batampos.co.id – Berbagai masalah keamanan dan gangguan terhadap warga sipil yang terjadi di Papua belakangan ini diduga adalah lanjutan dari upaya adu domba atau propaganda dari sekelompok organisasi kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Mereka ingin memisahkan Papua dari dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Kabiay, mengatakan KKSB sering melakukan tindakan tak terpuji dengan cara melakukan penembakan terhadap TNI dan Polri bahkan juga kepada warga sipil tak bersenjata.

“Seperti tragedi penembakan yang menimpa seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani di Kampung Bilogai, Distrik Hitapida, Intan Jaya. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung dan mengganggu opini publik,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10)

Menurut Ali Kabiay, KKSB melakukan berbagai aksi proganda tersebut bertujuan untuk menarik perhatian internasional sehingga agenda Papua masuk dalam sidang umum PBB yang dilaksanakan tanggal 22-29 September 2020.

“Caranya dengan propaganda pembunuhan, membunuh warga sipil lalu menuduh aparat keamanan sebagai pelaku utamanya, hal ini bertujuan untuk menarik simpatik publik dan masyarakat internasional,” katanya.

“Pola-pola seperti ini adalah pola yang sering digunakan kelompok teroris di seluruh dunia seperti misalnya kelompok teroris Boko Haram di Negeria,” tambahnya.

Tujuan kedua menurut Ali Kabiay adalah untuk menarik kembali dukungan negara-negara pasifik terhadap perjuangan mereka memisahkan Papua dari Indonesia yang sempat meredup.

“Apalagi sekarang ini sedang terjadi pandemi Covid-19 secara global sehingga membuat perhatian kawasan pasifik terhadap isu Papua tidak terlalu menonjol,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ali Kabiay, TPNPB OPM juga sudah kehilangan sebagian pentolan diplomasi mereka di luar negeri, kekuatan diplomasi luar negeri OPM semakin redup dan berkurang.

“TPN PB OPM juga ingin menunjukkan eksistensinya kepada ULMWP sebagai titik sentral perjuangan Papua merdeka, sebab ada ketidaksepahaman antara OPM dan ULMWP, hal ini sudah terjadi sejak tahun 2018-2019 dimana OPM tidak setuju dengan pembentukan west Papua Army (WPA) yang digagas ULMWP,” tuturnya.

Yang terakhir menurut Ali Kabiay, adalah karena akses dan jalur pergerakan KKB di beberapa daerah di pegunungan tengah dikuasai oleh TNI/Polri misalnya, di Timika semua jalur dan beberapa akses mereka sudah dikuasai oleh TNI/Polri sehingga KKB mencari jalan lain hingga memakai Intan Jaya sebagai zona perang, padahal menurut Ali posisi mereka terpojok.

“KKSB merasa terpojok sehingga melampiaskan kekesalannya terhadap warga sipil dan aparat keamanan, KKSB juga merasa paranoid atau ketakutan yang berlebihan sehingga mereka menganggap sebagian rakyat sipil yang tak berdosa sebagai mata-mata pihak keamanan TNI dan Polri,” katanya.

Ia pun berharap rakyat Papua tidak mudah terprovokasi dengan berbagai aksi propaganda KKB yang semakin gencar. “Beberapa faktor diatas untuk bisa menjadi acuan kepada warga masyarakat di Papua agar tidak mudah terprovokasi terhadap propaganda-propaganda yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Negara,” tegasnya.

“Pertanyaannya apakah kita harus memilih mengikuti kelompok ilegal ataukah kita memilih mengikuti negara yang sudah diakui oleh dunia internasional bahkan sekarang negara Indonesia sedang mengikuti sidang umum PBB,” pungkasnya.(jpg)