Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9845

Sempat Dihentikan, Visa Umrah Bisa Terbit Lagi

Ahmadi Sultan
-
0
Sempat Dihentikan, Visa Umrah Bisa Terbit Lagi

batampos.co.id – Sempat dihentikan sementara, visa umrah untuk jamaah asal Indonesia kembali diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Kepastian itu disampaikan Konjen RI di Jeddah Eko Hartono kemarin (15/11).

Dia menyatakan, penghentian penerbitan visa umrah untuk calon jamaah umrah Indonesia bersifat sementara. Hanya sekitar dua minggu. Pada 22 November nanti, ada rombongan jamaah Indonesia yang datang untuk menjalankan ibadah umrah. ”Rencananya, ada lagi 300-an jamaah Indonesia yang tiba,” katanya.

Berdasar informasi yang dia terima, penghentian itu hanya diberlakukan untuk Indonesia. Eko tidak berani menduga-duga kebijakan tersebut merupakan dampak adanya jamaah yang terdeteksi positif Covid-19 atau bukan. ”Sejauh ini tidak ada info resmi (alasan penyetopan visa umrah sementara, Red),” ujarnya.

Eko menuturkan, jeda waktu ini harus benar-benar dimanfaatkan jamaah dan agen travel untuk melakukan persiapan yang lebih baik. Mengingat, sebelumnya ada jamaah yang hasil PCR-nya tidak jelas dan terdeteksi positif Covid-19 ketika di-swab pihak Saudi.

Belum lagi, lanjut dia, ketika jamaah umrah pada rombongan awal terpantau melanggar aturan saat menjalani masa karantina. Masih ada yang tidak patuh. Mereka justru keluar hotel. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada pihak Saudi sehingga bisa menjadi catatan buruk untuk jamaah Indonesia.

Disinggung tentang hasil PCR dari Indonesia yang dibawa jamaah Indonesia, Eko kurang paham hasilnya bisa berbeda. Dia enggan menerka-nerka ketepatan pengambilan spesimen maupun adanya upaya-upaya nakal terhadap hasil tes PCR. Yang jelas, kata dia, dari penjelasan pihak Saudi, bisa jadi gejala belum muncul ketika jamaah dites di Indonesia. Namun, saat jamaah tiba di Saudi, gejala sudah ada sehingga langsung terdeteksi.

Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurrahman bersama tim sampai saat ini berada di Makkah. Mereka memantau langsung pelaksanaan umrah. Oman menyebutkan bahwa masih ada 13 jamaah umrah yang berada di Makkah. Mereka belum bisa pulang karena harus menjalani karantina di hotel.(jpg)

BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kembali Positif Akhir Tahun

Ahmadi Sultan
-
0
BI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kembali Positif Akhir Tahun

batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) optimis, angka pertumbuhan nasional Indonesia akan kembali ke jalur positif pada kuartal IV atau akhir tahun ini. Jika hal itu dapat tercapai, maka Indonesia berhasil keluar dari jurang resesi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan setelah dua kuartal mengalami minus. Perbaikan pun terlihat dengan capaian kuartal III tahun ini yang menunjukan adanya sedikit pertumbuhan meskipun masih di teritori negatif.

“Pertumbuhan ekonomi akan positif pada kuartal IV 2020 dan meningkat jadi 5 persen pada 2021. Kemudian terus naik ke 6 persen pada kurun waktu 5 tahun mendatang,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (16/11).

Perry mengungkapkan, pemulihan ekonomi Indonesia ini ditandai oleh mulai membaiknya konsumsi masyarakat, ekspor dan investasi. Selain itu stabilitas sistem keuangan juga terjaga, bahkan menurut Perry nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan menguat.

Selain itu, lanjutnya, Perry juga mengungkapkan angka inflasi juga tetap rendah dan defisit transaksi berjalan menurun hingga perbankan tetap sehat. Sebab, pihaknya bersama pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkoordinasi untuk menjaga ekonomi bergerak positif.

Perry menambahkan, berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah juga turun membantu ekonomi bergerak positif. Pihakmya sendiri juga terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kondusif bagi pemulihan ekonomi.

“Suku bunga acuan diturunkan 1 persen jadi 4 persen dan kami juga melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing dalam jumlah besar, lebih dari Rp 670 triliun atau 4 persen dari PDB,” tutupnya.(jpg)

Pasutri Muslim Asal Turki, Penemu Vaksin Covid-19 yang Manjur

Ahmadi Sultan
-
0
Pasutri Muslim Asal Turki, Penemu Vaksin Covid-19 yang Manjur

batampos.co.id – Harapan dunia akan vaksin Covid-19 yang manjur mulai mendekati kenyataan. Vaksin eksperimental yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS, Pfizer, telah menunjukkan hasil yang positif. Vaksin yang mereka temukan menunjukkan hasil yang manjur hingga 90 persen.

Pasangan suami istri Profesor Ugur Sahin, dan Oezlem Tuereci, merupakan sosok di balik penelitian vaksin tersebut. Dilansir dari Malaysia Post, Senin (16/11), mereka adalah pasangan Muslim dari Turki. Mereka membentuk ‘tim impian’ yang memberi dunia harapan nyata untuk vaksin Covid-19.

Lahir di Turki, dan dibesarkan di Jerman, Profesor Sahin dari keluarga imigran yang bekerja di pabrik Ford. Dia kemudian menjadi dokter dengan spesialisasi imunoterapi.

Istrinya, Oezlem Tuereci, 53, adalah anggota dewan BioNTech. Dia juga putri seorang dokter Turki yang juga bermigrasi ke Jerman.

Mereka menikah pada 2002, ketika Prof Sahin bekerja di University Medical Center Mainz. Bahkan pada hari pernikahan mereka, Prof Sahin menghabiskan beberapa waktu di lab, dan hingga saat ini dia terus mengajar di universitas.

Pasangan suami istri Profesor Ugur Sahin, dan Oezlem Tuereci, merupakan sosok di balik penelitian vaksin Covid-19 Pfizer (Business Insider)

Peneliti Terkaya

BioNTech dan mitranya di AS, Pfizer mengumumkan bahwa vaksin mereka dapat mencegah lebih dari 90 persen orang tertular Covid-19. Hasil positif terlihat menurut hasil awal dari uji coba tahap 3 terhadap 40 ribu orang.

Pada 2001, Prof Sahin dan istrinya mendirikan Ganymed Pharmaceuticals, yang mengembangkan obat untuk mengobati kanker menggunakan antibodi monoklonal. Setelah beberapa tahun, mereka juga mendirikan BioNTech, ingin menggunakan teknologi yang lebih luas, termasuk messenger RNA, untuk mengobati kanker.

Perusahaan tersebut mengumpulkan ratusan juta dolar dan sekarang memiliki lebih dari 1.800 orang staf, kebanyakan ilmuwan. Dikatakan bahwa BioNTech, perusahaan milik pasangan tersebut bernilai lebih dari USD 21 Miliar di pasar saham Jerman. Karena itu, kesuksesan mereka membuat mereka sebagai salah satu orang yang terkaya di Jerman.

Kedua miliarder itu rendah hati dan menjalani kehidupan sederhana meskipun termasuk di antara 100 orang terkaya di Jerman. Mereka tinggal bersama putri yang kini beranjak remaja dan mereka masih memilih naik sepeda ke tempat kerja.

“Sahin adalah individu yang sangat unik,” kata Kepala Eksekutif Pfizer, Bourla dalam wawancara bulan lalu.

“Dia hanya peduli pada sains. Membahas bisnis bukanlah secangkir tehnya. Dia sama sekali tidak menyukainya. Dia seorang ilmuwan dan orang yang memiliki prinsip. Saya percaya mereka 100 persen,” tutupnya.(jpg)

Imbas Acara Rizieq Shihab, Kapolda Metro dan Kapolda Jabar Dicopot

Ahmadi Sultan
-
0
Imbas Acara Rizieq Shihab, Kapolda Metro dan Kapolda Jabar Dicopot

batampos.co.id – Kapolri Jenderal Pol Idham mengambil langkah tegas kepada jajarannya atas terjadinya kerumuman akibat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Idham memutuskan mencopot 2 Kapolda akibat peristiwa tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Pati yang dicopot yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Kapolda Rudy Sufahriadi. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas kerumuman yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno Hatta; Petamburan, Jakarta Pusat; dan Puncak, Jawa Barat.

“Ada dua Kapolda yang nggak melaksanakan perintah dalam menegakan protokol kesehatan maka diberikan sanksi berupa pencopotan Kapolda Metro Jaya. Kemudian kedua Kapolda Jawa Barat,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/10).

Pencopotan ini berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor 3222/XI/Kep/2020 tertanggal 16 November 2020. Dalam telegram itu Nana dipindah menjadi Korsahli Kapolri. “Kemudian Irjen Muhammad Fadil Imran Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya,” ucap Argo.

Sementara itu, Rudy dipindah menjadi Widyaiswara Tingkat 1 Lemdiklat Polri. Sebagai gantinya Kapolri menunjuk Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Sementara itu, Polri juga berencana meminta keterangan Rizieq atas kerumuman yang terjadi. “Mau kita klarifikasi. Tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya nanti yang akan menangani,” pungkas Argo.(jpg)

Presiden Minta Kapolri, Panglima TNI dan Satgas Covid-19 Bertindak Tegas

Aris
-
0
Presiden Minta Kapolri, Panglima TNI dan Satgas Covid-19 Bertindak Tegas

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan yang sudah semestinya diberlakukan dengan tegas.

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujar Presiden Jokowi, Senin (16/11/2020) seperti dilansir dari JawaPos.com (batampos.co.id group).

Jokowi menjelaskan, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan. Karena itu tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus Korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Bahkan, Jokowi secara tegas meminta kepad Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” katanya.

Pasalnya, lanjut Jokowi, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

“Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” ungkapnya.(jpg)

Lagi-lagi Donald Trump Klaim Sebagai Pemenang Pilpres AS 2020

Ahmadi Sultan
-
0
Lagi-lagi Donald Trump Klaim Sebagai Pemenang Pilpres AS 2020

batampos.co.id – Donald Trump masih tetap tak mengakui kekalahan dari Joe Biden dalam Pilpres AS 2020. Terbaru, Trump kembali mengklaim dirinya adalah pemenang di Pilpres AS dengan mencuit di akun Twitter resminya.

Cuitan terbaru Trump memang cukup kontroversial. Dia mengklaim dirinya menang di Pilpres dan menggunakan huruf kapital. “I WON THE ELECTION!” cuit Trump di akun @realDonaldTrump.

Hanya saja, cuitan Trump tersebut diberikan label peringatan oleh pihak Twitter. Label peringatan tersebut berbunyi “Sumber-sumber resmi menetapkan bahwa hasil pemilihan berbeda.” Artinya, Twitter melabeli bahwa cuitan Trump tersebut berbeda dengan hasil Pilpres dari sejumlah sumber yang memang menyatakan Joe Biden menang.

Label peringatan tersebut ketika diklik akan mengarahkan ke tautan penjelasan dengan judul “Joe Biden adalah pemenang yang diproyeksikan dalam pemilihan presiden 2020.”

Sebelumnya, untuk pertama kalinya Trump mengakui bahwa Biden yang memenangkan Pilpres AS 2020. Namun, Trump juga menambahkan dalam cuitannya bahwa Biden menang karena pemilu yang curang. “Dia (Biden) menang karena pemilu dicurangi,” cuit Trump seperti dilansir BBC.

Trump juga menegaskan akan terus menolak hasil Pilpres dengan pelbagai cara. Menurutnya, hasil Pilpres AS 2020 belum berakhir. (jpg)

Ini Harapan Pegawai Tidak Tetap di Anambas Kepada Kepala Daerah yang Nantinya Terpilih

Aris
-
0
Ini Harapan Pegawai Tidak Tetap di Anambas Kepada Kepala Daerah yang Nantinya Terpilih

batampos.co.id – Pegawai Tidak Tetap ( PTT) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap siapapun yang terpilih menjadi Kepala Daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang dapat memberikan tambahan kesejahteraan bagi mereka.

Salah seorang PTT Anambas, Maygus Darma, mengatakan, pemimpin Kabupaten Anambas yang terpilih diharapkan bisa lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Dari segi gaji, selama ini dari tahun 2010 hingga saat ini, sudah 10 tahun masih tetap, seperti SMA bergaji Rp 1,7 juta, sedangkan S1 Rp 2,1 juta. Kami berharap ada perubahan,” ujarnya, Senin (16/11/2020).

Menurut dia, biaya kehidupan sehari-hari di Kepulauan Anambas masih terbilang tinggi. Salah satunya harga sembako.

“Tahu sendiri lah bang, biaya hidup di Kepulauan Anambas ini bagaimana. Semua serba mahal, kalau barang pokok murah itu bisalah terbantu. Misalnya yang sudah berkeluarga memiliki anak satu atau dua, kasihan mereka,” tuturnya.

Ilustrasi PNS di Kabupaten Kepulauan Anambas. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Kata dia, apabila nantinya upah PTT dinaikkan dipastikan berdampak dengan kesejahteraan. Menurutnya saat ini gaji yang diterima PTT di Anambas masih jauh dari upah minimum.

“Tidak ada itikad berkampanye, kami netral. Kami hanya berharap semua itu (kenaikan upah,red) dapat terwujud. Sehingga kesejahteraan PTT bisa lebih baik,” katanya.

Disisi lain, salah seorang PTT di Anambas enggan namanya ditulis, mengatakan, ia sudah lebih kurang 10 tahun mengabdi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ia berharap Pemkab Anambas dapat memberikan solusi agar nasib para PTT dapat diperjuangkan.

“Biaya hidup di Anambas itu mahal, kalau yang sudah berkeluarga dipastikan juga sulit. Tahu sendirilah bang, berapa gaji PTT, masih jauh dari UMK, apalagi saat ini kita juga berdampak corona,” sebutnya.(fai)

Ada 13 Orang Positif Covid-19, Ini Hasil Evaluasi Umrah Jamaah Indonesia

Ahmadi Sultan
-
0
Ada 13 Orang Positif Covid-19, Ini Hasil Evaluasi Umrah Jamaah Indonesia

batampos.co.id – Pada 1 November kemarin, Pemerintah Arab Saudi memberikan izin kepada jamaah dari luar negaranya untuk menyelenggarakan umrah. Indonesia mendapat kehormatan menjadi yang pertama, selain Pakistan di mana total ada 359 jamaah yang berangkat umrah.

Demi memastikan kelancaran umrah di masa pandemi tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi telah mengutus tim koordinasi dan pengawasan yang dipimpin oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Oman Fathurahman. Tim terbang pada 9 November 2020 untuk mengidentifikasi sekaligus mengantisipasi permasalahan yang terjadi selama jamaah berada di Arab Saudi.

Berdasarkan hasil pengawasan, Kemenag meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan persiapan secara lebih komprehensif terkait penyelenggaraan umrah di masa pandemi, termasuk dalam sosialisasi dan edukasi jemaah.

“PPIU yang akan memberangkatkan jemaah umrah pada masa pandemi Covid-19, harus mempersiapkan jemaahnya. Kuncinya edukasi. Jadi PPIU harus berikan edukasi secara intensif dan terperinci terkait prosedur pelaksanaan ibadah umrah saat pandemi,” terang Oman, Senin (16/11).

Menurut Oman, edukasi dan sosialisasi harus dilakukan agar sebelum berangkat, jamaah benar-benar memahami dan memaklumi situasi dan kondisi di Arab Saudi. Ketaatan, kepatuhan dan kedisiplinan jamaah dan penyelenggara untuk mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan juga sangat diperlukan agar jamaah tetap sehat dan aman dalam menjalankan perjalanan ibadah umrah.

“Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan secara disiplin dan ketat untuk memastikan jemaah tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19. Jika ada satu jemaah saja yang kedapatan positif Covid, apalagi saat sudah berada di Saudi, maka akan berdampak pada jemaah lainnya yang berangkat dalam satu rombongan,” lanjutnya.

Oman menjelaskan bahwa ada sejumlah temuan yang didapat dalam proses pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi. Pertama, terdapat prosedur pemeriksaan PCR/SWAB pada saat karantina di hotel. Pemeriksaan ini dilakukan saat kedatangan jemaah. Alasannya, untuk memastikan jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah atau salat lima waktu di Masjidil Haram bebas Covid-19.

“Ketentuan ini tidak tertuang dalam aturan yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi. Ini agar dipahami bersama oleh seluruh jemaah,” ujarnya.

Kedua, ada 13 jemaah asal Indonesia yang terkonfirmasi positif dari hasil tes PCR/SWAB yang dilakukan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Mereka lalu diisolasi di hotel tempat jemaah menginap sampai dengan 10 hari sejak terkonfirmasi positif, baru diijinkan untuk salat di Masjidil Haram dan umrah. “Setelah itu, mereka meninggalkan Makkah untuk kembali ke Indonesia,” terang dia.

Ketiga, saat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, jamaah umrah mendapat pendampingan yang ketat dari muassasah. Ini dilakukan sebagai wujud pengendalian dan pengawasan mobilitas jemaah dan memastikan protokol kesehatan diterapkan.

Keempat, jamaah umrah asal Indonesia yang berangkat pada 1 dan 3 November 2020, tidak dapat melanjutkan ziarah ke Madinah, dikarenakan terdapat kasus positif dalam rombongan tersebut.

Kelima, saat kepulangan di tanah air, jemaah yang tidak memiliki dokumen hasil PCR/Swab dari Arab Saudi, dilakukan karantina dan wajib pemeriksaan PCR/Swab di Tanah Air oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta.

Selama berada di Saudi, Tim dari Kemenag bertemu dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. “Saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah bagi jamaah Indonesia,” tandasnya. (jpg)

Adapun, berikut SOP yang ditetapkan pemerintah Saudi saat jamaah melaksanakan ibadah umrah:

1. 72 jam sebelum berangkat, jemaah wajib melakukan SWAB/PCR dengan hasil negatif.

2. Sampai di Arab Saudi, jemaah dikarantina di hotel selama tiga hari

3. Saat proses karantina berlangsung, jemaah dilakukan SWAB/PCR ulang oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Jika negatif, jamaah diizinkan beribadah umrah. Jika positif, jamaah harus melanjutkan isolasi mandiri di hotel yang sama, hingga negatif.

4. Saat akan beribadah umrah dan salat lima waktu, jamaah wajib input data dalam aplikasi etamarna dan tawakkalna.

5. Pelaksanaan ibadah umrah hanya sekali dalam satu fase keberangkatan jemaah dari Indonesia.

6. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno Hatta menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah umrah yang datang dari Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Guru Honorer, Ini Syarat untuk Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah

Aris
-
0
Guru Honorer, Ini Syarat untuk Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah

batampos.co.id – Guru honorer akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran yang di siapkan Rp 3,6 triliun dan calon penerima akan mendapat bantuan Rp 1,8 juta.

Mendikbud, Nadiem Makarim, mengatakan, untuk mendapatkan BSU tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik non PNS tersebut.

Pertama ialah harus Warga Negara Indonesia (WNI), kemudian tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Lalu tidak menerima bantuan subsidi dari Kemnaker, agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemnaker. Itu cukup wajar,” terangnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X secara daring, Senin (16/11/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com.

Berstatus bukan PNS dan tidak menerima salah satu bantuan semi bansos pemerintah, yaitu Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.

Pihaknya tidak ingin bansos yang diberikan antar kementerian tumpang tindih yang menyebabkan jadi tidak efektif.

“Jumlahnya malah boleh dibilang sama ya, jumlah bantuan sosial tunainya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan-bantuan bansos darr Kemnaker ataupun juga yang semi bansos dari Prakerja,” ucapnya.

Kriteria terakhir adalah calon penerima memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Keempat kriteria itu persyaratannya kata dia sangat sederhana, dengan begitu ekseskusi daripada pelaksanaan daripada program bantuan apapun bisa dilakukan secara cepat sederhana dan efisien.

“Sudah cuma itu saja kriterianya untuk bisa menerima. Makanya dengab kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari Rp 2 juta penerima,” pungkasnya.(jpg)

KPU akan Gunakan Sirekap untuk Rekapitulasi Hasil Pilkada 2020

Ahmadi Sultan
-
0
KPU akan Gunakan Sirekap untuk Rekapitulasi Hasil Pilkada 2020

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan tetap menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Hasil hitung dari Sirekap tidak akan menjadi patokan resmi pemilihan, tetapi hanya menjadi alat uji coba serta alat bantu dan publikasi.

Keputusan ini diambil sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI hari Kamis 12 November 2020 yang lalu.

“KPU sudah berusaha semaksimal mungkin menjadikan Sirekap ini bisa sebagai hasil resmi pemilihan, namun belum mendapatkan dukungan politik di Komisi II DPR RI, sehingga disepakati hasil resmi tetap manual. Meski demikian, KPU akan tetap pergunakan Sirekap sebagai prinsip transparansi dan profesionalisme kita sebagai penyelenggara pemilihan,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, Senin (16/11).

Menurut Ilham, Sirekap sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar KPU untuk meminimalisasi kecurangan. Jika dulu KPU menggunakan scan, maka Sirekap akan menggunakan capture foto yang lebih praktis dan cepat didapatkan hasilnya. KPU berharap ke depan UU bisa mengakomodasi Sirekap untuk pemilu dan pemilihan berikutnya, untuk itu KPU mempersiapkan Sirekap di Pilkada 2020.

Di kesempatan yang sama, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengajak semua jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan untuk bersama-sama membuktikan kepada publik bahwa sirekap ini sangat bermanfaat bagi semua pihak. KPU harus bisa menepis keraguan terhadap Sirekap, dan buktikan ke depan Sirekap ini bisa dipergunakan sebagai hasil resmi pemilu dan pemilihan.

“Selain soal Sirekap, publik juga harus diyakinkan soal protokol kesehatan di TPS. Hal ini penting karena menyangkut partisipasi masyarakat dengan target nasional 77,5 persen. Kita harus mampu menerapkan TPS sesuai protokol kesehatan, sehingga pemilih mau datang ke TPS, dan itu salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemilihan,” jelas Dewa.

Dewa juga minta KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan juga menetapkan target partisipasi di daerah masing-masing. Penentuan angka target partisipasi tersebut bisa melalui rapat-rapat koordinasi dan survei.

“Hal ini penting karena banyak muncul kekhawatiran apakah KPU dapat menyelenggarakan pemilihan dengan tetap menjaga kesehatan pemilih dan menjaga tingkat partisipasi pemilih,” pungkasnya.(jpg)

1...9,8449,8459,846...14,307Halaman 9,845 dari 14,307

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000