batampos.co.id – Pengamat Ekonomi Batam Suyono Saputra merasa wacana penghapusan UWTO butuh pengkajian lebih mendalam. Sebab ada beberapa efek yang bakal timbul akibat penghapusan tersebut. Baik itu dari sisi sosial, politik, keamanan, dan ekonomi.
“Jadi tidak semudah yang dibayangkan sebenarnya (penghapusan UWTO,red),” kata Suryono.
Ia menuturkan salah satu contoh yakni mengenai harga perumahan di Batam. Ia menilai dengan penghapusan UWTO tak akan langsung menurunkan harga rumah di Batam. Alasannya ada beberapa pengembang yang mendapatkan lahan dari tangan kedua dan dengan harga yang relatif tinggi.
Tentunya para pengembang menginginkan keuntungan yang tinggi. Dan pastinya dengan menaikan harga jual di perumahan.
“Tak menjamin, bila UWTO dihapuskan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dari sisi ekonomi, penghapusan UWTO lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sebab pembayaran UWTO tak semahal dari PBB. “Karena hitunganya dalam 30 tahun (makanya terkesan besar,red),” kata Dosen Ekonomi UIB ini.
Pengahapusan UWTO ini kata Suryono, akan memberikan dampak besar pada BP Batam. Katanya sebanyak beberapa puluh persen penerimaan di BP Batam, diperoleh dari pemungutan UWTO. Sehingga pembangunan infrastruktur di Batam akan terganggu, sebab BP Batam merupakan leading sektor dalam pengembangan Batam.
“Gaji pegawai (BP Batam,red) menjadi terkendala juga,” tuturnya.
“Negatifnya di BP Batam, positifnya ya bagi pemilik rumah dan industri karena gak harus bayar UWTO lagi,” pungkasnya. (ska/bp)
Baca Juga:
> Warga Seluruh Batam Tolak UWTO
> UWTO Termahal di Nagoya, Ini Daftar Tarifnya
> Pungut UWTO Lahan Buffer Zone, Pemko Sebut BP Batam Langgar Aturan
> Pemko Batam Desak UWTO Dicabut, Berita dari Jakarta PBB Dihapuskan
> Hatanto: Kalau Pemerintah Setuju UWTO Dihapus, Kami Jalankan
> Tim Teknis Janji Perjuangkan UWTO Dihapus, HGB Jadi Hak Milik
> Masyarakat Tagih Janji DK Hapuskan UWTO
> Penggalangan Tanda Tangan Hapus UWTO di Batam Dimulai
> Andai UWTO Dihapus Lahan tetap Dikelola BP Batam
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> Rudi Ngotot Minta UWTO Dihapus
> Nyat Kadir Ngotot UWTO Minta Dihapus
> Formulasi Pembayaran UWTO & PBB Ditata Ulang
> Hatanto: UWTO Tidak Akan Dihapus
> PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah
> UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam