batampos.co.id – Indonesia mendapatkan bantuan setengah juta dosis vaksin dari Uni Emirat Arab (UEA). Vaksin tersebut merupakan produksi Sinopharm yang baru saja mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vaksin yang diangkut pesawat Garuda Indonesia GA-891 itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin (1/5) pukul 12.05. Paket vaksin tersebut adalah kedatangan vaksin yang kesebelas selama program vaksinasi.
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengungkapkan, tawaran bantuan dari Putra Mahkota Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) kali pertama disampaikan saat kunjungan Menlu dan menteri BUMN RI ke Abu Dhabi pada 21 Agustus 2020.
”Bantuan ini mencerminkan kedekatan hubungan bilateral Indonesia-Persatuan Emirat Arab, khususnya dalam enam tahun terakhir ini,” kata Retno kemarin.
Presiden Jokowi, kata dia, kemarin melakukan pembicaraan via telepon dengan Putra Mahkota MBZ dan menyampaikan apresiasi atas pengiriman bantuan setengah juta vaksin tersebut.
Menurut Retno, vaksin yang baru tiba kemarin akan membantu mempercepat program vaksinasi yang dimulai sejak Januari 2021 di Indonesia. Di tengah munculnya tren peningkatan secara eksponensial kasus persebaran Covid-19 di beberapa negara serta munculnya varian-varian baru, semua negara harus terus meningkatkan kewaspadaan.
Retno menyatakan, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya, termasuk melalui diplomasi secara intensif, untuk mendapatkan vaksin bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hingga 1 Mei 2021, Indonesia telah menerima total 74.465.600 dosis vaksin. Baik itu dalam bentuk bahan baku (bulk), termasuk overfill, maupun dalam bentuk vaksin jadi.
Seiring percepatan program vaksinasi, pemerintah terus berupaya meminimalkan mobilisasi warga saat momen mudik Lebaran.(jpg)
batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memutuskan untuk tidak memberikan secara penuh Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam hal ini hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.
Terkait putusan itu, muncul petisi yang pertama kali ditandatangani oleh seorang yang bernama Romansyah. Saat ini petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 12.500 orang yang akan mencapai 15.000 tanda tangan.
Dalam petisi tersebut terdapat protes yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah memberikan pernyataan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 tanpa tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan penyataan dan janjinya pada Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan pada 2019.
Menurut petisi tersebut, tak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait kemana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan.
Petisi tersebut juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap K/L sebagaimana yang sudah diterapkan pada 2019.
“Untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021,” tulisnya.
Selain itu, petisi juga mendorong agar anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2021 tersebut. “Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa Covid-19 dengan konsumsi dari ASN,” tulisnya.
Dalam petisi tersebut terdapat beberapa komentar yang berisi keluhan dan alasan agar Kemenkeu tetap memberikan THR kepada PNS secara penuh. Salah satunya dari seorang yang bernama Aditya Gumilar yang menyatakan semua PNS itu tidak selalu sejahtera.
“Jangan disamaratakan PNS itu semua makmur, masih ada yang mereka yang sedang merangkak dari bawah. Terlebih di saat pandemi seperti ini, kami butuh hak kami diberikan secara penuh,” ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan tersebut disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga memaksa pemerintah untuk mengatur alokasi anggaran APBN.
Menurutnya, meski THR yang diberikan tidak penuh, dia mengklaim pemerintah sudah menjalankan komitmen untuk memberikan hak kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di hari raya. Sebab, pemerintah masih melihat situasi dan kondisi penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan dana besar dari anggaran APBN tahun ini.
“Karena kondisi Covid-19 membutuhkan dana dari anggaran APBN bagi penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih butuh dukungan dari pemerintah. Pada 2021 pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujarnya secara virtual, Kamis (29/4).
Sri Mulyani mengungkapkan perubahan dari alokasi anggaran THR PNS 2021 menujukan keberpihakan pemerintah pada penanganan Covid-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Sebab, beberapa pos untuk pemulihan ekonomi nasional banyak yang belum dianggarkan tahun lalu dan baru tahun ini dianggarkan. Sehingga, memaksa pemerintah melakukan perubahan-perubahan, termasuk alokasi THR buat para PNS.
“Pos yang belum dianggarkan, yaitu program Prakerja yang tadi saya sampaikan tadinya Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun, subsidi kuota internet juga diberikan di tahun 2021 ini yang tadinya belum ada anggarannya,” ungkapnya.
Adapun anggaran yang digunakan untuk pembayaran THR PNS tahun ini mencapai Rp 30 triliun lebih. Rinciannya, untuk kementerian dan lembaga pusat anggarannya mencapai Rp 7 triliun, anggaran ASN di daerah dan pekerja PPPK anggarannya sebesar Rp 14,8 triliun, dan untuk pensiunan dialokasikan anggaran Rp 9 triliun.
Sri Mulyani memastikan, pencairan THR PNS 2021 akan diterima pada H-10 lebaran Idul Fitri dan paling lambat akan diterima pada H-5 lebaran. Dia meminta agar PNS dapat berbesar hati sehingga memiliki rasa empati dan simpati kepada masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.
“Berikan empati dan simpatinya bagi masyarakat yang tahun ini sebagian besar belum pulih dari kondisi Covid-19,” pungkasnya.(jpg)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyaksikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani kerjasama perdagangan, Jumat (30/3) di Batam. (Foto:HumasPemprov)
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyepakati kerjasama perdagangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penandatangan dilakukan langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/4) di Batam.
Kerjasama nantinya tidak hanya pada sektor perdagangan, tetapi juga investasi dan industri. Bahkan pada pembangunan berkelanjutan.
“Kami berharap kesepakatan kerjasama ini tidak hanya di sektor perdagangan saja tetapi juga untuk sektor investasi dan industri. Sebab setiap Kabupaten Kota di Kepri mempunyai keistimewaan masing-masing. Bahkan kami berharap berkelanjutan pada pembangunan lainnya,” tutur Gubernur Ansar pada acara Misi Dagang dan Investasi, Meningkatkan Jejaring Konektivitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepulauan Riau.
Untuk keistimewaan setiap Kabupaten/Kota, Gubernur Ansar menjelaskan seperti Kota Batam unggul di sektor industri galangan kapal, jasa pelabuhan, pergudangan, offshore dan elektronik. Ditambah lagi Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yakni kawasan bebas pajak.
Kabupaten Karimun dikembangkan menjadi kawasan industri galangan kapal, industri oil tanking, refainare oil, pertambangan granit dan industri perikanan.
Sementara Kabupaten Bintan untuk pengembangan pusat pariwisata, industri pengolahan bahan makanan dan pengolahan hasil pertambangan seperti alumina.
“Kota Tanjungpinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepri sedang dikembangkan sebagai pusat industri halal, pariwisata kuliner dan pariwisata religi serta sejarah,” jelas Ansar.
Sedang untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga selain pariwisata, juga akan dikembangkan industri perikanan.
Keunggulan tersebut, lanjut Ansar, ditambah dengan posisi geografis Kepri yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Kepri melaju pesat.
Khusus untuk sektor perdagangan yang selama ini sudah terjalin antara Batam ke Jawa Timur, nilainya mencapai Rp565,5 miliar. Sedang nilai sektor perdagangan Jawa Timur ke Batam mencapai Rp6,8 triliun dengan bidang perdagangan yang sama yakni pipa, crud palm oil, elektronik, bisnis hewan dan tumbuhan.
“Sebelum pandemi Covid-19, angka pertumbunan ekonomi Kepri di atas rata-rata nasional, mencapai 7,2 persen. Saat Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Kepri terkontraksi minus 6,6 persen pada Tahun 2020. Pada April 2021 sudah mulai ada perbaikan sehingga menjadi minus 3,8 persen. Saya menargetkan, pada akhir 2021 ini pertumbuhan ekonomi Kepri bisa mencapai 3,5 persen hingga 5,6 persen,” jelas Ansar.
Untuk itu, Gubernur Ansar meminta para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan pengusaha bisa menindaklanjuti kerjasama perdagangan ini dengan sangat serius sehingga tidak hanya berhenti di seremoni penandatangan saja.
Sementara itu Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sangat menyambut baik kesepakatan perdagangan kedua daerah. Ia berharap kerjasama tersebut terus berkesinambungan ke berbagai sektor lainnya.
“Saya berharap silahturrahmi ini tidak hanya terbatas pada perdagangan saja. Tetapi juga sektor lainnya. Diharapkan kerja sama ini mampu membangun sebuah sinergitas dan penguatan kapasitas para pelaku usaha kedua daerah,” ungkap Khofifah.
Kepri, kata Khofifah merupakan daerah yang memiliki potensi besar dari segi geografisnya karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Mempunyai kawasan industri yang lebih banyak dan luas dari Jawa Timur. Sementara Jawa Timur lebih punya banyak perusahaan industri dibanding jumlah kawasan industri.
Kondisi tersebut bisa menjadi peluang besar bagi Jawa Timur untuk berinvestasi di Batam. Maka itu, Gubernur Khofifah juga berharap Gubernur Kepri Ansar Ahmad melakukan kunjungan balasan ke Jawa Timur untuk melihat langsung keunggulan-keunggulan perdagangan dan industri di sana.
Tidak itu saja, Gubernur Khofifah berharap ada kerjasama dalam peningkatan SDM ASN yang unggul dan profesional. Berhubung saat ini Jawa Timur ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebagai Coorporate University bersama Jawa Barat.
“Kami juga siap menjadi mitra Badan Pengembangan SDM (BPSDM) ASN di provinsi seluruh Indonesia untuk menghasilkan ASN yang unggul dan profesional, produktifitas dalam capaian kinerja sehingga rupiah yang dibelanjakan terukur capainnya serta manfaatnya bisa dirasakan masarakat,” tutupnya.
Sebelum meninggalkan lokasi acara, Gubernur Ansar dan Gubernur Khofifah menyambangi display para UMKM yang ada di lokasi acara. Gubernur Khofifah memuji produk-produk unggulan Kepri, seperti batik, kerupuk ikan dan kerajinan.
Kerupuk ikan tenggiri bahkan diborong oleh Khofifah untuk dibawa pulang. Ia sempat menyampaikan pujian atas kemasan (packing) yang bagus dan menarik serta dilengkapi dengan izin MUI.(*/uma)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)
batampos.co.id – Seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik, ekonomi Indonesia juga diprediksikan rebound di tahun 2021 ini. Diproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,5 sampai dengan 5,3 persen di 2021 dan 5,4 sampai dengan 6 persen di tahun 2022.
Untuk mencapat target pertumbuhan tersebut, Pemerintah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 dapat mencapai kisaran 7 persen year on year (yoy).
“Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi dalam jangka menengah, sementara Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote speech-nya di acara Seminar Nasional “Transformasi Ekonomi: Mendorong Investasi di Indonesia Melalui Implementasi UU Cipta Kerja”, Kamis (29/4).
Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di tahun 2021 ini ditingkatkan anggarannya menjadi Rp699,43 Triliun. Hingga 16 April 2021, realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 telah mencapai Rp134,07 Triliun atau 19,2 persen dari pagu. Implementasi program ini akan terus dipercepat guna memberikan dampak baik bagi masyarakat.
Indonesia menghadapi tantangan di depan untuk dapat keluar dari middle income trap dan meraih cita-cita menjadi Indonesia Maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi. Dalam menjalankan transformasi struktural, meningkatkan investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional. UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licenses Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach).
Selanjutnya, Pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan sistem Online Single Submission (OSS) pada Juni 2021 sehingga diharapkan investasi dapat meningkatkan dan lebih banyak kesempatan kerja dan peluangan berusaha akan tercipta.
Diantara aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
“Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal kepada Investor yang menanamkan dananya pada bidang usaha prioritas,” tambah Airlangga.
Selain itu, guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) dan memperbaiki iklim investasi, Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang akan mengelola 2 macam dana, yaitu Master Fund dan Thematic Fund seperti di sektor infrastruktur, energi dan SDA, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia juga telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis.
Perjuangan untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Investasi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Melalui forum ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mewujudkan pemulihan ekonomi melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama di bidang peningkatan daya saing investasi,” pungkasnya. (*/uma)
batampos.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengndeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bidang Penanaman Modal.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani Mneteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dengan Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming, di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu (10/2/2021) lalu.
Bahlil menjelaskan, investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 30 persen.
Kata dia, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.
“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha,” ujarnya.
Ketua Umum HIPMI Kepri, Huzeir Zul. Foto: Dokumen Pribadi untuk batampos.co.id
Pengusaha kata dia, tidak boleh mengatur negara. Tapi negaralah yang mengatur pengusaha.
“Tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” jelasnya.
Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming, mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ini kata dia, menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional.
Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.
“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing. Hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah,” katanya.
Sehingga lanjutnya dapat bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi.
Ketua Umum HIPMI Kepri, Huzeir Zul, berharap, dengan adanya kerjasama antara BPKM dan HIPMI, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap daerah dapat meningkatkan pelayanan dalam pengurusan perizinan yang lebih cepat dan mudah.
Sehingga mampu meningkatkan daya saing pengusaha lokal dengan pengusaha asing. Serta tidak ada lagi perizinan yang berbelit-belit dan lama.
“Apalagi untuk teman-teman pengusaha pemula yang memiliki banyak keterbatasan disegala aspek,” katanya.(*)
batampos.co.id – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengerti bahwa mudik merupakan sarana pelepas rindu yang sangat dinantikan masyarakat setiap tahunnya.
“Ada risiko yang lebih besar, utamanya risiko kehilangan orang terdekat apabila memaksakan diri mudik dalam situasi pandemi seperti ini,” ujar Wiku dalam keterangannya, Sabtu (1//2021).
Tradisi mudik memang adalah cara menunjukkan kasih sayang kepada keluarga di kampung halaman.
Namun, cara ini bukanlah satu-satunya. Karena di tengah situasi pandemi ini, cara bijaksana menunjukkan kasih sayang adalah dengan melindungi sanak saudara, utamanya yang berusia lanjut dari risiko tertular Covid-19.
“Sekali lagi, Satgas sangat memahami keputusan untuk tidak mudik adalah keputusan yang berat. Tetapi Satgas optimis masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup dewasa dan mampu mengambil keputusan terbaik, untuk sama-sama melindungi keluarga dan orang-orang di sekitar kita,” ungkapnya.
Prof Wiku juga meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi kebijkan peniadaan mudik lebaran tahun ini.
Pemerintah daerah juga diharapkan segera membuat landasan hukum yang kuat terkait kebijakan mudik di wilayahnya masing-masing.
Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terkait hal ini untuk persiapan pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik lebaran.
“Pemerintah daerah harus mensosialisasikan secara jelas, antara periode pengetatan mobilitas dan peniadaan kegiatan mudik. Sosialisasi harus dilakukan hingga ke akar rumput hingga masyarakat dapat memahami dengan baik kebijakan mudik yang dikeluarkan pemerintah,” ungkapnya.
Selama periode 22 April-5 Mei 2021, semua kegiatan perjalanan masih diperbolehkan dengan pengetatan mobilitas melalui syarat hasil negatif Covid-19 yang berlaku 1×24 jam.
Lalu, pada tanggal 6-17 Mei 2021, kegiatan perjalanan yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan pekerjaan, urusan mendesak, dan keperluan nonmudik lainnya.
Untuk pengecualian ini harus tetap mematuhi syarat wajib yaitu menyertakan surat negatif Covid-19 dan surat izin bepergian dari pihak berwenang terkait.
“Kedua dokumen ini akan diperiksa petugas di lapangan. Dalam periode ini, perjalanan mudik dilarang,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada periode 18-24 Mei 2021, kembali diberlakukan peraturan pengetatan mobilitas yang persyaratannya sesuai dengan periode sebelum peniadaan mudik.(jpg)
batampos.co.id – Kota Batam kembali ditetapkan sebagai zona merah dikarenakan kasus penyebaran Covid-19 naik drastis.
Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id, hingga Jumat (30/4/2021) jumlah warga Batam yang dirawat karena terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 700 orang.
Sementara total jumlah pasien Covid-19 dari awal sampai saat ini mencapai 7.257 orang.
Dengan rincian 6.396 orang sembuh, 161 orang meninggal dunia dan 700 dalam perawatan.
Daftar pekerjaa warga Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Berikut 10 daftar pekerjaan warga Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19:
1. Karyawan Swasta, 4.102 orang
2. Ibu Rumah Tangga, 693 orang
3. Wiraswasta, 626 orang
4. Pelajar, 395 orang
5. Tenaga Kesehatan, 256 orang
6. ASN/PNS, 237 orang
7. Belum Bekerja/Sekolah, 176 orang
8. Mahasiswa/i, 167 orang
9. Tidak Bekerja, 159 orang
10. Anggota Polri, 99 orang.
Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19, Didi Kusmarjadi, mengimbau agar masyarakat Kota Batam tetap mengikuti anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan.
Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker.
Serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.(*/esa)
batampos.co.id – Pemeriksaaan PCR, swab antigen dan antibodi, dan GeNose di Bandara Hang Nadim, Klinik Baloi serta Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam steril dan aman.
Direktur RSBP Batam, dr. Afdhalun A Hakim, mengatakan, menanggapi kejadian di Bandara Kualanamu, Medan, tentang tertangkapnya oknum petugas dalam pemeriksaan swab antigen yang menggunakan bahan habis pakai yang didaur ulang dan terkait berita-berita media online di Batam, pihaknya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pemeriksaaan swab antigen yang dilaksanakan oleh RSBP Batam di Bandara Hang Nadim dan Klinik Baloi BP Batam.
“Petugas yang melaksanakan kegiatan Swab PCR, Rapid Antigen dan Antibodi, serta Genose merupakan petugas yang sudah terlatih dan kompeten di bidangnya dan melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku di RSBP Batam,” ujarnya, Jumat (30/4/2021).
Ilustrasi. Salah seorang penumpang melakukan rapid test antigen di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id
Ia menjelaskan, petugas yang melakukan pemeriksaan mematuhi prinsip-prinsip SOP PPI (pencegahan dan pengendalian infeksi), memakai alat pelindung diri dan bahan habis pakai single use.
Seperti hand scoon, dacron/cutton bud swab, Kit Antigen dan antibodi, kantong Genose, VTM (virus transfer media), semua dalam keadaan baru dan tersegel dari pabriknya langsung.
“Petugas yang melakukan pemeriksaan kepada pasien Swab Antigen, PCR dan Genose, wajib menunjukkan kepada pelanggan dan pasien dalam kondisi baru dan tersegel,” jelasnya.
Kata dia, pengelolaan sampah bahan habis pakai (BHP) medis untuk Swab Antigen, PCR, dan Genose dikelola sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
“Sampah BHP medis dikumpulkan dan dibawa ke RS untuk dimusnahkan, seluruh limbah tersebut dibakar dengan alat incinerator dan dalam pelaksanaan kegiatan tesebut petugas tetap mematuhi protokol kesehatan,” paparnya.
Ia menegaskan, semua kegiatan tersebut selalu dalam monitor dan pengawasan manajamen RS BP Batam.
“Jika ada oknum petugas terbukti melanggar SOP yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Pihaknya berharap, apabila masyarakat mendapati adanya oknum-oknum yang tidak melaksanakan SOP yang benar, dapat disampaikan langsung ke RS BP Batam.
“RS BP Batam selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan jaminan kualitas yang paripurna untuk masyarakat Kota Batam,” jelasnya.(esa)
Wagub Marlin Agustina saat Safari Ramadan di Masjid Hikmatul Huda, Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Kamis (29/4) malam. (Foto:HumasPemprov)
batampos.co.id – Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mengatakan pemerintah terus melakukan inovasi untuk memulihkan ekonomi di tengah tantangan defisit anggaran. Kolaborasi dengan semua pihak harus diperkuat sehingga upaya memulihkan ekonomi Kepri cepat terealisasi. Terlebih saat pandemi ini penurunan pendapatan daerah juga cukup besar.
“Kita harus terus berinovasi agar perekonomian tetap berjalan. Baru-baru ini, saya bersama Pak Gubernur dan Forkompinda mengikuti Rapat Koordinasi bersama Presiden RI. Hal yang ditekankan Presiden RI adalah dalam penekanan dan penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi agar tetap berjalan. Kami pun fokus dengan dua program itu,” kata Wagub Marlin saat Safari Ramadan di Masjid Hikmatul Huda, Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Kamis (29/4) malam.
Tentang penekanan sebaran wabah covid-19, Wagub Marlin kembali mengajak masyarakat untuk selalu patuh dengan protokol kesehatan. Saat ini di Kepri sudah tidak ada lagi kategori zona hijau. Untuk Batam, Tanjungpinang dan Karimun sekarang sudah masuk zona orange. Hal ini pun tak terlepas masuknya Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia dan ketika di swab PCR masih positif coivd-19.
“Tingkatkan kewaspadaan, juga pentingnya penguatan protokol kesehatan, karena dengan patuhnya masyarakat dengan senantiasa memakai masker akan tetap dapat melaksanakan aktifitas yang akan membawa kebaikan dalam mendorong perekonomian,” kata Wagub Marlin.
Untuk masyarakat Natuna khususnya lansia, Wagub Marlin mengajak untuk berperan aktif dalam mendapatkan vaksinasi covid-19. Sementara untuk tenaga pendidik di Natuna, apabila vaksin masih kurang akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera dipenuhi karena dalam waktu dekat bulan Juni akan dilaksanakan belajar tatap muka sehingga perlu divaksin agar daya tahan tubuh menjadi kebal akan virus covid-19.
Kunjungan ke Natuna ini semakin melengkapi aktivitas Wagub Marlin ke seluruh kabupaten kota di Kepri yang dipisahkan laut. Di berbagai kunjungan-kunjungan itu, Wagub Marlin selalu menekankan pentingnya berdisiplin dengan protokol kesehatan. Karena dengan peran bersamalah upaya memutuskan mata rantai sebaran covid-19 ini berhasil.
Pada kesempatan itu, Wagub Marlin mengajak pelaku usaha di Natuna, terutama UMKM untuk memanfatkan era digital saat ini. Mereka bisa memanfaatkannya dalam mengembangkan UMKM, karena akan menambah penghasilan bagi keluarga. Wagub Marlin menyampaikan bahwa untuk mendukung ini, diperlukan pelatihan dan pembinaan dari dinas terkait dalam hal pemasaran dan kemasan produk yang dipasarkan lebih menarik.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti berterima kasih dengan kunjungan Wagub Marlin untuk dapat melihat secara langsung masyarakat yang berada di ujung Utara Indonesia ini. Banyak hal yang dilihat dan disampaikan masyarakat akan permasalahan yang dihadapi semoga ada solusi untuk menyelesaikan keluhan tersebut.
Pada kesempatan ini juga, Wabup Ngesti berpamitan kepada masyarakat karena pada tanggal 4 Mei 2021 akan berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dia berharap semoga silaturahmi tetap terjalin dan pembangunan berkelanjutan serta memohon maaf atas segala kekurangan yang belum terpenuhi.
Tampak hadir dalam Safari Ramadhan itu Wakil Ketua DPRD Kepri df Afrizal Dahlan, DPRD Kepri dapil Natuna Ilyas Sabli, Ketua Persatuan Mubaligh Kepri Ust Maryono, Pj Sekda Natuna Hendra Kusuma, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Aris Munandar. Hadir juga Camat Bunguran Batubi Said Muhammad Fadlly, Ketua Masjid Hikmatul Huda Ust Riyanto, Tokoh Masyarakat H Karnaini dan Jamaah Masjid Hikmatul Huda.(*/uma)
