batampos.co.id – Undang-Undang Pesantren sudah disahkan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari peraturan baru tersebut.

Pemerintah diminta menyediakan anggaran khusus bagi lembaga pendidikan agama itu. Jumlahnya tidak boleh jomplang dari pendidikan umum.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, tugas DPR sudah selesai dengan mengesahkan UU yang ditunggu pesantren seluruh Indonesia. Peraturan baru itu juga sudah berlaku.

“Pemerintah harus segera memikirkan pelaksanaan dari undang-undang itu,” terang dia saat ditemui usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, pemerintah harus membuat turunan dari UU tersebut, yaitu peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan UU.

Salah satunya terkait struktur yang akan mengatur langsung pendidikan pesantren. Pemerintah bisa membentuk direktorat  jenderal (Ditjen) pendidikan pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Struktur itu harus segera dibentuk, sehingga pendidikan pesantren sudah bisa mendapatkan perhatian khusus.

Jadi, Ditjen Pendidikan Pesantren akan fokus mengurus semua pesantren di Indonesia. Tidak ada lagi pesantren yang diabaikan atau dianaktirikan.

Semuanya harus mendapatkan perhatian. Selain ditjen, pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus untuk pesantren.

Menurut dia, anggaran itu diambil dari pendidikan nasional yang jumlahnya 20 persen dari total APBN.

“Kami serahkan ke pemerintah untuk mengatur penganggaran,” terang dia.

Menurut dia, tidak boleh ada lagi perbedaan anggaran antara pendidikan umum dan pesantren.

Anggaran kedua pendidikan itu harus sama. Selama ini, pendidikan pesantren terabaikan. Hal itu tidak boleh terjadi lagi setelah adanya UU Pesantren.

Sebab, UU itu dibuat untuk memberikan perhatian penuh kepada lembaga pendidikan agama itu.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan, sebenarnya partainya mengusulkan ada kementerian khusus pesantren.

Namun, kata dia, jika usulan itu tidak bisa dilaksanakan, minimal ada ditjen khusus pesantren.

“Itu minimal, kalau bisa ya kementerian pesantren, sehingga semakin fokus,” ungkap dia saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Menurut dia, ditjen pesantren bisa mulai bekerja jika pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang menjadi turunan dari UU.

Sebab, hal teknis akan diatur dalam PP. Dia berharap aturan turunan itu segera dibuat pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.

Dia yakin setelah semua menteri dilantik, presiden akan membentuk struktur khusus pesantren.

Ketua DPP PKB itu mengatakan, selain mendapat anggaran rutin dari APBN, pemerintah juga bakal menye-diakan dana abadi pesantren.(lum/jpg)

batampos.co.id – Pesawat tanpa awak atau drone bukan lagi sekadar pemuas hobi.  Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ini sudah dilirik berbagai sektor, termasuk angkutan kargo. Aturannya pun tengah dikebut untuk bisa memfasilitasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B Pramesti, menjelaskan, regulasi yang mengatur penggunaan drone di ruang udara Indonesia sejatinya sudah ada.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia dan CASR part 107 small unmanned aircraft system.

Namun, diakuinya, peraturan tersebut perlu di-refresh guna menjawab perkembangan penggunaan drone saat ini.

Seperti diketahui, drone kini tak hanya untuk hobi. Tapi juga angkutan kargo, penumpang, bahkan sebagai senjata.

”Kalau dulu drone hanya untuk hobi dan fotografi, sekarang fungsinya sudah berkembang. Meluas,” katanya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Nah, dalam regulasi baru nanti, bakal didetailkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan operasionalnya.

Seperti sertifikasi bagi para penggunanya, kapasitas muatan, hingga zona operasi. Ditargetkan, aturan rampung akhir tahun ini.

”Sudah di-review, hanya memang ada peninjauan kembali. Paling lambat tahun ini kita sudah punya regulasi yang baik,” ungkapnya.

Aturan baru ini pun sudah ditunggu-tunggu oleh PT Garuda Indonesia (Persero). Perusahaan pelat merah ini sudah menyiapkan strategi pengiriman barang kargo menggunakan drone.

Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda Indonesia, Muhammad Iqbal, menuturkan, rencana pengoperasionalan angkutan kargo drone sebetulnya sudah diwacanakan sejak Mei 2019.

Bahkan, untuk menunjukkan keseriusannya, Garuda sudah memesan sekitar 150 drone untuk angkutan kargonya nanti.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengak Kemenhub. Dalam waktu dekat, Garuda bersama Kemenhub berencana melakukan ujicoba drone untuk kargo di sejumlah wilayah.

Garuda sudah menyiapkan dua unit UAV berjenis Beihang BZK-005 untuk proses ujicoba nanti.

Pesawat tersebut diklaim bisa terbang sampai 1200 kilometer dengan waktu terbang minimal 4 jam.

”Trial plannya Januari 2020 dengan rencana operasinya 2021,” ungkapnya.

Rencananya, ada beberapa lokasi yang dijadikan wilayah percobaan. Diantaramya, Aceh, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.

Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut memiliki potensi tinggi untuk pasar kargo. Namun masih minim fasilitas pengangkutan.

Sehingga, sangat cocok untuk dimasuki angkutan kargo drone. Diharapkan, dengan operasional kargo drone ini, biaya logistik bisa ditekan hingga 30 persen.(mia/jpg)

batampos.co.id – Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dipastikan menduduki salah satu kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Atas alasan itu Presiden telah memberhentikannya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Surat pengunduran diri Tito dari jabatan Kapolri dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/10/2019).

Alasan pengunduran diri Tito, papar Puan, karena yang bersangkutan akan mengemban tugas baru dalam pemerintahan berikutnya.

Puan menjelaskan, Kapolri memang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun, proses tersebut harus melalui persetujuan DPR, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 2/2002 tentang Kepolisian RI.

’’Setelah disetujui dalam paripurna tadi, kami langsung mengirim surat ke Presiden,” jelasnya.

DPR baru menerima surat pengunduran Tito kemarin siang. Pimpinan DPR pun menggelar rapat internal sebelum dibacakan secara terbuka di rapat paripurna.

Dalam surat juga disebutkan bahwa Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri sebelum ada keputusan presiden.

Ditanya lebih jauh menteri apa yang diemban Tito, Puan mengaku tidak tahu. Dia bilang, dalam surat maupun rapat dengan Tito tidak disebutkan secara spesifik soal jabatan berikutnya.

“Beliau (Tito Karnavian, red) hanya bilang dapat amanah baru. Kan besok (hari ini, red) diumumkan. Kita lihat sajalah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Mundurnya Jenderal Tito mengubah gerbong kepemimpinan di tubuh Polri. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi), Edi Hasibuan, Wakapolri Ari Dono tidak akan bertugas lama sebagai Plt Kapolri.

’’Sampai Desember, sebelum dia pensiun,” katanya.

Ari Dono merupakan jenderal bintang tiga Polri yang bertugas sebagai wakil Tito di institusi kepolisian.

Dia juga pernah bertugas di Bareskrim Polri. Edi mengatakan, Ari Dono bukan orang pertama yang diberi amanat menjadi Plt Kapolri.

’’Dulu ada Pak Badrodin Haiti. Saat gagal pelantikan terhadap Budi Gunawan, ketika Pak Sutarman diganti Pak Haiti yang jadi pelaksana tugas lalu diajukan calon Kapolri dan dilantik,” jelas dia.

Namun, mekanisme itu besar kemungkinan tidak dilakukan terhadap Ari Dono. Selain masa tugas yang tinggal sebentar lagi, ada nama-nama lain yang dinilai cocok menggantikan Tito.

Menurut dia, ada tiga jenderal Polri yang berpeluang sebagai kapolri. Yakni, Kepala Badan Intelkam Komjen Agung Budi Maryoto, Kepala Lembaga Diklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

’’Salah satu (calon) terkuatnya adalah Kapolda Metro,” ungkap Edi.

Dia membeberkan sejumlah alasan yang memungkinkan Gatot menjadi suksesor Tito. Salah satunya terkait performa. Gatot dinilai berhasil menjaga keamanan ibu kota.

Kemudian, Gatot angkatan Akpol 1988 yang hanya selisih satu tahun di bawah Tito.

”Yang lebih penting, banyak pihak menilai chemistry-nya dengan Presiden sangat baik,” jelasnya.

Senada dengan Edi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan, Gatot potensial menjadi pengganti Tito.

Berdasar analisisnya, Gatot akan dipromosikan menjadi kepala Bareskrim Polri lebih dulu.
Dengan begitu, dia akan naik pangkat menjadi komjen. Sedangkan Komjen Idham Azis akan ditugaskan menjadi wakapolri.

’’Posisi kapolda Metro Jaya ada dua calon kuat. Yakni kapolda Jabar dan kapolda Lampung,” ujar Neta.

Setelah Ari Dono purna tugas, Gatot akan diusulkan menjadi kapolri.

’’Untuk kemudian posisi kapolri nantinya akan dipegang Gatot,” kata dia menambahkan.

Terkait hal itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Asep Adisaputra menyampaikan bahwa Polri masih menunggu pengumaman resmi dari Presiden Jokowi.

Meski Tito sudah dipanggil dan datang ke Istana Senin (21/10/2019) lalu, pengumuman resmi tetap jadi patokan.

’’Menunggu pengumuman resmi dari Bapak Presiden besok (hari ini) yang akan dilanjutkan dengan pelantikan seluruh jajaran kabinet yang baru,” jelasnya.

Yang pasti, Asep menjelaskan, instansinya memiliki mekanisme internal terkait dengan mutasi dan promosi perwira tinggi (pati).

’’Langkah-langkah antisipasi dan perencanaan pasti akan dibuat oleh Polri. Tetapi, itu semua masih dalam perencanaan. Resminya setelah ada pengumuman dari Bapak Presiden,” beber Adi.(mar/syn/oni/jpg)

batampos.co.id – Nama-nama menteri yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo berpotensi bermasalah.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyebut beberapa tokoh yang dipanggil Jokowi dua hari terakhir pernah diperiksa lembaganya untuk sejumlah perkara rasuah yang terpisah.

Namun, dia tidak mau menyebut satu per satu siapa saja nama-nama calon menteri yang pernah berurusan dengan KPK tersebut.

”Saya kira itu sudah terbuka ya informasinya,” ujarnya.

Febri hanya menjelaskan nama-nama yang dipanggil Jokowi itu diperiksa sebagai saksi untuk sejumlah perkara.

Seperti kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, gratifikasi Sekjen ESDM, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, hingga kasus korupsi penyelenggaraan haji.

Calon menteri yang diduga terseret kasus suap Akil Mochtar merujuk pada nama politisi Golkar, Zainuddin Amali.

Keterkaitan itu bahkan sempat terungkap di persidangan Akil. Zainuddin dan Akil disebut pernah berkomunikasi tentang sengketa pilkada Jawa Timur lewat media sosial Blackberry Messenger (BBM) pada 1-2 Oktober 2013.

Akil sempat meminta uang Rp 10 miliar untuk pengkondisian hasil sengketa itu. Keduanya sepakat melakukan pertemuan.

Namun, pertemuan urung terealisasi lantaran Akil lebih dulu diciduk KPK pada 3 Oktober 2013.

Selain kasus itu, Zainuddin juga muncul dalam perkara suap Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno pada 2014.

KPK sempat menggeledah rumah Zainuddin waktu itu. Selain Zainuddin, nama-nama tokoh lain yang pernah berurusan dengan KPK adalah Ida Fauziah.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pernah diperiksa KPK pada Agustus 2014 untuk perkara korupsi penyelenggaraan haji di 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).

Ida kala itu menjabat ketua Komisi VIII DPR. Terkait nama-nama yang pernah berurusan dengan KPK, Febri enggan menanggapi lebih dalam.

Namun, dia menegaskan, beberapa nama memang pernah dimintai keterangan di penyidikan hingga dipanggil sebagai saksi di persidangan.

”Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan,” paparnya.

”Namun, mereka memang baru diperiksa sebagai saksi,” imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ida Fauziyah membantah dirinya memiliki kasus hukum dengan KPK.

Diakuinya, pada tahun 2014 lalu dirinya pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Namun, dia kapasitasnya hanya sebagai saksi.

“Saya sebagai ketua komisi. Saya hanya diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait pengelolaan anggaran haji,” ujarnya.

Dengan demikian, Ida mengklaim dirinya sudah terbebas dari kasus hukum. Klaim yang sama juga disampaikan Abdul Halim Iskandar.

Saat dikonfirmasi, adik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu mengatakan, tidak ada keterlibatan dalam kasus Bupati Nganjuk pada 2018 lalu.

“Semua clear, gak ada masalah,” imbuhnya. Zainuddin Amali juga menegaskan tidak ada sangkut paut dengan kasus Akil Mochtar yang disampaikan KPK.

“Enggak ada,” kata dia singkat.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemilihan kabinet.

Dalam proses dicoretnya Bupati Minahasa Selatan, Christyani Eugenia Paruntu, misalnya, kasus hukum menjadi pertimbangan.

Meski belum terbukti, namun Presiden tidak mau ambil risiko.

“Jadi, Pak Presiden tetap menginginkan supaya siapapun calon menteri yang terlibat di dalam kabinet kedua ini, semuanya mudahan insya Allah bersih,” ujarnya.

Lalu, apa ukurannya seorang calon menteri yang disangkut-kan dengan KPK dinyatakan lolos?

Fadjroel mengatakan, Presiden memiliki tim yang melakukan kajian terhadap kasusnya.

“Secara khusus itu pertimbangan yang diberikan oleh tim yang dibentuk Presiden,” kata pria yang juga Komisaris Utama PT Adhy Karya tersebut.(tyo/far/jpg)