Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9953

Lukita Bernostalgia dengan Insan Media

0

batampos.co.id – Calon Wali Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Jumat petang (2/10), bernostalgia dengan insan media. Moment itu terjadi di lapangan futsal Ikan Daun, Batam Center, Kota Batam.

“Ini semacam nostalgia antara saya dengan teman-teman. Tahun lalu saya juga di sini ketika masih menjabat sebagai Kepala BP Batam,” kenang Lukita, dalam sambutannya.

Lukita juga mengajak insan media untuk bersama-sama mewujudkan Batam sebagai kota yang “asyik”, di mana warganya tidak saja rutin bekerja, tapi juga menjaga stamina dan “rasa” agar antara otak kanan dan otak kiri dapat balance (seimbang).

“Kecuali wahana olahraga, kita belum punya wahana untuk pertunjukan budaya dan seni yang memadai,” ucap pasangan Abdul Basyid Has itu.

Calon Wali Kota Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim dan Sekretaris SIWO PWI Kepri Amir. (istimewa)

Sebelumnya, Sekretaris SIWO (Seksi Wartawan Olahraga) PWI Kepri Amir menyebutkan, sejak dua tahun lalu, SIWO PWI Kepri rutin mengadakan pertandingan persahabatan setiap pekannya. Ini dimaksudkan untuk refreshing awak media sekaligus menjaga stamina wartawan. SIWO sendiri adalah seksi bidang di bawah PWI.

Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim yang berbicara sebelum Lukita mengatakan, pihaknya mengapresiasi kehadiran Lukita di sela-sela kesibukannya memasuki masa kampanye.

“Salam olahraga!” pekik Candra, yang disambut dengan teriakan semangat dari puluhan awak media yang hadir. “Luar biasa,” timpal Candra melihat antusiasme wartawan.

Sebagaimana diberitakan, pada Pilkada Kota Batam tahun 2020 ini, ada dua pasangan calon yang akan bertanding. Mereka adalah paslon nomor urut 1 Lukita Dinarsyah Tuwo – Abdul Basyid Has dan nomor urut 2 HM Rudi – Amsakar Ahmad. (*)

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.317 Orang

0

batampos.co.id – Angka positif Covid-19 harian bertambah 4.317 kasus. Kini sudah 295.499 orang terinfeksi virus Korona pada Jumat (2/10).

Dalam data Covid19.go.id, sebaran kasus positif masih paling banyak terjadi di DKI Jakarta yaitu sebanyak 1.198 kasus. Disusul Jawa Barat sebanyak 544 kasus. Lalu Jawa Tengah ada 544 kasus. Kalimantan Timur 319 kasus. Dan Jawa Timur 283 kasus.

Sementara angka kematian harian bertambah 116 jiwa. Paling banyak kasus kematian terjadi di Jawa Timur sebanyak 18 jiwa dan disusul Jawa Barat 17 jiwa. Total kini sudah 10.972 jiwa meninggal akibat Covid-19.

Sedangkan, pasien sembuh harian bertambah 2.853 orang. Paling banyak pasien sembuh harian terjadi di DKI Jakarta sebanyak 655 orang. Kini total sudah 221.340 orang sembuh dari Covid-19.

Hingga kini, jumlah pasien berstatus suspek sebanyak 135.348 orang. Spesimen harian yang diperiksa sebanyak 42.421 spesimen.

Sudah 497 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 5 provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi yang mencatat nol kasus.(jpg)

Dinkes Kepri Pesan 2 PCR Portable dan Diprioritas untuk Batam, Segini Harganya…

0

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri memesan alat PCR portable dan akan dioptimalkan untuk melayani masyarakat Kota Batam.

Kepala Dinkes Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mohammad Bisri, mengatakan, pembelian tersebut masih diajukan.

“Kemungkinan minggu depan sudah hadir. Alat tersebut sangat simple dan ringan karena berbentuk koper dan bisa dibawa kemana-mana,” jelasnya, Jumat (2/10/2020).

Ia menjelaskan, alat tersebut dapat memeriksa 80 orang sekaligus. Di Kota Batam sendiri akan lanjutnya akan ada dua alat pengadaan PCR Portable yang harganya hampir mencapai Rp 1 miliar.

Kadiskes Kepri, Mohammad Bisri. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Untuk satu alat saja harganya  Rp 900 juta dan ini kita anggarkan 2 alat. Berarti Rp 1,8 miliar dan ini anggaran dari Provinsi,” ujarnya.

Pengadaan PCR Portable ini, kata Bisri, bisa dilakukan setelah Pemprov Kepri mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.

Dukungan tersebut langsung dimaksimalkan dengan sejumlah rencana. Termasuk pengadaan PCR Portable untuk masyarakat Batam dan akan ditingkatkan ke wilayah lain di Kepri.

Dengan adanya alat ini, Bisri berharap bisa mendukung kerja BTKLPP Batam melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat.

Kata dia, cepatnya proses pemeriksaan akan mempersempit ruang penyebaran Covid-19. Sehingga tim di lapangan bisa lebih cepat melakukan tracing dan penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi Covid-19.(nto)

Target Penerima Bantuan Subsidi Upah Tak Tercapai, Sisa Anggaran untuk Honorer

0

batampos.co.id – Target 15,7 juta pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU) gagal tercapai. Hingga penutupan pendaftaran rekening pekerja pada 30 September 2020, hanya 12,4 juta yang lolos verifikasi. Sisa anggaran rencananya dialihkan untuk guru honorer.

Dalam penjelasannya, Kamis (1/10), Direktur Utama BP-Jamsostek Agus Susanto memaparkan, bahwa hingga batas akhir pengumpulan nomor rekening (norek) pekerja oleh perusahaan/pemberi kerja, tercatat 14,8 juta norek berhasil terkumpul.

Dari jumlah tersebut, kemudian dilakukan validasi berlapis oleh pihaknya. Mulai dari validasi dengan 127 bank untuk mengetahui validasi norek, validasi kesesuaian pekerja dengan persyaratan yang ada di Permenaker 14/2020, hingga validasi ketunggalan data antara nomor induk kependudukan (NIK) dengan kepesertaan BP-Jamsostek dan norek.

”Dari jumlah tersebut, 12,4 juta nomor rekening dinyatakan valid dan 2,4 juta tidak valid,” paparnya dalam temu media secara daring tersebut.

Jumlah yang tidak valid ini pun akhirnya terpaksa didrop. Menurutnya, dari 2,4 juta data yang tidak valid tersebut, 75 persen disebabkan karena pekerja tidak sesuai dengan kriteria yang ada di Permenaker 14/2020. Misalnya, upah di atas Rp 5 juta dan baru menjadi peserta BPJamsostek setelah Juni 2020.

Untuk sisa 25 persen lainnya, dinyatakan tidak valid karena gagal konfirmasi ulang. Maksudnya, perusahaan tidak melakukan pengembalian data yang sebelumnya diretur oleh BP-Jamsostek untuk diperbaiki. ”Hingga hari terakhir tidak ada koreksi balik,” ungkapnya.

Data 12,4 juta tersebut pun telah diserahkan BPJamsostek dalam lima batch pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Di mana, pada batch terakhir dilakukan dalam dua sesi, pada 29 dan 30 September 2020 lalu.

Menurutnya, data ini pun tak serta merta lolos dari check-list yang dilakukan Kemenaker. Ada sekitar 165 ribu yang dikembalikan untuk diperbaiki kembali. ”Dan sudah 130 ribu yang kita perbaiki dan dikembalikan lagi. Meski, ada sisa retur yang belum bisa diperbaiki,” papar Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah membenarkan bahwa data batch kelima sudah diserahkan pada pihaknya. Saat ini, data tersebut sedang melalui tahapan checklist oleh pihaknya. Sehingga, diharapkan bisa segera dicairkan dalam waktu dekat.

Diakuinya, selama ini banyak kendala yang ditemukan dalam proses penyaluran BSU ini. Paling banyak terkait urusan rekening. Mulai dari duplikasi rekening, rekening tidak valid dan dibekukan, rekening sudah tutup, hingga nama di rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK.

”Ini yang menjadi kendala akhirnya mengapa penyaluran dari batch pertama hingga empat belum 100 persen,” ungkapnya.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, pihaknya akan mulai melakukan evaluasi mengenai penyaluran termin pertama dalam waktu dua minggu. Seperti diketahui, BSU yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk rentang waktu empat bulan ini dicairkan dalam dua tahap.

Di mana setiap tahapnya merupakan akumulasi untuk dua bulan. Artinya, setiap pencairan, pekerja mendapat dana sebesar Rp 1,2 juta. ”Kapan termin dua dimulai? Insyaallah sebelum november sudah disalurkan,” jelas Politisi PKB tersebut.

Lalu, bagaimana dengan sisa kuota dari BSU ini? Ida menyampaikan, bahwa nantinya sisa anggaran bakal dikembalikan ke kas negara. Hingga saat ini, pihaknya masih belum berhitung secara pasti berapa besaran angkanya.

Sebab, masih menunggu realisasi penyaluran batch kelima rampung. ”yang jelas, dana ini digunakan untuk 12,4 juta pekerja. Jadi sisanya dikembalikan,” jelas Ida.

Dana tersebut rencananya akan dialihkan untuk membantu guru honorer di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, juga guru ngaji. Mereka dinilai berhak menerima bantuan karena memang membutuhkan. (*/jpg)

Patuh Protokol Kesehatan Wujud Cinta Tanah Air

0

batampos.co.id – Pjs Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 secara virtual di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 ini dilaksanakan secara virtual dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pembina upacara. Ketua MPR RI Bambang Soestayo sebagai Pembaca Teks Pancasila, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti sebagai pembaca teks UUD 1945 dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca Ikrar Kesetiaan Terhadap Pancasila.

Bahtiar setelah mengikuti upacara ini, mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan selamat Hari Kesaktian Pancasila dan berharap pada moment hari ini, semua unsur terus meningkatkan soliditas, menjaga dan merawat kebhinekaan sehingga bangsa kita mampu menghadapi bebagai cobaan dan tantangan.

“Makna penting upacara ini yaitu bangsa ini sedang dilanda cobaan pendemi covid-19. Saatnya kita mohon kebersamaan dan kegotongroyongan kita semua dapat menghadapi cobaan yang melanda negeri kita ini,” ujarnya.

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 secara virtual, Kamis (1/10). (foto:humaspemprov)

Sebagai masyarakat, ungkap Bahtiar, harus ada jiwa rela berkorban dan ikhlas dengan mematuhi protokol kesehatan dalam melawan pandemic yang terus meningkat. Penyebaran covid akan terus berlangsung karena penularannya melalui interaksi antar orang. Oleh karena itu tanpa potokol kesehatan ini tidak akan pernah selesai

“Satu jalan menyelesaikan ini sebagai wujud cinta kepada bangsa dan tanah air maka patuhi protokol kesehatan agar bangsa kita ini tetap eksis dan maju,” ajaknya.

Dalam konteks pilkada, Bahtiar menyampaikan bahwa secara konstitusi semua masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih calon baik bupati/wakil Bupati, walikota/wakil walikota serta gubernur/wakil gubernur. Semua boleh bependapat dan mengekpresikan pendapat namun jangan lupakan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Masyarakat harus mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam rangka pemilihan kepala daerah dengan berpedoman protokol kesehatan,” tutupnya.

Turut hadir pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danrem 033/ WP Brigjen Harnoto, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Perwakilan FKPD Provinsi Kepulauan Riau, Plh Asisten Pemerintah dan Kesra Sardison dan Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Mariyani Ekowati.(jpg)

Pjs Wali Kota Batam Kumpulkan Pimpinan Rumah Sakit se-Kota Batam, Ini Alasannya…

0

batampos.co.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengumpulkan pimpinan rumah sakit se-Kota Batam untuk mencegah penularan Covid-19

“Dari hulu ke hilir (pencengahan penyebaran Covid-19,red). Tapi kami lebih ke titik hulu,” ujarnya, Jumat (2/10/2020).

Pada rapat tersebut, dirinya meminta agar masing-masing rumah sakit mengajukan apa saja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Sehingga kedepannya dapat menurunkan jumlah pasien Covid-19.

“Jadi kawan-kawan sudah memiliki strategis antisipasi. Oleh sebab itulah kami meminta dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi termasuk Pemerintah Kota Batam sendiri dan kami akan menyurati ke pak Gubernur mengenai hasil pertemuan ini”, paparnya.

Syamsul menambahkan, ia akan menunggu hingga minggu depan untuk mendapatkan laporan terkini terkait kondisi setiap rumah sakit di Kota Batam.

Kepala Dinkes Kepri, Mohammad Bisri, mengatakan, Pemprov Kepri sudah mengajukan permohonan bantuan dana untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp 200 miliar.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan keluhan dari pihak rumah sakit yang kesulitan mengajukan klaim pembayaran terhadap pasien Covid-19 yang mereka tangani.

“Saya terus terang saja termasuk pembayaran klaim kami sampaikan,” tutupnya.(nto)

Kesiapan Tanggap Darurat Tim Pemadam Kebakaran BP Batam

0
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Tim Pemadam Kebakaran BP Batam sangat sigap dan tanggap ketika mendapatkan informasi adanya kebakaran di wilayah Pulau Batam.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran BP Batam, Barlian Untoro, mengatakan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk memberikan pertolongan dan berupaya agar tiba di lokasi kejadian tidak lebih dari 15 menit.

“PBK BP Batam sangat siap menanggulangi kebaran yang terjadi di seluruh area Pulau Batam,” ujarnya, baru-baru ini.

Saat ini, kata dia, PBK BP Batam memiliki 12 armada. Termasuk armada PBK yang dilengkapi ladder truck atau tangga, dan dua armada yang berfungsi sebagai tangki suplai.

“Semua ini kita fungsikan untuk mendukung tugas-tugas yang semakin hari semakin kompleks mengikuti perkembangan dari Pulau Batam ini sendiri,” jelasnya.

Unit yang dipimpinnya itu memiliki peralatan yang cukup lengkap saat akan melaksanakan tugas.(esa/adv)

KPK Jebloskan Terpidana Korupsi e-KTP ke Lapas Sukamiskin

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Markus Nari, ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA Sukamiskin pada Kamis (1/10). Mantan Anggota DPR itu bakal menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan.

“Memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Ali mengatakan, Markus Nari juga di bebani membayar denda sebesar Rp 300 ratus juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka Markus dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 8 bulan.

Markus juga dikenakan pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar USD 900.000. Jika Markus terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa.

“Serta akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali.

Markus juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Diketahui, Markus awalnya dihukum 6 tahun penjara di tingkat pertama. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.

Markus pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Markus Nari juga diwajibkan mengembalikan uang proyek e-KTP yang dikorupsinya.

Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(jpg)

Gerakan Sejuta Masker, Wujudkan Pilkada Sehat

0

batampos.co.id – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin memimpin Rapat Koordinasi Aksi Gerakan Sejuta Masker dalam mendukung Pilkada Sehat di Provinsi Kepulauan Riau bersama Bupati dan Walikota Se-Kepri melalui vicon dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (1/10) petang.

Upaya ini menurut Bahtiar, menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mensukseskan setiap rangkaian Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19.

“Yang lebih penting dan utama adalah strategi untuk melindungi masyarakat dari penyebaran covid-19. Selain itu agenda besar nanti yakni Pilkada tidak menimbulkan klaster penyebaran baru,” kata Bahtiar.

Tentu dalam mewujudkan ini semua, lanjut Bahtiar, tidak bisa dilakukan Pemerintah sendiri. Kerjasama dengan pihak lainnya di daerah seperti instansi vertikal dan pihak swasta menjadi penting.

Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin memimpin Rapat Koordinasi Aksi Gerakan Sejuta Masker, Kamis (1/10). (foto:humaspemprov)

Masyarakat pun dituntut untuk lebih peka dan mawas diri dalam menghindari covid1-9 disamping tetap mempertahankan tingginya partisipasi dalam setiap tahapan pesta demokrasi bulan Desember mendatang.

“Kuncinya setiap tahapan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan semua masyarakat pun harus disiplin serta saling mengingatkan sesama,” lanjutnya.

Untuk itu, Pjs Gubernur berpesan kepada Bupati dan Wali kota se Kepri untuk terus mengawal gerakan sejuta masker ini. Koordinasi dengan semua pihak terkait juga penting.

Gerakan Sejuta Masker pun diharapkan Bahtiar bukan hanya sekedar simbol, tidak terhenti, dan dapat terus bertambah jumlahnya. Pembagiannya pun bukan sekedar dibagi tapi juga diberikan edukasi kepada masyarakat.

“Upaya menggelorakan pilkada sehat agar masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan, pilkada sukses, kesehatan terjaga,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekdaprov TS Arif Fadillah, Plh Asisten Pemerintahan Sardison, Plh Asisten Perekonomian Maryani Ekowati, Kaban Kesbangpol Lamidi, Kadis Kesehatan Moh Bisri. Ikut hadir dari masing-masing daerah melalui vicon Pjs Wali kota Batam Syamsul Bahrum, Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, Pjs Bupati Lingga Juramadi Esram, Pjs Bupati Kepulauan Anambas Eko Sumbaryadi, Pjs Bupati Bintan Buralimar, Kadis Kesehatan Pemko Tanjungpinang dan Kaban Kesbangpol Pemkab Natuna.(jpg)

Begini Cara KKSB Papua Tarik Simpati Dunia Internasional

0

batampos.co.id – Berbagai masalah keamanan dan gangguan terhadap warga sipil yang terjadi di Papua belakangan ini diduga adalah lanjutan dari upaya adu domba atau propaganda dari sekelompok organisasi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Mereka ingin memisahkan Papua dari dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay, mengatakan KKSB sering melakukan tindakan tak terpuji dengan cara melakukan penembakan terhadap TNI dan Polri bahkan juga kepada warga sipil tak bersenjata.

“Seperti tragedi penembakan yang menimpa seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani di Kampung Bilogai, Distrik Hitapida, Intan Jaya. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung dan mengganggu opini publik,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10)

Menurut Ali Kabiay, KKSB melakukan berbagai aksi proganda tersebut bertujuan untuk menarik perhatian internasional sehingga agenda Papua masuk dalam sidang umum PBB yang dilaksanakan tanggal 22-29 September 2020.

“Caranya dengan propaganda pembunuhan, membunuh warga sipil lalu menuduh aparat keamanan sebagai pelaku utamanya, hal ini bertujuan untuk menarik simpatik publik dan masyarakat internasional,” katanya.

“Pola-pola seperti ini adalah pola yang sering digunakan kelompok teroris di seluruh dunia seperti misalnya kelompok teroris Boko Haram di Negeria,” tambahnya.

Tujuan kedua menurut Ali Kabiay adalah untuk menarik kembali dukungan negara-negara pasifik terhadap perjuangan mereka memisahkan Papua dari Indonesia yang sempat meredup.

“Apalagi sekarang ini sedang terjadi pandemi Covid-19 secara global sehingga membuat perhatian kawasan pasifik terhadap isu Papua tidak terlalu menonjol,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ali Kabiay, TPNPB OPM juga sudah kehilangan sebagian pentolan diplomasi mereka di luar negeri, kekuatan diplomasi luar negeri OPM semakin redup dan berkurang.

“TPN PB OPM juga ingin menunjukkan eksistensinya kepada ULMWP sebagai titik sentral perjuangan Papua merdeka, sebab ada ketidaksepahaman antara OPM dan ULMWP, hal ini sudah terjadi sejak tahun 2018-2019 dimana OPM tidak setuju dengan pembentukan west Papua Army (WPA) yang digagas ULMWP,” tuturnya.

Yang terakhir menurut Ali Kabiay, adalah karena akses dan jalur pergerakan KKB di beberapa daerah di pegunungan tengah dikuasai oleh TNI/Polri misalnya, di Timika semua jalur dan beberapa akses mereka sudah dikuasai oleh TNI/Polri sehingga KKB mencari jalan lain hingga memakai Intan Jaya sebagai zona perang, padahal menurut Ali posisi mereka terpojok.

“KKSB merasa terpojok sehingga melampiaskan kekesalannya terhadap warga sipil dan aparat keamanan, KKSB juga merasa paranoid atau ketakutan yang berlebihan sehingga mereka menganggap sebagian rakyat sipil yang tak berdosa sebagai mata-mata pihak keamanan TNI dan Polri,” katanya.

Ia pun berharap rakyat Papua tidak mudah terprovokasi dengan berbagai aksi propaganda KKB yang semakin gencar. “Beberapa faktor diatas untuk bisa menjadi acuan kepada warga masyarakat di Papua agar tidak mudah terprovokasi terhadap propaganda-propaganda yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Negara,” tegasnya.

“Pertanyaannya apakah kita harus memilih mengikuti kelompok ilegal ataukah kita memilih mengikuti negara yang sudah diakui oleh dunia internasional bahkan sekarang negara Indonesia sedang mengikuti sidang umum PBB,” pungkasnya.(jpg)