batampos.co.id – Selain Tiongkok, Korea Selatan (Korsel) menjadi negara dengan kasus virus corona terbanyak. Jumlahnya mencapai 7.382 kasus, dengan 248 kasus baru dilaporkan Senin (9/3).
Satu kematian baru juga dilaporkan, sehingga jumlah pasien yang meninggal bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu, sebanyak 36 pasien telah meninggalkan karantina setelah dinyatakan pulih sepenuhnya. Angka itu menambah jumlah keseluruhan pasien yang dipulangkan menjadi 166 orang.
Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) memperbarui data dua kali dalam sehari, yakni pada pukul 10.00 dan 17.00 waktu setempat. Infeksi Covid-19 melonjak dalam 19 hari terakhir, dengan 7.351 kasus baru dilaporkan sejak 19 Februari hingga 8 Maret.
Negara tersebut telah menaikkan level kewaspadaan virusnya ke level merah, yang merupakan level tertinggi. Sementara itu, total kasus infeksi di Daegu, yang terletak sekitar 300 kilometer di sebelah tenggara Seoul, dan Provinsi Gyeongsang Utara yang mengelilinginya naik masing-masing menjadi 5.571 dan 1.107.
Angka tersebut setara dengan hampir 90 persen dari total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Korsel. Daegu menjadi pusat penyebaran wabah korona di Korsel usai klaster infeksi massal terbesar ditemukan di kota metropolitan berpenduduk 2,5 juta orang itu.
Saat ini Daegu telah ditetapkan oleh pemerintah Korsel sebagai zona perawatan khusus. Klaster kasus di Daegu berkaitan erat dengan ibadah kebaktian yang diselenggarakan sebuah kelompok keagamaan kecil lokal bernama Sincheonji di kota tersebut. Para anggotanya diketahui saling duduk berdampingan di lantai selama kebaktian.
Sejak 3 Januari, Korsel telahmelakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 196.000 orang. Dari jumlah tersebut, 171.778 di antaranya dinyatakan negatif Covid-19, sementara 17.458 lainnya masih menjalani pemeriksaan. (jpg)
batampos.co.id – PT Adhya Tirta Batam (ATB) terus berupaya memberikan layanan terbaik di tengah keterbatasan sumber air baku. Namun, potensi krisis air baku harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Bergerak dibidang utilitas pelayanan air bersih di wilayah dengan keterbatasan sumber daya air baku, ATB sangat menyadari pentingnya melakukan berbagai upaya untuk turut serta menjaga ketersediaan air baku.
Untuk itu, ATB telah melakukan upaya efisiensi dalam hal pengelolaan air selama bertahun-tahun.
Sehingga, walaupun sumber air baku di Batam sangat terbatas, masyarakat Batam masih bisa menikmati air bersih hingga hari ini.
Salah satu langkah konkrit yang dilakukan ATB adalah menekan angka kebocoran air. Angka kebocoran air ATB hanya 15 persen yang merupakan tingkat kebocoran terendah se-Indonesia.
Namun, efisiensi yang dilakukan ATB tidak akan cukup jika Batam tak kunjung mencari solusi untuk mengatasi masalah ketersediaan air baku.
Setidaknya, ada 2 hal penting yang harus menjadi perhatian. Yakni, menjaga Daerah Tangkapan Air (DTA) di waduk-waduk yang telah ada, dan menambah cadangan sumber air baku baru.
“ATB sudah melakukan kewajibannya secara maksimal. Bahkan melebihi yang diwajibkan. Namun, apa yang kami lakukan tidak akan berguna bila kita tak menjaga sumber-sumber air baku di Batam,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
Kondisi Dam Duriangkang. ATB berencana menghentikan suplai air dari dam tersbeut karena debit airnya yang terus menyusut. Foto: batampos.co.id/Dalil Harahap
Saat ini, kebutuhan air bersih di Kota Batam dipenuhi melalui 5 waduk milik pemerintah. Diantaranya Waduk Duriangkang, Mukakuning, Sei Harapan, Sei Ladi dan Nongsa.
Waduk Duriangkang menopang 80 persen kebutuhan masyarakat kota Batam.
Namun, saat ini air di Waduk Duriangkang yang menopang kebutuhan air 228.900 pelanggan, telah menyusut hingga level -3,14 meter dibawah bangunan pelimpah.
Jika air menyentuh level -3,4 meter di bawah banguna pelimpah, maka IPA Tanjung Piayu dan pompa intake yang menyalurkan air dari waduk Duriangkang ke IPA Muka Kuning akan berhenti beroperasi.
Sementara bila air telah menyentuh level -5,0 meter, maka seluruh IPA Duriangkang dengan kapasitas 2.200 liter juga akan berhenti beroperasi.
Pada akhirnya, akan ada 228.900 sambungan pelanggan yang tak akan mendapat pelayanan air bersih. Perlu diketahui, saat ini level air di waduk konsisten mengalami penurunan sebesar 2 cm
“Mari sama-sama berharap agar pemerintah sebagai pemilik waduk memiliki langkah antisipatif jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai Batam lumpuh karena tidak ada air,” tegas Maria.
Bencana Terburuk
Kondisi waduk Duriangkang saat ini merupakan yang terburuk sejak waduk tersebut beroperasi.
Apalagi, setiap hari level air di waduk turun 2 cm. Batam semakin dekat dengan ancaman krisis air baku.
Batam sebenarnya pernah melewati krisis air. Tepatnya Saat El Nino menerpa Batam tahun 2015 silam.
Saat itu, Waduk Nongsa mengalami penyusutan paling kritis dan disusul oleh Waduk Sei Harapan.
El Nino memperpanjang masa kemarau tahunan yang terus dialami Kota Batam di awal tahun.
Namun krisis itu mampu dilewati dengan berbagai skema penggiliran.
Dampak bisa diminimalisir, karena Waduk Duriangkang sebagai penyuplai air terbesar di Kota Batam masih bisa diandalkan untuk mengantisipasi hal terburuk.
Kini, waduk yang menjadi andalan kota Batam itu yang terancam tumbang.
ATB telah memberikan masukan kepada pemerintah sejak tahun 2015, agar segera mengambil langkah antisipatif guna meminimalisir potensi krisis.
“Kami sudah melihat bahwa kita akan mengalami potensi krisis air sejak 5 tahun lalu. Kami juga telah memberikan masukan. Sayangnya, belum ada langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air baku,” jelas Maria.
ATB sendiri tidak memiliki kewenangan di waduk dan Daerah Tangkapan Air (DTA). Karena kedua wilayah tersebut adalah milik pemerintah.
Kendati demikian, ATB tak tinggal diam dan berpangku tangan. ATB secara rutin melakukan penanaman pohon di sekitar DTA melalui kegiatan tahunan bernama ATB Festival Hijau.
ATB bersinergi bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menanam dan memelihara bibit pohon sebagai langkah konkrit untuk mengatasi persoalan deforestasi hutan serta memelihara catchment area (daerah resapan air).
ATB juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program. Tujuannya untuk menanamkan budaya bertoleransi dalam hal penggunaan air, dan dalam hal penggunaan air seperlunya.(*)
batampos.co.id – Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura divonis bersalah oleh pengadilan setempat, karena dianggap memberikan pendanaan kepada kelompok teroris. Mereka saat ini sudah berstatus tahanan otoritas Singapura, dengan masa hukuman yang berbeda-beda.
Terkait itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan kepada seluruh WNI yang ada di Singapura, agar lebih teliti dalam memberikan donasi. Karena jika terdeteksi memberikan bantuan kepada organisasi teroris, maka resikonya akan berhadapan dengan penegak hukum setempat.
“Tolong kalau donasi kehati-hati betul, kita niatnya baik, tapi ternyata itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik, akhirnya termonitor sama mereka dan itu dianggap sebagai pendanaan terorisme,” kata Suhardi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (10/3).
BNPT telah meminta kepada KBRI di Singapura, untuk memberikan pendampingan kepada 3 WNI yang ditahan. Rencananya BNPT pun ingin memberikan program deradikalisasi kepada mereka jika memang ketiga terpapar paham terorisme.
Kendati demikian, saat ini memang BNPT belum memiliki akses kepada 3 WNI ini. Mengingat status mereka sebagai tahanan Singapura. Diperlukan diplomasi politik agar akses bisa didapat.
“Tentunya kita harapkan kita punya sentuhan juga kepada mereka. Itu kan warga negara kita yang perlu disentuh juga. Kalau memang dia bisa diberikan pemahaman dan mereduksi paham paham itu, kita akan langsung ke sana,” jelas Suhardi.
Sebelumnya, otoritas Singapura memvonis 3 WNI bersalah atas tuduhan pendanaan kepada kelompok teroris. Mereka adalah RH, TM, dan AA. Masing dihukum pidana penjara selama 18 bulan, 48 bulan dan 24 bulan.
Dalam persidangan, RH terbukti memberikan donasi SGD 140, sedangkan TM SGD 1.216 kepada sebuah lembaga amal di Indonesia yang diduga mendukung aksi terorisme. Sedangka AA terbukti mengirim SGD 130 kepada dua lembaga amal yang berada juga di Indonesia.(jpg)
batampos.co.id – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan keinginan para anggota dewan di Senayan.
“Ini sejalan dengan perjuangan Komisi IX yang menolak kenaikan iuran BPJS. Saat rapat gabungan September 2019 lalu DPR memutuskan agar pemerintah tidak menaikan kenaikan iuran BPJS kesehatan,” ujar Kurniasih saat dihubungi, Selasa (10/3).
Oleh sebab itu, kata Kurniasih, pemerintah harus patuh dan segera melaksanakan keputusan MA tersebut. Tentu nantinya DPR akan mengawasinya.
“Kalau sampai pemerintah menolak putusan itu, saya kira rakyat bisa membaca bahwa ternyata pemerintah tidak memiliki keinginan membantu rakyat kecil,” katanya.
Sementara itu terpisah, Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay berharap, keputusan ini harus segera dilaksanakan oleh pemerintah.
Sehingga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendesak pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang standar sesuai dengan apa yang semestinya ada.
“Terutama BPJS sebagai operator harus tetap memberikan pelayanan yang secukupnya, yang memadai sesuai standar kepada masyarakat. Meskipun ini kenaikan tidak jadi diberlakukan,” kata Saleh.
Saleh juga berharap nanti pemerintah bersama DPR dan seluruh komponen masyarakat lainnya akan mencari solusi terbaik terkait masalah defisit dan kekurangan pembiayaan bagi penyelenggaraan BPJS kesehatan.
“Tentu kita juga barangkali perlu lakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait sistem jaminan sosial kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Saleh berujar, sebaiknya pemerintah segera untuk tidak mencari rumus lain untuk menaikkan iuran. Sehingga tidak menolak apa yang sudah diputuskan oleh Mahakamah Agung.
Karena itu, Saleh mendesak MA untuk segera memberikan salinan keputusan tersebut terhadap pemerintah dan pihak terkait dalam hal ini tentu Kemenkes, Kemensos, Presiden dan BPJS Kesehatan.
“Dengan demikian tidak ada alasan pemerintah dan operator untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebab nanti kan bisa ada alasan belum terima keputusan. Untuk menghindari itu, segera diberikan salinannya,” pungkasnya.
Diketahui, kenaikkan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020.
Keputusan MA ini sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.(jpg)
batampos.co.id – Kasus pertama positif korona diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu lalu (1/3). Namun, sangat mungkin virus tersebut menyebar di masyarakat jauh hari sebelumnya. Hanya, belum diketahui keberadaannya. Hal itu terungkap dari data pasien Covid-19 yang dimiliki pemerintah Singapura.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan (MoH) Singapura, ada tiga kasus penularan di negara tersebut yang berasal dari luar. Dua di antaranya berhubungan dengan Indonesia. Yang pertama adalah kasus 152. Penderitanya adalah warga Indonesia yang tiba di Singapura pada 1 Maret lalu. Lelaki 65 tahun itu dideteksi positif tertular virus korona baru yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Dia kini berada di ruang isolasi Singapore General Hospital (SGH).
Pria tersebut mengaku mengalami tanda-tanda tertular virus sejak 28 Februari saat masih berada di Indonesia. Pria itu tidak tinggal diam. Pada 2 Maret dia berobat ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun, penyakitnya tidak terdeteksi. Terbukti dengan kenyataan bahwa dia tidak termasuk dalam daftar orang dengan Covid-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia. Nah, baru pada 7 Maret, pria itu berobat ke SGH. Serangkaian tes dijalani sebelum akhirnya dia dinyatakan positif tertular Covid-19 keesokan harinya.
Yang kedua adalah kasus 153. Kasus tersebut melibatkan perempuan Singapura yang berusia 65 tahun. Dia mengunjungi saudarinya yang berada di Indonesia pada 25–28 Februari lalu. Saudarinya tersebut menderita pneumonia. Pada Selasa (3/3), saat sudah pulang ke Singapura, perempuan itu mengalami gejala tertular Covid-19.
Pada hari itu juga dia berobat ke Poliklinik Choa Chu Kang. Dia kembali ke klinik tersebut pada Sabtu (7/3). Perempuan itu dirujuk ke unit gawat darurat SGH dan diminta menjalani serangkaian tes. Minggu sore (8/3) dia dinyatakan positif Covid-19. Dia kini dirawat di ruang isolasi SGH.
Sementara itu, gelombang kedua persebaran Covid-19 masih berlangsung. Jumlah pasien di Indonesia yang tertular meningkat. Hingga kemarin (9/3), tercatat ada 19 kasus positif baru. Mereka kini diisolasi di sejumlah rumah sakit agar tidak menjadi sumber penularan.
Dari 13 kasus tambahan yang teridentifikasi kemarin, lebih dari separonya adalah WNI yang baru pulang dari luar negeri (lihat grafis). Ke-13 kasus itu teridentifikasi dari hasil pemeriksaan genom sequencing pada Kamis (5/3). Pemeriksaan mendalam itu membutuhkan waktu tiga hari.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, hampir seluruh pasien datang dalam kon-disi sakit ringan hingga sedang. Hanya satu yang sakit menjurus ke kondisi berat, yakni kasus 08. Dia adalah suami kasus 07 yang baru pulang dari luar negeri (LN). ’’Kondisinya sekarang menggunakan beberapa peralatan infus, oksigen, karena sebelum kontak dengan 07 dia sudah sakit duluan,’’ terangnya.
Penyakit bawaan itu adalah diare. Dia juga memiliki riwayat diabetes. Selebihnya, rata-rata hanya merasakan flu yang tidak berat. Tidak ada yang menggunakan oksigen maupun infus. Mereka bisa melakukan layanan perawatan sendiri.
Bedanya, mereka diisolasi secara fisik dari dunia luar demi mencegah penularan. Para pasien itu masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka dengan menggunakan ponsel. Namun, mereka belum bisa ditemui secara fisik tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD).(jpg)
batampos.co.id– Telkomsel memiliki layanan penyimpanan berbasis cloud bernama CloudMAX.
Layanan ini dapat digunakan oleh pelanggan menggunakan smartphone berbasis IOS dan Android yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan back up dan restore foto, video, dan berbagai jenis dokumen lainnya dengan cepat, aman, serta dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi mobile.
Kemudahan yang diberikan internet membuat pelanggan sering berbagi media dan dokumen melalui ponsel cerdas maupun perangkat lain seperti laptop dan komputer.
Namun tak jarang keterbatasan memori di perangkat mengganggu kenyamanan pelanggan dalam berbagi atau mengakses file.
General Manager Consumer Sales Region Sumbagteng, Mulyadi Indra, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelanggan Telkomsel yang menggunakan layanan penyimpanan berbasis cloud.
Pada CloudMAX pelanggan dapat kemudahan mengakses foto, video, atau dokumen lainnya di mana pun dan kapan pun serta ruang penyimpanan hingga 100GB.
“Layanan CloudMAX Telkomsel hadirkan sebagai jawaban bagi pelanggan yang membutuhkan penyimpanan dokumen di cloud yang tidak dibatasi memori perangkat,” jelasnya.
“Dengan menggunakan CloudMAX, kini pelanggan bisa dengan leluasa menyimpan dan mengakses file kapan saja dan di mana saja”, tambah Mulyadi lagi.
Karyawan Telkomsel memperlihatkan layanan penyimpanan berbasis cloud bernama CloudMAX. Foto : Telkomsel untuk batampos.co.id
Untuk berlangganan layanan ini, pelanggan dapat langsung mengunduh aplikasi CloudMAX di ponsel cerdas dari Playstore maupun App Store atau melalui *500*79.
Pelanggan kemudian hanya perlu melakukan registrasi layanan dengan menggunakan nomor dan jaringan Telkomsel.
Terdapat beberapa pilihan paket bulanan dengan masa berlaku hingga 30 hari Layanan ini tersedia dalam pilihan paket memori berkapasitas muLAI DARI 10GB dengan harga Rp5.500, 50GB Rp16.500, dan 100GB Rp22.500.
Pada CloudMAX tedapat fitur backup dan restore, selain itu layanan CloudMAX menyediakan berbagai fitur lain yang bermanfaat bagi pelanggan.
Fitur “Family Cloud” dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa pelanggan Telkomsel sekaligus; fitur “Memory Cleaner” mampu membuat ruang ekstra pada memori perangkat; fitur “Offline Mode” memungkinkan akses dokumen tanpa koneksi internet; fitur “Document Sharing” menyediakan link untuk berbagi dokumen.
Serta fitur “Facial Recognition” untuk mencari dan melihat foto berdasarkan wajah dari foto di CloudMAX.
Layanan CloudMAX Telkomsel dapat dinikmati oleh pelanggan KartuHalo, simPATI, Kartu As, dan LOOP.
Hadirnya layanan CloudMAX diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara menyeluruh dan dapat merasakan pengalaman mobiledigital lifestyle yang lebih berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau.(*)
batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengesahkan kenaikan tarif ojek online (ojol). Tarif batas bawah yang semula Rp 2.000 akan menjadi Rp 2.250.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa tarif tersebut akan diberlakukan 16 Maret mendatang. “Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp 2.650,” kata Budi di kantornya, Selasa (10/3).
Dengan adanya kenaikan ini, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.
“Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000,” terangnya.
Menurutnya, kenaikan ini tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan para driver, tapi berdasarkan perkembangan perekonomian, khususnya di ibu kita yang begitu pesat. “Perkembangan ekonomi di Jakarta cepat sekali. Kita juga mendengarkan aspirasi dan diskusi dan sebagainya. Jadi, kita melakukan penghitungan kembali,” tutup dia.(jpg)
batampos.co.id – Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mengumumkan kabinet barunya pada Senin (9/3) sore. Bertempat di kantornya, Petaling Jaya, Muhyiddin juga mengumumkan beberapa struktur baru dalam kabinet, dimana ia membentuk empat menteri senior yang dinamakan Menteri Kanan yang menjadi koordinator menteri kabinet lainnya.
”Sepanjang minggu yang lalu saya telah berpeluang untuk berbincang dengan rakan-rakan pimpinan dari pada parti Bersatu, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan PAS untuk membentuk kabinet baharu kerajaan,” ujar Muhyiddin.
”Saya akan membentuk sebuah kabinet yang memberi tumpuan kepada penyampaian pengkhidmatan yang lebih berfokus dan berkesan, cekap, peduli rakyat, telus, dan berintegriti yang lebih mantap,” sambungnya.
Ada pun empat Menteri Kanan dibentuk oleh Muhyiddin untuk membantunya mengoordinasikan bidang-bidang tertentu, seperti ekonomi, keamanan, infrastruktur, hingga pendidikan.
Mahathir Mohamad mengaku telah menerima surat dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk bertemu guna melakukan dialog rekonsiliasi. Merespons surat tersebut, Mahathir mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan Muhyiddin hanya jika Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) itu meninggalkan sekutunya dari UMNO yang korup.
”Saya belum pernah bertemu dengannya. Mengapa saya harus bertemu dengannya, kecuali jika dia siap untuk menyingkirkan orang-orang UMNO yang korup?” ujar Mahathir usai bertemu dengan anggota Bersatu cabang Kedawang, Minggu (8/3).
”Bahkan kemudian, saya harus mempertimbangkannya terlebih dahulu,” lanjutnya seperti dimuat The Star.
Mahathir yang merupakan anggota parlemen Langkawi mengungkapkan sulit untuk memenuhi keinginan partai yang berharap ia dan Muhyiddin kembali bersatu. “Saya tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang telah dituntut di pengadilan karena mencuri miliaran ringgit,” tegas Mahathir.
Mahathir mengatakan, ia akan siap menerima anggota UMNO untuk bergabung dengan Bersatu selama mereka keluar dari partai politik terbesar di Malaysia tersebut. Jumat (7/3), anggota dewan tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan mengatakan Muhyiddin telah menulis surat kepada Mahathir untuk bertemu dan kembali berdamai. (jpg)
batampos.co.id – Mewabahnya virus corona tak hanya berdampak global pada perekonomian, tapi juga ke sektor usaha kecil lainnya. Di Batam contohnya, omzet penjualan pakaian bekas menurun drastis. Padahal sebelumnya, pakaian seken ini laris manis karena harganya lebih terjangkau.
Warga tak lagi berminat membeli pakaian seken karena takut membawa virus corona. Penjual barang seken di Pasar Aviari, Batuaji, mengaku sulit mengejar omzet lagi karena sepinya pengunjung. “Sejak corona viral, jarang yang belanja lagi. Mungkin takut. Apalagi sekenan ini dari Singapura,” kata Hadi, seorang pedagang.
Senada disampaikan Husein, pedagang seken di ruko Winner Junction, Simpang Basecamp. Menurut dia, omzet penjualan turun hampir 100 persen dari sebelum virus corona ini mewabah. “Tak bisa berkembang. Untuk bertahan susah karena tak ada yang datang belanja. Sepi (peminat) semenjak corona ini viral. Sudah sebulan ini saya tak belanja karena memang tak laku,” ucapnya.(eja)
batampos.co.id – Penolakan terhadap omnibus law bergaung makin kencang di Jogjakarta. Kemarin (9/3) ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan dalam aksi Gejayan Memanggil. Mereka memadati simpang tiga Jalan Affandi.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi kemarin. Seluruhnya berfokus pada pembahasan RUU Omnibus Law. Antara lain pembatalan pembahasan omnibus law yang meliputi RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian.
”Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan omnibus law,” tegas humas aksi Gejayan Memanggil Kontra Tirano saat ditemui Jawa Pos Radar Jogja di simpang tiga Jalan Affandi kemarin.
Massa juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk terlibat dalam aksi mogok nasional. Peserta aksi menganggap pemerintah tak serius menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Pada saat bersamaan, pemerintah justru mengusulkan produk omnibus law. Tirano menilai omnibus law merampas hak-hak dasar warga negara.
Aksi tersebut juga diikuti ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM Jogjakarta. Mereka fokus menyoroti RUU Cipta Kerja. Ketua BEM KM UGM Jogjakarta Sulthan Farsas Nanz menegaskan, RUU Cipta Kerja menghilangkan keberpihakan kepada para pekerja.
”Kue terbesar dari kebijakan ini dihadiahkan kepada golongan pengusaha dan investor. Ini harus dikritisi. Jangan sampai RUU yang tidak memayungi kaum pekerja ini disahkan,” tegasnya.
Sementara itu, di Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak DPR untuk menolak pembahasan RUU itu. RUU inisiatif pemerintah tersebut dinilai terlalu memberikan karpet merah kepada investor dengan mengabaikan hak-hak pekerja. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Napitupulu menyampaikan, RUU Cipta Kerja juga berdampak pada berbagai persoalan.
Alih-alih membenahi tumpang-tindih regulasi, konsep omnibus law justru memperumit peraturan. Sebab, akan melahirkan lebih banyak peraturan pelaksana. Di sisi lain, menabrak banyak perundang-undangan yang dinilai sudah efektif berlaku. Misalnya, UU Ketenagakerjaan, UU Penanaman Modal, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Pemerintah Daerah. ”Jika diteruskan, substansi RUU itu bisa meruntuhkan keadaban hukum,” jelasnya.
Di bagian lain, RUU yang diserahkan kepada DPR bisa ditarik lagi oleh pemerintah. Itu dapat ditempuh jika belum ada pembahasan di DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu bisa berlaku untuk RUU Cipta Kerja.
Sejauh ini, untuk omnibus law tersebut, memang belum ada pembahasan setelah maraknya penolakan. ”Presiden melalui kementerian terkait bisa menarik lagi RUU itu (RUU Cipta Kerja, Red),” jelas peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi.
Diketahui, draf berikut naskah akademik RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR 12 Februari lalu. Namun, surat presiden (surpres) belum dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-2 pada 27 Februari lalu. ”Secara normatif, sama sekali belum ada pembahasan,” ucap Ferdian.
Tata cara penarikan RUU, sambung dia, diatur dalam Peraturan DPR 3/2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU. Persisnya di pasal 9 ayat (3). Presiden menyampaikan pernyataan tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai penjelasan alasan penarikan. Nah, penarikan RUU oleh presiden selanjutnya diumumkan oleh pimpinan dewan dalam rapat paripurna.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD irit komentar mengenai aksi penolakan terhadap omnibus law. ”Ya, nanti kami tampung dulu lah. Nggak apa-apa demo, bagus,” terangnya kemarin.(jpg)
