batampos.co.id – Setiap tahunnya, Pemko Batam turut serta mengawal jalannya pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam untuk buruh atau pekerja dengan masa kerja nol tahun.
Namun ironis, Pemko Batam malah menggaji honorer dan tenaga kontrak jauh di bawah UMK.
Bahkan, lulusan sarjana hanya bergaji Rp 3,1 juta, dan tamatan SMA/sederajat hanya Rp 2,9 juta setiap bulannya.
Sementara, UMK Batam 2019 saja Rp 3,8 juta dan 2020 diprediksi di atas Rp 4,1 juta.
”Ini kontradiktif dengan kebijakan yang ada. Setiap tahun selalu ada demo buruh menuntut kenaikan UMK dan Pemko Batam ikut membahas di dalamnya,” ujar Muhamad Fadhli, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Kamis (31/10).
“Tetapi sangat disayangkan honorer dan tenaga kerja di Pemko sendiri digaji jauh di bawah UMK,” kata dia lagi.
Menurutnya, pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Batam mestinya digaji minimal setara UMK agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
Menaikkan gaji pegawai juga tidak akan melambungkan anggaran atau belanja pegawai di setiap OPD.
Apalagi, pegawai yang ada sekarang juga pekerjaannya tidak mudah. Cenderung sama atau bahkan lebih berat dari ASN.
”Kalau alasannya banyak yang tidak bekerja maksimal, ya dikurangi saja,” paparnya.
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter beberapa waktu lalu. Honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemko Batam digaji di bawah UMK. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Kalau memang tidak bisa dikurangi, maka pos anggaran yang tidak terlalu penting dan tidak menyentuh langsung kepada masyarakat dikurangi untuk menambah gaji honorer dan tenaga kontrak itu,” ujar politikus PPP tersebut.
Menurut Fadhli, saat ini ada ribuan honorer dan tenaga kontrak yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, dan Sekretariat Pemko Batam.
Ia mengaku ada beberapa di antara mereka yang tidak bekerja maksimal.
”Dibuat saja penilaian, kalau memang tak maksimal bekerja ya sudah dipangkas saja jumlahnya,” tambahnya.
Honorer dan tenaga kontrak yang memang bekerja dengan baik, lanjut dia, mestinya dinaikkan gajinya minimal setara dengan UMK Kota Batam.
Setiap tahunnya juga mesti ada penyesuaian jika UMK juga bergerak naik. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, Said Khaidar, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Batam membenarkan pegawai non-ASN di OPD-nya masih bergaji di bawah UMK.
”Memang masih di bawah UMK. Kalau sarjana Rp 3,1 juta lebih. Kalau tamatan SMA hanya sekitar Rp 2,9 juta,” jelasnya.
“Tetapi itu kan sudah gaji yang memang dari atas. Di Disnaker yang mengurusi ketenaga-kerjaan juga sama,” katanya lagi.
Menurutnya, gaji non-ASN tersebut jika dibandingkan dengan UMK memang masih sangat jauh. Namun, semua pegawai non-ASN di OPD-nya itu mampu bekerja maksimal.
Bahkan, Said tak segan meminta ASN yang digaji negara jika kinerjanya tak maksimal untuk mundur atau pindah dari OPD yang ia pimpin.
”Selalu saya bilang, kalian (pegawai) sudah dibuat ke sini, kalian harus bekerja maksimal,” tuturnya.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat. Maka layanilah masyarakat dengan baik. Kalau tidak, silakan buat pengunduran diri karena memang masih banyak yang mau jadi ASN atau mau kerja di sini,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang pegawai non-ASN di DPRD Batam mengakui gajinya tidak lebih dari Rp 3 juta, meski ia lulusan sarjana.
”Kalau dibilang kurang, pasti kurang. Ya, kami syukuri sajalah,” jelasnya.
“Lagian ada beberapa bapak-bapak di dewan ini yang baik hati kadang memberikan kami uang transportasi,” ujarnya lagi.
Kendati begitu, jika memang ke depan upah non-ASN mau disesuaikan dengan UMK, maka akan jauh lebih baik dan lebih membantu.
Data yang dihimpun Batam Pos, jumlah honorer di Pemko Batam 2017 mencapai 5.160 orang.
Jumlah itu tak bertambah karena tidak ada lagi rekrutmen honorer di luar tenaga kerja untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah.
Bahkan, tahun lalu berkurang karena ada beberapa di antara honorer ini keluar setelah lulus seleksi CPNS.(ian)
batampos.co.id – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi terus memantik kontroversi sejak dilantik Presiden Joko Widodo akhir Oktober lalu. Sejumlah rencana dan wacana kebijakan di Kemenag yang ia lontarkan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Menag menyampaikan akan melakukan penilaian kurikulum pendidikan agama. Lalu memberikan peringatan kepada para penceramah untuk tidak menyampaikan pesan-pesan yang dinilai provokatif.
Tidak hanya sampai di situ, pensiunan tentara itu juga melontarkan wacana kebijakan terkait seragam aparat negara. Baik itu di instansi militer maupun pegawai negeri sipil (PNS).
Tidak boleh ada aparatur negara yang menggunakan cadar atau nikab. Fachrul beralasan tidak ada landasan hukum bahwa menggunakan cadar itu menunjukkan kadar keimanan seseorang.
Bukan itu saja, Menag Fachrul juga menyinggung soal pegawai pemerintah yang menggunakan celana cingkrang. Pernyataan Fachrul soal cadar dan celana cingkrang ini yang paling menuai polemik di masyarakat.
Bagaimana tidak, pernyataannya soal nikab hingga celana cingkrang untuk para PNS dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkesan melarang. Seperti ketika menyampaikan paparan visi misi di rapat koordinasi menteri dan kepala badan/lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta, Kamis (31/10).
Ia memulai dengan cerita tentang salah satu pejabat BUMN yang enggan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam suatu acara, ia melihat sang pejabat hanya mondar-mandir ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Nyanyi pun tidak.
Menag pun iseng bertanya. Apakah yang bersangkutan sedang sakit. Lalu dijawab tidak.
“Kamu sakit! Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara. Kalau kamu tidak hormat, keluar kamu,” ujarnya saat berada di atas panggung.
Setelah bercerita hal tersebut, ia pun menyinggung soal PNS yang menggunakan celana cingkrang alias di atas mata kaki. Menurut dia, itu tak sesuai aturan dalam berseragam di lingkungan instansi pemerintah.
Diakuinya, urusan ini memang tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama pun tidak melarang. Namun, dari aturan pegawai, menurutnya bisa dilarang. Misal dengan teguran. “Celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu,” ucap mantan Wakil Panglima TNI tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, ia pun meminta semua kementerian satu suara dalam melarang gerakan radikal di instansinya masing-masing. Termasuk yang mendukung gerakan khilafah.
“Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah-khilafah itu kan mendukung negara lain, kamu dibayar Indonesia kamu harus hormat Indonesia. Kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa, keluar Indonesia! Keluar dari wilayah ini!” tegasnya.
Ditemui usai acara, Menag turut menjelaskan soal isu larangan penggunaan cadar saat masuk ke instansi pemerintahan. Dia menampik dikatakan melarang. Dirinya hanya mengatakan kalau penggunaan nikab tidak ada di ayat Alquran maupun hadis.
“Cadar tidak dilarang. Tidak ada. Saya hanya sebut nikab itu tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya,” paparnya.
Dia menegaskan, pelarangan cadar bukan urusannya. Tapi perlu jadi catatan jika instansi pemerintah mengatur PNS harus berpakaian dengan menampakkan muka sejelas-jelasnya.
“Itu urusan aparat hukumlah,” katanya.
Tapi dia tetap merekomendasikan agar mereka yang pakai penutup wajah hingga wajahnya tak terlihat, tidak boleh masuk instansi pemerintah. “Kan bahaya orang masuk nggak tahu itu mukanya siapa,” sambungnya.
Saat ditanya apa bahayanya? Menag tak memberi jawaban pasti. Dia hanya mencontohkan kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto.
“Lihat Pak Wiranto nggak? Udahlah, nggak usah banyak tanya, kalian tahu tapi pura-pura nggak tahu aja,” ungkapnya.
Bantahan tersebut kembali diulang ketika Fachrul Razi menyambangi Istana Kepresidenan, Kamis (31/10) sore. Ia membantah akan melarang penggunaan cadar oleh pegawai pemerintah. Dia menyebut hanya memberikan rekomendasi. Pasalnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur cara berpakaian pegawai.
“Saya enggak berhak dong, masa menteri agama mengeluarkan larangan. Menteri agama paling-paling merekomendasi,” ujarnya. Hal itu didasarkan tidak adanya ayat-ayat yang menguatkan.
Namun, untuk eksekusinya, Fachrul menyerahkan ke instansi masing-masing. Menu-rutnya, setiap instansi memiliki ketentuan masing-masing. “Kalau kemudian ada beberapa instansi melarang dengan alasan keamanan, ya urusan instansi itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Menag juga membantah akan melarang penggunaan celana cingkrang. “Enggak ada, enggak ada. Masa kita kementerian agama bagian melarang,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, menanggapi santai rencana Menag melarang pakaian cadar masuk ke pemerintahan. Menurutnya, itu hak Menag.
“Setiap pimpinan lembaga kementerian maupun pimpinan swasta pasti punya aturan berpakaian, beretika. Saya kira sah-sah saja kalau Pak Menteri Agama mengeluarkan larangan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
Untuk itu, Tjahjo enggan menjawab setuju atau tidak setuju. Dia menyerahkan kembali pada kebijakan masing-masing. Lantas, apakah internal KemenPAN-RB akan mengikuti langkah tersebut?
“Kita lihat sikon dulu. Selama ini di KemenPAN-RB semua ikuti aturan. Orang boleh pakai jilbab, ikuti aturan yang sah,” imbuhnya.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, menuturkan BKN tidak mengatur soal seragam PNS di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, ketentuan soal seragam PNS diatur oleh masing-masing instansi. “Aturan seragam BKN ya untuk PNS di BKN,” katanya.
Ridwan lantas mengirim aturan seragam kerja di lingkungan BKN yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKN 25/2016 tentang Pakaian Seragam Kerja. Di dalam ketentuan tersebut, hanya mengatur soal jenis atau warna seragam saja. Tidak ada ketentuan soal larangan penggunaan celana cingkrang maupun niqab. (mia/far/wan)
batampos.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kamis (31/10/2019).
Dalam rapat ini terungkap, usulan kegiatan istri dewan atau Piswan tidak diakomodir dan tidak masuk dalam RAPBD 2020 mendatang.
”Saya lihat di sini tidak ada kegiatan Piswan. Kok tak dimasukkan kenapa ya?” kata Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri.
Ides mengatakan, usulan kegiatan Piswan ini sudah disampaikan, beberapa waktu lalu, tetapi tidak ada respons.
Dengan alasan tidak adanya pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ikut rapat, politikus Golkar tersebut mengatakan, bahwa keputusan tersebut akan menggantung dan akan dipanggil untuk rapat selanjutnya.
”Mel (staf komisi IV) pastikan undangan sampai ke Bapelitbang dan BPKAD ya,” Ides memerintahkan staf komisi IV.
ilustrasi
Ia meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Umiyati, untuk bisa membuat nomenklatur penganggaran untuk kegiatan Piswan.
Apalagi, kegiatan tersebut menurut Ides, bermanfaat langsung kepada masyarakat.
”Tidak perlu siapa yang melaksanakan, yang jelas output-nya itu bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Demikian halnya disampaikan anggota Komisi IV, Aman. Dengan tidak adanya pembahasan KUA PPAS, maka anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bisa berkurang dan bertambah.
”Oleh karena itu, kegiatan piswan itu masih bisa dimasukkan,” jelasnya.
“Kemudian, bagimana teknisnya nanti harus ada di sini BPKAD. Dan berita acaranya nantinya akan dilaporkan ke Banggar,” katanya lagi.
Aman mengatakan, sebenar-nya ada tiga kegiatan yang sudah diusulkan Piswan, yakni; pertama, workshop strategi pengembangan usaha ekonomi kreatif perempuan di Batam.
Kemudian yang kedua, sosialisasi dan aksi setop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terak-hir, seminar kepribadian terkait perempuan dan anak.
”Nah, kegiatan itu kalau saya lihat di sini ada anggarannya sekitar Rp 550 juta,” katanya.
Sementara itu, Umiyati tidak mau berkomentar banyak terkait tidak diakomodirnya usulan DPRD tersebut.
Tetapi ia mengatakan bahwa untuk menentukan itu harus ada Bapelitbang dan BPKAD. ”Kami bekerja maksimal dengan aggaran DAK. Jadi, mungkin mereka (tim anggaran) yang tahu itu,” katanya.(ian)
Di tangan para anggota dan pengurus Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Batam, koperasi tak lagi hanya identik dengan simpanan wajib dan simpanan pokok saja. Tetapi koperasi telah menjelma menjadi kekuatan baru ekonomi kolaborasi dengan produk yang mampu menembus hingga ceruk-ceruk pasar luar negeri.
Suparman, Batam
BERDIRI pada tahun 2016, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha langsung membuat gebrakan yang tak biasa.
Bukan fokus pada simpan pinjam bagi anggota, koperasi yang berada di bawah naungan CV dengan nama yang sama itu justru lebih aktif mendampingi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pendampingan itu bentuknya beragam. Mulai dari memberikan ide pengembangan bisnis, akses pembiayaan, hingga memperbarui kemasan produk UMKM supaya lebih menarik dan higenis.
“Karena dari awal kami sudah mendapat bantun mesin cetak digital dan cutting sticker dari kementerian. Jadi kami melayani cetak kemasan produk sekaligus desainnya,” kata Ketua Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Ramayanti Dewi, saat ditemui di kantornya di Ruko Pelangi Blok C Nomor 5, Jalan Raja M Saleh, Kota Batam, Rabu (30/10/2019) lalu.
Sejak awal berdiri, koperasi ini juga selektif dalam memilih anggota. Sehingga sejak berdiri hingga sekarang, jumlah anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha tak pernah lebih dari angka 25.
Rata-rata anggota yang direkrut merupakan pelaku usaha mikro yang selanjutnya akan didampingi agar usahanya berkembang lebih besar lagi.
Tahun 2017, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha mulai melebarkan sayap bisnisnya. Koperasi ini menjadi distributor produk obat herbal berbahan tripang yang diambil dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
Selain itu, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha juga mengembangkan produk olahan ikan berupa bakso dan sosis.
Sejumlah karyawan mengemas keripik tempe Narata di Ruko Pelangi Blok C Nomor 5 Batam Center, Batam, Rabu (30/10/2019). Keripik Narata merupakan usaha milik salah satu anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha Batam yang sukses mengekspor produknya hingga ke China. Foto: Suparman/batampos.co.id
Dua produk terakhir ini bahkan sampai tembus ke pasar internasional. Beberapa pembelinya datang dari negeri jiran, seperti Malaysia dan Singapura.
“Pernah ada pesanan bakso ikan sampai 40 ribu toples ke Johor, Malaysia,” kata Dewi.
Selain membangun unit usaha sendiri, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha juga terus mendampingi para anggotanya agar usaha mereka berkembang.
Di antaranya usaha makanan ringan atau snack yang digeluti salah satu anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Rosmaini.
Dulunya, sebelum bergabung dengan Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Rosmaini menjalani bisnis makanan ringan berupa keripik dari nangka, tempe, dan pisang. Usaha itu awalnya dikerjakan di dapur rumahnya.
Namun karena tempatnya yang tidak terlalu luas, produksi keripik dengan brand Narata dan Green Snack itu tidak terlalu banyak. Selain itu, pemasaran keripik Narata juga terbatas karena kemasannya yang kurang menarik.
“Selain itu dapurnya juga jadi terkesan kotor karena semua kegiatan dilakukan di situ,” katanya.
Akhirnya, usaha keripik Narata milik Rosmaini pindah ke lantai satu Ruko Pelangi di Jalan M Saleh, Kelurahan Belian, Kota Batam. Di lantai duanya menjadi kantor Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha.
Di tempat barunya itu, usaha keripik Narata berkembang pesat. Selain jumlah produksinya yang meningkat, kemasan keripik Narata juga kian moderen karena menggunakan paper foil yang dicetak dan didesain di Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha.
Alhasil, keripik Narata kian menguasai pasar. Bukan hanya pasar lokal, produk keripik Narata dan Green Snack juga diekspor hingga ke Beijing, China.
Menurut Dewi, suksesnya keripik Narata menembus pasar dunia tak lepas dari upaya pendampingan yang dilakukan pihak koperasi.
Sebab selain membantu memperbaiki tampilan kemasan, pihak koperasi juga membantu mengurus sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), hingga mengurus labelisasi fakta nutrisi (nutrition facts) untuk dipajang di kemasan keripik.
“Soalnya konsumen luar negeri itu sangat peduli dan teliti soal kebersihan dan kesehatan produk yang akan dibeli. Bahkan kebersihan dapur pun akan dicek sebelum memutuskan untuk order,” katanya.
Tahun 2018, aktivitas ekspor produk Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha dan anggotanya mulai dikurangi. Meskipun sebenarnya permintaan tetap tinggi.
“Tapi tahun 2019 ini kami mau mulai menggarap lagi pasar luar negeri itu,” ujar Dewi.
Selain pasar luar negeri, kata Dewi, pihaknya juga akan fokus menggarap pasar di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan Papua.
Menurut dia pasar di dua wilayah itu sangat potensial karena belum banyak yang masuk ke sana.
Kemudian, tahun ini juga, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha akan fokus pada kegiatan trading, printing dan cutting, pengembangan produk olahan ikan, serta pembiayaan UMKM.
“Pembiayaan ini khusus untuk anggota. Sistemnya berbasis syariah,” katanya.
Selain mengembangkan usaha keripik, anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha yang lainnya juga memiliki usahanya sendiri.
Salah satunya usaha jamu tradisional. Namun bukan sembarang jamu, jamu produk anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha ini mampu menembus hotel-hotel berbintang di Batam.
Menurut Dewi, di era saat ini koperasi memang ditantang untuk melakukan reposisi. Koperasi tidak lagi hanya menjadi lembaga simpan pinjam bagi anggotanya.
Melainkan harus menjadi sebuah wadah kolaborasi sejumlah pelaku ekonomi dan pelaku usaha untuk menjadi pondasi bisnis yang terjadi saat ini, yakni ekonomi kolaborasi.
“Simpanan wajib dan pokok tetap ada. Tapi koperasi di era saat ini harus lebih fokus menciptakan kekuatan ekonomi baru melalui unit-unit usaha, khususnya usaha para anggotanya,” kata Dewi.
Sehingga, sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, koperasi akan terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi bangsa.
Koperasi Berprestasi
Kiprah Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha berbuah manis. Selain usaha para anggotanya terus berkembang, koperasi ini juga diganjar penghargaan sebagai koperasi berprestasi tahun 2019 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM).
“Salah satu pertimbangan mengapa koperasi kami dipilih sebagai koperasi berprestasi karena produk kami bisa tembus luar negeri itu,” kata Ketua Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Ramayanti Dewi.
Selain itu, menurut Dewi pihaknya berhasil meraih penghargaan tersebut lantaran Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha sangat total dan fokus dalam mendampingi dan membantu pengembangan usaha UMKM, terutama untuk para anggotanya.
Tak hanya soal kemasan produk dan ide pengembangan bisnis, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha juga serius dalam mendukung anggotanya untuk menjadi pengusaha berstandar nasional, bahkan dunia.
Ketua Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha Batam, Ramayani Dewi, menunjukkan plakat dan piagam penghargaan Koperasi Berprestasi 2019 dari Kementerian Koperasi dan UKM. Foto: . Suparman/batampos.co.id
Seperti misalnya membantu pengurusan label halal dari LPPOM MUI, lebel fakta nutrisi, dan lain sebagainya.
“Pelaku UKM ini biasanya malas dengan urusan dokumen-dokumen seperti itu. Makanya kami terus mendampingi bahkan membantu pengurusannya,” katanya.
Tak hanya itu, Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha juga membantu para anggotanya dalam melakukan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri.
Juga membantu mencarikan supplier bahan baku produk, distributor, dan agen-agen baik di dalam maupun di luar negeri.
“Itulah arti ekonomi kolaborasi. Kami bangkit bersama dengan saling bekerja sama,” katanya.
Kontribusi Koperasi untuk Kesejahteraan Bangsa
Kontribusi koperasi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat begitu nyata dirasakan oleh Rosmaini.
Anggota Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha ini mengaku usahanya berkembang pesat setelah mendapat pendampingan dan bantuan dari Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha.
Wanita yang akrab disapa Bu Ros ini menceritakan, ia bergabung dengan Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha sejak tahun 2017 lalu.
Sebelum menjadi anggota koperasi, ia memang sudah menggeluti usaha keripik aneka rasa dengan brand Green Snack dan Narata itu di rumahnya.
“Tapi skalanya kecil. Waktu itu karyawan saya cuma tiga. Tukang goreng satu, tukang packing satu, dan satu sopir,” kata Bu Ros saat ditemui di tempat usahanya di lantai 1 Ruko Pelangi Blok C Nomor 5, Jalan Raja M Saleh, Kota Batam, Rabu (30/10/2019) lalu..
Namun sejak bergabung dengan Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha, Bu Ros kini mempekerjakan 11 karyawan. Sebab jumlah produksi keripik Bu Ros juga meningkat drastis.
“Produksinya naik sekitar 70 persen lah jika dibandingkan sebelumnya,” kata Bu Ros.
Saat ini anggota di Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha sebanyak 25 orang. Semuanya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.
Jika masing-masing anggota mempekerjakan 10 karyawan saja, maka koperasi ini telah membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk 250 orang.
Bu Ros menceritakan, pendampingan dan bimbingan yang diberikan Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha kepada anggotanya memang sangat total, termasuk kepada dirinya.
Awalnya, ia diajari bagaimana membuat kemasan produk yang menarik dan higenis. Bagaimana membuat kemasan produk supaya keripiknya bisa bertahan selama setahun meski tanpa bahan pengawet.
Pihak koperasi juga membantu dalam hal pemasaran produk. Sehingga keripik Narata dan Green Snack Bu Ros sampai tembus ke pasar Beijing, China.
Bahkan soal pasokan bahan baku produk pun dipikirkan oleh koperasi. Pernah Bu Ros kehabisan stok bahan baku keripik pisang. Lantaran suplier-nya yang selama ini memasok pisang kepadanya juga kehabisan barang.
“Akhirnya pihak koperasi mencarikan solusi dengan mencari lahan. Supaya kami bisa menanam sendiri pisang untuk bahan baku. Sehingga kami tidak khawatir suplai bahan baku akan tersendat lagi,” kata Bu Ros.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan sebagai pilar ekonomi bangsa, koperasi memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para anggota koperasi dan keluarganya.
Di antara kontribusi nyata itu, kata Suleman, adalah terciptanya lapangan kerja dari kegiatan usaha kecil dan mikro (UKM) yang dijalankan koperasi.
Ia menyebut, saat ini di Batam ada 81 ribu usaha kecil dan mikro. Satu usaha mikro paling tidak mempekerjakan dua orang.
“Misalnya suami istri yang menjalankan usahanya sendiri. Kalau dua orang saja per UKM, sudah ada 162 ribu lapangan kerja yang tercipta,” kata Suleman, Kamis (31/10/2019).
Padahal, kata dia, ada beberapa usaha kecil dan mikro yang mempekerjakan karyawan hingga belasan orang.
Sehingga bisa dibayangkan berapa ratus ribu lapangan kerja yang tercipta dari UKM ini.
Suleman mengatakan, koperasi didirikan oleh orang-orang dengan kepentingan ekonomi yang sama.
Sehingga koperasi memang harus memiliki orientasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi para anggotanya.
Hal ini sejalan dengan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk fokus membangun SDM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan bangsa melalui penguatan UKM, termasuk di dalamnya koperasi.
Sehingga jika ada koperasi yang tidak serius menjalankan usahanya atau tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut, diancam akan ditutup.
Tahun ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menutup sebanyak 131 koperasi yang tidak aktif.
Sementara berdasarkan online data system (ODS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi aktif di Batam per Oktober 2019 mencapai 256 unit.(*)
batampos.co.id – Ketua DPD Golkar Kepri yang kini menjabat anggota DPR RI, Ansar Ahmad, mendaftar sebagai calon gubernur Kepri di Partai Golkar, Kamis (31/10).
Wakil Ketua Bidang Humas DPD Partai Golkar Kepri, Suyono, di Tanjungpinang, kemarin, mengatakan Ansar juga mendaftar sebagai Cagub Kepri di Partai NasDem dan Gerindra.
Suyono menegaskan, Partai Golkar memberi porsi yang sama kepada tokoh yang mendaftar di partai tersebut, termasuk kepada Ansar yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kepri.
“Tidak ada yang dianaktirikan, porsinya sama. Ada mekanisme dalam proses penjaringan yang harus dilewati yakni survei elektabilitas dan popularitas dari DPP Partai Golkar,” ujarnya.
Selain Ansar, sejak beberapa hari lalu, sejumlah politikus dari internal partai juga mendaftar di Partai Golkar seperti Huzrin Hood, Ismeth Abdullah, Taba Iskandar, Raja Bachtiar, Raja Syahniar Usman, Fauzi Bahar, dan Berto Izaak Doko.
“Ada lima kader internal Golkar yang mendaftar di Golkar seperti Ismeth Abdullah, Raja Syahniar, Taba Iskandar, Raja Bachtiar, dan Ansar Ahmad. Ini menunjukkan Golkar memiliki kader potensial,” ujarnya.
Suyono tidak menampik Ansar memberi sinyal kuat untuk menjadi kandidat Pilkada Kepri 2020. Apalagi Ansar mendapat dukungan yang cukup besar dari internal maupun eksternal partai, meski baru bersifat informal.
“Politikus seperti Ansar tentu sudah matang. Tidak ada istilah dalam dirinya trauma politik sehingga tidak berani mencalonkan diri pada pilkada,” kata Suyono saat ditanya apakah
Ansar tidak trauma terhadap kekalahan sebagai cawagub mendampingi Soerya Respationo pada Pilkada Kepri 2015.
F. Nikolas Panama/antara PERWAKILAN dari Ansar Ahmad mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Kepri di kantor DPD Gerindra Kepri di Tanjungpinang, Kamis (31/10).
Sekretaris DPD Partai Gerindra Kepri Onward Siahaan membenarkan bahwa Ansar Ahmad telah mendaftar ke partainya, selain ke Golkar dan Nasdem.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk Pak Ansar. Tentu ini sebuah penghargaan besar bagi kami ketika beliau ingin mendapat dukungan dari kami,” kata Onward, kemarin.
Onward yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri memuji Ansar Ahmad. Menurut dia, Ansar memiliki pengaruh terhadap pembangunan di Kepri.
Kepemimpinan Ansar sudah teruji ketika menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode. Infrastruktur yang dibangun di Bintan merupakan karya pemerintah dan masyarakat Bintan ketika Ansar menjabat sebagai bupati.
Pada Pemilu Legislatif 2019, Ansar juga sudah membuktikan bahwa dirinya didukung oleh mayoritas pemilih dibanding calon anggota DPR lainnya. Suara yang diperoleh Ansar tertinggi di Kepri.
Selain itu, Ansar yang juga Ketua DPD Golkar Kepri berhasil mendorong istrinya, Dewi Kumalasari, memperoleh suara tertinggi kedua sebagai anggota DPRD Kepri daerah pemilihan Bintan-Lingga. Bahkan suara yang diperoleh berhasil menaikkan satu caleg lainnya di partai berlambang Pohon Beringin itu.
“Pak Ansar sudah teruji, disukai masyarakat, dan berpengalaman di pemerintahan. Beliau memulai karier sebagai ASN, kemudian terjun ke dunia politik sehingga kami tidak meragukan pengalamannya,” tuturnya.
Terkait isu Ansar tersandera kasus sehingga tidak berani mencalonkan diri sebagai cagub maupun cawagub, Onward mengatakan, isu itu hanya sebagai bentuk ketakutan yang sampai sekarang tidak terbukti. Kenyataannya, Ansar bisa mendapatkan SKCK karena tidak cacat secara hukum.
“Lihat saja, Ansar melaju hingga menjabat sebagai anggota DPR tanpa masalah. Saya rasa isu itu tidak perlu dikembangkan untuk mewujudkan pilkada yang santun, dan mengandalkan ide, gagasan sebagai landasan dalam menciptakan pilkada yang sehat dan damai,” katanya. (*/Antara)
batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batam melanjutkan kegiatan penertiban di area Pasar Induk, Jodoh, Kamis (31/10/2019).
Tim mendapati di bangunan utama pasar tidak hanya ada kegiatan niaga, namun juga kos-kosan hingga pasangan tidak terikat pernikahan.
Untuk itu, Disperindag bersama Satpol PP menurunkan satu beko lagi untuk merobohkan tangga akses ke lantai atas. Juga memaku semua pintu masuk ke dalam pasar tersebut.
”Pintu-pintu akses masuk kami paku. Sembari tim bantu-bantu pedagang memindahkan barang mereka,” kata Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, di Pasar Induk, kemarin.
Ia mengatakan, kawasan Pasar Induk ini akan dipagar keliling. Juga memasang imbauan tidak boleh menempati pasar tersebut.
”Setelah pembersihan ini, semua akses ditutup dan kami pagar supaya tidak ada aktivitas lagi. Ini sembari menunggu perobohan bangunan utama,” imbuhnya.
Personel Satpol PP melihat para pedagang yang membersihkan puing-puing kiosnya yang dirobohkan tim terpadu pada Rabu (30/10/2019). Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Gustian menambahkan, pekan depan pihaknya akan menghadap ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Perindustrian dan Perdagang (Kemendag) untuk membicarakan lanjutan pasar ini.
Pada prinsipnya, Kemendag telah berkomitmen untuk membantu pembiayaan pembangunan pasar ini.
”Tadi Pak Wakil (Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad) telah bicara dengan Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono. Pak Dirjen juga akan bantu mendampingi kita bertemu Mendag,” ujarnya.
Ia mengatakan, usulan ke pusat terkait pembangunan pasar ini sudah bergulir selama dua tahun dan pemerintah pusat mendukung.
Soal Detail Engineering Desaign (DED), Gustian mengatakan, sudah selesai.
”Dengan demikian, kami yakin tahun depan sudah mulai bangun pasarnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Terpadu Kota Batam, Yusfa Hendri, menilai, setelah penertiban tersebut akan ada kegiatan perhitungan aset bangunan pasar induk. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perobohan bangunan lama pasar sehingga bakal dibangun kembali.(iza,zis)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam merampungkan pembangunan empat ruas jalan dari tujuh proyek pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Kota Batam pada tahun anggaran 2019.
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, Purnomo Andiantono, mengatakan, ruas jalan yang telah selesai dikerjakan meliputi jalan kawasan Industri Tanjunguncang Tahap 2 sepanjang 945 meter.
Kemudian jalan Kawasan Industri Sei Lekop Tahap 2 sepanjang 582 meter, Jalan Kawasan Industri Pelabuhan Sagulung Tanjunguncang sepanjang 621 meter dan Jalan Kawasan Industri Sintai Tanjung Uncang sepanjang 1,569 meter.
“Empat jalan tersebut telah selesai pengerjaan pada awal Oktober lalu,” katanya, Kamis (31/10/2019).
“Pengerjaan proyek semua on schedule agar segera dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas dan kegiatan industri di Batam,” ujarnya lagi.
Para pekerja merapikan aspal di ruas jalan di kawasan industri Kabil. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id
Andiantono mengatakan, progres dua proyek pembangunan jalan lainnya, yaitu jalan kolektor Kawasan Industri Kabil sepanjang 985 meter, jalur ke-2 Jalan Kawasan Industri Batam Center tepatnya di depan Tunas Industri Park 2 sepanjang 1,595 meter sudah mencapai 95 persen.
“Pengerjaannya ditargetkan akan selesai pada akhir November 2019 mendatang,” jelasnya.
Kata dia, volume kendaraan di jalan kolektor di kawasan industri Kabil dari PT Musimas ke Jl. Hang Kesturi dan jalan di kawasan industri tunas Batam Centre sangat banyak.
“Pengerjaan hingga saat ini lancar dan selesai akhir November,” ujarnya.
Sementara pembangunan jalan kolektor dan jembatan di Kawasan Industri Sekupang sepanjang 1,425 meter masih dalam proses penetapan pemenang lelang.
Proyek itu kata dia, akan menggunakan sistem multiyear. Sedangkan perbaikan underpass Pelita Tahap I hingga saat ini juga masih dalam proses perbaikan.
“Perbaikan underpass Pelita dilakukan dengan injeksi beton untuk menutup celah-celah atau rembesan,” tuturnya.
Para pekerja memperbaiki terowongan Pelita dengan injeksi beton untuk menutup celah-celah atau rembesan. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk batampos.co.id
Selanjutnya kata dia ada pengerjaan hidrostruktural gel yang disuntikkan dari bawah beton underpass untuk melapisi beton agar air tidak masuk.
“Itu produk dari Jerman, dan diperkirakan selesai pada akhir November,” jelas Andi.
Di 2019 BP Batam mengalokasikan anggaran Rp 49,3 miliar untuk peningkatan dan pembangunan proyek strategis.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Batam diharapkan dapat menjadikan daya saing Batam sebagai tujuan investasi.(*)
batampos.co.id – Hanya karena diiming-iming akan diberi uang rokok, Em dan Ef terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Keduanya nekat menyembunyikan narkoba jenis sabu seberat 160,70 gram yang merupakan milik Iskandar (DPO).
“Kami hanya dijanjikan uang rokok saja,” ujar keduanya saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (31/10/2019).
Menurut mereka, barang haram itu diambil Iskandar di Kampung Aceh sekitar pukul 02.20 WIB. Saat itu keduanya ikut mengantar dan menunggu Iskandar, hingga sabu itu diserahkan kepada keduanya.
“Katanya kalian pegang aja dan pulang aja ke Simpang Kara” kata terdakwa Em menirukan ucapan Iskandar.
Pada saat perjalanan pulang ke Batamcenter, Iskandar dan kedua terdakwa berpisah.
Saat melintasi ruas jalan raya di depan Central Sukajadi berpapasan dengan personel kepolisian yang sedang patroli.
Ilustrasi narkoba jenis sabu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Polisi menyuruh berhenti lalu kami digeledah,” ucapnya.
Hasilnya, polisi menemukan barang haram yang mereka sembunyikan di kotak rokok.
Keduanya lantas dibawa ke Satuan Resnarkoba Polresta Barelang.
Atas perbuatannya, keduanya diganjar pasal berlapis yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan pasal 131 jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Untuk ancaman hukuman kedua terdakwa diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sementara itu, Majelis Hakim menutup perisidangan dan menjadwalkan persidangan lanjutan pada pekan depan dengan acara tuntutan terdakwa.(une)
batampos.co.id – Manager Event Organizer (EO) Batam Pos, Herman Mangundap, mengatakan Trabas Adventure tahun 2019 atau Seri II akan digelar di Batam pada akhir November mendatang.
Menurut Herman, pihaknya akan menyajikan rute yang lebih menantang adrenalin bagi pencinta trabas yang ikut pada kegiatan itu nanti.
“Kami berupaya untuk menjadikan event Trabas Adventure ini menjadi annual event. Karena EO Batam Pos sudah menggagas kegiatan perdana pada tahun lalu di Pulau Bintan,” ujar Herman Mangundap, Kamis (31/10).
Disebutkan Herman, saat ini, pihaknya tengah melakukan survei lapangan untuk menentukan trek yang akan dilalui bagi para riders nantinya. Kata dia, salah satu rute yang akan menjadi medan untuk me-nguji adrenalin para peserta adalah kawasan hutan Duriangkang. Masih kata Herman, pihaknya akan memilih jalur yang tidak mengganggu jalur sepeda.
“Kami akan update kembali mengenai perkembangan kegiatan ini nanti. Memang ini bukan ajang mengejar prestasi, tetapi sifatnya fun yang disajikan khusus bagi pencinta trabas di Batam dan Kepri umumnya. Sehingga bisa menjadi media promosi wisata ke dunia luar tentunya,” jelas Herman.
Event Trabas Seri II ini mendapat apresiasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri. Kepala Dispora Kepri, Maifrizon, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana kegiatan tersebut. Ia mengharapkan Trabas Adventure tahun ini memberikan tantangan tersendiri bagi pencinta trabas.
“Kami berharap melalui event ini dapat memperkenalkan Kepri khususnya Batam, Tanjungpinang, dan Bintan ke dunia internasional. Bahkan Pulau Bintan punya spot yang menantang bagi pencinta trabas,” ujar Maifrizon di Tanjungpinang, Rabu (30/10) lalu.
Selain itu, ia mengharapkan kegiatan itu nanti tidak hanya diikuti oleh peserta lokal. Namun, juga peserta dari luar negeri. Apalagi mengingat Pulau Batam merupakan daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, meskipun kegiatan itu nanti bukan ajang mengejar prestasi, namun harus menjadi media promosi untuk memperkenalkan Batam yang memiliki medan yang menantang bagi penyuka olahraga tersebut.
Masih kata Maifrizon, untuk memberikan kepuasan bagi para riders yang ambil bagian nanti, pihak penyelenggara hendaknya benar-benar mempersiapkan jalur yang benar-benar menantang. Apabila memungkinkan, melewati rute-rute perkampungan. Sehingga juga bisa memperkenalkan kuliner-kuliner khas Melayu. Atas dasar itu, Maifrizon berharap, Pemko Batam ikut berperan serta pada event besar yang akan digelar Batam Pos ini nanti.
“Semoga ini menjadi event tahunan Batam Pos. Dan memberikan efek positif bagi Kepri, khususnya Kota Batam. Kami akan berupaya untuk memberikan dukungan optimal. Sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik,” tutup Maifrizon. (jpg)
batampos.co.id – Wartawan Batam Pos kembali mengukir prestasi. Kali ini prestasi diraih Dalil Harahap yang menjadi juara pertama dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) Marketing Operation Region (MOR) 1 tahun 2019 untuk kategori Foto Esai.
Dalam karyanya yang bertajuk Menyebarkan Energi Murah ke Warga Pulau, fotografer yang akrab disapa Ali ini menyajikan esai foto yang menggambarkan upaya Pertamina dalam mendistribusikan gas subsidi ukuran 3 kilogram hingga ke salah satu pulau terpencil di Batam, yakni Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Dalam 10 foto yang ditampilkan, Ali menampilkan perjalanan gas elpiji 3 kilogram dari Batam hingga ke Pulau Buluh. Diawali dengan foto truk Pertamina yang mengangkut ratusan tabung gasi elpiji 3 kilogram, proses pembongkaran di pelabuhan, hingga proses memindahkan tabung-tabung tersebut ke sebuah kapal kayu.
Kemudian, Ali juga menyajikan foto saat tabung gas elpiji itu diangkut oleh kapal kayu menuju Pulau Buluh. Foto Ali kemudian diakhiri dengan gambaran bagaimana gas elpiji itu tiba di Pulau Buluh hingga digunakan untuk memasak oleh warga Pulau Buluh.
“Kelihatannya simpel. Tapi perjuangan saya mendapatkan foto itu butuh waktu hingga sehari penuh,” kata Ali saat diwawancarai, tadi malam.
Ali mengaku bangga dengan predikat juara itu. Ia mengaku lebih semangat lagi untuk membuat karya foto jurnalistik yang lebih berkualitas.
“Saya juga berterima kasih kepada Batam Pos atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini,” ujar pria dua anak itu.
Manager Communication & CSR MOR I, M Roby Hervindo, mengatakan AJP MOR I 2019 diikuti sejumlah jurnalis di wilayah Pertamina MOR I, yakni Kepri, Sumbar, Sumut, Riau, dan Aceh. Sementara dewan juri berasal dari kalangan profesional, di antaranya dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hingga akademisi atau dosen.
“Tidak ada juri internal dari Pertamina,” kata Roby dalam sambutannya pada malam penganugerahan AJP MOR I di Padang, Sumatera Barat, Kamis (31/10) malam.
Roby mengatakan, AJP rutin digelar sebagai salah satu sarana edukasi kepada masyarakat. Selain itu, melalui lomba ini pihaknya berharap akan terus tercipta karya-karya jurnalistik yang bebas berita bohong alias hoax.
“Jadi, masyarakat akan tahu, mana yang hoax mana yang enggak,” katanya.
Adapun tema besar yang diambil dalam AJP MOR I kali ini adalah Move On. Ini merupakan gerakan Pertamina untuk mendorong transformasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke nonsubsidi, dan migrasi dari BBM nonramah lingkungan ke BBM yang ramah lingkungan.
Mengakhiri sambutannya, Roby mengingatkan masih ada AJP tingkat nasional. Dengan tema yang sama, AJP nasional akan ditutup pada 15 November mendatang. (une)
“Kamu sakit! Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara. Kalau kamu tidak hormat, keluar kamu,” ujarnya saat berada di atas panggung.
batampos.co.id – Wartawan Batam Pos kembali mengukir prestasi. Kali ini prestasi diraih Dalil Harahap yang menjadi juara pertama dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) Marketing Operation Region (MOR) 1 tahun 2019 untuk kategori Foto Esai.