batampos.co.id – Warga Kota Batam diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 di Kota Batam masih terus terjadi. Seperti pada Selasa (20/10/2020), 78 warga Kota Batam dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.
Dari 12 kecamatan di Kota Batam ada lima yang warganya paling banyak terkonfirmasi positif Covid-19.
Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam berdasarkan kecamatan hingga Selasa (20/10/2020).
Berikut daftarnya:
1. Batam Kota terdapat 541 orang. Dengan rincian 447 dinyatakan sembuh, 76 orang dalam perawatan dan 18 orang meninggal dunia.
2. Sei Beduk ada 391 orang, 328 orang dinyatakan sembuh, 60 orang dalam perawatan serta 3 orang meninggal dunia.
3. Sekupang ada 323 orang, 252 orang sembuh, 67 dalam perawatan dan 4 orang meninggal dunia.
4. Sagulung ada 254 orang, 181 dinyatakan sembuh, 69 dalam perawatan dan 4 orang meninggal dunia.
5. Batu Aji ada 224 orang, 172 dinyatakan sembuh, 47 orang dalam perawatan dan 5 orang meninggal dunia.(*/esa)
batampos.co.id – Sudah tiga hari berturut-turut kasus baru Covid-19 sempat berada di angka 3 ribuan kasus. Namun hari ini, Rabu (21/10), jumlah kasus baru kembali naik menjadi 4.267 dalam sehari. Kini total sudah 373.109 orang terinfeksi Covid-19.
Kasus Covid-19 sempat tercatat paling landai selama 3 hari terakhir pada 19 Oktober yakni 3.374 kasus. Terkait kenaikan kasus ini, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan, klaster demo atau unjuk rasa dalam sepekan terakhir bisa saja muncul dalam 2-4 pekan kemudian.
“Sejumlah kelompok masyarakat dikabarkan akan lanjutkan aksi penyampaian pendapat terbuka terkait UU Cipta Kerja. dengan jumlah massa yang cukup banyak. Maka upaya penyampaian aspirasi ini punya potensi untuk tumbuh jadi klaster baru Covid-19,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (20/10).
“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sejumlah peserta aksi demonstrasi yang positif Covid-19. Namun untuk gambaran utuhnya apakah aksi ini timbulkan klaster, maka dapat diliat dalam jangka waktu sekitar 2-4 minggu setelah kejadian tersebut,” jelasnya.
Sebaran ksus Covis-19 harian tertinggi terjadi di DKI Jakarta yakni 1.000 kasus. Jawa Barat 657 kasus. Jawa Tengah 374 kasus. Jawa Timur 327 kasus. Riau 313 kasus.
Sedangkan angka kematian bertambah 123 jiwa. Paling banyak kematian harian terjadi di Jawa Timur 24 jiwa. Kini sudah 12.857 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Sementara itu, angka kesembuhan bertambah 3.856 orang. Paling banyak pasien sembuh harian terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.072 orang. Kini sudah 297.509 orang sembuh dari Covid-19.
Hingga kini, sudah 501 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 6 provinsi di bawah 10 kasus sehari. Dan hanya 2 provinsi mencatat nol kasus.(jpg)
batampos.co.id – Pundi-pundi keuangan negara untuk menangani dampak wabah Covid-19 kembali terisi. Sebab, Jepang berkomitmen akan memberikan pinjaman bantuan fiskal 50 miliar yen atau sekitar Rp 6,932 triliun.
Komitmen pemberian pinjaman bantuan fiskal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga setelah pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (20/10).
’’Hasil konkret pertama adalah mempertimbangkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, menetapkan pinjaman bantuan fiskal 50 miliar yen,’’ kata Suga. Ini adalah kunjungan pertama Suga ke Indonesia setelah terpilih menggantikan Shinzo Abe pada September lalu.
Dia menjelaskan, anggaran itu dialokasikan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama pengkajian kesehatan melalui pemberian peralatan medis.
Dalam kesempatan tersebut, Suga juga menyampaikan komitmen kerja sama infrastruktur. ’’Seperti pembangunan MRT, kereta semicepat Jakarta–Surabaya, Pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta ketahanan ekonomi,’’ jelasnya. Selain itu, ada kerja sama keamanan dan pertahanan. Termasuk program penguatan SDM dalam penegakan hukum di laut.
Presiden Jokowi menyatakan menghargai kunjungan Suga. Apalagi, kunjungan tersebut dilakukan saat wabah Covid-19 masih melanda Indonesia. ’’Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri, khususnya ke Indonesia, pada masa pandemi ini tidak mudah,’’ tuturnya.
Jokowi menyebut kunjungan tersebut sebagai simbol komitmen kuat dari persahabatan kedua negara.(jpg)
batampos.co.id – Kepri mengajukan pembukaan akses wisatawan mancanegera di Batam dan Bintan. Setidaknya, Pelabuhan Internasional Batam Centre, Harbour Bay Nongsa Pura dan Lagoi, dinilai siap buka di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga, pembukaan akses, diminta tidak hanya untuk pebisnis dan delegasi pemerintahan.
Harapan itu disampaikan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, Selasa (20/10), saat meninjau pelabuhan Nongsa Pura, Nongsa, Batam. Ikut serta pada kesempatan itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budan, Pjs Wako Batam, Syamsul Bahrum dan lainnya.
Selain Nongsa Pura, Bahtiar, Kapolda dan rombongan juga meninjau Bandar Udara Hang Nadim dan Pelabuhan Internasional Sekupang.
“Saya pikir, daerah ini siap menyambut kebijakan pemerintah pusat, untuk membuka akses. Bukan hanya bisnis to bisnis, institusi atau diplomat,” kata Bahtiar.
Pihaknya diakui, mendorong agar akses tidak hanya dibuka terbatas untuk bisnis dan pemerintah. Namun juga wisatawan dari Singapura. Namun masih terbatas dan belum masuk sampai ke masyarakat umum.
“Jadi kami sekarang, justru mendorong dorongan yang lebih luas. Tapi mungkin skalanya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana daerah ini juga (hidupkan) daerah wisata,” harapnya.
Penjabat sementara Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin saat meninjau kesiapan pelabuhan menyambut kedatangan wisatawan, Selasa (20/10). (foto:humaspemprov)
Diingatkan, saat ini Batam membutuhkan dukungan untuk menghidupkan pariwisata. Ketika daerah Kepri terkunci dari perdagangan dan pariwisata, maka ekonomi nasional juga terdampak.
“Karena hasil ekonomi dari kawasan ini berkontribusi besar terhadap pemasukan APBN. Kontribusi daerah kami (Kepri) terhadap PDRB Rp40 triliun. Terbesar setelah Jakarta,” imbuhnya.
Diakui, ketika akses ke Batam dibatasi, maka dampaknya tidak hanya kepada pemerintah, namun masyarakat. “Sehingga tidak hanya berkontribusi masyarakat, namun juga pendapatan negara,” bebernya.
Demikian, jika akses wisatawan dibuka, maka kewajiban pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya juga dijanjikan akan patuh dan menyesuaikan aturan sesuai protokol kesehatan.
“Kalau kita buka, kita akan buka berdasarkan protkes yang tinggi. Kami datang ke sini mengamankan kebijakan ke sini,” janjinya.
Saat ditanya terkait usulan ke pemerintah pusat, Bahtiar mengaku sudah mengajukan. Pada 16 Oktober 2020 dia sudah membuat surat tertulis kepada menteri-menteri terkait.
“Kami sudah menyediakan lab PCR mobile di Tanjungpinang. Kita juga sudah koordinasi dengan BP Batam dan akan membantu nanti pengecekan kesehatan wisman,” ujar Bahtiar.
Bahkan, mereka siap untuk mengikuti aturan, setiap wisatawan yang datang dan keluar, melakukan pemeriksaan kesehatan melalui swab. Dimana, hasil test akan selesai dalam 4 sampai 5 jam.
“Rumah Sakit Provinsi, Kota dan pengelola kawasan wisata, menyiapkan alat-alat yang cukup. Pada prinsipnya, kecepatan pelayanan penting,” kata Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Kemudian, dijanjikan semua pihak terkait keamanan, kesehatan hingga terkait perjalanan keluar negeri akan terlibat. Karena itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), melakukan pengecekan ke Nongsa.
“Dari pengecekan, dinilai terlihat kesiapan Nongsa menerapkan protokol kesehatan. Tugas kami memastikan seluruh syarat dibukanya kembali pintu masuk dan keluar di Provinsi Kepri memenuhui persyaratan,” kata lelaki kelahiran Bone ini.
Diakui, pihaknya siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Mereka juga siap menentukan orang-orang yang bertugas disetiap pelabuhan. Termaksud yang ditempat kawasan wisata.
“Kami juga siap diaudit oleh pemerintah Singapura. Pengusaha juga sudah berkomitmen untuk menjaga pelabuhan. Hanya orang tertentu yang bisa masuk,” tegasnya.(*/uma)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja menangkap Antonius Silaen, Minggu (19/10) malam. Pria 26 tahun ini menikam rekannya, Mulyadi di kawasan Top 100 Jodoh, Lubukbaja. Kapolsek Lubukbaja, Kompol Arya Tesa Brahmana mengatakan penikaman itu terjadi pada Selasa (13/10) malam.
Saat itu, pelaku menghampiri korban di parkiran Top 100, Jodoh. ”Pelaku menikam korban di tiga bagian. Di leher, punggung, dan alat vital,” ujar Arya di Mapolsek Lubukbaja, Selasa (20/10) siang.
Arya menjelaskan penikaman tersebut dilatar belakangi kecemburuan pelaku terhadap kekasihnya, Mona. Mona diketahui selingkuh dengan korban. ”Karena cemburu, pelaku menghampiri korban dan langsung menikamnya,” kata Arya.
Arya menambahkan usai melakukan penikaman, pelaku kabur menuju Tanjungpinang. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti sebilan sangkur. ”Kita tangkap di salah satu hotel. Memang pelaku ini berencana untuk kabur,” ungkapnya.
Dari pengakuan Antonius, hubungan asmaranya bersama Mona sudah berjalan selama 3 tahun. Namun, dalam sebulan belakangan, kekasihnya tersebut kerap berkomunikasi dengan korban. ”Saya tau dia (Mona) selingkuh dari orang juga. Sering VC (video call). Dia selingkuh sama teman saya juga,” kata warga Jodoh ini. (*/jpg)
batampos.co.id – Pemerintahan Presiden Joko Wododo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah berusia satu tahun. Beberapa bulan menjabat Indonesia, pemerintah sudah kedatangan tamu tak diundang berupa bencana wabah Covid-19 yang merusak berbagai sendi kehidupan mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi.
Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang harus dilakukan. Namun, hal yang paling utama dibenahi terlebih dahulu adalah penanganan Covid-19 yang angkanya makin terus bertambah. Bahkan, Indonesia termasuk kedalam 18 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia versi Worldometer. Tingginya kasus positif tersebut membuat mobilitas masyarakat rendah.
“Penanganan pandemi bermasalah dengan kasus harian masih berada diatas 4.000 sehingga total kasus terkonfirmasi mencapai 349.160 hingga 16 Oktober 2020,” ujarnya dalam pesan singkatnya, Rabu (21/10).
Menurutnya, pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi alami penurunan hingga menyentuh level minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 akibat terlambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah. Namun, jika dibandingkan dengan Tiongkok yang merupakan negara asal Pandemi mencatatkan pertumbuhan positif 3,2 persen di periode yang sama.
“Vietnam juga tumbuh positif 0,3 persen karena adanya respon cepat pada pemutusan rantai pandemi, dengan lakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan China,” ucapnya.
Selain itu, kesiapan Pemerintah dalam hal stimulus Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi resesi ekonomi relatif kecil hanya 4,2 persen dari PDB jika dibandingkan negara tetangga misalnya Malaysia 20,8 persen, Singapura 13 persen.
Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen sementara korporasi mendapatkan 24 persen stimulus. Bhima menyebut, ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi.
“Ketimpangan semakin meningkat karena orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uang nya. Sementara itu masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. Paska pandemi ketimpangan aset makin melebar,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada enam petahana yang terbukti melanggar ketentuan dan telah direkomendasikan untuk didiskualifikasi.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri pembekalan pasangan calon (paslon) kepala daerah kemarin (20/10/2020).
Keenam petahana yang masuk rekom Bawaslu berasal dari Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kaur.
Abhan mengatakan, rekomendasi sanksi diskualifikasi disebabkan pelanggaran yang dilakukan petahana memenuhi unsur sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 71 UU Pilkada.
”Ada yang mutasi. Ada yang penyalahgunaan wewenang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan petahana,” ujarnya seperti dilansir dari JawaPos.com (group batampos.co.id).
Dalam pasal 71 UU Pilkada, lanjut Abhan, ada tiga hal yang ”haram” dilakukan seorang incumbent.
Pertama melakukan kebijakan yang memihak, kedua melakukan mutasi pejabat tanpa persetujuan menteri dalam negeri, serta ketiga menggulirkan program atau kegiatan yang menguntungkan pihaknya.
Dari keenam kasus, tiga petahana terbukti melanggar larangan mutasi, sedangkan lainnya melakukan kebijakan atau program yang menguntungkan dirinya.
”Ada beberapa daerah yang sudah kami temukan terkait adanya pelanggaran mengenai politisasi bantuan Covid,” ucapnya.
Terkait prosesnya, lanjut Abhan, enam rekomendasi tersebut telah disampaikan jajaran Bawaslu ke KPU daerah masing-masing.
Sejauh ini sudah ada satu yang ditindaklanjuti, yakni kasus di Ogan Ilir. Bagi paslon yang didiskualifikasi, masih ada kans untuk melakukan gugatan melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung kebijakan tegas yang diambil Bawaslu.
Dia mengingatkan, mutasi dilarang dilakukan sejak enam bulan sebelum penetapan paslon. Menurut Tito, hanya ada tiga kondisi yang dikecualikan kebijakan mutasi.
”Pertama kalau jabatan benar-benar kosong, kedua pejabat ditahan karena kasus hukum, ketiga kalau pejabat wafat,” ujarnya.
Dia meminta paslon yang didiskualifikasi memanfaatkan prosedur lewat PTTUN dan tidak melakukan protes anarkistis.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengendus adanya pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 untuk pemenangan petahana di sejumlah daerah.
Dia memaparkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 daerah mengalokasikan 40 persen lebih anggaran Covid-19 untuk jaring pengaman sosial (JPS) atau bansos.
Kemudian, 31 daerah mengalokasikan anggaran JPS di atas 50 persen. Lalu 6 daerah sampai 75 persen untuk bansos.
”Bahkan, ada satu daerah yang mengalokasikan 100 persen dana penanganan Covid-19 untuk bansos,” ungkapnya.(jpg)
batampos.co.id – KPU di 19 kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentak 2020 Jatim telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Hasilnya, 18,61 juta warga memperoleh hak suara dalam hajatan lima tahunan kali ini.
Meski demikian, jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT itu masih potensial berubah. Dinamisnya pergerakan data kependudukan menjadi faktor utama. Selain itu, sejumlah temuan masih muncul di DPT.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim Aang Kunaifi menyebutkan, data pemilih yang masuk DPT memang sudah final. Namun, tetap akan ada perubahan. Sebab, dalam DPT tersebut, ada data pemilih yang ditandai karena berstatus tak memenuhi syarat (TMS). ”Misalnya, masih ada warga yang meninggal atau pindah. Semua sudah ditandai,” katanya.
Selain itu, kata Aang, masih cukup banyak warga yang potensial punya hak pilih, tapi belum masuk DPT. Salah satu faktornya karena belum perekaman e-KTP. ”Mereka masih berpotensi masuk daftar pemilih,” katanya.
Hingga kini, warga di daerah pelaksana pilkada yang belum ber-KTP elektronik cukup banyak. Di Kota Blitar, tercatat ada 5.245 orang. ”Kini kami sedang gencar untuk melakukan perekaman e-KTP sebagai kebutuhan untuk pilwali Kota Blitar,” kata Kabid Pengelolaan dan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispendukcapil Sad Wahjuningtyas. Temuan serupa terjadi di daerah lain.
Berdasar DPT yang telah ditetapkan KPU 19 kabupaten/kota, total pemilih sebanyak 18.615.191 orang. Mereka bakal menggunakan hak pilih di 48.607 TPS di 4.789 desa/kelurahan di 386 kecamatan.
Sejumlah temuan unik muncul pasca penetapan DPT. Di Jember, dalam pilkada nanti, ada lima ”Tuhan” yang bakal menggunakan hak pilih. Tentu saja, yang dimaksud adalah warga bernama Tuhan. Sesuai dengan KTP-nya.
Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi mengatakan, ada lima warga bernama Tuhan yang memiliki hak suara. Tuhan yang pertama bertempat tinggal di Slawu. ”Empat lainnya tersebar di Kecamatan Balung, Kencong, Arjasa, Patrang, dan Tuhan yang tinggal di Kecamatan Sumberbaru,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM Nasrudin mengatakan, proses lanjutan setelah kajian pembahasan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja adalah pembahasan bersama berbagai stakeholder. Mengingat UU ini mencakup 11 kluster, salah satunya ketenagakerjaan, sesuai dengan instruksi Presiden, klaster ketenagakerjaan dilakukan pembahasan tersendiri.
Menurutnya, hal ini memang harus melibatkan serikat buruh maupun asosiasi pengusaha. Menko Perekonomian sebagai pemrakarsa pembentukan UU Cipta Kerja, telah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pengusaha maupun serikat kerja. Sehingga substansi UU ini sudah melibatkan berbagai macam stakeholder dan tidak ada hal yang disembunyikan kepada stakeholder maupun masyarakat luas.
“Terkait isu-isu yang menyatakan perancangan UU ini tidak melibatkan masyarakat, kita bisa lihat dari substansi yang disusun dalam UU tersebut. Kita tahu bahwa permasalahan UMKM di negara kita ini cukup banyak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Salah satu permasalahannya adalah mereka tidak bisa mengakses perbankan sehingga perkembangan mereka sangat lambat dan tidak bisa berkembang dengan baik,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (21/10).
Tujuan pembahasan UU Cipta Kerja, kata dia, salah satunya untuk menciptakan solusi atas permasalahan yang dihadapi UMKM. Dalam UU ini, UMKM bisa mendirikan PT perseorangan, dimana selama ini PT harus didirikan oleh minimal 2 orang dengan modal minimal 50 juta. Dengan UU ini, UMKM dimungkinkan untuk membentuk PT perseorangan dan dengan modal sesuai dengan kemampuannya.
“Dengan UMKM yang berbentuk PT atau badan hokum, mereka akan memiliki akses ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal usahanya,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, UMKM juga bisa langsung berhubungan dengan importir negara tujuan jika mereka memiliki barang atau jasa yang bisa diekspor. Sebelumnya, mereka harus menggunakna badan humum orang lain untuk bisa melakukan negosiasi ataupun transaksi dengan importir yang ada di luar negeri.
Ia mengatakan, terkait UMKM ada beberapa UU diubah, yakni salah satunya UU tentang jalan tol. Jika selama ini di rest area tidak ada atau sangat dibatasi atau sangat minim sekali kesempatan bagi UMKM untuk membuka usaha di rest area, maka sekarang akan dialokasikan 30 persen dari rest area untuk area UMKM.
“Demikian juga dengan UU penerbangan, UU Kereta Api dan UU Lalu Lintas Jalan maupun UU di bidang pelayaran. Jadi dengan berbagia macam upaya ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mereka mengembangkan usahanya dengan baik,” kata Nasruddin.
Nasruddin menambahkan, manfaat lain dari UU ini adalah terkait ketenagakerjaan. Seperti diketahui bersama, sekitar 197 juta penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia kerja, yang terbagi menjadi angkatan kerja mencapai 133 juta jiwa dan bukan angkatan kerja 64 juta jiwa.
“Dengan banyaknya penduduk angkatan kerja ini, akan membutuhkan banyak lapangan kerja. UU Cipta Kerja inilah sebagai solusi nya,” imbuhnya.
Selain itu, UU ini juga akan mendorong investasi. Saat ini banyak hambatan regulasi di Indonesia yang membuat perizinan – perizinan saling mengunc karena berbagai macam UU di Indonesia yang sifatnya saling berkaitan satu samalain. Misalnya, perizinan pertambangan, yang juga terkait dengan UU kehutanan, dan UU sumber daya air. Sehingga tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan berusaha jika pemeerintah hanya merevisi satu UU saja, sehingga harus secara serentak UU dirubah.
“Makanya dalam 75 UU sekaligus agar secara sinkron berbagai macam perizinan berusaha ini bisa kita ubah dan diharapkan dengan dmeikian pemohon atau pemilik usah atidak pelru lagi berhadapan dengan birokrat namun cukup dari rumah lewat online. Dengan bertumbuhnya investasi, pada akhirnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan meningkat,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Kota Batam mendapatkan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Alhamdulillah kita berucap syukur, Batam mendapat Dana Hibah Pariwisata ini,” kata Sekda Kota Batam, Jefridin,
Jefridin menghadiri rapat koordinasi dan review rencana kerja dana hibah pariwisata Tahun 2020 di Jakarta pada Senin (19/10/2020) hingga Rabu (21/10/2020).
Untuk diketahui, tindaklanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampak akibat pandemi tersebut.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan Program Hibah Pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 yang merupakan program untuk memberikan stimulus kepada pelaku industri hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing.
Sekda Kota Batam, Jefridin, bersama rombongan saat menghadiri rapat koordinasi dan review rencana kerja dana hibah pariwisata Tahun 2020 di Jakarta pada Senin (19/10/2020) hingga Rabu (21/10/2020). Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id
“Sesuai dengan tujuannya, bantuan ini dalam rangka membantu kita di Pemerintah Daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat pandemi Covid-19,” ucap Jefridin.
Adapun sasaran dengan adanya hibah ini yakni pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama
di sektor pariwisata.
Khususnya Industri Hotel dan Restoran dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata. Dengan outcome,pertama untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, melindungi mata pencaharian pekerja, serta dukungan fiskal sektor pariwisata.
“Semoga pandemi ini segera berlalu, masyarakat beraktivitas seperti biasa kembali dan ekonomi kita kembali bergairah,” harap dia.
Untuk itu, ia meminta masyarakt untuk andil menerapkan protokol kesehatan sembari menunggu vaksin yang kini tengah dipersiapkan untuk mengatasi pandemi ini.(*/esa)
