Rabu, 27 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10025

Ini Penjelasan Pemerintah Soal Upah Minimum dalam UU Ciptaker

Ahmadi Sultan
-
0
Ini Penjelasan Pemerintah Soal Upah Minimum dalam UU Ciptaker

batampos.co.id – Beberapa poin Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikatakan bermasalah. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah penghapusan ketentuan upah minimum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, memang banyak berita tak benar alias hoax mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan penghapusan ketentuan upah minimum, ia mengatakan hal tersebut tidaklah benar.

Upah minimum tidak dihapuskan, namun ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Maka upah tidak akan turun,” ujatnya dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu (7/10).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun ijin menjelaskan, regulasi tersebut tetap memberikan perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan mengacu Undang-undang 13 Tahun 2003 dan PP 78 2015. “Jadi upah minimum ini tetap kita atur. Kemudian ketentuannya tetap memang selanjutnya tetap diatur Peraturan Pemerintah,” ucapnya.

Ida mengungkapkan, Peraturan Pemerintah tersebut akan mengatur lebih detil formula upah. Sebab, terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kemudian, ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga dipertahankan.

“Saya ulang untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan,” imbuhnya.

Ida membeberkan, hal yang baru dalam regulasi tersebut dimana penghapusan penangguhan pembayaran upah minimum. Ida mengatakan, hal itu disebutkan secara jelas dalam aturan ini.

“Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan Undang-undang Cipta Kerja ini,” tutupnya.(jpg)

Pria Ini Serahkan Rp 1 MIliar Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ini Alasannya…

Aris
-
0
Pria Ini Serahkan Rp 1 MIliar Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ini Alasannya…

batampos.co.id – Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), menyerahkan uang sebanyak SGD 100 ribu atau setara Rp 1 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin merasa tidak berhak atas uang dolar Singapura tersebut.

“Kedatangan ke KPK untuk menyerahkan uang SGD 100 ribu. Kalau dirupiahkan sekitar Rp 1 miliar lebih dikit lah ya. Itu saya serahkan, karena yang utama alasannya adalah saya merasa tidak berhak atas uang itu,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020) dilansir dari JawaPos.com.

Berdasar kurs 1 SGD ke rupiah saat berita ini dilansir yakni Rp 10.842. Maka SGD 100 ribu sama dengan Rp 1.084.289.895,00.

Belakangan ini Boyamin memang berinisiatif membantu pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi.

Terutama dalam membongkar inisial-inisial yang terkait kasus skandal Djoko Tjandra. Namun, untuk uang SGD 100 ribu dia merasa tidak berhak menerimanya.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry (tengah) didampingi Sarifuin Suding (kanan) ketika menerima dokumen terkait Djoko Tjandra dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman beberapa waktu lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)

Dia menyebut, dirinya diminta oleh seseorang untuk tidak secara terus-menerus membongkar inisial-inisial dalam skandal Djoko Tjandra. Lantas diberi imbalan SGD 100 ribu.

Boyamin menegaskan tidak mengetahui asal aliran uang sebesar SGD 100 ribu itu.

“Bukan dari Djoko Tjandra, bukan dari Prasetyo Utomo, bukan dari Anita Kolopaking, bukan dari Pinangki dan tersangka ini kan kalau kita bicara ini empat. Kemudian Napoleon Bonaparte, Tomy Sunardi yang di Bareskrim dan Andi Irfan Jaya itu tidak terkait sama sekali,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu Boyamin sempat melaporkan inisial Kingmaker, dengan kata kunci Bapakku-Bapakmu ke KPK.

“Ini tampaknya karena dapat amanah untuk memberikan dia langsung aja tidak ada kata-kata apa-apa. Tapi memang kemudian belakangan tampaknya dari komunikasi itu, bahasanya sedikit saya memahami itu, kenapa saya ke KPK, ‘kalau bisa dikurangin dong beritanya’ gitu loh. Berita apa? berita yang di sini kan terkait saya melaporkan minta supervisi, minta penyelidikan baru dan terakhir kan diundang KPK oleh tim humas bahkan ada pimpinan untuk memverifikasi dokumen yang saya serahkan itu,” pungkasnya.(jpg)

201 Ibu Rumah Tangga di Batam Terkonfirmasi Positif Covid-19

Aris
-
0
201 Ibu Rumah Tangga di Batam Terkonfirmasi Positif Covid-19

batampos.co.id – Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam mencatat ada 201 ibu rumah tangga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Terbaru pada Selasa (6/10/2020) ada tiga ibu rumah tangga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya, menyebutkan, dari hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan oleh Tim Surveilans Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam
terhadap seluruh cluster dapat disimpulkan sementara bahwa saat ini ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru.

Hal itu sehubungan adanya penurunan tingkat kedisplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan diberbagai aktivitas sehari-hari.

Sehingga kata dia, hal ini nantinya memungkinkan terjadi pertumbuhan kembali kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster tersebut ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun import.

“Kami ingatkan dan imbau kembali guna kemaslahatan bersama masyarakat Kota Batam agar tetap mengikuti anjuran pemerintah,” tuturnya.

Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Kemudian tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker. Serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.(*/esa)

Lagi, 4.538 Orang Positif Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Lagi, 4.538 Orang Positif Covid-19

batampos.co.id – Setelah sempat landai di bawah 4 ribu kasus pada Selasa (6/10), Indonesia kembali menambah kasus positif Covid-19 harian, dengan jumlah yang cukup tinggi. Dalam sehari, pada Rabu (7/10), nasional menambah 4.538 kasus baru. Kini sudah 315.714 orang terinfeksi Covid-19.

Sebaran kasus positif harian tertinggi konsisten dikuasai DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah lebih dari sepekan terakhir. DKI Jakarta menambah 1.211 kasus positif. Dan Jawa Barat menambah 752 kasus.

Lalu disusul oleh Jawa Tengah 384 kasus. Jawa Timur 331 kasus. Dan Kalimantan Timur 202 kasus.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito sudah meminta setiap pemerintah daerah memberi perhatian untuk menekan angka pertambahan kasus. Menurutnya, masuk 5 besar kasus tertinggi bukan prestasi.

“Lima besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pada pekan ini seluruhnya berbeda dari pekan sebelumnya. Kami apresiasi kepada lima provinsi ini dan jangan berpuas diri, tetap tekan kasus terus angka kasusnya hingga tidak ada penambahan kasus sama sekali,” ujarnya dalam konferensi pers sebelumnya, Selasa (6/10).

“Agar provinsi jangan berlomba-lomba untuk masuk ke lima besar masuk kasus positif. Karena ini bukan lah prestasi. Prestasi adalah kita bisa menekan kasusnya dengan baik,” tambah Prof Wiku.

Sementara angka kematian bertambah 98 jiwa. Paling banyak terjadi di Jawa Timur sebanyak 25 jiwa. Kini sudah 11.472 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.

Angka pasien sembuh bertambah 3.854 orang. Paling banyak pasien sembuh di DKI Jakarta sebanyak 986 orang. Kini sudah 240.291 orang sembuh dari Covid-19.

Ada 498 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 3 provinsi di bawah 10 kasus. Dan hanya 1 provinsi mencatat nol kasus.(jpg)

Samakan Persepsi Penanganan Covid-19, Kebijakan Ekonomi Kemudian

Ahmadi Sultan
-
0
Samakan Persepsi Penanganan Covid-19, Kebijakan Ekonomi Kemudian

batampos.co.id – Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin meminta Kadin dan semua pelaku usaha menyamakan dulu persepsi tentang Covid-19 sebelum menetapkan kebijakan ekonomi. Tujuannya agar perekonomian bisa berjalan efektif tanpa menimbulkan kluster baru.

Hal itu disampaikan Bahtiar saat menghadiri rapat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Batam dengan tema Menjaga Kesehatan dengan Tetap Menjaga Ekonomi, Selasa (6/10) di Hotel Radisson, Batam. Hadir juga Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum dan Plh BP Batam Purwiyanto.

“Saya senang sekali dengan inisiatif Kadin Kota Batam untuk menghadirkan tiga pemegang otoritas kebijakan daerah, yakni Pjs Gubernur, Pjs Walikota, dan Pj BP Batam. Ketiga otoritas ini mempengaruhi kebijakan publik dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di wilayah Kepri. Ketiga ini harus menyamakan persepsi dulu dengan perlu penyamaan konsep, strategi dan cara penanganannya. Pemahaman tentang Covid-19 harus wajib disamakan dulu,” tegasnya.

Menurut Bahtiar pemerintah telah menyiapkan protokol kesehatan untuk menunjang aktivitas ekonomi. Tujuannya agar geliat ekonomi dan produktivitas masyarakat bisa pulih kembali di tengah pandemi. Kadin harus berperan aktif dengan perilaku adaptasi baru yang bertanggungjawab untuk semua dunia usaha.

Pjs Gubernur kepri Bahtiar Baharuddin dalam rapat kerja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam di Radisson
Convention Hotel Batam bersama Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, secara virtual, Selasa (6/10).(foto:humaspemprov)

Bahtiar mengingatkan, euforia yang berlebihan, dalam menjalankan aktivitas dunia usaha dengan mengesampingkan protokol kesehatan akan menimbulkan gelombang baru penyebaran virus yang akan berakibat pada sosial ekonomi yang lebih besar lagi.

Menurut Bahtiar harus ada cara-cara kreatif antara pemerintah dan stake holder untuk menjalankan roda ekonomi dalam masa pabdemi Covid-19. Misalnya dengan menetapkan dan mensosialisasikan standar protokol kesehatan yang benar pada dunia usaha. Memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

“Lakukanlah segala cara untuk menjalankan dunia usaha, tetapi harus dibarengi dengan protokol kesehatan ketat,” tegas Bahtiar.

Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum mendukung penuh niat Kadin untuk menjalankan roda ekonomi sehat ditengah pandemi. Hal tersebut sesuai dengan progtam utamanya sebagai Pjs Wako Batam.

“Tugas saya melandaikan kasus covid-19, menjalankan ekonomi, dan melaksanakan pilkada sehat. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berbelanja pada tempat atau pedatang yang tidak menggunakan masker,” ujarnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Plh Asisten I Kepri Sardison, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Mohammad Bisri, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, Kepala Dinas Perindag Kepri Burhanuddin, Kepala Dinas Kominfo Kepri Zulhendri dan Kepala Biro Umum Kepri Martin Maramon.(*/uma)

Warga Anambas! Siap-Siap Terima Bantuan Sosial Uang Non Tunai dari APBD

Ahmadi Sultan
-
0
Warga Anambas! Siap-Siap Terima Bantuan Sosial Uang Non Tunai dari APBD

batampos.co.id – Bantuan sosial uang non tunai kepada penerima terdampak Covid-19 tahap keempat di Kabupaten Kepulauan Anambas akan segera diserahkan pada bulan Oktober 2020. Nilainya seperti besaran bantuan sosial nasional.

“Kita sudah selesai tahapan ketiga, Insyaallah tahap keempat, itu besarannya lebih kurang disesuaikan dengan besaran bantuan sosial nasional sekitar Rp 300 ribu,” ucap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi, saat dikonfirmasi Batam Pos Online, Rabu (7/10/2020).

Lanjut dia lagi mengatakan bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk uang non tunai melalui kerjasama dengan pos. “Nanti mereka akan langsung mengunjungi ke Keluarga Penerima Manfaat (PKM), Insyaallah dipertengahan atau akhir bulan Oktober ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi, saat dikonfirmasi Batam Pos Online, Rabu ( 7/10/2020). (Foto: Faidillah/batampos.co.id)

Sementara itu anggaran bantuan sosial ini merupakan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. “Anggaran tersebut lebih kurang sebesar belasan miliar,” kata Ody.

Seperti diketahui sebelumnya anggaran ini pada mulanya lebih kurang sebesar Rp25 miliar, sebelum divalidasi data bagi penerima berdampak Covid-19.

“Dari data awal penerima lima ribu, divalidasi sampai tiga ribu dan seterusnya. Setelah divalidasi data otomatis anggaran pun ikut berkurang atau dipangkas,” tuturnya.

Lanjut dia lagi mengutarakan hingga sampai saat ini, hampir semua masyarakat miskin maupun masyarakat berdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial itu. (fai)

Tolak Omnibus Law, BEM SI Akan Demo Presiden Jokowi Besok

Ahmadi Sultan
-
0
Tolak Omnibus Law, BEM SI Akan Demo Presiden Jokowi Besok

batampos.co.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ada di Jakarta akan melakukan aksi di depan Istana Negara pada Kamis (8/10) besok sebagai bentuk protes akibat UU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. Aksi akan dimulai pada pukul 10.00 WIB melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kampus.

Demo digelar di Istana Negara karena para peserta aksi akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Red) guna menganulir UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10). Ada banyak pasal yang dinilai bermasalah sehingga para mahasiswa menuntut supaya Omnibus Law harus dibatalkan.

“Kita lebih menekankan agar presiden bisa menyampaikan kepada kita semua, kepada massa aksi nanti, untuk mengeluarkan Perppu. Lebih ke arah situ,” kata Reny Haseian selaku perwakilan dari BEM SI dalam keterangannya.

Reny menyatakan, aksi massa ini akan diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai BEM kampus di Indonesia. Untuk di Jakarta sendiri, puluhan BEM dari berbagai kampus sudah siap bergabung dalam aksi ini.

“Mengenai jumlah massa itu belum tahu, masih tentatif. Nanti malam lah ada kabar-kabar lagi dari teman-teman. Kalau di Jakarta ada sekitar 20 kampus,” terangnya.

BEM SI mengaku sangat kecewa dengan pengesahan UU Cipta Kerja karena di dalamnya bukan hanya mengatur soal buruh, tapi juga mengatur terkait klaster pendidikan yang selama ini getol ditolak mahasiswa.

“Ada banyak pasal-pasal bermasalah di Omnibus Law. Kita mahasiswa merasa dikhianati juga perihal klaster pendidikan di RUU Cilaka ini. Sempat ada bahasa dicabut oleh DPR, nggak tahunya dititipin pasalnya. Ternyata ada hal yang bikin kita itu tambah sakit hati sama pengelola negara ini. Dengan menciptakan kebohongan-kebohongan. Bilang pasalnya dihapus lah, nyatanya malah dimasukin pasal yang lain,” tandasnya.

Jika tuntutan untuk dikeluarkannya Perppu ini tetap tidak mendapat respon positif dari Presiden Jokowi, kemungkinan BEM SI akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.(jpg)

Wapres Imbau ASN Bersikap Netral dalam Pilkada Serentak

Ahmadi Sultan
-
0
Wapres Imbau ASN Bersikap Netral dalam Pilkada Serentak

batampos.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi fungsinya selaku pelayan publik.

“ASN harus bersikap adil, tidak berpihak dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan siapapun baik pribadi kelompok ataupun golongan,” kata Ma’ruf dalam diskusi daring bertema ‘ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri‘, Rabu (7/10).

“Apabila terjadi keberpihakan maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional, sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” lanjut Ma’ruf.

Ma’ruf menuturkan, peran masyarakat khususnya media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat sentral dalam upaya bersama menentukan kualitas pemerintahan dan demokrasi.

“Kedekatan dengan penguasa ataupun tokoh berpengaruh bagi masyarakat, netralitas yang dilakukan oleh pegawai ASN akan menghasilkan kohesi sosial yang tinggi dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun akan meningkat, karena dilayani dan diperlakukan dengan adil,” pungkasnya.(jpg)

APBD P Kepri Berkurang Rp 364 Miliar

Ahmadi Sultan
-
0
APBD P Kepri Berkurang Rp 364 Miliar

batampos.co.id – Pjs. Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/10).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditemui usai menghadiri sidang paripurna Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020, Bahtiar menyampaikan merasa terhormat bisa pertama kali berdiri dan hadir pada Rapat Paripurna bersama DPRD provinsi Kepulauan Riau sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa memang tahun ini seluruh daerah, tidak hanya Kepulauan Riau mengalami perubahan kebijakan pengelolaan keuangan akibat pandemi covid-19 yang melanda secara tiba-tiba pada bulan Februari 2020.

Perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya berubah baik dari sisi pendapatan dan belanja yang telah disusun sebelumnya.

“Sumber pendapatan baik bersumber dari dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah banyak yang berkurang akibat pandemi covid-19 ini. Ini yang pelu kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Ditambah lagi pada pandemi covid-19 ini, Pemerintah daerah harus melakukan refocussing anggaran untuk penanganan kesehatan, memberikan safety net untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta anggaran untuk pelaksanaan pilkada maka harus melakukan perubahan dan beberapa pergeseran.

“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini sebelum saya habis masa tugas di Kepri. Tugas saya memastikan penyelenggara pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.

Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahtiar menyampaikan rasa terimakasihnya karena dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan untuk penanganan pandemi covid-19.

“Kita sangat bersyukur karena semangat penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif di saat negara ini tetap saling memahami sehingga penyelenggaraan negara tetap berjalan dengan baik walau berada dalam pandemic covid-19,” tutupnya.

Adapun Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 yang disampikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi DPRD untuk dibahas terlebih dahulu bersama tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau sebelum ditetapkan menjadi Nota Keuangan APBDP Tahun 2020.(*/uma)

Pemko Batam Pastikan Pasokan Pangan Aman Hingga Akhir Tahun

Aris
-
0
Pemko Batam Pastikan Pasokan Pangan Aman Hingga Akhir Tahun

batampos.co.id – Pemko Batam memastikan ketersediaan pangan aman hingga akhir tahun dan mengimbau masyarakat untuk tidak resah.

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan, tim pengendali inflasi daerah (TPDI) terus berkoordinasi, sehingga jika ada permasalahan bisa segera diselesaikan.

“Saya juga meminta agar OPD (organisasi perangkat daerah) yang menangani terkait ketersediaan pangan ini, untuk intens koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bulog atau Pertamina,” kata Syamsul saat memimpin rapat TPID di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (7/10/2020).

Syamsul juga mengapresiasi seluruh OPD yang konsen menjaga pasokan kebutuhan pangan.

Harga sejumlah komoditi pangan di Kota Batam mengalami kenaikan yang cukup siginifikan, terutama sayur-sayuran. Pemko Batam menjamin pasokan pangan aman hingga akhir tahun. foto; Dhiyanto/batampos.co.id

Seperti yang dilakukan Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta dinas-dinas lainnya.

Asisten II Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepri tersebut juga berharap inflasi di Batam atau Kepri bisa tetap terjaga. Walapun di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Intinya semua persoalan di lapangan harus dikoordinasikan. Sehingga bisa segera diselesaikan,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam, Mardanis, mengatakan, untuk ketersediaan bahan pokok di Batam tidak ada masalah.

Seperti beras, minya goreng, gula, cabai dan kebutuhan pokok lainnya pasokan yang ada masih mencukupi.

“Seperti beras, kebutuhan masyarakat setiap bulan itu 9,703 ton. Sedangkan pasokan yang ada sebanyak 15,036 ton,” jelasnya.(*/esa)

1...10,02410,02510,026...14,383Halaman 10,025 dari 14,383

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000