Selasa, 26 Mei 2026
Beranda blog Halaman 10035

Buruh KSPN Urung Ikut Mogok Nasional

0

batampos.co.id – Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air sejak Maret 2020 berdampak besar terhadap nasib buruh. Ada ribuan yang dirumahkan dan tidak sedikit pula terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan situasi seperti itu Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) tidak ikut melaksanakan mogok nasional yang dijadwalkan pada 6-8 Oktober 2020.

“Kami memperhatikan kondisi anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK anggota KSPN,” Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9).

“Mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional tidak akan ikut aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang dan waspada dengan situasi yang berkembang,” ujar Ristadi menambahkan.

Ristadi menyebut, KSPN memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja. Dia mengklaim KSPN adalah salah satu serikat dengan anggota terbanyak.

Terkait dengan rencana mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020, pihaknya memang memutuskan tidak mengikutinya. Alasannya, mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah.

Di samping itu, KSPN juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Covid-19 menghantam sektor ekonomi dan kesehatan. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia,” kata Ristadi.

Sementara itu, untuk pembahasan RUU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan, KSPN sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, loby, hingga terlibat langsung dalam audiensi.

“Sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal substansi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Proses perjuangan panjang tersebut sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN,” Ristadi.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah diketahui telah mentuntaskan pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Dari pembahasan itu sejumlah tutuntan buruh pun sudah diakomodasi. Di antaranya pesangon yang tetap 32 kali, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap diberlakukan.(jpg)

Sudah 1.637 Warga Batam Terkonfirmasi Positif Covid-19

0

batampos.co.id – Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam bertambah 30 orang pada Rabu (30/9/2020).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Kota Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan, pada hari yang sama juga terdapat puluhan warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Jumalh warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam hingga Rabu (30/9/2020).

“30 September 2020, terdapat penambahan 30 kasus positif dan 25 pasien sembuh,” jelasnya, Kamis (1/10/2020).

Dari jumlah tersebut diketahui 13 orang bergejala, 8 orang tanpa gejala, 9 orang kontak erat.

Dengan adanya penambahan tersebut saat ini total jumlah warga Kota Batam yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1.637 orang.

Dengan rincian 1.036 orang dinyatakan sembuh, 47 orang meninggal dunia dan 554 orang dalam perawatan.(*/esa)

Bawaslu Rekrut 4.054 Pengawas TPS, Ini Syaratnya…

0

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri akan merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Prov Kepri, Said Dahlawi, mengatakan, bahwa proses rekrutmen PTPS dimulai 3 Oktober sampai 15 Oktober di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan di setiap wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri.

Nantinya, akan ada 4.054 orang yang direkrut menjadi PTPS. Sebarannya meliputi:

  1. Kota Batam sebanyak 2.175 orang
  2. Tanjungpinang 443 orang
  3. Kepuluan Anambas 119 orang
  4. Natuna 170 orang
  5. Lingga 242 orang
  6. Bintan 351 orang
  7. Karimun 554 orang.

”Pilkada yang berintegritas hanya dapat dicapai jika seluruh proses berjalan dengan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu memanggil putra-putri terbaik Kepri untuk berpartisipasi secara langsung mengawal pelaksanaan Pilkada dengan menjadi PTPS,” kata Said, pada rilis yang dikirim Bawaslu Kepri seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Adapun, syarat PTPS ini adalah Warga Negara Indonesia. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.

Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika.

Mereka juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS.

Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon.

Selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.

Said menyebutkan, berkas pendaftaran meliputi, surat lamaran pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku.

Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3×4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan
ijazah asli.

Daftar Riwayat Hidup. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi dan memiliki atasan langsung dan surat pernyataan bermaterai.(jpg)

Izin Agen dan Pangkalan Terancam Dicabut, Ini Penyebabnya…

0

batampos.co.id – Dalam beberapa hari terakhir, warga di beberapa kecamatan mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon.

Setiap pasokan datang, gas dalam tabung berwarna hijau itu langsung ludes.

Dilansir dari Harian Batam Pos, salah satnuya terjadi di wilayah Batu Ampar. Sejak akhir pekan lalu, kelangkaan elpiji dirasakan warga di Kelurahan Tanjung Sengkuang.

Siti, ibu rumah tangga salah satunya. Ia sudah berputar-putar di beberapa pangkalan elpiji, namun tak ada yang memiliki gas tersebut.

”Bahkan, saya minta tolong adik saya mencarikan sampai ke SPBU di Batu Ampar dan Bengkong, anehnya juga kosong,” kata Siti kesal.

Menurut Siti, pasokan elpiji biasanya datang setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Namun, meski baru datang pasokan, pangkalan banyak yang mengaku sudah habis.

”Kayaknya banyak yang sudah menitip dan sebagian diambil pengecer, jadi sore hari setelah truk pasokan datang, pangkalan sudah habis,” sebutnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dan PT Pertamina kembali melakukan penarikan tabung elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon dari pengecer beberapa waktu lalu. Foto; Cecep Mulyana/batampos.co.id

Namun, warga di Tanjung Sengkuang juga mengeluhkan lantaran ada warung yang mendapat suplai langsung dari truk agen, malah menjual gas melon dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp 18 ribu.

Warung itu menjual gas mencapai Rp 25 ribu per tabung.

”Itu kan sudah kelewatan, padahal saya melihat sendiri truk dari agen men-drop tabung gas di sana, harusnya kan kalau dapat suplai langsung dari agen harganya sesuai HET dong,” keluh Arofah, warga Tanjung Sengkuang lainnya.

Tak hanya di wilayah Batu Ampar, keluhan gas melon kosong juga terjadi di wilayah Batuaji, khususnya di sekitar Kelurahan Tanjunguncang.

Selain karena ada beberapa wilayah yang pasokannya tersendat karena akses masuk ke kawasan perumahan sulit dijangkau karena jalan becek dan berlumpur, beberapa pangkalan di sekitar Tanjung Uncang juga tak memiliki stok elpiji.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengancam akan menindak tegas pihak pangkalan dan agen jika memang terbukti melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

”Kalau dapat pangkalan atau agen yang bermain, maka izinnya akan kami cabut. Ini tidak main-main,” tegas Gustian Riau di Batuaji, kemarin.

Menurut Gustian, pihaknya sudah mengecek stok untuk gas melon dan masih aman sampai akhir tahun.

”Kalau ada masalah di lapangan, jelas ada permainan pihak-pihak tertentu. Ini yang lagi kita telusuri,” katanya.

Untuk itu, dia juga meminta bantuan masyarakat untuk sama-sama mengawasi aktivitas pendistribusian gas melon di lapangan. Jika ada temuan yang janggal atau melenceng seperti penjualan di atas HET ataupun penimbunan gas, segera laporkan ke nomor aduan 0811692112 atau 0818772252.

”Catat nama pangkalan atau agennya. Kalau ada indikasi penimbunan, beritahu lokasinya. Kami langsung turun. Kalau pangkalan bermain, akan saya cabut langsung izinnya, kalau agen kita kasih peringatan pertama, kedua dan ketiga baru cabut juga izinnya,” kata Gustian.

Begitu juga untuk mereka yang melakukan penimbunan ataupun penyulingan demi keuntungan yang lebih maka akan dipidanakan sesuai hukum yang berlaku.

”Siapa saja, jika lihat ada praktik yang merugikan masyarakat dengan gas ini, segera lapor kami. Itu nomor saya langsung,” ujar
Gustian.(jpg)

Pjs Wali Kota Batam Jamin Netralitas ASN di Pilwako 

0

batampos.co.id – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Rabu (29/9/2020).

“Kita semua berharap Pilkada di Batam berjalan dengan baik,” ucap Syamsul.

Dalam dialog, mencuat perihal netralitas  ASN. Terlebih, Mendagri Tito Karnavian telah mewanti-wanti agar ASN dapat bersikap netral.

“Selain itu, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya, yakni digelar di tengah pandemi. Kita ingin sama-sama memastikan setiap tahapannya mengikuti protokol kesehatan,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Batam, Syailendra Reza, mengatakan, koordinasi yang baik merupakan hal yang penting untuk menyukseskan Pilkada 2020 agar berjalan sesuai rencana.

“Kami siap berkoordinasi dengan Pemko Batam,” ujar Reza.(*/esa)

Pemko Batam Komitmen Percepat Perda RTRW

0

batampos.co.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan, Perda RTRW Kota Batam memang menjadi perhatian Kemendagri.

Pemko Batam kata dia, berkomitmen untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040.

Karena itu Pemko Batam bersama dengan DPRD Kota Batam terus berupaya untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Tapi memang hari ini belum bisa disepakati karena ada bebeapa hal yang masih perlu kita dudukan bersama,” kata Syamsul di Gedung DPRD Batam, Rabu (30/9/2020).

Syamsul mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemprov Kepri dan juga Kemendagri.

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum (kiri kemeja putih) saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

Mengingat sebelumnya memang Batam ditargetkan agar Perda RTRW bisa disahkan secepatnya.

Karena itu meskipun saat ini hanya sebagai Pjs, pihaknya akan berkomitmen untuk menyelesaikan perda-perda yang memang perlu untuk segera diselesaikan.

Pihaknya sendiri berharap kendala-kendala yang saat ini ada bisa diselesaikan dengan baik.

“Intinya target kita secepat-cepatnya, karena perintah Kemendagri memang Pjs diberikan kewenangan untuk menyelesaikan Perda yang belum selesai,’ katanya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam, Jefry Simanjuntak mengatakan pihaknya bersama Pemko Batam pada dasarnya terus bekerja untuk menyelesaikan Ranperda RTRW tersebut. Hanya saja memang ada sejumlah persoalan yang masih perlu pembahasan lebih lanjut.

“Diantaranya seperti lahan Kampung Tua, row jalan, reklamasi, lahan warga di Kawasan Bandara dan lainnya yang memang masih butuh waktu untuk pembahasan lebih lanjut,” kata Jefri di Rapat Paripurna DPRD Batam.(*/esa)

Siapkan Transformasi Pola Pikir Generasi Muda

0

batampos.co.id – Marlin Agustina mengatakan, pembangunan Kepulauan Riau sekarang ini sudah berubah. Untuk mewujudkannya tidak lagi bisa menggunakan cara-cara konvensional.

“Perubahan ini hanya dapat dilakukan melalui transformasi pola pikir,” jelasnya saat wawancara usai bersilaturahmi dengan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG). Pertemuan dengan dua lembaga berbasis keagamaan ini digelar di cafe kawasan Windsor Lubukbaja, Selasa (29/9/2020).

Karena itulah Marlin ingin konsentrasi memajukan Kepri di bidang pendidikan guna mempersiapkan generasi tangguh.

“Belasan atau puluhan tahun lagi, anak-anak kita saat ini akan memainkan peranan penting daam pembangunan Kepri dan bangsa. Untuk itu harus dipersiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Sebagai wanita yang juga Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Marlin mengaku banyak memahami permasalahan pendidikan sejak usia dini.

Marlin Agustina bersilaturahmi dengan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG). (istimewa)

Pada kesempatan tersebut, Marlin yang juga calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, menjelaskan visi misinya bersama Calon Gubernur Ansar Ahmad.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pasangan nomor urut 3 di Pilkada Kepri ini. Yaitu menjadikan Kepri makmur, berdaya saing, dan berbudaya.

“Kami bertekad akan memajukan semua daerah di Kepri ini. Jadi ke depan semua daerah dimajukan. Tak hanya dari mana saya atau Pak Ansar berasal,” ungkap wanita kelahiran Tanjungbalai Karimun ini.

Banyak hal yang dibahas dalam dialog Marlin bersama para pendeta ini. Di antaranya mengenai ketersediaan guru agama kristen di sekolah negeri.

Selain itu, seorang perwakilan juga berharap Ansar-Marlin apabila terpilih menjadi pemimpin di Kepri kelak bisa membuka pintunya untuk semua pihak.

“Kalau boleh sekali tiga bulan misalnya bincang-bincang dengan Pak Ansar dan Bu Marlin. Dan ketika mengambil keputusan, ajak kami pendeta juga Bu,” tutur pendeta dari BKAG tersebut.

Seluruh permasalahan dan masukan dari BKAG dan BMAG pun dicatat Marlin. Istri Walikota Batam, Muhammad Rudi ini berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Calon Gubernur pasangannya.

“Mengenai pertemuan rutin saya setuju. Itu juga yang saya lakukan di PKK, di GOW. Kita bertemu tiga bulan sekali, bahas apa yang kita mau, apa yang akan kita lakukan. Alhamdulillah ada hasilnya. Termasuk menyumbangkan ide-ide ke Pemko Batam. Seperti saat pembuatan taman dan lainnya,” papar Marlin. (*/jpg)

Pengesahan APBD 2021 Ditarget 30 November

0

batampos.co.id – Menjelang triwulan terakhir 2020, berbagai kegiatan diharapkan bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang sudah ditentukan. Termasuk, pembahasan

dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2021. Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan, pihaknya
sudah berkoordinasi dengan DPRD Batam terkait hal yang perlu dikejar hingga akhir
tahun nanti.

”Tadi saya ke dewan, ketemu Pak Kamaluddin (Wakil Ketua DPRD Batam). Beliau menyampaikan, Insyaallah sebelum 30 November, APBD 2021 sudah disetujui dan diketuk palu,” kata Syamsul, Selasa (29/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Ia mengungkapkan, Pjs hanya meneruskan program ataupun rencana yang sudah dikerjakan sebelumnya. Menurut informasi, untuk tahun 2021 mendatang, target APBD
sebesar Rp 2.958.014.346.872.

”Nantinya tim Banggar dari Pemko dan DPRD Batam akan saling berkoordinasi. Sehing-
ga bisa mempercepat pembahasan dan pengesahan tidak molor dari target yang sudah
ada,” harapnya.

Syamsul mengaku, sudah menyampaikan harapan agar dewan mendukung program Pemko Batam yang akan dijalankan. Termasuk, untuk program-program yang sudah
dialokasikan di anggaran 2020.

Sehingga, sebelum akhir tahun, program pembangunan berjalan dengan baik.

”Mohon dukungan dan kerja sama dari kedua belah pihak, tentang bagaimana di akhir tahun anggaran ini bisa terserap dengan baik” jelasnya.

Sementara untuk tahun 2020 ini, Syamsul menyampaikan, bahwa dirinya hanya menjalankan visi, misi serta program dan kegiatan yang telah disusun dan diharapkan mencapai target.

”Baik dari sisi waktu, target fisik, keuangan, apalagi di akhir tahun ini diharapkan dorongan dan daya serap dana APBD bisa tinggi. Sehingga dapat membantu perputaran di tingkat masyarakat,” ujar Syamsul.

Ditanya terkait persentase program yang sudah berjalan, Syamsul mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, ia berjanji akan memintakan data dari Sekdako Batam, Jefridin.

”Implementasinya sudah dititipkan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), untuk segera dilaksanakan. Peran DPRD melalui fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, diharap bisa mempercepat realisasinya,” harapnya.

Pada tahun 2021 mendatang, target APBD sesuai KUA PPAS, sebesar Rp 2.958.014.346.872. Ditargetkan, angka ini diperoleh dari pendapatan daerah sebesar Rp 2.893.014.346.872.

Anggaran itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp
1.331.729.301.836. Kemudian, ada pendapatan transfer yang diproyeksikan sebesar Rp 1.451.313.945.036.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 109.971.100.000.
Kemudian, untuk belanja daerah pada rancangan APBD 2021, Pemko memproyeksikan
sebesar Rp 2.958.014.346.872.

Selain itu, belanja operasional sebesar Rp 2.422.497.423.759. Belanja modal sebesar Rp
525.516.923.113, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 10.000.000.000.

Sementara, untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 65.000.000.000.(jpg)

Tiga Petani di Batam Merampok Rp 150 Juta, Ini Alasan Mereka…

0

batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang menangkap
tiga perampok, Minggu (27/9/2020) lalu. Ketiga pelaku yakni; Alimudin, 50; Ismanto, 40; dan Yusuf Putra, 40.

Ketiganya yang bekerja sebagai petani ini, beraksi di RT 02/RW 05 di Sei Buluh, Kelurahan Sembulang, Galang, pada Rabu (29/7/2020) lalu.

Mereka menggasak uang tunai dan emas dari rumah korban dengan total mencapai
Rp 150 juta.

”Kita mendapatkan laporan korban yang merupakan suami-istri. Dari laporan itu, kita langsung melakukan penyelidikan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol
Andri Kurniawan, Selasa (29/9/2020).

Pelaku ditangkap Minggu (27/9/2020) lalu di tiga lokasi yang berbeda. Yusuf dan Ismanto
diamankan di wilayah Jodoh, Batu Ampar, dan Alimudin diamankan di kediamannya
di Mangsang, Seibeduk.

Dalam aksinya, pelaku menyekap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Adapun, barang berharga yang dibawa kabur pelaku yakni 20 cincin emas, 10 gelang tangan, dua gelang kaki, tiga kalung, tiga pasang anting, dan uang tunai Rp 57 juta.

”Hasil curian itu dibagi rata dan beberapa sudah dijual,” kata Andri.

Andri menjelaskan, ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda. Alimudin sebagai otak perampokan, Yusuf bertugas masuk ke rumah, serta Ismanto memantau situasi dari luar rumah korban.

”Ada dua orang pelaku lagi yang DPO (Daftar Pencarian Orang) dan masih kita kejar,”
tegas Andri.

Sementara itu, dari pengakuan Alimudin, ia sudah mengincar rumah korban selama dua pekan. Saat itu, ia bekerja tak jauh dari rumah korban, yang memang memiliki warung bahan pokok.

”Saya sekarang kerja jadi kuli bangunan. Kadang berkebun di Galang,” ujar warga Mangsang, Tanjungpiayu ini.

Hal senada disampaikan Yusuf. Ia mengaku, merampok karena desakan ekonomi. Selama ini, warga Graha Mas, Sekupang ini bekerja di Malaysia. Namun, ia juga bercocok tanam di wilayah Galang.

”Malaysia lagi lockdown dan kembali ke Batam. Karena enggak ada kerjaan tetap dan butuh uang (akhirnya merampok, red),” tutupnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun
penjara.(jpg)

Ini Aplikasi dan Situs yang Bisa Diakses Kuota Gratis Kemendikbud

0

batampos.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyalurkan bantuan kuota internet untuk guru dan pelajar di Indonesia untuk bulan ini.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat peluncuran kebijakan tersebut pada Jumat (25/9) mengingatkan bahwa bantuan internet itu bukan untuk bermain game dan menonton video konten, melainkan untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi virus corona, yakni menunjang aktivitas mengajar guru dan belajar siswa tingkat PAUD hingga mahasiswa.

Besaran kuota internet berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu 20GB per bulan untuk tingkat PAUD, 35GB untuk pelajar SD-SMA dan 42GB untuk pengajar PAUD-SMA. Sementara untuk mahasiswa dan dosen, kuota internet yang diberikan sebesar 50GB.

Masing-masing kuota yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu kuota umum dan kuota belajar. Untuk tingkat mahasiswa, kuota umum yang diberikan sebesar 5GB sementara kuota belajar 45GB.

ANTARA mencoba menggunakan bantuan kuota internet untuk mahasiswa dengan nomor dari operator seluler Telkomsel. Kuota yang masuk terdiri dari 5GB kuota umum dan 45GB kuota multimedia. Pada informasi kuota tidak disebutkan jenis-jenis situs dan aplikasi yang dapat diakses.

Sedangkan pada kuota multimedia atau kuota belajar, akan terpakai ketika pengguna membuka aplikasi maupun situs yang sudah ditentukan pemerintah.

Merujuk laman resmi Kemendikbud untuk bantuan kuota internet untuk pelajar, aplikasi yang menggunakan kuota belajar antara lain Bahaso, Google Classroom, Edmodo, Ruangguru, Zenius dan pesan instan WhatsApp. Selain itu, kuota belajar juga bisa digunakan untuk membuka aplikasi konferensi video yaitu Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, U Meet Me dan Cisco Webex.

Beberapa situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar gratis adalah laman resmi Kemendikbud, kampus dan situs belajar Kelas Pintar. Situs yang tidak termasuk dalam kuota belajar, tetap bisa dibuka menggunakan kuota umum, sebesar 5GB.

Kuota tersebut bisa digunakan untuk membuka berbagai aplikasi, termasuk diantaranya YouTube, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta platform belanja online seperti Tokopedia dan Zalora.

Penyaluran bantuan kuota internet dilakukan dalam dua tahap setiap bulan, untuk bulan ini, berlangsung pada 22–24 September dan 28–30 September 2020. Kuota tersebut berlaku selama 30 hari sejak diterima. (*/antara)