Tetap Beraktivitas saat Positif Covid-19, Kemenkes Perketat Pengawasan

0

batampos.co.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membeber temuan memprihatinkan. Berdasar data dari aplikasi PeduliLindungi hingga 5 Oktober, terdapat 9.855 pasien positif Covid-19 atau kontak erat yang tetap beraktivitas.

Ada enam sektor aktivitas yang tercatat. Yakni, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, keagamaan, dan pendidikan. Yang paling banyak adalah sektor perdagangan, terutama pada mal, yakni 6.380 orang.

Karena itu, Kemenkes akan memperketat lagi pengawasan terhadap pasien positif Covid-19. Rencananya, Kemenkes membuat sistem baru yang bisa memunculkan notifikasi jika di suatu tempat atau gedung terdapat pasien positif Covid-19.

Chief Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji menyatakan, Kemenkes masih melakukan uji coba di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Nanti pemilik gedung mendapat notifikasi khusus jika ada pasien positif Covid-19 yang berkeliaran. Notifikasi juga otomatis terkirim ke puskesmas dan satgas Covid-19 setempat.

“Di mal nanti disiapkan ruangan,” katanya. Jika pasien positif Covid-19 telanjur masuk ke ruang publik, yang bersangkutan akan langsung dikarantina di ruangan tersebut.

Bagaimana cara mengetahui ada pengunjung mal yang berstatus hitam atau positif Covid-19? Status hitam itu didapat dari aplikasi PeduliLindungi. Saat akan memasuki ruang publik, setiap orang wajib melakukan scan barcode. Pada saat itulah status kesehatan mereka diketahui.

Karena itu, dia menyarankan masyarakat melihat status kesehatan masing-masing di PeduliLindungi sebelum berangkat ke tempat publik seperti mal. ’’Jadi, ada kesadaran untuk cek,” ujarnya.

Yang berbeda adalah skema pengecekan di lingkungan sekolah. Kemenkes sudah bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk membuat skema aplikasi PeduliLindungi di sekolah. ”Biasanya di sekolah itu siswa tidak diperkenankan membawa ponsel. Kini prosesnya dibalik, kami yang memberikan sistem backend,” ungkapnya. Dengan sistem itu, diharapkan kondisi kesehatan warga sekolah tetap terpantau.

Aplikasi PeduliLindungi memang digunakan sebagai upaya skrining. Kemenkes mengajak aplikasi digital lain untuk berintegrasi dengan PeduliLindungi. Contohnya, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan BNI Mobile. Dengan integrasi itu, masyarakat dipermudah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kementeriannya tengah mempersiapkan transformasi digital di bidang kesehatan. Hal itu dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk menanggulangi Covid-19. Strategi transformasi digital tersebut berfokus pada ekosistem kesehatan, efisiensi layanan, dan integrasi data untuk kebijakan berbasis data.

Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pengguna internet dan pemilik smartphone di Indonesia sangat tinggi. Itu adalah peluang yang bisa dimanfaatkan di sektor kesehatan. ”Bagi kami, hal tersebut merupakan peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi kesehatan masyarakat di masa mendatang,” ujarnya. (jpg)

Pemko Batam Genjot PAD Dengan Penerapan Nontunai

0

batampos.co.id – Pemko Batam terus mendorong penerapan nontunai guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekda Kota Batam, Jefridin Hamin, mengatakan, sejak 2016 Kota Batam sudah menerapkan nontunai, bahkan menjadi pertama di Kepri.

“Penerapan ini akan terus dimaksimalkan,” katanya saat Sosialisasi QRIS Bank Riau Kepri dengan Seluruh OPD di Lingkungan Pemko Batam, Jumat (8/10/2021).

Ia menuturkan, penerapan nontunai di Batam sudah menyeluruh di sektor belanja. Namun, untuk pendapatan, khususnya retribusi, masih perlu dimaksimalkan.

“Untuk sembilan sektor pajak di Batam sudah nontunai semua, kalau retribusi masih perlu dimaksimalkan lagi seperti parkir dan sampah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya sosialisasi QRIS Bank Riau Kepri diharapkan mampu memaksimalkan penerapan nontunai di Batam.

Bukan tanpa alasan, penerapan nontunai tersebut merupakan langkah memaksimalkan PAD Batam.

“Retribusi parkir dan sampah sudah nontunai, tapi belum menyeluruh. Dengan QRIS ini, semoga bisa terlaksana,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat menerapkan QRIS dengan baik dan sehingga mampu meningkatkan kinerja dan mendukung proses pembangunan di Batam.

Direktur Utama Bank Riau Kepri, Andi Buchari, mengatakan, QRIS merupakan metode pembayaran dengan cara mudah dan bisa dilakukan di mana pun dan kapan saja.

Dengan memanfaatkan mobile banking, BRK Mobile, tersedia QRIS ketika membayar pajak maupun retribusi bisa memanfaatkan QRIS.

“Di kondisi pandemi ini harus membatasi gerak, pemanfaatan QRIS ini selayaknya sudah digunakan dan semoga Batam bisa memanfaatkan layanan ini untuk meningkatkan PAD,” katanya.(*/esa)

KPK Sesalkan Banyak Kepala Daerah Terjerat Perkara Korupsi

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan banyak pejabat daerah dari level gubernur hingga bupati terjerat perkara rasuah. Berdasarkan catatan KPK, sebanyak 22 kepala daerah pada level gubernur terjerat perkara korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Bahkan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Jumat (7/10).

Firli menyayangkan banyaknya pejabat daerah yang tersangkut praktik rasuah. Sehingga perlu memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas.

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” ucap Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menuturkan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata Firli, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Karenanya, Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Upaya penindakan untuk memberikan efek jera. Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

Karena itu, Firli merasa miris sudah banyak kepala daerah maupun pejabat pemerintahan yang terjaring praktik korupsi. “Ini yang menjadi keprihatinan kita semua,” pungkas Firli. (jpg)

Remaja di Batam Nekat Lompat Dari Lantai 3, Pengakuannya Bikin Miris

0

batampos.co.id – Seorang remaja nekat lompat dari lantai tiga sebuah ruko di area Panbil Mall, Kota Batam, karena tidak tahan menjadi korban asusila yang dilakukan rekan satu kostnya.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Dhani Catra Nugraha, mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jum’at (1/10/2021) sekira pukul 04.00 WIB.

“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang remaja loncat dari lantai tiga tempat kostnya, inisial MAN,” ujarnya, Jumat (8/10/2021).

Pihaknya lantas mendatangi lokasi dan meminta keterangan korban yang sedang menjalani perawatan di IDG Rumah Sakit Camatha Syahidya.

Polisi saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Kata dia, remaja berusia 17 tahun tersebut nekat melompat dari lantai tiga karena ketakutan dan tidak tahan atas prilaku menyimpang rekan satu kostnya berinisial HS (34).

“Karena perlakuan tersangka selama ini, korban nekat loncat dari atas ruko tersebut,” jelasnya.
Korban kata dia, mengaku sudah beberapa kali mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari tersangka.

“Korban nekat loncat karena saat itu tersangka datang sambil mendobrak pintu kamar kost. Karena takut, makanya korban meloncat dari jendela,” tuturnya.

Korban lanjutnya mengalami patah kaki dan tangan serta luka-luka.

Perwira menengah kepolisian tersebut menjelaskan, tersangka kerap membujuk korban untuk melakukan perbuatan asusila dengan memberikan uang dan tempat tinggal bersama.

“Tindakan cabul yang dilakukan tersangka dengan cara melakukan sodomi terhadap korban dan dari pengakuan tersangka sudah empat kali melakukannya kepada korban,” tuturnya.

Kata dia, tersangka telah mengenal korban sejak April 2021 lalu.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 sebagaimana atas perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Tersangka diancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar,” ujarnya.(cr1)

Sampel Pemeriksaan Covid-19 Berkurang, Terendah Sejak Pandemi

0

batampos.co.id – Jumlah sampel yang masuk untuk pemeriksaan Covid-19 di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Batam terus berkurang. Pekan ini kembali turun ke angka 20 sampel dalam sehari. Ini termasuk jumlah sampel yang paling sedikit diterima sejak Covid-19 mewabah 2020 lalu.

Kepala BTKLPP Batam, Budi Santosa, menyebutkan bahwa penurunan jumlah sampel ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Batam dan Kepri pada umumnya, sebab penyebaran Covid-19 semakin berkurang. Kendati demikian, dia berharap masyarakat tetap patuh terhadap aturan protokol kesehatan (protkes).

”Untuk Kepri angka 20 (sampel) ini sudah masuk angka terendah sejak pandemi ini. Semoga terus membaik ke depannya dan masyarakat tetap patuh akan aturan protokol kesehatan yang ada,” pesan Budi.

Selain itu, untuk sampel dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air melalui Batam masih di atas angka 100 sampel sekali diterima. Jumlah ini masih stabil atau sama dengan bulan-bulan sebelumnya, karena memang gelombang kepulangan PMI ke tanah air masih tinggi. ”Masih tinggi untuk PMI. Rata-rata 100-an sampel sekali diantar oleh gugus tugas,” sebut Budi.

Meskipun sampel yang masuk cukup banyak, namun jumlah PMI yang positif hanya sedikit. Dari seratusan sampel, yang positif di kisaran lima sampai 10 orang. ”Artinya, secara persentase cukup rendah yang positif,” kata Budi.

Namun demikian, sesuai anjuran Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam, pemeriksaan sampel PMI ini tetap diprioritaskan sebagai upaya mencegah masuknya varian terbaru atau non-varian Covid-19 ke tanah air.

”Tetap kami prioritaskan agar tidak muncul klaster terbaru. Varian ataupun non-varian tetap kita waspadai. Dua kali swab, sebelum mereka (para PMI) diperbolehkan pulang ke daerah asalnya,” jelasnya. (*/jpg)

173.329 Guru Honorer Lolos Seleksi PPPK

0

batampos.co.id – Hasil seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru honorer telah diumunkan. 173.329 ribu orang pun dinyatakan lolos seleksi tersebut.

“Di ronde pertama saja dari 322.665 yang dilamar, 173.329 formasi telah terpenuhi. Artinya 53,7 persen dari formasi tersebut dipenuhi dan guru honorer akan segera diangkat menjadi guru PPPK,” terang Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK, Jumat (8/10).

Adapun formasi tahap pertama yang terbuka tahun ini berjumlah 506.252 posisi. Dari formasi itu, hanya ada 322.665 guru yang melamar PPPK. Hasil pengumuman dapat dicek pukul 12.00 WIB. Untuk hasil lengkap seleksi dapat diakses melalui laman gurupppk.kemdikbud.go.id.hasil_tahap_1.

Sebagai informasi, Nadiem sempat memberi tahu hanya sekitar 97 ribu orang yang lolos seleksi pada tahap pertama ini. Akan tetapi, jumlah itu bertambah hingga hampir 200 ribu setelah adanya afirmasi tambahan.

“Kami dan Panselnas memutuskan untuk memberikan afirmasi tambahan bagi guru dengan usia diatas 50 tahun kita memutuskan 100 persen jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Dan juga untuk di atas 50 tahun kita memberikan tambahan 10 persen tambahan nilai dari aspek manajerial, sosio kultural,” jelasnya.

Afirmasi tambahan lainnya adalah semua peserta seleksi mendapat tambahan nilai sebesar 10 persen dari kompetensi teknis. Nadiem mengatakan, guru honorer yang telah lolos patut diapresiasi, sebab mereka sudah berjuang luar biasa.

Katanya jumlah ini akan terus bertambah karena akan ada seleksi tahap ke dua dan ketiga. “Bagi yang belum lolos passing grade jangan khawatir, masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun ini. Tapi kalau butuh waktu untuk belajar lagi masih ada tahun depan,” tutup Nadiem. (jpg)

Menteri Nadiem Rancang Insentif untuk Guru di Daerah 3T

0

batampos.co.id – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang insentif untuk guru yang ditempatkan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) agar mereka lebih semangat mengajar.

“Itu yang sedang kami coba rancang apa saja insentif yang bisa dilakukan agar guru jauh lebih semangat,” kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di sela meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Negeri Dasan Baru, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/10).

Pria yang akrab disapa Mas Menteri itu mengatakan salah satu yang dilakukan untuk memotivasi semangat guru daerah 3T adalah memberikan tunjangan daerah khusus. Itu adalah salah satu program yang terus berjalan.

“Itu tunjangan yang signifikan untuk daerah-daerah khusus, tapi kita akan melihat ke depannya apalagi yang bisa kita lakukan agar guru-guru dan kepala sekolah mau pindah ke daerah-daerah yang membutuhkan guru,” ujarnya.

Selain merancang insentif, kata Mas Menteri, pihaknya juga membuka formasi guru penempatan daerah 3T. Menurut dia, ada perbedaan jumlah orang yang mau mengajar dengan jumlah kebutuhan guru di daerah 3T. “Kita tidak bisa memaksa guru mau lokasi di mana, tapi ada perbedaan jumlah orang yang mau di situ dengan jumlah kebutuhan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan juga mengakui masih kekurangan guru SMA dan SMK di daerah 3T. Untuk itu, pihaknya akan menyebar para guru P3K secara merata ke daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan.

Begitu juga dengan yang tidak lolos sebagai P3K akan diupayakan menjadi tenaga pendidik di daerah pelosok melalui guru daerah yang ditugaskan oleh gubernur. “Nanti kalau yang tidak lulus jadi P3K, kami akan proses melalui guru daerah yang ditugaskan oleh Gubenur seperti hasil ujian kompetensi guru beberapa waktu lalu,” katanya. (*/jpg)