DINAS Tenaga Kerja Kota atam mencatat, ada 15.336 pekerja yang terdampak Covid-19 hingga 1 Mei mendatang. Mereka berasal dari 327 perusahaan di Batam.

Rinciannya, ada 12 perusahaan tutup sementara dan 18  perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika dirinci lagi dari 15.336 pekerja yang terdampak, ada 9.113 karyawan yang jam kerjanya dikurangi, 2.400 orang karyawan dirumahkan, 3.057 karyawan disuruh cutri tanpa dibayar, dan 766 orang yang di-PHK.

Mayoritas yang terdampak adalah sektor pariwisata dan  perusahan terkait lainnya. Seperti hotel, restoran, angkutan  pariwisata, tempat atraksi pariwisata, dan lainnya.

Dalam skala Provinsi Kepri, lebih besar lagi. Untuk sektor pariwisata saja, ada 73 hotel yang tutup sementara. Sekitar  9.000 sampai 10 ribu karyawannya terdampak.

Jumlah itu terus bertambah seiring belum hilangnya Covid-19 dari Kepri. Hanya sektor industrilah yang masih bertahan. Khususnya di Batam, semua sektor ini masih beroperasi.

Hal ini diakui Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri
(HKI) Kepri, Tjaw Hoeing.

Meski terdampak juga setelah beberapa negara tujuan ekspor lockdown dan negara sumber bahan baku lockdown, namun tak sampai membuat industri di Batam babak belur.

“Terdampak juga, tapi masih tetap eksis di tengah pandemi
Covid-19 ini,” ujar Tjaw, belum lama ini.

Bahkan Tjaw melihat, industri di Batam masih ada peluang berkembang, meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Apalagi Presiden Amerika Donald Trump, berencana merelokasi sejumlah pabrik Amerika dari Tiongkok ke Indonesia, karena  hubungan kedua negara yang tidak akur.

“Batam dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik, insentif, letak strategis yang dapat memanfaatkan Singapura sebagai hub. Jadi, bisa menampung limpahan investasi tersebut,” katanya, Jumat (15/5/2020).

Tapi, jika limpahan investasi dari Amerika tersebut berorientasi pada perdagangan domestik, maka Batam tidak bisa menerimanya.

“Karena Batam itu dipersiapkan untuk perusahaan asing yang berorientasi kepada ekspor luar negeri. Kalau benar ada, maka kawasan industri di Batam sudah cukup siap,” ungkapnya.

Ia yakin Batam pasti dilirik, meski pemerintah telah menyediakan lahan seluas 4 ribu hektare di Kawasan Industri Wijayakusuma di Brebes, Jawa Tengah.

“Kalau targetnya ekspor, Batam pasti dilirik, bukan hanya Brebes. Apalagi seluruh kawasan industri di Batam belum 100 persen terisi, jadi masih ada lahan yang sangat luas untuk bisa menampung relokasi industri Amerika dari Tiongkok,” paparnya.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, peluang Batam mendapatkan investasi lebih besar daripada daerah lain.

“Karena status Free Trade Zone (FTZ) Batam akan sangat menguntungkan investor yang orientasinya ekspor. Ditambah infrastruktur yang sudah bagus, pasokan air dan listrik juga baik,” jelasnya.

Namun, masih ada beberapa hambatan masuknya investasi ke Batam. Di antaranya ongkos kontainer yang lebih mahal ketimbang pelabuhan lain di Indonesia.

“Lalu lahan yang tersedia sudah banyak dikuasai oleh para calo sehingga menyulitkan investor mendapatkan lahan di tempat yang strategis, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah harus membenahi berbagai hambatan investasi di Batam ini jika ingin investor datang dan berinvestasi di Batam.

Hal serupa juga tengah dilakukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri.

Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana mempersiapkan lahan seluas 30 hektare sebagai tahap awal dalam menggaet investor asing lewat program Paket Ekonomi Batam, Bintan, Karimun (BBK) Murah.

Menurut Ma’ruf, penyebab hengkangnya perusahaan asing dari Tiongkok disebabkan karena tak ingin mengambil risiko lebih jauh lagi, imbas dari pandemi Covid-19.

“Karena ada risiko besar hanya berinvestasi di satu negara. Jika negara tempat investasi terkena wabah seperti saat ini, maka sangat merugikan investor. Kami tengah berusaha menangkap peluang ini,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Adapun lahan seluas 30 hektare yang disiapkan berada di Kabil, Batam. Selain lahan di lokasi tersebut, Ma’ruf mengaku sudah berkoordinasi dengan bupati-bupati dari Bintan dan Karimun
untuk membantunya jika ada investor asing yang berinvestasi di BBK.

“Pada intinya, kami siapkan lahan seluas 30 hektare di Kabil. Tolong itikad kami disambut dengan baik. Saya harap BP Batam juga berani, biar kami yang bayar, kami kasih free ke investor,” tegasnya.

Berikan Penundaan atau Penghapusan Kewajiban Melihat kenyataan bahwa hanya industri di Batam yang mampu menggeliat di tengah pandemi Covid-19, anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha, meminta Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, memberikan perhatian serius
sektor ini, baik saat ini maupun ke depannya.

“Berikan kemudahan-kemudahan atau relaksasi atau stimulus agar industri di Batam makin berkembang. Ingat, sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Untunglah masih bisa bertahan, kalau tidak akan banyak pengangguran di Batam ini,”
ujar Utusan, kemarin.

Ia mencontohkan, untuk industri yang perpanjangan UWTO-nya jatuh tempo, jangan hanya kemudahan berupa bisa dicicil sampai 10 kali, tapi bisa lebih dari itu.

Misalnya, tak ada denda, atau pembayaran bisa diundur beberapa tahun ke depan atau diberi diskon besar. Begitupun kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), dan keringanan pajak lainnya.

Ia menambahkan, jika kewajiban-kewajiban terhadap industri tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda), maka sesuai dengan mekanismenya, harus melalaui perubahan APBD yang ditampung dalam Renca Kerja dan Anggaran (RKA).

Sebab, Pemko Batam tidak bisa bertindak secara sepihak. Pembahasan perlu dilakukan bersama-sama dengan DPRD.

“Kita berterima kasih pada para pelaku industri di Batam. Bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 itu luar biasa,” ujarnya.

Tidak hanya kepada sektor industri, sektor pariwisata yang paling terdampak dan butuh waktu lama untuk bangkit kembali, juga harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Utusan mengusulkan, penundaan kewajiban tanpa denda atau penghapusan kewajiban dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diberikan.

“Namun, ini juga harus tetap melalui pembicaraan dan kesepakatan bersama dengan DPRD,” katanya.

Tidak hanya itu, Pemko Batam juga harus menjamin ketersediaan kebutuhan yang diperlukan di sektor pariwisata dengan pengawasan harga secara normal.

Ketua Fraksi Partai Hanura tersebut menegaskan, Partai Hanura sangat mendukung segala bentuk program dari Pemko Batam dalam menggairahkan perekomian di Kota Batam.

“Baik itu program dalam bentuk kebijakan. Ataupun dalam bentuk anggaran,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Dewan Kehormatan Apindo Kepri dan Batam, Abidin, mengatakan, saat ini, semua sektor usaha yang terdampak Covid-19, baik dampaknya besar maupun kecil, membutuhkan relaksasi kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah.

“Bisa relaksasai UWTO, PBB, atau pajak-pajak lainnya. Juga
jangan buat aturan-aturan yang membuat industri kesulitan,”
ujarnya, pekan lalu.

Ia yakin, 2021, dunia usaha di Batam akan bangkit, seiring meredanya pandemi Covid-19.(leo/gie)