Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 10232

Warga Anambas! Ketersediaan Hewan Kurban Mencukupi

0

batampos.co.id – Menjelang hari raya Idul Adha 1441 H mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai melakukan pengecekan kesehatan ternak kurban di sejumlah titik tempat pengumpul ternak. Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengungkapkan pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam menghadapi Idul Adha nantinya.

Abdul Haris menyampaikan tahun lalu sebelum pandemi Covid-19, beberapa dinas menyiapkan dua ekor atau tiga ekor kurban untuk Idul Adha. Namun tahun ini sepertinya kurang dari itu.

“Ditengah pandemi ini mungkin anggaran mereka sudah tidak ada. Kalau tahun lalu bisalah mungkin dari anggaran rutinitas mereka sisipkan. Karena dasarnya program hewan kurban itu tidak ada,” jelas Haris.

Oleh karena itu, lanjut Haris, ia menyerahkan kepada seluruh dinas untuk tetap berkurban minimal satu ekor per dinas. “Karena masyarakat tanya terus ada tidak, insya Allah ada,” sebutnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Effi Sjuhairi mengatakan untuk ternak tahun 2020 cukup tersedia menjelang Idul Adha. Direncanakan akan masuk juga sapi dari Midai, Kabupaten Natuna, sebanyak 30 eko, 5 Juli 2020 mendatang.

Dia mengungkapkan pada hari pemotongan sapi kurban itu pihaknya akan menempatkan petugas-petugas yang akan mengecek hasil pemotongan hewan tersebut.

“Yang dicek itu hati, limpa, jantung dan karkas lainnya apakah ada yang mencurigakan atau ada dampak membahayakan untuk dikonsumsi,” kata Effi, Selasa (30/6/2020).

Dia menyampaikan berdasarkan data yang terhimpun pada tahun 2018 hewan kurban sebanyak 241 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masuk dari Midai 30 ekor sapi, lalu dibawa ke Tanjungpinang 25 ekor sapi.

Sedangkan di tahun 2019, sebanyak 264 ekor sapi dan kambing 12 ekor. Masuk dari Midai 50 ekor, keluar Anambas tidak ada. Kemudian tahun 2020 ini dari Jemaja ke Tanjungpinang sebanyak 16 ekor sapi.

“Perkiraan sementara karena kita tanya di masjid atau pengurus di setiap tempat jawabannya menurun kurban 200 ekor sapi,” sebutnya.(fai)

Ini Lima Negara Dengan Proyek Terbanyak di Batam di Triwulan Pertama Tahun 2020

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat ada lima negara dengan proyek terbanyak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada triwulan pertama tahun 2020.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Purnomo Andiantono, mengatakan, negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, adalah Singapura.

“Selain Singapura ada juga Jerman, Hongkong (RRT), Marshall Island dan Belanda,” katanya, Selasa (30/6/2020).

Singapura kata dia memiliki sekitar 241 proyek pada triwulan pertama.
Kemudian Belanda 8 proyek, Jerman 7 proyek, Hongkong (RRT) 6 proyek dan Marshall Island 3 proyek.

Kata dia, pada triwulan pertama 2020 ada lima sektor usaha yang mendominasi.

Yaitu transportasi, gudang dan telekomunikasi. Kemudian industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik presisi, optik dan jam.

Hotel dan restoran serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Terakhir adalah industri karet dan plastik.(esa)

Pemerintah Salurkan Bantuan untuk Nelayan Batam Senilai Rp 985 Juta

0

batampos.co.id – Bantuan pemerintah untuk nelayan tahun ini tetap akan disalurkan meski di tengah kondisi pandemi corona virus disease (covid-19). Bantuan itu berasal dari dana alokasi khusus (DAK) perikanan.

“Kemarin itu dari Kementerian Keuangan karena covid-19 sempat digeser dulu anggarannya. Tapi sekarang muncul Perpres baru lagi, Perpres 10/2020, bahwa dana alokasi khusus (DAK) ada yang bisa tetap jalan, salah satunya perikanan,” papar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam, Husnaini di Batam Centre, Selasa (30/6).

Menurut Husnaini, tidak ada pengurangan nilai untuk DAK perikanan ini. Batam masih akan mendapat bantuan sebesar Rp 985 juta.

Adapun bantuan yang akan diberikan berupa sarana prasarana penangkapan ikan. Seperti boat atau kapal fiber sebanyak 5 unit. Tiap kapal telah dilengkapi dengan mesin, serta alat tangkap ramah lingkungan.

“Lengkap dengan alat pelindung diri nelayan juga, seperti life jacket, serta ada GPS (global positioning system). Alat tangkapnya semua yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Bantuan ini akan dibagikan ke kelompok nelayan yang ada di Kota Batam. Datanya disesuaikan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun lalu.

“Nanti ditetapkan dengan SK (surat keputusan) penunjukan siapa penerimanya. Sekarang masih proses lelang,” kata dia.

Proses lelang ini, sambung Husnaini, akan berlangsung lebih kurang tiga bulan. Sehingga diperkirakan bulan Oktober mendatang bantuan sudah bisa diserahkan ke masyarakat nelayan. “Akhir tahun ini sudah bisa disalurkan ke penerima,” tuturnya.(*/uma)

BP Batam Catat Realisasi Investasi Asing Pada Triwulan Pertama, Segini Jumlahnya…

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi asing di Kota Batam pada triwulan pertama 2020 mencapai USD 388.542.

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, Purnomo Andiantono, mengatakan, realisasi nilai investasi asing tersebut berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA.

“Alhamdulillah realisasinya masih bagus pada triwulan pertama Januari sampai Maret kitamelaporkan ke Dewan Pengawas investasi yang masuk sebesar USD 388.542,” jelasnya, Selasa (30/7/2020).

Pihaknya berharap pada triwulan kedua realisasi investasi asing di Kota Batam bisa lebih baik dan tidak mengalami penurunan meski di tengah pandemi Covid-19.(esa)

Wanita Ini Bikin Partai Emas, Hidup Kadernya Dijamin Sampai Mati

0

batampos.co.id – Politikus perempuan Hasnaeni atau yang biasa dikenal sebagai Wanita Emas, makin serius ingin mendirikan partai baru. Mantan caleg PDIP itu akan menamai parpolnya Partai Era Masyarakat Sejahtera (Partai Emas).

Hasnaeni yang bermodal tanah 500 hektar ini juga berjanji akan menyejahterakan para kadernya. Ia pun mengklaim, ada tujuh keuntungan jika masyarakat bergabung ke Partai Emas.

“Pertama ada jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan, jaminan lapangan kerja, jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian,” ujarnya Hasnaeni, dalam keterangan tertulisnya dilansir JawaPos.com, Selasa (30/6).

Menurut Hasnaeni, tujuh janjinya ini tak mustahil diwujudkan. Mengingat, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Dan Indonesia sangat kaya sumber alam, sumber daya manusia dengan datangnya Partai Emas ini membawa suatu untuk rakyat Indonesia, dan menyejahterakan mereka,” ungkap Hasnaeni.

Adapun guna mendukung cita-cita menyejahterakan anggota dan rakyat, Partai Emas mendirikan sayap partai yang dinamai ‘Koper Emas’. Koper Emas nantinya akan menjadi semacam koperasi bagi para kader dan masyarakat, dalam membantu berbagai urusan mereka.

Lebih lanjut, sejauh ini berbagai persiapan pendirian partai berlambang kepala macan itu pun tengah dilakukan. Mulai dari perekrutan anggota, maupun proses legal dan formal.

“Jika tidak ada halangan, kita akan meresmikan partai barunya ini pada tahun 2021 mendatang,” pungkasnya.(jpg)

Ini Panduan Kurban di Tengah Pandemi

0

batampos.co.id – Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal. Termasuk dalam menghadapi Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 31 Juli mendatang. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat mengeluarkan sejumlah panduan.

Dimulai dari skema pembelian yang diarahkan melalui platform online mitra Baznas. Hewan yang dibeli harus dipastikan benar-benar dalam keadaan sehat. Anggota Baznas Nana Mintarti menyatakan, di Baznas hewan kurban dibeli dari peternak mitra. ”Sehingga bisa ikut memberdayakan para peternak mitra Baznas yang tersebar di penjuru Indonesia,” katanya Senin (29/6).

Yang paling penting, imbuh Nana, adalah masyarakat diminta tidak berkerumun di tempat pemotongan hewan kurban. Baik itu di masjid, musala, maupun yang lainnya. ”Masyarakat tunggu saja di rumah. Insya Allah dagingnya sampai,” tuturnya.

Kemudian, petugas pemotong hewan kurban dianjurkan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD). Tidak perlu sampai level III seperti yang dikenakan para tenaga medis saat menangani pasien Covid-19. Cukup gunakan sarung tangan dan masker. Lalu, saat pembagian daging kurban, panitia diminta tetap menjaga jarak.

Baznas mematok harga yang bervariasi untuk hewan kurban dengan skema pembelian online. Kambing dibanderol Rp 2,5 juta per ekor dengan bobot 27–30 kg. Kemudian, sapi dipatok Rp 17,5 juta per ekor dengan bobot 200–300 kg.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga sedang menggodok edaran ketentuan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi Covid-19. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, draf surat edaran panduan tersebut sudah selesai. Tinggal disetujui Menag Fachrul Razi. Jika sudah disahkan, Kamaruddin akan menyampaikan ke masyarakat.(jpg)

Aturan Sepeda yang Disiapkan Kemenhub Bukan soal Pajak

0

batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan pajak sepeda seperti kendaraan bermotor lainnya. Memang sebelumnya, Kemenhub menyatakan akan mengatur penggunaan sepeda karena pada masa normal baru ini makin banyak yang menggunakan sepeda. Namun, bukan aturan soal pajaknya.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dilansir dari Antara, Selasa (30/6).

Adita menuturkan, pada masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya, regulasi yang akan dikeluarkan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya atau reflektor bagi para pesepeda.

“Kemudian, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” kata Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sehingga, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.(jpg)

ICW Sebut Gaya Hedonis Firli Bahuri Bukan Hal yang Mengejutkan

0

batampos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan, gaya hedonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bukan lagi hal yang baru. ICW memandang, gaya hedonisme tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa kejadian yang sempat ada di era kepemimpinannya.

“Misalnya, saat Pimpinan KPK tetap memaksakan untuk menaikkan gaji di tengah situasi pandemi Covid-19. Maka dari itu, gaya hidup hedonisme seperti itu bukan lagi hal yang mengejutkan ada di kepemimpinan KPK saat ini,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keteranganya, Selasa (30/6).

Kurnia mengharapkan, Dewan Pengawas KPK segera mengusut tuntas penggunaan helikopter mewah oleh Firli. Jika ditemukan adanya fakta yang bersangkutan melanggar kode etik, maka Dewan Pengawas harus mengumumkan hal ini kepada publik.

“Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka peran Dewan Pengawas layak untuk dipertanyakan karena hanya mendiamkan potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK,” ucap Kurnia.

Kurnia menegaskan, Dewan Pengawas harus memberikan tenggat waktu yang jelas dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik ini. Sebab, berkaca pada waktu sebelumnya, sering kali pengusutan dugaan pelanggaran kode etik di KPK berjalan lambat dan tidak ada kejelasan.

“Contoh, saat ICW melaporkan Irjen Firli Bahuri yang saat itu masih berstatus sebagai Deputi Penindakan KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Kala itu proses pengusutannya amat disayangkan karena tidak terbuka kepada publik,” tandas Kurnia.

Sementara itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, proses dugaan pelanggaran etik soal penggunaan helikopter swasta oleh Ketua KPK Firli Bahuri tidak hanya didasarkan pada keterangan Firli. Diketahui, Dewas KPK telah memeriksa Firli pada Kamis (25/6) soal penggunaan helikopter yang diduga milik swasta.

“Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik, tentu tidak cukup didasarkan keterangan satu orang,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Senin (29/6).

Haris menuturkan, Dewas yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan dan pegawai KPK akan mendalami laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal penggunaan fasilitas mewah jenderal polisi bintang tiga tersebut.

“Dewas masih akan terus kumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang tahu, mendengar, melihat, dan/atau memiliki info terkait isu tersebut,” tegas Haris.

Namun, Firli enggan mengomentari aduan masyarakat mengenai pengunaan helikopter swasta ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi. “Saya hanya kerja, dan kerja,” kata Firli dikonfirmasi, Jumat (26/6).

Jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut. “Masa waktu kita habis karena merespon kritikan dan aduan,” tukas Firli.(jpg)

Anggaran di Kementerian Mandek, Jokowi Langsung Telepon Menterinya

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan agar kementerian dan lembaga bisa mengelontorkan anggaran belanjanya di saat pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku memantaunya setiap hari.

Jokowi bahkan mengatakan, sudah mengetahui setiap harinya mengenai berapa saja anggaran kementerian dan lembaga yang telah‎ dikeluarkan para pembantunnya itu.

“Saya pantau setiap harinya. Saya sekarang sudah tahu setiap kementerian ini sudah keluar berapa persen,” ujar Jokowi dalam video conference di Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Menurut Jokowi, jika anggaran yang digelontorkan masih rendah dirinya tidak akan tanggung-tanggung akan menegur menteri ataupun kepala lembaga tersebut.

“Kalau masih rendah saya telpon, langsung saya tegur, langsung ke menteri atau kepala lembaganya,” ‎tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan saat ini kondisi sedang berbeda. Indonesia menghadapi wabah virus Korona. Sehingga agaran kementerian seharusnya bisa cepat digelontorkan.

Perlunya anggaran digelontorkan karena akan memperbanyak peredaran uang. Sehingga ekonomi di dalam negeri bisa berjalan.

“Karena jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan sedikit. Harus terus belanja, kita dorong agar peredaran yang di masyarakat semakin banyak,” katanya.

Jokowi juga memerintahkan para kepala daerah juga mengelontorkan anggarannya dari APBD. Sehingga jangan sampai ekonomi mengalami kesulitan lantaran anggaran ditahan-tahan untuk digelontorkan.

“Segeralah keluarkan dari APBD kita, itu agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” ungkapnya.

‎Diketahui, Presiden Jokowi mengkritik sejumlah menteri dan kepala lembaga yang tak bergerak cepat membelanjakan anggaran sehingga penanganan pandemi Covid-19 dan perbaikan ekonomi tak segera terlihat hasilnya.

Secara spesifik ia mencontohkan anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun, tapi yang cair tak sampai 2 persen. Dana Rp 75 triliun ini adalah anggaran yang untuk alokasi belanja penanganan virus Korona.

“Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat direm ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga ‘men-trigger’ ekonomi,” ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar para menteri mempercepat belanja kementerian untuk menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat.(jpg)

Menurut Jokowi Isolasi RT/RW Lebih Efektif Dibanding Karantina Kota

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, semua pihak harus tetap fokus kepada penanganan virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Agar angka penularannya bisa dikendalikan.

Menurut Jokowi, salah satu cara mengendalikan angka penularan virus Korona caranya dengan mengisolasi Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

“Strategi intervensi yang paling efektif untuk tanganai Covid-19. Strategi berbasis lokal mengisolasi RW, kampung atau desa,” ujar Presiden Jokowi dalam konfrensi pers di Jawa Tengah, Selasa (30/6).

Jokowi berujar, dengan strategi mengisolasi RT dan RW ini lebih efektif menekan penularan virus Korona ketimbang mengkarantina kota ataupun kabipaten. “Jadi isolasi RW dan RT ini lebih efektif daripada karantina kota atau kabupaten,” katanya.

Jokowi berharap strategi mengisolasi RT dan RW bisa diterapkan jika salah satu daerah mereka ada warganya yang terpapar virus Korona.

“Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harap terjadi penurunan Rt atau R0,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga berharap angka penularan virus Korona di Jawa Tengah bisa benar-benar hilang. Ia menargetkan Juli mendatang para kepala daerah bisa bekerja keras untuk menanggani virus Korona. Sehingga ekonomi bisa kembali pulih di provinsi tersebut.

“Sehingga di Jateng namanya Covid-19 betul-betul bisa h‎ilang dan Insyaallah ekonomi kita bisa merangkap pada sebuah pertumbuhan yang normal,” pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus virus Korona di Jateng sampai dengan Senin (29/6) totalnya mencapai 3.680. Sementara yang meninggal dunia totalnya mencampai 150 orang.(jpg)