Selasa, 5 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9195

Pansus Gesa Penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Kepri

0

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (Ranperda RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026 terus menggesa penyusunan panduan pembangunan Provinsi Kepri untuk lima tahun ke depan. Bahkan Pansus juga meminta saran dan masukan dari Badan Pusat Statitik (BPS) dan Bank Indonesia Perwakilan Kepri.

“Kami meminta BI dan BPS Kepri agar bersedia mempresentasikan ramalan laju pertumbuhan ekonomi serta kondisi ekonomi makro Kepri. Dan ini sudah mereka sampaikan lewat rapat pada Rabu (4/8) lalu di Graha Kepri, Batam,” ujar Ketua Pansus RPMJD Provinsi Kepri, Taba Iskandar, Kamis (5/8).

Data yang didapatkan dari BI dan BPS Kepri akan dijadikan dasar penyempurnaan materi RPJMD 2021-2026. Pihaknya akan sinkronkan antara draft yang telah disiapkan Barenlitbang dengan data-data yang ada dari BI dan BPS karena mereka adalah instansi yang berkompeten dalam mengolah data laju pertumbuhan ekonomi.

“Masukan dan saran dari BPS dan Bank Indonesia sangat kita perlukan,” jelas Taba.

Wakil Ketua Pansus Ranperda RPJMD 2021-2026, Lis Darmansyah mengatakan prediksi pertumbuhan ekonomi Kepri di dalam draft Ranperda RPJMD harus sejalan dengan data-data baik dari BI maupun BPS Kepri. Jika sudah sejalan bisa menyusun arah dan tujuan pembangunan Kepri.

“Pansus akan sangat hati-hati dan teliti dalam mengkoreksi rancangan yang sudah dibuat Pemprov Kepri. Karena RPJMD ini adalah teraju untuk pembangunan Provinsi Kepri lima tahun ke depan,” jelas Lis Darmansyah.

Dalam pembahasan tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Kepri mengutus Kepala Tim Penyusunan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Perwakilan BI Kepulauan Riau. Dalam persentasinya BI memproyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mencapai 3,25 persen hingga 4,25 persen.

Menurutnya, proyeksi ini didasarkan pada progres pemerintah daerah mengendalikan pandemi Covid-19. ”Perbaikan ekonomi Kepri berlanjut seiring upaya pengendalian Covid-19 melalui vaksinasi dan protkes yang ketat,” ujar.(*/jpg)

Masyarakat Indonesia Disebut Minim Sopan Santun di Medsos

0

batampos.co.id – Dalam ruang digital, semua hal tidak ada batasannya. Namun bukan berarti seseorang bebas melakukan apapun. Sehingga, masyarakat perlu bijak dalam bermain media sosial.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel A Pangerapan menuturkan masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial memiliki etika yang rendah.

“Ada studi yang mengatakan Indonesia itu menempati urutan terendah untuk kesopanan bermedia sosial. Kenapa kita bangsa ramah dan berbudaya, tapi masuk ruang digital, kita lupa jati diri kita,” ungkap dia dalam webinar Madrasah Cakap Digital yang dilansir dari Jawapos.com.

Menurutnya, sebagai bangsa yang ramah dan terkenal akan sopan santunnya, masyarakat perlu membawa hal tersebut dalam bermedia sosial. Sebab, dia beranggapan bahwa ruang digital saat ini sama dengan ruang fisik.

“Perlu membangun etika, ruang digital sama dengan ruang fisik, di era baru realitas kita berubah, apa yang kita lakukan (di ruang fisik), itu etika kita jalankan di ruang digital, ini penting,” jelasnya.

Ruang yang terkoneksi tanpa batas ini perlu dimanfaatkan untuk membangun jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kata Samuel, pembatas dalam berinteraksi di ruang digital adalah diri kita sendiri.

“Kita punya budaya besar dan punya norma-norma, ini yang harus kita bawa, kita punya Pancasila ini yang harus kita bawa di ruang digital,” tandasnya.(jpg)

Gelombang Covid-19 Beralih ke Luar Jawa-Bali

0

batampos.co.id – Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan gelombang tsunami Cov- id-19 sudah meninggalkan Pulau Jawa.

’’Sekarang giliran menyerang di luar pulau Jawa,’’ katanya. Dia mengatakan bakal ada perbedaan kondisi gelombang tsunami Covid-19 antara di Jawa dengan di luar Jawa.

Dia mengatakan gelombang tsunami Covid-19 di Jawa menunjukkan angka kenaikan yang tajam. Begitupun dengan penurunannya juga signifikan. Tetapi berbeda dengan di luar Jawa. Dia mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di luar Jawa tidak securam di Jawa. Tetapi puncak kurvanya akan mendatar alias tidak lancip.

Itu artinya pucak gelombang tsunami Covid-19 di luar Jawa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan di Jawa. Begitupun turunnya juga butuh waktu. ’’Ini karena kondisi kepadatan penduduk di Jawa lebih padat dibandingkan dengan di luar Jawa,’’ terangnya.

Lantas ketika saat ini gelombang tsunami Covid-19 sudah keluar dari Jawa, apakah kelak akan kembali lagi? Yunis mengatakan tidak. Sebab kekebalan masyarakat di Jawa, khususnya di Jakarta sudah sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan cukup banyak masyarakat yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 kemudian sembuh. Selain itu juga tingkat vaksinasi Covid-19 semakin tinggi.

Yunis kemudian mengomentari soal tingginya angka kematian Covid-19 saat ini. Menurut dia kondisi ini merupakan bawaan dari gelombang tsunami Covid-19 yang terjadi pada awal Juli lalu.

Seperti diketahui pada waktu itu RS penuh. Hanya menangani pasien gejala berat dan sedang. Kemudian untuk bergejala ringan sampai sedang, dianjurkan di isolasi di rumah saja.

Dia juga berharap pemerintah serius mengawal standar penanganan Covid-19. Khususnya soal testing dan tracing. Jangan sampai ada kabupaten atau kota yang rendah tingkat testing dan tracingnya. Tujuannya supaya tidak masuk dalam kategori level 4.

Menurut dia ketersediaan anggaran harus disiapkan sebagai konsekuensi peningkatan testing dan tracing tersebut. (jpg)

Warga Batam, Layanan Disduk sampai Pukul 12.00 WIB

0

batampos.co.id – Pemko Batam kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai dengan 9 Agustus 2021 mendatang.

Akibatnya, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Batam masih terdampak dengan membatasi layanannya.

Sekretaris Disdukcapil Batam, Dewi Rufianti, mengatakan,
pelayanan kependudukan di Disdukcapil masih buka selama perpanjangan PPKM ini.

Namun ada pembatasan jam pelayanan karena keterbatasan pegawai.

“Masih sama (ada pembatasan jam pelayanan-red) sampai tanggal 9 Agustus. Selama PPKM ini kami WFH (Work From Home), jadi gak semua masuk kerja,” kata Dewi, Kamis (5/8/2021).

Selama PPKM lanjutnya, untuk sementara jam pelayanan di Disdukcapil dibatasi.

Ilustrasi. Warga Kota Batam mengatre untuk mendapatkan pelayanan adminstrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Kantor dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Berbeda jadwal normalnya yang sampai pukul 15.00 WIB.

Dewi mengimbau, kepada masyarakat yang mengajukan pelayanan secara tatap muka agar mentaati protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang pelayanan Kantor Disdukcapil.

“Kami selalu imbau, ini salah satu upaya kami meminimalisir penye-
baran Covid-19,” pungkasnya.

Pantauan Batam Pos di kantor Disdukcapil Batam tidak seramai hari biasanya. Namun begitu masih ada beberapa warga datang guna mengurus administrasi kependudukan.

“Mau ngurus akta lahir anak pak,” ujar Samsiar, warga Seiharapan, Sekupang.

Menurutnya, kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan waktu sebelum pelaksanaan PPKM. Namun dari sisi warga yang datang tidak seramai hari biasanya, dimana jumlah nya bisa mencapai ratusan orang per hari.

“Paling ramainya pagi aja, kalau siang sudah gak ada lagi,” jelasnya.(jpg)

Alokasi Lahan Segera Ditarik jika Tak Dibangun

0

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menegaskan, akan menarik alokasi lahan yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2020 lalu. Alasannya, karena lahan tersebut tak kunjung digunakan atau dibangun, sehingga mengganggu investasi di Kota Batam.

”Mereka (penerima alokasi lahan, red) janji akan bangun dalam waktu dua tahun. Ini sudah mau dua tahun, namun belum dibangun juga, sehingga ini akan menjadi evaluasi. Kalau tak kunjung dibangun akan kami tarik kembali,” tegasnya, Kamis (5/8).

Rudi mengatakan, persoalan pandemi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membangun lahan sesuai peruntukannya. Sebab, pengalokasian lahan tersebut juga dikeluarkan tahun 2020, dan saat itu pandemi sudah mulai terjadi.

Sesuai kesepakatan, penerima alokasi lahan meminta waktu dua tahun untuk memfungsikan lahan yang sudah diberikan.

Ilustrasi. BP Batam memasangkan papan pemberitahuan bahwa lahan tersebut sedang dievaluasi. Foto: dalil harahap/ batampos.co.id

”Katanya mau investasi, tapi tak dibangun-bangun juga. Mereka minta waktu selama dua tahun. Dan sudah mau berakhir tapi lahan tidak dibangun juga. Tahun 2020 semua lahan sudah kami alokasikan, namun sampai saat ini tak dibangun juga. Kalau tak kunjung dibangun tentu akan ditarik. Itu sudah menjadi konsekuensi mereka,” jelasnya.

Selama mengepalai BP Batam, banyak alokasi lahan yang sudah dikeluarkan, namun sampai saat ini tidak dibangun. Menurutnya, kalau lahan dipergunakan sesuai dengan rencana, BP Batam akan mencoba memberikan keringanan, agar bisa meringankan pengusaha.

”Namun sekarang yang menjadi persoalan adalah minta lahan hanya dijadikan sebagai investasi tanpa dibangun. Kalau mereka ada uang dan siap bangun kami akan beri kebijakan yang meringankan mereka tentunya,” bebernya.

Saat ditanya terkait permintaan pengusaha yang meminta penangguhan pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), Rudi mengatakan, perpanjangan UWTO merupakan prioritas. Pengajuan untuk hal ini akan dibantu. ”Namun, untuk yang baru sepertinya tidak, sebab lahan yang sudah diberikan belum juga dibangun,” ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan grace period atau masa tenggang pembayaran UWTO selama lima tahun, sudah mulai dimanfaatkan kalangan pengusaha. Kebijakan ini dinilai membantu dunia usaha di tengah kondisi sulit saat ini. Deputi III BP Batam Anggota Bidang Pengusahaan, Sudirman Saad, mengatakan, salah satu pengusaha lokal ternama Batam sudah memanfaatkan relaksasi kebijakan tersebut.

”Sudah ada grup lokal. Tapi mereka mau bayar sepertiga dulu di depan, nanti dua pertiga sisanya dibayar setelah lima tahun,” katanya. (*/jpg)

Ekonomi Berangsur Membaik, Indonesia Berhasil Keluar Dari Jurang Resesi

0

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II berhasil naik 7,07 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi nasional mulai berangsur-angsur membaik.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merespon, berbagai indikator pendukung mencapai angka yang menggembirakan hingga berhasil membawa ekonomi Indonesia keluar dari jurang resesi.

“Pengumuman BPS tadi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 mencatatkan positif 7,07 persen secara tahunan (year on year/YoY). Dengan begitu, Indonesia berhasil keluar dari resesi setelah kuartal sebelumnya masih kontraksi -0,74 persen,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/8).

Lutfi memaparkan, salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah tren pemulihan ekonomi global di beberapa negara yang jadi mitra dagang Indonesia pada kuartal II-2021 yang menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi RI juga dipengaruhi oleh pertumbuhan triwulan II 2021 beberapa minta dagang Indonesia seperti Tiongkok tumbuh 7,9 persen, Amerika Serikat (AS) naik 12,2 persen, Singapura Naik 14,3 persen, Korea Selatan naik 5,9 persen, dan beberapa mitra dagang lainnya.

“Ada beberapa faktor pendukung dari pertumbuhan ekonomi ini, yakni kinerja ekspor tumbuh 31,78 persen dan impor tumbuh 57,80 persen lalu konsumsi rumah tangga, tulang punggung perekonomian Indonesia juga tumbuh 5,93 persen YoY,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan bahwa pandemi bukan hanya menimbulkan krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Namun, hal ini justru dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha beradaptasi dan lebih inovatif untuk bagaimana bisa tetap bangkit dalam situasi pandemi.

“Ini jadi norma baru yang harus kita terima dan jalani. Saya mendengar paparan dari Mendag sangat senang kuartal kedua ini berjalan dengan baik. Jadi, target kita sama, tetap mengedepankan kesehatan masyarakat, tapi perekonomian berjalan dengan baik,” tuturnya.

Terkait dengan meningkatnya ekspor dan konsumsi rumah tangga, Arsjad berharap sektor manufaktur dan ritel dibuka seratus persen. Karena kedua sektor ini sangat berpengaruh dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan punya efek domino yang sangat luas karena menghidupkan sektor-sektor penunjang lainnya.

“Pertumbuhan konsumsi sudah berada di level 5,93 persen, bahkan lebih baik dibanding sebelum masa pandemi. Namun syaratnya 1, semua pekerja di manufaktur dan yang mau masuk ke ritel harus sudah divaksin,” pungkasnya.(jpg)

PNS di Batam Diminta untuk Belanja Produk UMKM, Alasannya…

0

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menggagas gerakan bersama dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi perekonomian terdampak pandemi Covid-19 di Kota Batam.

Dalam mendukung gerakan itu, ia mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam, BP Batam, instansi vertikal, BUMN, BUMD serta masyarakat berkemampuan untuk belanja produk-produk hasil UMKM.

“Mari kita proaktif menggerakkan sendi-sendi perekonomian khususnya dalam lingkup usaha mikro dan kecil di Kota Batam,” katanya, Jumat (6/8/2021).

Ilustrasi. Deretan lapak pedagang UMKM yang berjualan di depan kawasan sign board Welcome to Batam di Batam Centre, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

Di antara seperti belanja di warung atau kedai makanan minuman skala kecil, pasar tradisional, pasar ikan, pasar buah, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya di sekitar tempat tinggalnya masing-masing.

“Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Apabila membeli jenis produk-produk makanan cepat saji agar diutamakan membawa pulang (take a way) dan jika harus makan di tempat diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dengan waktu paling lama 30 menit.

Ia berharap imbauan ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membantu pemulihan perekonomian khususnya pada sektor UMKM yang ada di Kota Batam.

“Mari sebarluaskan informasi ini untuk mendukung dan keberpihakan terhadap pelaku UMKM di Kota Batam,” katanya.(*/esa)

Belum Pernah Divaksin, Paru-Paru Pasien Covid-19 Memutih Seluruhnya

0

batampos.co.id – Vaksin bisa mengurangi angka keparahan pasien Covid-19. Sebaliknya, jika pasien Covid-19 belum divaksinasi, maka perburukan bisa saja terjadi.

Film sinar-X paru-paru dari pasien Covid-19 yang divaksinasi dan yang tidak baru-baru ini dibandingkan. Hasilnya menunjukkan bahwa seseorang yang belum divaksinasi kemungkinan akan memerlukan perawatan intensif untuk pengobatan infeksinya.

Menurut laporan Mail Online, Direktur ICU Medis di SSM Health Saint Louis University Hospital di Missouri, dr. Ghassan Kamel, telah merawat ribuan orang yang terinfeksi virus sejak awal pandemi pada Maret tahun lalu.

Sinar-X paru-paru pasien yang tidak divaksinasi hampir putih seluruhnya, menunjukkan bahwa mereka dipenuhi virus, memiliki jaringan parut yang kuat. Belum lagi ada kekurangan udara yang masuk ke organ. Namun, rontgen paru-paru orang yang divaksinasi menunjukkan banyak aliran udara dan hampir bebas virus.

Seringkali, Covid-19 menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, yang terjadi ketika paru-paru dipenuhi cairan dan meradang. Saat kantung udara terisi dengan cairan, kantung udara menjadi tidak mampu mengambil oksigen sebanyak mungkin, yang mengakibatkan gejala seperti sesak napas dan batuk. Penelitian telah menemukan kerusakan pada sel epitel yang melapisi saluran pernapasan dari hidung pasien Covid-19 ke paru-paru mereka.

Dilansir dari Science Times, Jumat (6/8), dr. Kamel mengatakan, pasien yang melapor kepadanya kini berusia lebih muda. Dan sebagian besar tidak divaksinasi. Dokter menjelaskan, mereka sekarang mulai melihat pasien yang sakit parah.

Untuk menunjukkan perbedaan yang dapat dibuat oleh vaksin, Kamel melakukan dua kali rontgen paru-paru. Satu menunjukkan pasien yang divaksinasi dengan Covid-19, dan yang lainnya, pasien yang tidak divaksinasi.

Akibatnya, sinar-X pasien yang divaksinasi menunjukkan sejumlah besar ruang hitam. Artinya, orang tersebut dapat menghirup udara dalam jumlah besar.

Sebagai perbandingan, rontgen paru-paru pasien Covid-19 yang tidak divaksinasi menunjukkan, organ tersebut hampir seluruhnya berwarna putih. Keputihan seperti itu pada paru-paru juga disebut opasitas.

Menurut ahli, kekeruhan paru-paru tidak sama dengan pneumonia. Situs ini menggambarkannya sebagai awan putih samar dan kabur dalam kegelapan paru-paru, biasanya menunjukkan paru-paru penuh dengan hal-hal seperti bakteri, sel sistem kekebalan, atau cairan.

Ini juga berarti bahwa seorang pasien tidak bisa mengambil oksigen sebanyak biasanya jika ia memiliki paru-paru yang sehat. Dijelaskan dr Kamel, hasil rontgen pasien yang tidak divaksinasi menunjukkan dengan jelas bahwa pasien memerlukan perhatian medis. Dengan melihat rontgen paru-paru yang tidak divaksinasi, kata dokter, seorang pasien kemungkinan besar membutuhkan bantuan.

Dokter menjelaskan bahwa pasien tersebut akan membutuhkan oksigen, dan terkadang membutuhkan lebih dari itu. Pasien mungkin memerlukan ventilator atau bahkan diintubasi dengan ventilasi mekanis, dibius, dan pada dasarnya menggunakan alat bantu hidup.

“Pakailah masker, jika tidak suka memakai masker pasti tidak akan suka pakai ventilator kan? Maka ayo pakai masker,” tegasnya. (jpg)

KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Pemecatan 75 Pegawai

0

batampos.co.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya tidak akan mencabut Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021. SK tersebut terkait keputusan Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri terkait langkah pembebastugasan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal ini menyikapi hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) agar KPK bisa lagi menugaskan 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan.

“Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan, pembebastugasan merupakan ranah instansinya. Karena itu, lembaga antirasuah tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

Ghufron berpendapat, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai tidak memenuhi syarat TWK. Mengingat 75 pegawai KPK, kini dinonaktifkan dari jabatan maupun tugas-tugasnya.

Selain itu, Pimpinan KPK juga membantah tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

“Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK,” ujar Ghufron.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan surat tanggapan kepada Ombudsman pada Jumat (6/8) besok. Hal ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Ombudsman kepada KPK.

“Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman,” tegas Ghufron.

Sebelumnya dalam hasil temuan yang disampaikan Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan, Pimpinan KPK telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada pemberhentian pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat perailah status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Tetapi justru KPK malah menerbitkan SK 652 Tahun 2021. SK tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU KPK hasil revisi Nomor 19 Tahun 2019, dimana jangan mempersulit pegawai KPK dalam peralihannya menjadi ASN.

“Atas terbitnya SK 652 KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK. Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bentuk pengabaian KPK terhadap pernyataan presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam aturan KPK,” ujar Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7).(jpg)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengikuti Lelang SPAM Batam

0

batampos.co.id – Tender Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam ternyata diikuti pemain-pemain besar dari kancah nasional.

Namun, ada juga peserta lokal yang siap bersaing dengan pemain
nasional. Data yang diperoleh Batam Pos, lelang SPAM Batam kali
ini diikuti tiga konsorsium perusahaan dan dua peserta lokal.

Konsorsium pertama, diisi PT Krakatau Tirta Industri (KTI), PT Adaro Tirta Mandiri, Perum Jasa Tirta II (PJTII), dan PT Strivechem Indonesia.

Korsorsium kedua, diisi PT Moya Indonesia dan PT PP (Persero). Sedangkan konsorsium ketiga, diisi PT Panbil Utilitas Sentosa dan
PT Suez.

Sedangkan pemain tunggal, yakni PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Hingga saat ini, BP Batam masih tertutup soal nama-nama peserta lelang yang sebenarnya, saat diumumkan dinyatakan terbuka ini.

Ilustrasi. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang. Foto ATB untuk batampos.co.id

KTI melayani kebutuhan air bersih dari induknya PT Krakatau Steel (Persero). Dalam perjalanannya, KTI telah melayani PT Krakatau Posco, PT Asahimas Chemical, PT Chandra Asri Petrochemical,
dan berbagai perusahaan lain di kawasan industri strategis Kota Cilegon, Banten.

Sementara, Adaro merupakan salah satu pilar usaha dan anak perusahaan Adaro Energy yang berdiri sejak 2012.

Perusahaan ini bergerak di bidang investasi, pengadaan, dan distribusi air. Adaro telah mengembangkan sayapnya di pengelolaan air bersih dengan memiliki enam perusahaan.

Yyakni PT Trimitra Tirta Sarana, PT Drupadi TIrta Gresik, PTrupadi Tirta Intan, PT Adaro Tirta Mentaya, PT Dumai Tirta Persada, dan PT Adaro Wamco Prima.

Lalu, PT Strivechem merupakan salah satu perusahaan bahan kimia khusus yang bergerak dalam bidang pengelolaan air, industri minyak, gas, dan pertambangan.

Kemudian, PJT II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan air baku dan listrik.

Wilayah operasinya berada di Jawa Barat, di wilayah Sungai Citarum. Sementara itu, Moya Indonesia merupakan operator air bersih di Batam saat ini untuk masa transisi yang akan segera berakhir kontraknya Oktober mendatang.

Lalu PT PP (Persero) merupakan salah satu BUMN di bidang konstruksi dan sedang melebarkan sayapnya ke bisnis air.

Salah satu proyeknya, yakni proyek SPAM di Pekanbaru, Riau.
Moya dan PP merupakan dua peserta proses lelang SPAM masa transisi yang diselenggarakan tahun lalu.

Peserta lainnya, yakni PT Suez dan PT ATB. Lelang ini sendiri prosesnya penuh polemik. Selanjutnya, PT Panbil Utilitas Sentosa yang merupakan perusahaan pembangkit listrik dan instalasi pengolahan air milik Panbil Group.

Berdiri sejak 2004, Panbil Utilitas Sentosa telah menyokong kebutuhan listrik dan air Kawasan Industri panbil, komersial, villa panbil, perniagaan, dan sekitar.

Seperti diketahui masyarakat Batam, Panbil merupakan kerajaan bisnis dari salah satu pengusaha ternama Batam, Johannes
Kennedy Aritonang.

Tandemnya, yakni PT Suez yang bergerak di bidang desain,
konstruksi, renovasi, kerja sama untuk pengolahan air minum.

Sedangkan PT Palyja merupakan operator SPAM di Jakarta Barat, sejak 1998, melalui 25 tahun kontrak kerja sama dengan PAM Jaya.

Terakhir, PT ATB merupakan operator SPAM di Batam dari 1995 hingga 2020, melalui kontrak kerja sama konsesi dengan BP Batam selama 25 tahun.(jpg)