Kamis, 30 April 2026
Beranda blog Halaman 9381

Diduga Pakai Alat Tes Antigen Bekas, Kimia Farma Digerebek

0

batampos.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menggerebek layanan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini diduga melakukan tes antigen menggunakan peralatan bekas pakai.

“Jadi benar Subdit 4 Ditkrimsus itu melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana UU kesehatan. Lokasi penindakannya di salah satu ruangan di Bandara Kualanamu,” kata Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan, Rabu (28/4).

Penggerebekan ini dilakukan pada Selasa (27/4) sore di laboratorium milik Kimia Farma di lantai Mezzanine Bandara Kualanamu. Kasus ini sekarang tengah didalami penyidik.

Layanan rapid test di Bandara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi pada Selasa, terkait dugaan pemalsuan proses rapid test antigen. (Dok Antara)

Hadi belum merinci ihwal kasus ini. Namun, diduga para oknum pegawai laboratorium melakukan tes antigen kepada calon penumpang pesawat dengan alat bekas. Sehingga kerap menghasilkan tes yang tidak akurat.

“Ya itu dugaan-dugaan ke arah situ semuanya masih didalami oleh penyidik. Makanya penyidik komprehensif pendalaman baru nanti disampaikan ke media,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, beberapa pasien yang melakukan rapid antigen di Bandara Kualanamu sudah dimintai keterangan. Kemudian beberapa orang petugas laboratorium Kimia Farma sudah diamankan polisi untuk proses pemeriksaan.

“Kurang lebih ada 5 sampai 6 petugas dari salah satu ruangan itu yang melakukan pemeriksaan rapid tes. Jadi totalnya tidak tahu persis berapa, tapi beberapa sudah dimintai keterangan,” pungkasnya.

Adapun beberapa barang butki yang disita dari penggerebekan ini berupa alat-alat medis. Termasuk, alat-alat yang digunakan untuk melakukan rapid tes antigen.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadhilah Bulqini mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan investigasi bersama dengan pihak aparat penegak hukum dengan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses penyelidikan oknum petugas layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika di bandara tersebut.

“Kita mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap kasus tersebut,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnsotik tersebut sangat merugikan Perusahaan dan sangat bertentangan dengan Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan serta merupakan pelanggaran sangat berat atas tindakan dari oknum pertugas layanan rapid test tersebut.

“Apabila terbukti bersalah, maka para oknum petugas layanan rapid test tersebut akan kami berikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Ia menyebut, Kimia Farma memiliki komitmen yang tinggi sebagai BUMN Farmasi yang telah berdiri sejak jaman Belanda, untuk memberikan layananan dan produk yang berkualitas serta terbaik, lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Terus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan sehingga hal tersebut tidak terulang kembali,” pungkasnya. (jpg)

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor BPKAD Tutup Empat Hari

0

batampos.co.id – Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang untuk sementara tutup selama empat hari karena satu pegawainya terpapar Covid-19 pada Jumat (23/4).

Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang, Yuswandi menjelaskan pihaknya terpaksa menutup kantor selama empat hari terhitung Senin (26/4) hingga Kamis (29/4) karena satu pegawainya terkonfirmasi terpapar Covid-19.

“Akan dibuka kembali pada Jumat (30/4) besok,” kata Yuswandi, Selasa (27/4).

Dijelaskan Yuswandi saat ini sebagian besar pegawai, honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kantor BPKAD sudah menjalani uji swab PCR dan hasil diperkirakan keluar pada Kamis (29/4).

“Untuk menghindari penularan virus, kami menutup kantor selama empat hari,” ujarnya.

Berdasarkan arahan petugas kesehatan yang melakukan uji swab pada pegawai, diminta selama menunggu hasilnya keluar yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kontak langsung dengan orang lain.

“Pegawai yang bersangkutan tidak boleh kontak langsung dengan orang lain sampai hasilnya keluar,” ujarnya. (*/jpg)

Eks Sekjen FPI Munarman jadi Tersangka Terorisme

0

batampos.co.id – Anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar mengatakan, mantan Sekretaris Umum FPI itu telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindakan pidana terorisme. Aziz Yanuar mengaku mengetahui penetapan tersangka itu setelah mendampingi Munarman saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (27/4) malam.

“Sudah tersangka, tapi suratnya (penetapan tersangka) kita tidak terima. Karena di suratnya tanggal 20 (April), sedangkan kemarin kita terima tanggal 27 (April),” kata Aziz Yanuar di Jakarta, Rabu (28/4).

Aziz Yanuar mengatakan, pihak kuasa hukum hanya menerima surat penangkapan dan penahanan saja.

Dia melanjutkan bahwa Munarman dijerat dengan undang-undang terorisme. Namun dia mengaku tidak mengingat pasti pasal disangkakan kepada Munarman.

“UU terorisme, tapi saya tidak ingat pasalnya, banyak pasalnya,” ujar Aziz Yanuar.

Aziz juga mengatakan dalam tim kuasa hukum berencana mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penetapan Munarman sebagai tersangka tindak pidana terorisme.(antara)

Penyerapan Dana PEN Capai Rp 134,07 Triliun

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ist)

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 16 April 2021 mencapai Rp 134,07 triliun atau setara dengan 19,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.

“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,” ujar Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (27/4).

Ia memaparkan, realisasi anggaran PEN per Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,2 persen dibandingkan periode sama bulan sebelumnya yang sebesar Rp 24,36 triliun.

Airlangga merinci, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya Rp 18,59 triliun atau 10,6 persen. Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp 150,88 triliun, realisasinya Rp 47,92 triliun atau 31,8 persen. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp 125,17 triliun, realisasinya Rp 14,90 triliun atau 11,9 persen.

Sementara itu, untuk dukungan UMKM dan korporasi, Menko Airlangga menyebut, dari pagu Rp 191,13 triliun, realisasinya sebesar Rp 37,71 trilun atau 19,7 persen. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya 14,95 triliun atau 26,4 persen.

Sementara, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran yang telah mencapai 19 persen di kuartal I tahun 2021 menunjukkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Trubus berpendapat, penggelontoran dana PEN ini juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur. Alokasi dana PEN ini juga harus diikuti dengan transparansi agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar.

“Kemudian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional data mengevaluasi serapan anggaran apakah perlu ditambah di sektor kesehatan agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” pungkasnya.(jpg)

Bahan Peledak Disita di Eks Markas FPI

0

batampos.co.id – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggeledah bekas sekretariat Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu berkaitan dengan penangkapan Pengacara Rizieq Shihab, Munarman.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, hasil penggeledahan ini penyidik menyita sejumlah barang. Termasuk adanya atribut ormas FPI.

“Dalam pengeledahan di kantor seketariat ormas terlarang tersebut, ditemukan pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, beberapa atribut terlarang,” kata Ramadhan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/4).

Penyidik juga menemukan beberapa dokumen. Namun, saat ini isi dokumen tersebut masih didalami. Selain itu, adapula botol-botol berisi serbuk, yang diduga mengandung asam nitrat tinggi jenis aseton.

“Terakhir ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP merupakan bahan aseton yang digunakan bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu,” jelas Ramadhan. Bahan-bahan kimian ini sekarang tengah didalami oleh Puslabfor Polri.

Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Pengacara Rizieq Shihab, Munarman. Munarman dikabarkan ditangkap di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Cinangka – Pamulang, Tangerang Selatan, sore tadi sekitar pukul 15.30 WI “Ya (Munarman ditangkap),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (27/4).

Argo menyebut jika eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu diduga terlibat tindak pidana terorisme. “Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelasnya.

Sementara itu, Pengacara Munarman, Aziz Yanuar juga membenarkan penangkapan ini. Saat ini dia masih mendampingi Munarman. “Iya ini lagi kita dampingi,” ucapnya. (*/jpg)

Warga Batam, Ayo Bayar Zakat Fitrah Sekarang

0

batampos.co.id – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batam, Zulkarnain Umar, mengimbau umat muslim untuk segera membayar zakat fitrah. Pembayaran zakat disarankan dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi yang sudah ada.

Termasuk, masjid-masjid yang terdekat dengan lingkungan
tempat tinggal.

”Membayar zakat fitrah itu sudah bisa dibayarkan ketika
memasuki bulan puasa,” ujar Zulkarnain di Sekupang, Selasa (27/4/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Kemenag Kota Batam juga mengingatkan umat Islam yang membayar zakat agar tidak mepet menjelang Lebaran.

Ilustrasi. Sejumlah warga saat melakukan pemabayaran zakat di Masjid Agung Batamceter beberapa waktu lalu. Foto diambil sebelum pandemi Covid-19. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Misalnya, baru membayar ketika malam takbir atau bahkan pagi hari sebelum pelaksanaan salat Idulfitri.

”Kita minta untuk membayar di awal, bukan di akhir, sehingga petugas dan pengurus masjid bisa dengan segera mendistribusikan kepada penerima zakat,” tambah Zulkarnain.

Menurutnya, banyak umat Islam memilih membayar zakat fitrah di akhir Ramadan atau mepet sebelum Lebaran.

Hal ini diyakini ubtuk mengajar keutamaan. Padahal, pembayaran zakat seperti itu menyusahkan petugas amil zakat di masjid atau musala.

”Akibatnya, waktu penyaluran menjadi sangat sedikit. Untuk itu, kita mengimbau agar pembayaran zakat fitrah itu dilaksanakan di awal Ramadan,” bebernya.

Zulkarnain juga menegaskan, pendistribusian zakat fitrah saat ini juga tidak lagi mengumpulkan masa dalam jumlah banyak.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Batam.

Petugas diminta untuk mengantar zakat ini langsung ke rumah penerima zakat.

”Jadi selama pandemi ini pendistribusiannya tidak lagi mengumpulkan masa. Kita minta antar langsung ke rumah-rumah saudara kita penerima zakat,” pungkas Zulkarnain.(jpg)

120 Ribuan Warga Batam Belum Tercover BPJS Kesehatan

0

batampos.co.id – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Batam mengungkap ada 120.246 warga Kota Batam yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam, Iwan Adriady, mengatakan, saat ini baru 89,62 persen warga Batam yang sudah menjadi peserta JKN-KIS.

“Dari 1.157.882 warga Kota Batam, 1.037.635 sudah menjadi peserta JKN-KIS. Sisanya ada 120.246 yang belum terdaftar,” ujarnya, Selasa (27/4/2021).

Ia menjelaskan, di saat Covid-19 seperti ini kepesertaan BPJS Kesehatan sangat diperlukan. Karena lanjutnya, Covid-19 biayanya juga dicover oleh pemerintah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam, Iwan Adriady, memaparkan jumlah rumah skait dan tenaga medis yang ada di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Kata dia, secara universal ada pengelompokan kepesertaan BPJS Kesehatan. Yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peserta Mandiri.

Di Batam lanjutnya, saat ini ada 574.114 PPU yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan mandiri sebanyak 254.223 peserta. Sisanya adalah PBI baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta pensiunan.

“Secara nasional ada 96 juta penduduk Indonesia yang ditanggung oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Ia memaparkan di Batam dan Karimun saat ini ada 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dengan rincian klinik TNI/Polri ada 6 di Batam dan 3 di Karimun. Kemudian klinik pratama 75 di Batam dan 4 di Karimun serta 70 Puskesmas di Batam dan 13 di Karimun.

“Dan ada satu rumah sakit tipe D yang berada di Karimun,” tuturnya.

Di Batam sendiri lanjutnya terdapat 21 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan dua di Kabupaten Karimun.(esa)

Mutasi ASN Antardaerah Kian Mudah dengan Simudah

0

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluncurkan sistem layanan mutasi antardaerah (Simudah). Tujuannya untuk mempermudah layanan mutasi pegawai antar daerah.

Tito juga mengatakan, Simudah itu merupakan terobosan dan inovasi yang Kemendagri hadirkan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh pelosok tanah air dalam proses mutasi antar daerah.

“Dengan notifikasi via WA dan mesin anjungan Simudah, mereka tidak perlu galau dan tidak perlu menghubungi atau jauh-jauh dari daerah mendatangi pegawai kita di Kemendagri untuk mengetahui informasi proses mutasinya di Kemendagri,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya.

Layanan mutasi ASN antar daerah di Kementerian Dalam Negeri semakin mudah, aman, dan menyenangkan dengan dihadirkannya Simudah. Kemudian, para ASN yang melakukan proses mutasi antardaerah akan disuguhi informasi setiap tahapan proses mutasi melalui notifikasi WhatsApp yang bersangkutan.

“Tidak hanya itu, informasi perkembangan proses mutasi juga dapat diakses dengan mudah setiap saat pada mesin anjungan Simudah”, ujarnya.

Mendagri berharap agar inovasi mutasi ASN antardaerah, melalui Simudah menjadi inspirasi bagi seluruh daerah dan semua pihak untuk memberikan layanan terbaik, akuntabel, dan transparan.

“Proses mutasi ASN antar daerah ini merupakan sebuah rangkaian. Kami ada pada proses penerbitan SK mutasinya. Kami yakin mitra strategis kami, BKN dan pemda akan saling mendukung dan memberikan kemudahan layanan yang terpercaya dalam proses mutasi ASN antardaerah ini,” ucapnya.

Guna memastikan keamanan dan mencegah penyalahgunaannya, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menjelaskan teknis pencetakan SK Mutasi tidak bisa dilakukan sembarang orang.

“Jangan salah, khusus untuk cetak SK mutasi, tidak semua orang bisa lakukan melalui Simudah ini. Pencetakan SK mutasi hanya dapat dilakukan oleh ASN yang bersangkutan dengan akses login, akses berbasis pengenal wajah (face recognition) yang disuplai dari database kependudukan,” kata Akmal.(jpg)

DPRD Desak Pemko Bangun Jalan usai Lebaran

0

batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2,95 triliun.

Sebagian besar dari APBD itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

Namun, proyek pembangunan infrastruktur di Kota Batam melalui dana APBD terutama proyek pelebaran jalan, hingga saat ini belum dilaksanakan.

Menyikapi itu, DPRD Kota Batam mendesak agar pembangunan infrastruktur tahun 2021 ini bisa segera dikerjakan setelah
Lebaran.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, mengakui belum terlaksananya proyek pelebaran jalan tersebut.

Ia sangat menyayangkan karena saat ini sudah memasuki akhir bulan April, pembangunan belum juga dilaksanakan.

Alat berat dikerahkan untuk menunjang proses pembangunan dua jalur Jalan Trans Barelang, Rabu (3/3/2021). DPRD Kota Batam mendesak Pemko Batam untuk segera membangun infrastruktur jalan dari ABPD Kota Batam usai lebaran Idulfitri. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Sementara itu, dia belum mendapatkan alasan yang jelas dari Pemko Batam terkait penyebab molornya pembangunan infrastruktur di Kota Batam tahun 2021.

”Memang sampai saat ini belum ada yang jalan. Kita tidak mengetahui juga dimana kendalanya,” ujar Arlon.

Untuk itu, Arlon meminta kepada Pemko Batam untuk segera melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

Ia mengultimatum agar pembangunan infrastruktur segera dilaksanakan setelah Idulfitri.

”Kita minta agar setelah Lebaran, pembangunan infrastruktur bisa segera dikerjakan, jangan ada alasan lain lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika pembangunan infrastruktur itu terus ditunda-tunda hingga mendekati akhir tahun, pihaknya khawatir pembangunan infrastruktur di tahun ini tidak berjalan dengan
maksimal.

”Kita khawatir target tidak tercapai dan pelaksanaannya tidak maksimal. Makanya kita minta pembangunan infrastruktur
secepatnya dilaksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhamad Rudi, mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kota Batam menggunakan anggaran yang cukup besar.

Yakni, bersumber dari APBD Kota Batam dan anggaran di BP Batam. Digalakkannya pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk meningkatkan roda perekonomian di Kota Batam.

Adapun kegiatan fisik yang dilaksanakan di tahun ini oleh Pemko dan BP Batam di antaranya, pembangunan jalan dan kawasan di sekitar Pelabuhan Batuampar, Jalan Ocarina, Masjid Bandara, penambahan saluran pencegah sampah yang ada di Kepri Mall
dan peningkatan infrastruktur ke jalan-jalan industri.

”Pembangunan ini untuk menjawab keluhan pengusaha. Dengan infrastruktur yang kita bangun, akses akan terbuka dan pengakutan barang akan lebih singkat,” ujarnya.(jpg)

Peluang Haji Indonesia ke Makkah Kian Tipis

0

batampos.co.id – Sekitar 1,5 bulan lagi sedianya Kementerian Agama (Kemenag) mulai memberangkatkan jamaah haji. Namun, sampai kemarin belum ada kepastian dari Arab Saudi. Bahkan, Indonesia tidak kunjung dikeluarkan dari daftar 20 negara yang terkena travel ban oleh pemerintah Saudi.

Kondisi tersebut membuat peluang Indonesia untuk mengirim jamaah haji tahun ini semakin tipis. Informasi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi yang dilansir Arab News menyebutkan, Saudi bakal membuka penerbangan internasional pada 17 Mei mendatang.

Namun, masih dikecualikan untuk 20 negara yang masuk dalam daftar travel ban oleh Saudi. Indonesia bersama 19 negara lainnya masih masuk dalam daftar tersebut. Negara lain itu, antara lain, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, India, dan Brasil.

Konsul Haji KJRI di Jeddah Endang Jumali menyampaikan, informasi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi itu belum berupa keterangan tertulis. Dia juga mengatakan bahwa urusan penerbangan berada di bawah naungan General Authority Civil Aviation (GACA).

’’Kami terus menunggu informasi dari otoritas yang berwenang,’’ ujarnya kemarin (26/4). Endang juga membenarkan bahwa sampai saat ini surat yang berisi travel ban untuk Indonesia dan 19 negara lain belum dicabut.

Informasi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi itu tentu membuat peluang Indonesia menyelenggarakan haji tahun ini semakin kecil. Apalagi, waktu penyelenggaraan haji semakin mepet. Selain itu, urusan vaksinasi Covid-19 belum sesuai dengan ketentuan Arab Saudi.

Seperti diketahui, Arab Saudi mewajibkan calon jamaah umrah maupun haji sudah divaksin dengan vaksin Covid-19 yang diakui WHO. Padahal, vaksin Covid-19 merek Sinovac yang digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia masih tahap pendaftaran di WHO. Sampai sekarang belum keluar pengakuan WHO untuk vaksin asal Tiongkok tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengusulkan pemerintah secepatnya memutuskan untuk kembali menunda penyelenggaraan haji tahun ini. Khususnya untuk calon jamaah haji khusus.Pertimbangannya adalah biaya haji di tengah pandemi mengalami kenaikan luar biasa.(jpg)