Kamis, 14 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9186

Menko Airlangga Optimis Papua Barat menjadi Zona Hijau Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Menko Airlangga Optimis Papua Barat menjadi Zona Hijau Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau langsung KM Sirimau sebagai lokasi Isoter Terapung di Pelabuhan Sorong, Jumat (9/2). (istimewa)

batampos.co.id – Upaya keras Pemerintah menangani pandemi Covid-19, baik di sektor hulu maupun hilir, telah memperlihatkan dampak yang signifikan dengan melandainya Kasus Konfirmasi Harian dan Kasus Aktif Covid-19. Dengan dukungan aktif dari seluruh komponen masyarakat, Konfirmasi Kasus Harian secara nasional yang pada bulan Juli 2021 memuncak hingga 56.757 kasus harian telah terkonfirmasi menurun per 30 Agustus 2021 menjadi 5.436 kasus harian.

Isolasi Terpusat (Isoter) Terapung yang diinisiasi oleh Pemerintah dan telah beroperasi sejak 21 Agustus 2021, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah menangani Covid-19 di sektor hilir. Isoter Terapung sebanyak 5 kapal yang disiapkan Pemerintah bagi pasien Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan tersebut, dialokasikan di Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Jayapura, dan Pelabuhan Sorong.

“Pemerintah telah menyiapkan fasilitas ini. Saya berharap masyarakat dapat maksimal memanfaatkannya. Di Isoter Terapung KM Sirimau ini penanganannya sudah baik dan Saya berharap semua kota bisa mengikuti best practice yang ada di Kota Sorong,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau langsung KM Sirimau sebagai lokasi Isoter Terapung di Pelabuhan Sorong, Jumat (9/2). Pelabuhan Sorong sendiri akan dikembangkan lebih lanjut dan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),

Dengan ditangani oleh 2 dokter serta 8 perawat dan dukungan penuh dari TNI dan Polri, pada KM Sirimau disiapkan sebanyak 160 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Sejak semakin membaiknya kondisi penanganan Covid-19 di Kota Sorong, tercatat 5 orang pasien Covid-19 yang masih dirawat di KM Sirimau pada awal September ini. Dua speedboat juga disiapkan untuk mobilisasi tenaga kesehatan dan pasien serta pengangkutan logistik.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyapa para pasien yang sedang melakukan isolasi dan memastikan bahwa pelayanan yang didapatkan oleh pasien tersebut maksimal dan sesuai standar. Selain itu, Menko Airlangga juga memberikan bantuan berupa sembako dan masker kepada para tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Sorong.

Isoter yang dioperasikan di atas laut ini menggunakan kapal yang tidak sedang beroperasi. Selain memanfaatkan fasilitas keberadaan kapal, udara yang mengandung klorin dalam isoter terapung bisa menstilmulus dan mempercepat kesembuhan. Adanya tempat isolasi dengan konsep ini menarik antusiasme masyarakat untuk mau di isolasi secara terpusat sehingga menyebabkan semakin banyak pasien Covid-19 yang terpantau dan mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari masyarakat.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat ini, Menko Airlangga juga meninjau sentra vaksinasi yang ditargetkan bagi 1.000 orang warga Kota Sorong. Vaksinasi merupakan penanganan Covid-19 di hulu. Khusus untuk Provinsi Papua Barat, 203 ribu warga telah divaksin dosis pertama atau mencapai 25,67%. Diwilayah barat Pulau Papua ini, Kabupaten Manokwari menjadi yang tertinggi pencapaiannya hingga 45,86%.

“Secara nasional, lebih dari 100 juta dosis telah disuntikkan. Di bulan Agustus dan September ini datang 70 juta dosis vaksin. Saya berharap vaksinasi bisa dipercepat, khususnya di Provinsi Papua Barat. Apalagi didukung oleh TNI, Polri, dan Bidan. Vaksinasi bisa dipercepat penyuntikannya termasuk untuk Ibu hamil dan anak-anak usia 12-17 tahun,” kata Menko Airlangga.

Dalam peninjauan ini, Suci Rahmadhani dan Olivia Maria Gracia Yabarmase yang merupakan siswi kelas 8 dari SMP 9 Sorong berkesempatan untuk berfoto bersama dengan Menko Airlangga setelah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Menko Airlangga yang didampingi oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau juga berdialog singkat sekaligus menyemangati kedua siswi sebagai penerus bangsa masa depan.

“Di Provinsi Papua Barat sudah ada Isoter Terapung, ada juga sentra vaksin untuk masyarakat dan anak-anak. Saya lihat antusiasnya. Jika antusiasme ini terus dijaga, saya optimis Provinsi Papua Barat secara keseluruhan dapat membaik dan konsisten menjadi kelompok wilayah zona hijau atau zonasi risiko rendah Covid-19,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Juru Bicara Satgas Covid-19, Anggota DPR RI, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, serta Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. (*/)

Gubernur Kepri Lobi Menteri Kelautan dan Perikanan

Ahmadi Sultan
-
0
Gubernur Kepri Lobi Menteri Kelautan dan Perikanan
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, di Jakarta, Kamis (2/9). (F.HumasPemprov)

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk berbagai program pembangunan di berbagai sektor di Kepri. Salah satunya, pengembangkan sektor kelautan di Kepri yang masuk dalam program nasional.

Untuk pengembangan sektor kelautan di Kepri itu, Kamis (2/8), Ansar menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, di Jakarta. Kedatangan Ansar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk minta dukungan agar seluruh program di Kepri yang masuk dalam skala prioritas nasional mendapat dukungan penuh KKP.

“Ada beberapa program dan kegiatan nasional di Kepri yang akan kita laksanakan di 2022. Di antaranya, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Malarko di Karimun dan Pelabuhan Nusantara di Natuna. Kita minta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan penuh karena salah satu perizinan nantinya juga melibatkan KKP,” kata Ansar.

Ansar juga menyampaikan persoalan keluhan masyarakat seputar kapal pukat cantrang yang beroperasi di wilayah laut Natuna dan Anambas yang dinilai mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional di dua kabupaten tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan, sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak, pihaknya akan memberikan dukungan penuh semua program nasional yang akan dilaksanakan di Kepulauan Riau.

“Tidak ada alasan untuk menghambat. Pembangunan pelabuhan itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. KKP tentu akan memberikan dukungan penuh. Segala sesuatunya Pak Gubernur silakan berkomunikasi dan menghubungi kami kalau ada hal­hal yang perlu penyelesaian cepat dari KKP,” jelas Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menegaskan bahwa saat ini di KKP ada beberapa program nasional yang harus dikejar demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dari sumber daya alam perikanan, pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh research kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung­kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Program­program KKP ini juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar bisa sukses dan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Khusus mengenai persoalan kapal pukat cantrang, Wahyu mengatakan, pihaknya tengah menyusun sebuah formulasi bagaimana aktivitas cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat. KKP telah membuat kebijakan agar hasil tangkapan kapal pukat cantrang pemasarannya dilakukan di daerah tersebut dan tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.

“Kita juga akan memperketat pengawasan sehingga kapal pukat cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan KKP tersebut, selain Ansar, juga ikut mendampingi Asisten II Pemprov Kepri, Samsul Bahrum; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Kepri, Arif Fadillah; dan dua orang staf khusus Gubernur Kepri.

Sementara itu, dari KKP selain Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga hadir Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widarti, dan beberapa staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*/jpg)

Ditpolairud Polda Kepri Gagalkan Pengiriman PMI Secara Ilegal

Haris
-
0
Ditpolairud Polda Kepri Gagalkan Pengiriman PMI Secara Ilegal

batampos.co.id – Ditpolairud Polda Kepri berhasil mengagalkan pengiriman
10 orang perempuan yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara illegal.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, pihaknya juga telah menangkap dua pelaku yang diduga menjadi kurir atau tekong berinisial LS dan D.

“Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira Jam 17.30 wib Tim Satya Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang calon PMI Ilegal yang akan diberangkatkan oleh tersangka Inisial LS dan D untuk bekerja di Luar Negeri,” ujarnya, Jumat (3/9/2021).

10 PMI Ielgal yang berhasil diselamatkan Ditpolairud Polda Kepri. Foto: Humas Polda Kepri

Ia menjelaskan, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menuju lokasi dan menemukan 10 orang calon PMI ilegal.

“Kemudian Tim Satya Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri langsung melakukan penegahan di perairan Nongsa Batam dan langsung melakukan pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan terhadap 10 orang Pekerja Migran Indonesia dan 2 orang tersangka Inisial LS dan D,” tuturnya.

Kata dia, setelah pemeriksaan awal, korban dan tersangka dibawa menuju kantor Dit Polairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pihaknya mengamankan barang bukti berupa 1 unit Speedboat Mesin Tempel 60 PK dan 2 unit telepon seluler.

“Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 81 Jo Pasal 69 dan atau Pasal 86 Jo 73 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar,” ujarnya.(*/esa)

Pengumuman di Bandara Hang Nadim Bakal Pakai Bahasa Melayu

Ahmadi Sultan
-
0
Pengumuman di Bandara Hang Nadim Bakal Pakai Bahasa Melayu

batampos.co.id – Dalam waktu dekat, penyampaian informasi penerbangan di Bandara Hang Nadim Batam akan menggunakan Bahasa Melayu Kepri. Hal itu merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, yang bertemu dengan Direktur Bandar Udara Hang Nadim dan Teknologi, Informasi, Komunikasi, Amran, mengungkapkan, pertemuan itu membahas terkait sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.

”Pertemuan itu salah satunya membicarakan rencana penerapan komunikasi dan penyampaian informasi kebandaraan dengan bahasa Melayu,” ujar Ardi, Kamis (2/9).

Menurut dia, Disbudpar terus berinovasi untuk mengenalkan budaya Melayu kepada wisatawan. Inovasi ini secepatnya terealisasi juga berkat dorongan DPRD Kota Batam yang membidani lahirnya Perda tersebut. Sehingga, kebudayaan Melayu dapat diterapkan di berbagai instansi dan fasilitas umum lainnya di kota ini.

”Selama ini kalau di bandara kita hanya dengar dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan Inggris, nantinya akan ada bahasa Melayu Kepri,” ujarnya

Selain pengunaan bahasa Melayu, Disbudpar juga bakal menyuguhkan musik Melayu dan memajang pakaian Melayu agar makin dikenal para penumpang maupun wisatawan yang tiba di pintu kedatangan. ”Pengunjung bisa juga foto mengunakan baju Melayu,” terangnya.

Menurut dia, ada 10 unsur yang tercantum di dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Yakni; manuskirip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permaianan rakyat, olahraga tradisional dan teknologi tradisional.

”Atas dasar hal tersebut, melalui Bandara Udara Internasional Hang Nadim, Disbudpar meminta penggunaan bahasa Melayu Kepri untuk informasi kebandaraan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Bandar Udara Hang Nadim dan Teknologi Informasi Komunikasi, Amran, menyambut baik kedatangan Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata dan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disbudpar Kota Batam, Muhammad Zen. Amran mengatakan, usulan penyampaian informasi menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar ketentuan. Menurutnya, inovasi ini dapat mengangkat kearifan lokal dan akan dibahas secara teknis.

Amran juga berkisah tentang Bandara di Incheon, Korea Selatan (Korsel), tempatnya menuntut ilmu dulu. Menurutnya, dalam periode tertentu, ada pertunjukan seni berupa parade pertunjukan tradisional khas Korsel di bandara dan dinilai sangat menghibur.

”Disbudpar silahkan memberikan suatu hal yang baru seperti peminjaman baju Melayu sehingga ada suasana baru di Hang Nadim, kita siapkan space untuk berpromosi,” ujarnya. (*/jpg)

Tusuk Pencuri Hingga Mati, Pemuda di Sumut Ditangkap Polisi

Ahmadi Sultan
-
0
Tusuk Pencuri Hingga Mati, Pemuda di Sumut Ditangkap Polisi

batampos.co.id – Pihak kepolisian menangkap seorang pria berinisial J, 23, karena secara spontan menikam seorang pencuri di salah satu gereja di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang pencuri yang berinisial A tewas seketika, dikutip dari Antara.

“Pencuri berinisial A meninggal dunia setelah ditikam oleh J,” kata Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Jan Piter Napitupulu, Jumat (3/9).

Peristiwa penikaman berujung kematian itu bermula saat J memergoki dua orang hendak mencuri besi di sebuah gereja di Jalan Sukarela Barat, Percut Sei Tuan pada Kamis (2/9).

J yang saat itu bekerja sebagai penjaga malam langsung mengejar kedua pelaku, namun yang tertangkap hanya A. Kemudian ia menikam A menggunakan pisau yang dibawa oleh para pencuri tersebut. “A tertikam di bagian dada dan bahunya langsung tewas seketika,” ujarnya.

Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah A dan melakukan penyelidikan. Polisi juga membawa J ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut

“Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif J (membunuh) karena spontan memergoki aksi pencurian,” katanya.

Ia menyebut bahwa saat ini J sudah ditahan di Mako Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum lebih lanjut. (antara)

RSUD M Sani Layani PCR Umum, Harganya Rp 500 Ribu

Ahmadi Sultan
-
0
RSUD M Sani Layani PCR Umum, Harganya Rp 500 Ribu

batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Sani Karimun sudah bisa melayani polymerase chain reaction (PCR) untuk masyarakat umum, mulai Rabu (1/9). Sebelumnya, PCR di rumah sakit ini hanya bisa dioperasikan untuk keperluan internal.

Ini dilakukan setelah izin operasi mesin swab PCR yang ada di RSUD M Sani sudah terbit dari Kementerian Kesehatan. ”Dengan adanya izin tersebut kita sudah bisa melayani untuk umum jika ada permintaan. Biasanya digunakan untuk bepergian atau untuk mengetahui secara pasti apakah terpapar Covid-19 atau tidak,” ujar Plt Direktur RSUD M Sani, dr Rosdiana Lazuardi Kamis (2/9).

Untuk satu kali swab PCR, katanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan tarif atau biayanya sebesar Rp 500 ribu. Pelayanan swab PCR ini bisa dilakukan setiap hari. Tidak hanya hari kerja, tapi hari libur tetap melayani. Mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.

Sedangkan, untuk pengambilan hasil swab PCR juga setiap hari. Hanya saja, waktu pengambilan hasil ditentukan pagi dan sore. Untuk pagi mulai pukul 07.30 wib sampai pukul 08.40 WIB. Dan sore hari mulai pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 14.30 WIB.

Selain itu, RSUD juga melayani antigen dengan tarif Rp 100 ribu untuk satu kali pelayanan. Namun, pelayanannya hanya pada hari kerja saja. Yakni, Senin sampai dengan Jumat. Dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 14.30 WIB. Kecuali Jumat hanya sampai pukul 13.30 WIB.

”Kita berharap dengan sudah bisa mesin swab PCR untuk umum, maka akan lebih cepat mendapatkan hasil yang lebih akurat terkait Covid-19,” paparnya.

Menyinggung tentang kondisi bed occupancy rate (BOR) untuk pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD M Sani, Rosdiana menyebutkan, untuk BOR sudah semakin baik dibandingkan awal bulan lalu.

”Sampai dengan hari ini BOR yang terpakai hanya 12 persen dari jumlah total tempat tidur yang tersedia. Mudah-mudahan kondisi akan terus membaik dan penyebaran akan terus menurun. Tentunya, tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya. (*/jpg)

Vaksinasi Sudah Capai 74 Persen, tapi Kepri Belum Capai Herd Immunity

Ahmadi Sultan
-
0
Vaksinasi Sudah Capai 74 Persen, tapi Kepri Belum Capai Herd Immunity

batampos.co.id – Vaksinasi di Kepri terus berjalan, baik pemberian dosis pertama maupun dosis kedua. Hingga kemarin, pemberian dosis pertama sudah mencapai 74,99 persen dan dosis kedua 32,88 persen.

Walaupun, dosis pertama sudah di atas 70 persen, namun belum mencapai tahapan herd immunity (kekebalan komunal).

”Menuju ke sana (herd immunity, red), harus sampai 100 persen. Apabila stok vaksin terpenuhi dengan baik, Oktober mungkin sudah selesai,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, M Bisri, Kamis (2/9).

Bisri mengatakan, vaksin yang datang dalam jumlah kecil. Beberapa hari lalu, baru datang sebanyak 5 ribu vial vaksin AstaZenneca. Vaksin yang baru datang itu, akan digunakan untuk keperluan vaksinasi di Kawasan Industri Batamindo.

”Untuk vaksinasi dosis kedua. Tapi pemberiannya dilakukan bertahap,” tuturnya.

Saat ditanyakan stok vaksin, Bisri mengaku sejauh ini masih cukup banyak. Beberapa jenis vaksin dari pemerintah pusat telah disebar ke berbagai kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepri. ”Animo masyarakat tinggi, sehingga capaian vaksinasi cukup bagus,” kata Bisri.

Dari data Gugus Tugas Provinsi Kepri, vaksinasi di Tanjungpinang usia 18 tahun ke atas untuk pemberian dosis pertama mencapai 79,13 persen. Sedangkan rentang usia 12 hingga 17 tahun baru mencapai 76,5 persen. Untuk dosis kedua, usia 18 tahun ke atas mencapai 51,48 persen. Dosis kedua rentang usia 12 hingga 17 tahun baru mencapai 36,96 persen.

Di Kota Batam, dosis pertama usia 18 tahun ke atas sudah mencapai 74,91 persen dan dosis kedua baru 29,06 persen. Usia 12 hingga 17 tahun, dosis pertama 63,25 persen dan dosis kedua 16,03 persen.

Lalu di Bintan dosis pertama usia 18 tahun ke atas mencapai 75,59 persen dan dosis kedua 42,38 persen. Kelompok usia 12 sampai 17 tahun, dosis pertama 74,4 persen dan dosis kedua 38,12 persen. Di Kabupaten Karimun dosis pertama usia 18 tahun 73,71 persen, dosus kedua 33,36 persen. Usia 12 hingga 17 tahun, dosis pertama 57,43 persen dan dosis kedua 21,36 persen.

Kabupaten Lingga, dosis pertama usia 18 tahun ke atas 64,81 persen, dosis kedua 21,52 persen. Lalu, usia 12 hingga 17 tahun pemberian dosis pertama 53,32 persen dan dosis kedua 20,44 persen. Di Kabupaten Natuna untuk pemberian dosis pertama usia 18 tahun ke atas 80,47 persen, dosis kedua 28,99 persen. Usia 12 hingga 17 tahun, dosis pertama 73,22 persen dan dosis kedua 34,68 persen.

Sementara di Kabupaten Anambas usia 18 tahun ke atas pemberian dosis pertama 74,09 persen dan dosis kedua 27,62 persen. Usia 12 hingga 17 tahun, dosis pertama 69,65 persen dan dosis kedua 27,62 persen. (*/jpg)

Jumlah Siswa Kurang dari 60, Sekolah Tidak Dapat Dana BOS

Ahmadi Sultan
-
0
Jumlah Siswa Kurang dari 60, Sekolah Tidak Dapat Dana BOS

batampos.co.id – Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler. Sekolah swasta dengan jumlah siswa kurang dari 60 dalam tiga tahun terakhir, tidak menerima alokasi dana BOS reguler.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler. Ada sejumlah persyaratan bagi sekolah untuk mendapatkan dana BOS reguler. Di dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d dijelaskan bahwa syarat sekolah mendapatkan dana BOS reguler adalah memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 siswa selama tiga tahun terakhir. Ketentuan ini tidak berlaku di antaranya untuk sekolah negeri.

Peraturan baru tersebut langsung menuai respons negatif. Di antaranya disampaikan oleh Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Aliansi ini meliputi Muhammadiyah, Ma’arif NU, PGRI, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

Perwakilan Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan Kasiyarno mengatakan mereka dengan tegas menolak Permendikbud 6/2021 itu. “Khususnya pada Pasal 3 ayat 2 huruf d,” katanya Jumat (3/9).

Dia mengatakan kebijakan itu diskriminasi. Kemudian tidak sejalan dengan amanah UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia mendesak supaya Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menghapus ketentuan syarat penerima dana BOS tersebut. Sehingga seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, berhak mendapatkan dana BOS. Berapapun jumlah siswanya. Tanpa ada diskriminasi.

Menurut Kasiyarno di daerah-daerah terpencil atau pinggiran, banyak sekolah swasta dengan jumlah siswa sedikit. Begitu juga di daerah perkotaan. Sekolah ini perlu mendapatkan dana BOS. “Negara harus tetap hadir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan mereka memiliki banyak sekolah swasta di sejumlah daerah. Banyak di antaranya berdiri untuk menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Kemudian juga manerima anak-anak dari keluarga yang marjinal.

Di antara sekolah tersebut ada yang jumlah siswanya sedikit. “Kami membantu akses pendidikan mereka,” katanya. Jika kemudian sekolah tidak menerima dana BOS reguler karena jumlah siswa sedikit, maka anak-anak tadi semakin termarjinalkan.

Pemerhati pendidikan Doni Koesoema A. mengatakan pemerintah jangan punya anggapan sekolah dengan jumlah siswa sedikit adalah sekolah abal-abal. “Sekolah yang berdiri hanya untuk dapat dana BOS. Jangan berpikiran seperti itu,” tuturnya.

Sebaliknya pemerintah harus mendampingi sekolah-sekolah dengan jumlah sedikit tersebut. Supaya dapat semakin berkembang. Dia juga berpesan pemerintah jangan terlalu kebanyakan mendirikan sekolah negeri.(jpg)

Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Menkominfo Bilang Begini

Haris
-
0
Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Menkominfo Bilang Begini

batampso.co.id – Beredar informasi mengenai bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sertifikat vaksin Jokowi beredar luas di media sosial (medsos).

Lampiran sertifikat vaksinasi yang diduga milik Presiden Jokowi ini diketahui diunggah oleh akun Twitter @huftbosan.

Dalam unggahan itu, informasi pribadi termasuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) orang nomor satu tersebut terlihat dengan jelas.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menyatakan, bahwa penyelesaian polemik ini sebaiknya menunggu keterangan resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, Kemenkes merupakan wali data informasi tersebut, sebelum akhirnya dimigrasi ke Kemenkominfo.

“Integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi (PL) dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan Silacak ke data center Kemenkominfo baru saja dilakukan, dan saat ini data PeduliLindungi di Data Center Kominfo. Terkait pertanyaan di atas ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19,” tutur Johnny melalui pesan singkatnya.

Terpisah, Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pernyataannya menyampaikan, sumber kebocoran data Jokowi mungkin memang tidak berasal dari bocornya data aplikasi PeduliLindungi dan eHAC. Menurutnya, data Presiden bisa dilihat dari mana saja, termasuk dari KPU daerah ataupun pusat.

“Misalkan kita ambil tentang presiden beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada maupun Pemilu dari 2005, itu artinya data presiden sudah ada di KPU daerah maupun juga di pusat,” ucap Pratama.

Dia justru tidak heran kalau data Presiden bisa sampai bocor. Hal ini terkait dalam proses administrasi sebelumy ada berkas fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang orang pegawai daerah sudah tahu.

Lalu saat kita mengetik KTP Joko Widodo di pencarian Google, sudah muncul banyak arsipnya di internet.

“Bukan hal yang mengejutkan publik bisa mendapatkan data nomor KTP Jokowi,” sambungnya.

Saat dijajal dengan masukkan NIK yang tertulis di sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut di aplikasi PeduliLindungi muncul sebuah notifikasi bertuliskan “Maaf tidak bisa melihat NIK ini.”

Informasi, sertifikat yang diduga milik Jokowi ini berisikan informasi tentang vaksinasi dosis kedua yang dilakukan pada 27 Januari 2021. Selain NIK, tampak juga tanggal lahir Presiden Jokowi di sertifikat vaksinasi tersebut.(jpg)

Sertifikat Vaksin dan NIK Milik Presiden Jokowi Beredar di Medsos

Ahmadi Sultan
-
0
Sertifikat Vaksin dan NIK Milik Presiden Jokowi Beredar di Medsos

batampos.co.id – Beredar di media sosial sertifikat vaksin Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di sertifikat tersebut tertera Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari kepala negara.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengeluhkan, soal beredarnya data pribadi kependudukan dari Presiden Jokowi ini.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” ujar Fadjroel kepada wartawan, Jumat (3/9).

Mantan aktivis 98 yang sebelumnya gencar mengkritik kalangan pemerintah itu berharap, pihak terkait melakukan langkah-langkah khusus. Hal itu dilakukan agar tak terjadi kejadian serupa.

“Siapapun pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, seorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.

Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Presiden Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga NIK.

Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Presiden Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.(jpg)

1...9,1859,1869,187...14,310Halaman 9,186 dari 14,310

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000

Play sound