Kamis, 9 April 2026
Beranda blog Halaman 10948

Sengon 1 Triliun

0

Sepele sekali kelihatannya. Hanya gara-gara satu pohon sengon, listrik seluruh Jakarta dan Jawa Barat padam serta sebagian Jateng, Minggu-Senin lalu.

Pohon sengonnya ada di Desa Malon. Nun jauh di Gunung Pati, 28 km selatan Semarang. Mati listriknya sampai Jakarta.

Maka pohon sengon itu perlu diabadikan fotonya untuk dipasang di seluruh kantor PLN. Sebagai monumen yang harus diajarkan turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Betapa mahalnya pohon sengon itu sampai membuat berjuta-juta orang menderita.

Pun kereta bawah tanah yang masih baru ikut lumpuh. Penumpangnya harus dievakuasi. Presiden Jokowi sampai marah karenanya.

Bahkan PLN sendiri sampai harus mengeluarkan ganti rugi kepada konsumen. Nilainya sampai Rp 1 triliun.

Satu pohon sengon. Di sebuah desa mampu menggegerkan mayapada.

Pohon sengon itu tidak salah. Tumbuhnya di dalam pagar penduduk. Tapi menjulang sangat tinggi.

Tinggi tiang SUTET itu 40 meter. Tapi bentangannya menggelayut. Tinggi 18 meter. Tinggi sengon itu sekitar 15 meter. Sudah mencapai medan magnet SUTET.

Tapi sengon itu juga berhak bertanya:
– Mengapa dibiarkan tumbuh tinggi di situ?
– Mengapa tidak ada yang tahu?
– Apakah tidak ada lagi anggaran untuk patroli pohon?
– Mengapa ada kebijakan anggaran ini –bahwa biaya operasi dan pemeliharaan harus di bawah anggaran SDM?
– Mengapa SUTET itu begitu rapuh? Hanya kesenggol satu pohon sudah pingsan?

Itulah mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting yang mengakibatkan arus listrik terhenti.

Mengapa yang korsleting di selatan Semarang, padamnya di Jakarta dan Jabar?

Orang Jakarta itu makan listriknya paling besar. Apalagi ditambah daerah industri sekitarnya: Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.

Padahal pembangkit listrik terbesarnya ada di Jatim, di Paiton.
Maka harus ada pengiriman listrik dalam jumlah besar dari Jatim ke Jakarta. Sekitar 3.000 MW. Tepatnya saya sudah lupa.

Listrik sebesar itu hanya bisa dikirim lewat SUTET –yang tegangannya 500 kVA. Ibarat kirim air, selangnya harus sangat besar.

Kian tinggi tegangannya kian luas medan magnetnya. Karena itu harus ada sempadan yang lebar. Di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut ROW –Right of Way.

Dulu selalu ada patroli yang mengawasi ROW itu –apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu. Tidak harus tiap hari. Pohon tidak bisa mendadak tinggi.

Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon?

Sesederhana itu.

Tapi ada juga unsur nasib.

Jawa itu sebenarnya sudah aman. Biar pun sebagian besar pembangkitnya ada di Jatim. Di Jawa sudah punya dua jalur SUTET. Jalur Utara (yang lewat Ungaran, Semarang itu) dan jalur tengah. Membentang dari ujung timur ke ujung barat Jawa.

Kalau pun ada gangguan di jalur utara seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Arus listriknya bisa otomatis pindah ke SUTET jalur tengah.

Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka.

Memang nasib PLN lagi apes. Terutama Plt Dirutnya yang masih baru. Belum 24 jam.
Hari Minggu itu ada perbaikan SUTET jalur tengah di timur Tasikmalaya. SUTET-nya dimatikan dengan pertimbangan sangat rasional: pada hari Minggu beban listrik di sekitar Jakarta turun drastis. Cukup dilayani jalur utara.

Sayang, kok sengon itu begitu jahatnya -bergoyang di hari Minggu itu.

SUTET Utara kena sengon. SUTET tengah lagi diperbaiki.

Akibat hilangnya pasokan dari dua SUTET tadi beban listrik kacau sekali.
Pembangkit-pembangkit listrik di wilayah barat mati satu-per satu.

Terjadilah bencana itu.

Kenapa begitu lama? Ini sudah menyangkut manajemen recovery. Hanya PLN yang tahu.
Ada pertanyaan kecil: ke mana pasukan ‘Kopassus’-nya P2B yang dibentuk dulu itu? Yang bisa memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem itu?

Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?
Saya masih ingat peresmian pasukan itu dilakukan besar-besaran di Monas dengan demo cara-cara memelihara SUTET. Tanpa mematikannya.

Memang sangat berisiko. Peralatannya khusus. Bajunya khusus. Kepandaiannya khusus. Karena itu kita juluki ‘Kopassus’-nya PLN.

Di PLN juga ada satu departemen khusus: namanya P2B. Itulah yang mengatur seluruh sistem listrik di Jawa. Isinya orang-orang istimewa. Ahli-ahli listrik.

Saya menyebutnya ‘otak’-nya listrik. Lembaga itulah yang mengatur seluruh sistem di Jawa. Kadang saya dikritik. Terlalu mengistimewakan P2B. Saya tidak peduli. Saya sudah biasa mengistimewakan redaksi. Dalam seluruh organisasi surat kabar.

SUTET di bawah P2B itu. Tapi P2B di bawah siapa?

Organisasi PLN sekarang sudah beda. Di Jawa ada tiga direksi. Direktur Jatim/Bali, Direktur Jateng/DIY dan direktur Jabar/DKI.

P2B bisa punya posisi yang tidak jelas –di bawah koordinasi direktur yang mana. Mungkin sudah diatur. Orang luar seperti saya tidak bisa melihat.

P2B itu perlu terus berkoordinasi. Tiap tiga bulan mereka harus rapat untuk evaluasi perkembangan sistem di Jawa.

Adakah rapat itu masih ada? Atau sudah ditiadakan? Rapat-rapat P2B tidak boleh dianggap rapat biasa –yang bisa dihapus demi penghematan.

Demi laba.

Memang ironi: listrik itu baru diingat justru di saat ia mati. (Dahlan Iskan)

43 JCH Embarkasi Batam Gagal Berangkat Haji Tahun Ini

0

batampos.co.id – Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Batam mencatat, sebanyak 43 orang calon haji Embarkasi Hang Nadim Batam dari Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Jambi gagal berangkat pada pemberangkatan musim haji 2019.

“Dari kuota 12.990 orang calon haji, yang jadi berangkat 12.947 orang. Sebanyak 43 orang batal,” kata Sekretaris Panitia Pelaksana Inadah Haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Afrizal, kemarin.

Ia mengatakan dari 43 orang yang gagal, sebanyak delapan orang meninggal di daerah, 23 orang sakit dan 12 orang mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri beragam di antaranya belum siap. Namun, ia memastikan tidak ada yang gagal berangkat karena hamil.

Embarkasi Haji Hang Nadim Batam telah menunaikan tugasnya memberangkatkan 29 kelompok terbang pada musim haji ini. Afrizal mengatakan, pelaksanaan pemberangkatan relatif sukses, berdasarkan hasil evaluasi PPIH yang dilakukan secara menyeluruh.

Sementara itu, satu Jamah Calon Haji (JCH) asal Tanjungpinang atas nama Fatimah Muhammad Dung, diberangkatkan ke tanah suci via Embarkasi Bekasi. JCH asal Kloter 29 Embarkasi Batam itu bergabung bersama Kloter 97 Embarkasi Bekasi berangkat lewat Bandara Sukarno Hatta pada Selasa (6/8) pukul 06.37 WIB dengan pesawat Saudi Arabian Airlines no penerbangan SV 5717.

Jemaah Calon Haji embarkasi Kota Batam saat berada di ruang tunggu Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Diketahui, Fatimah Muhammad Dung, sempat dirawat di Embarkasi Batam. Setelah mendapat perawatan, Hemoglobin (Hb) Fatimah Muhammad Dung sudah mencapai 11,6, dan layak diberangkatkan ke tanah suci. Dia diterbangkan ke Jakarta, Minggu (4/8) diantarkan keluarga dan PPIH Embarkasi Batam. Seluruh biaya ke Jakarta dan selisih ONH ditanggung oleh Pemko Tanjungpinang.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam, Mukhlisuddin berharap Fatimah Muhammad Dung, tetap sehat dan bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci.

“Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Dan dapat menjalankan rukun, wajib, dan ibadah sunah selama di tanah suci,” katanya.

Sesampai di Arab Saudi nanti, JCH asal Kota Tanjungpinang itu akan digabungkan kembali ke Kloter 29 yang merupakan kloter asal Fatimah Muhammad Dung. (rng)

Sektor Properti Berharap Industri Membaik

0

batampos.co.id – Pengusaha properti mendambakan kembalinya kejayaan industri di Batam. Kemerosotan industri yang terjadi di era 2017 dan 2018 membuat penjualan properti menurun.

“Di Batam, industri pengolahan merupakan pilar utama. Kalau tidak ada industri baru yang masuk atau industri yang sudah eksis melakukan ekspansi, maka daya beli akan berkurang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (7/8) di Jodoh.

Achyar menegaskan bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 50 persen terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kepri. Sedangkan porperti berkontribusi 10 persen. Tapi pertumbuhan properti diangkat oleh sektor industri pengolahan.

“Investasi memang harus didukung karena perannya penting bagi properti. Untuk sekarang memang belum terlalu pengaruh, tapi tidak tahu kedepannya,” ujarnya lagi.

Achyar mengungkapkan bahwa usaha pemerintah pada semester ini dalam menggaet investasi akan coba dilihat pada perhelatan pameran REI Expo pada September nanti.

Meskipun upaya untuk menggaet investor terus dilakukan, tapi insentif untuk properti juga harus diberikan. Achyar mengatakan pengembang Malaysia mudah berjualan properti di Batam, tapi sebaliknya pengembang Batam mengalami kesulitan menjual produknya di luar negeri.

Penyebabnya adalah regulasi yang menghambat penjualan properti Indonesia di ranah mancanegara. Empat poin utama regulasi yang menghambat tersebut antara lain persoalan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin tinggal, hak pakai dan penjaminan kepemilikan bagi WNA.

Untuk NPWP, orang asing harus punya baru bisa beli properti di sini. REI menyararankan agar NPWP-nya ditumpangkan ke NPWP developer saja. Dengan catatan, nilai pajak dan transaksi tetap tercatat.

ilustrasi.. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Selanjutnya adalah persoalan izin tinggal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Pasal 2 Ayat 2 mengatakan WNA boleh membeli properti di Indonesia tapi harus memiliki izin tinggal. Biasanya izin tinggal ini disebut juga sebagai Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

“Namun untuk mendapatkannya, WNA harus bekerja dulu di Indonesia dan KITAS ini wajib diperpanjang selama dua tahun sekali. Saya hanya berharap ada kemudahan terkait ini, karena saya yakin penjualan properti akan meningkat,” ucapnya.

Lalu, mengenai hak pakai. Ketika membeli apartemen, WNA hanya bisa memiliki status hak pakai. Dan hak pakai ini tidak berlaku di perbankan.

Lalu soal penjamin. Achyar mengatakan pihaknya masih menunggu langkah konkrit dari BP Batam mengenai wacana penjaminan ini. Salah satu persyaratan penting yang diatur pemerintah pusat soal jual beli properti kepada warga negara asing adalah harus memiliki penjamin.

Syaratnya ada penjamin. Dan disini seluruh lahan merupakan milik BP Batam. Jadi akan lebih dalam penjaminan.

Sedangkan BP Batam mengatakan lahan di Batam yang tersisa akan dimanfaatkan untuk mencari investor dan diutamakan sektor industri. Lahan di Batam sudah terlalu banyak untuk pemukiman capai 28 persen dibanding industri yang hanya 16 persen.

Sedangkan untuk lahan yang sudah terlanjur dialokasikan dengan peruntukan perumahan, maka lahan tersebut harus dibangun untuk pemukiman vertikal. Lahan di Batam memang terbatas, tapi jumlah penduduk terus meningkat.

BP sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk membangun sejumlah hunian vertikal.

“Kami mau bangun beberapa hunian vertikal. Tapi belum cocok data saja dengan Kemenpupera,” kata Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam, Cahyo Prionggo.

Untuk Batam, pembangunan rumah tapak sudah tidak bisa dilakukan lagi. Apalagi jumlahnya sudah mencapai 28 persen dari keseluruhan lahan di Batam, jauh lebih banyak dari lahan industri yang malah stagnan di angka 16 persen.

“Bangun rumah tak bisa lagi. Makanya yang bisa dibangun hanya rumah susun. Nanti skemanya bisa pake cicilan atau opsi lainnya,” jelasnya lagi. (leo)

Warga Keluhkan Pemadaman Listrik

0

batampos.co.id – Warga kembali mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN Batam, Rabu (7/8). Sebelumnya mereka berjanji pemadaman tidak akan terjadi lagi.

Rina, warga Perumahan Tiban BTN mengatakan pemadaman yang dilakukan PLN sangat merugikan masyarakat. Hal ini diperparah kondisi cuaca Batam yang saat ini cukup panas.

“Bayar mahal tapi mati terus,” keluh dia.

Ilustrasi

Menurutnya PLN harus bisa mengendalikan pemadaman bergilir ini. Akibat pemadaman ini banyak aktivitas warga yang terganggu. Persoalan pemadaman ini bukanlah yang pertama dilakukan PLN.

“Ini sudah berulang. Mereka janji tidak ada pemadaman lagi, namun diingkari,” keluhnya.

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan listrik kepada warga ia meminta PLN memperbaiki kinerja layanan mereka kepada masyarakat.

“Tidak saja ibu rumah tangga, namun kan banyak juga usaha yang mengandalkan listrik seperti laundry,” tambahnya.

Pemadaman tanpa informasi ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Pelanggan tetap membayar namun pelayanan tidak seimbang.

“Malah mereka menaikan tarif ditengah pelayanan yang tidak maksimal ini,” lanjut Rina.

Sementara itu, pemadaman juga berdampak terhadap pelayanan masyarakat di kantor pemerintahan. Warga tidak bisa merekam pembuatan katru tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat pemadaman listrik. (yui)

Polisi Tangkap Kurir Bawa Sabu 2 Kilogram

0

batampos.co.id – Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri menangkap dua orang diduga sebagai kurir narkoba Rk dan Fr, yang akan membawa sabu seberat 2 kilogram serta 18 butir ekstasi dari Batam menuju Tanjungpinang, Minggu (4/8/2019).

Kedua orang ini merupakan suruhan dari dua orang bandar yang berbeda. Namun, keduanya bertemu untuk tujuan yang sama. Membawa sabu tersebut menuju ke Palembang.
“Kasusnya sedang kami kembangkan,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Yani Sudarto, Rabu (7/8).

Rk merupakan orang suruhan bandar narkoba dari Palembang. Ia diminta datang ke Batam, untuk membawa narkoba seberat 2 kilogram ke Palembang. Pemasok narkoba 2 kilogram ini, merupakan salah seorang bandar yang diketahui berada di Tanjungpinang.

Kesepakatan kedua orang bandar ini terjadi. Mereka meminta kedua anak buahnya melakukan transaksi penyerahan narkoba. Bandar asal Tanjungpinang, menyuruh Fr untuk menyerahkan barang haram tersebut ke Rk, di Batam.

ilustrasi

Namun, Fr diminta untuk menemeni dan mengantar narkoba tersebut hingga tujuannya. Kedua orang ini masing-masing, diupah sebesar Rp 40juta.

Yani mengatakan transaksi Fr dan Rk ini diketahui, karena adanya informasi masyarakat, 3 Agustus lalu. Informasi ini ditelusuri, dan ternyata memang ada dua kurir yang mencoba menyelundupkan narkoba dari Batam menuju Tanjungpinang.

“Sesuai informasi yang masuk, kami melihat kendaraan yang dikendarai kedua orang ini. Kendaraan jenis minibus warna coklat ini, sedang mengantri untuk masuk ke dalam Kapal Roro,” ucap Yani.

Tak ingin buruannya kabur. Polisi menyergap kedua orang tersebut. Setelah digeledah ditemukan dua bungkus sabu. Lalu digeledah lagi, polisi menemukan satu bungkus rokok, yang didalamnya terdapat 8 butir ekstasi. “Didalam tas, kami temukan 10 butir ekstasi,” ungkap Yani.

Ekstasi ini, rencananya akan dijual kurir tersebut di Tanjungpinang.Yani mengatakan jajaranya sedang melakukan pengejaran untuk para pelaku lainnya, yang terlibat dalam jaringan ini. (ska)

DPRD Batam Soroti Realisasi PAD Pemko Batam yang Jauh Dari Target

0

batampos.co.id – Realisasi pendapatan asli daerah Kota Batam per 31 Maret 2019 atau triwulan pertama baru mencapai Rp 242,5 Miliar atau 17,96 persen dari target Rp 1,059 Triliun. Rendahnya realisasi ini tentunya akan berpengaruh terhadap target pendapatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Batam 2019.

Anggota Komisi II DPRD Batam Mulia Rinto Purba mengatakan, pembahasan APBD Perubahan Batam 2019 masih berlangsung di DPRD Batam. Namun demikian bisa dipastikan banyak sektor pendapatan yang tidak sesuai dengan target di APBD murni 2019.

“Realisasi pendapatan kita jatuh semua. Banyak tak sesuai target awal,” kata Mulia di DPRD Batam, Rabu (7/8).

Beberapa sektor yang paling disoroti adalah pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dari target Rp 380 miliar, baru terealisasi Rp 66,9 miliar atau 17,62 persen. Begitu juga dengan realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari target Rp 165 miliar, realisasi Rp 13,8 miliar atau baru sekitar 8,42 persen.

Sektor lain yang disorot DPRD Batam adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), target awal sebesar 195,1 miliar terealisasi Rp 41,9 miliar atau 21,51 persen. Begitu juga dengan pajak hotel dari target Rp 138,7 miliar, terealisasi Rp 32,3 miliar atau 23,3 persen.

“Sektor-sektor ini kan sumber PAD terbesar kita. Tapi malah jauh dari target yang kita sepakati di awal,” terang Mulia yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Batam itu.

Sektor pendapatan lain yang meleset dari target adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Mulia melihat perparkiran Batam yang semerawut berimbas pada rendahnya realisasi. Bahkan ia mempertanyakan rencana e-parkir yang digadang oleh pemerintah daerah.

“Sampai hari ini gak ada wujudnya (e-parkir). Padahal rencana ini sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu,” sesalnya.

ilustrasi

Banyaknya realisasi sektor pendapatan daerah yang tidak sesuai target tambah Mulia tentu akan berimbas pada target APBD perubahan 2019 nanti. Hal ini tentu juga akan berdampak pada sejumlah kegiatan yang akan dikurangi. “Kalau sekarang belum tahu, karena belum final. Yang jelas tentu akan dikurangi jika pendapatan tak sesuai target,” katanya.

Ia berharap, kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tantangan bagi kepala pemerintah untuk menggenjot sektor pendapatan sehingga tidak terlalu jauh dari target yang direncanakan. “Salah satunya kita usulkan sektor pariwisata lebih dimaksimalkan. Saya pikir kita belum maksimal menangkap ini sebagai garapan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” lanjut Mulia lagi.

Selain itu ia melihat, masing-masing SKPD harus memberikan ruang untuk pencapaian target pendapatan. Misalnya dari usulan Fraksi Gerindra agar dari BPHTB lebih diprioritaskan. Karena alasan properti yang lesu tak sejalan dengan data dari REI Batam.

“Sebenarnya bukan lesu, kalau kita lihat dari data REI bukan turun tetapi banyak yang tertunda. Artinya perlu ada komunikasi dan pendekatan dengan BP Batam. Selain itu pemko juga harus melakukan upaya aktif dan reaktif ketika misalnya IPH tertunda, untuk datang ke BP Batam. Jangan sampai ini dijadikan mainan politik sehingga alasanya klasik ini terus menjadi alasan tak tercapainya target PPJU,” tegas Mulia.

Selanjutnya dari sektor PBB, dimana cakupannya masih di angka 68-70 persen. Daerah lain seperti DKI Jakarta mampu meraup pajak dari PBB sebesar Rp 37 triliun dengan cara memberikan insentif dan award bagi lurah dan camat yang di daerahnya membayar PBB secara keseluruhan.

“Contoh-contoh seperti ini patut kita coba guna untuk memaksimalkan Sektor pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus aktif dan reaktif dalam memaksimalkan pendapatan,” pungkasnya. (rng)

Realisasi Investasi di Batam Serap 2.994 Tenaga Kerja

0

batampos.co.id – Hingga Agustus 2019, total investasi yang sudah terealisasi di Batam mencapai 130,8 juta Dolar Amerika. Sedangkan total tenaga kerja yang diserap capai 2.994 orang.

“Total realisasi investasi dibagi atas investasi baru dan investor yang melakukan ekspansi usaha. Untuk investasi baru ada enam perusahaan, sedangkan yang ekspansi sebanyak enam perusahaan juga,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, Rabu (7/8/2019).

Adapun investasi baru yang masuk antara lain Maruho Hatsuyo Batam dari Jepang. Maruho bergerak di sektor industri wayar. Total investasi capai 1,6 juta Dolar Amerika dengan tenaga kerja capai 70 orang.

Berikutnya Sammyung Precision Batam dari Korea Selatan yang bergerak di sektor teknologi komunikasi dan informasi. Total investasi capai 2,5 juta Dolar Amerika dengan tenaga kerja capai 80 orang.

Kemudian Simatelex Manufactory Batam dari Hongkong yang bergerak di sektor industri perlengkapan rumah tangga. Total investasi capai 3,2 juta Dolar Amerika dengan tenaga kerja capai 120 orang.

Lalu ada Pegatron Technology Indonesia dari Taiwan.

Perusahaan yang merelokasikan pabriknya dari Tiongkok akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok ini berinvestasi sebanyak 40 juta Dolar Amerika. Sedangkan rekrutmen pegawai akan mencapai 1000 orang yang dilakukan secara bertahap. Keempat perusahaan yang sudah disebutkan berlokasi di Kawasan Industri Batamindo.

Kemudian dua perusahaan lagi yakni GP Enterprize dari Tiongkok yang bergerak di sektor produksi water pump. Nilai investasi capai 2,5 juta Dolar Amerika dan DK LOK Corporation dari Korea Selatan yang bergerak di industri katup pipa atau valve. Nilai investasinya capai 15 juta Dolar Amerika.

Sedangkan untuk investor yang melakukan ekspansi antara lain Ciba Vision Batam dari Swiss. Ciba memproduksi lensa kontak. Nilai investasi capai 27,86 juta Dolar Amerika dengan jumlah pegawai 184 orang.

Berikutnya Excelitas Technologies Batam dari Amerika. Excelitas merupakan industri elektronik. Nilai ekspansi capai 5 juta Dolar Amerika dan jumlah pegawai capai 140 orang.

Selanjutnya Rubycon Indonesia dari Jepang yang memproduksi kapasitor. Total nilai ekspansi capai 4 juta Dolar Amerika dan jumlah pegawai capai 120 orang.

Lalu Nok Asia Batam dari Jepang yang memproduksi komponen otomotif. Nilai investasi capai 7,2 juta Dolar Amerika dan jumlah pegawai capai 250 orang.

Kemudian Siix Electronics Indonesia dari Jepang yang bergerak di industri elektronik. Nilai investasi untuk ekspansi capai 2,5 juta Dolar Amerika dan jumlah pegawai capai 50 orang.

Dan terakhir Infineon Technologies Batam dari Jerman yang bergerak di industri semikonduktor. Nilai investasi capai 19,5 juta Dolar Amerika dengan jumlah pegawai 1.000 orang.

Perusahaan-perusahaan yang berekspansi ini juga berlokasi di Batamindo.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan pengusaha sangat berharap investor baru yang masuk ke Batam bisa mentransfer ilmu dan teknologi kepada pekerja lokal.

“Artinya pemerintah harus memastikan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan tersebut sesuai dengna ketentuan berlaku agar transfer ilmu dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Rafki juga melihat, dominasi investor dari Singapura juga sudah mulai berkurang.”Artinya Batam dianggap menarik oleh investor dnia. Kesempatan ini harus dimanfaatkan,” ucapnya.

Untuk kedepannya, tantangan yang harus dihadapi yakni memastikan Batam untuk siap memasuki era industri 4.0. “Ini mengakibatkan derasnya investasi yang masuk, namun serapan tenaga kerja lebih rendah karena perusahaan akan mengandalkan robotik,” tegasnya.

Menurut Rafki, hal tersebut dipikirkan secara matang oleh pemerintah.”Tenaga kerja harus dipersiapkan untuk menyongsong industri masa depan ini. Jangan sampai nanti tenaga kerja lokal tak bisa direkrut karena tidak punya keahlian di bidang industri 4.0,” tuturnya. (leo)

Hari ini, Ketua APVA Indonesia Amat Tantoso Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Kota Batam

0

batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) sekaligus pengusaha penukaran uang asing (valas), Amat Tantoso, siang ini akan menjalani sidang perdana kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Batam.

Hal tersebut dibenarkan oleh M Nur, kuasa hukum Amat Tantosa yang nantinya hadir di persidangan agenda membacakan dakwaan.

“Benar sidang perdananya besok siang (hari ini). Apa persiapannya, kami tak ada persiapan khusus. Pada prinsipnya kami akan mengikuti prosedur saja,” ujar M Nur, Kamis (8/8/2019) siang.

M Nur berharap dalam persidangan nantinya, bisa terungkap betul tentang latar belakang apa yang menyebabkan Amat Tantosa ini melakukan hal yang disayangkan.

“Apabila fakta-fakta ataupun unsur-unsur semacam pertimbangan yang dilatarbelakangi itu terungkap sempurna,” jelasnya.

“Itu nantinya bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk membuat keringanan hukuman bagi klien kami,” terangnya lagi.

Amat Tantoso. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

Amat Tantosa sendiri dijerat dengan pasal penganiayaan. Pengusaha perhotelan dan valas itu diduga menganiaya seorang pria warga Malaysia bernama Nong Koon Cheng alias Celvin dengan cara menikamnya menggunakan senjata tajam.

Amat sendiri menikam karena merasaa ditipu karyawannya sendiri bersama Mina alias Apong pada 10 April 2019 lalu di Wey-Wey restoran Harbour Bay Batuampar.

Penipuan itu diketahui Amat Tantoso setelah di tempat usaha penukaran uang asing kekurangan uang tunai.

Amat memeriksa pembukuan menyadari uangnya miliaran rupiah berpindah tangan ke Celvin.

Orang kepercayaan Amat, Mina ternyata bermain mata dengan Celvin dan diduga menyerahkan uang tersebut kepada Celvin. Celvin sendiri merupakan rekan bisnis terdakwa.(gas)

Kok Sering Lampu Mati? Rupanya Terjadi ….

0

Pembaca batampos.co.id, PLN Batam selaku salah satu penyedia ketenagalistrikan di Pulau Batam memiliki daya terpasang pembangkit existing 550 MW (kapasitas instal pembangkit milik PLN Batam dan IPP- independent Power Producer) tidak termasuk pembangkit yang ada di Pulau Bintan.

Daya pembangkit ini sebenarnya cukup dengan cadangan yang besar memenuhi kebutuhan listrik beban puncaknya (BP) sistim kelistrikan Batam-Bintan sebesar 450-460 MW, namun sekarang ini ada gangguan pembangkit yaitu Gas Turbin PLTGU PLN Batam di Tanjung Uncang dan Gas Turbin PLTGU PT DEB di Panaran.

Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura mengatakan bahwa dalam kondisi normal reserve margin (cadangan daya) bright PLN Batam masih ada sekitar 90-100 MW. Reserve Margin ini cukup besar.

“Minimal reserve margin atau cadangan yang harus dimiliki oleh bright PLN Batam adalah sebesar daya mampu pembangkit paling besar. Saat ini pembangkit terbesar bright PLN Batam adalah PLTU Tanjung Kasam sebesar 2×55 MW. Jadi cadangan minimal yang harus dimilki bright PLN Batam adalah 55 MW. Jika dibandingkan dengan reserve margin bright PLN Batam disaat kondisi normal cadangan dayanya masih berlebih”, tutur Dadan.

Namun kondisi saat ini terjadi gangguan dua pembangkit besar yang waktunya secara bersamaan yaitu Gas Turbin PLTGU Tanjung Uncang.

Imbasnya menyebabkan daya mampu pembangkit berkurang sebesar 60 MW dan Gas Turbin PLTGU DEB di Panaran yang menyebabkan kemampuan pembangkit turun sebesar 40 MW, sehingga total kemampuan pembangkit di Batam turun sebesar 100 MW.

“Kondisi tersebut menyebabkan reserve margin atau cadangan daya pembangkit sangat minim atau daya mampu pembangkit hampir sama dengan kebutuhan listrik di Pulau Batam dan Pulau Bintan”, kata Dadan.

Mewakili manajemen bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura berharap masyarakat dapat mengerti kondisi bright PLN Batam dan mohon maaf atas ketidaknyamannannya. Dadan juga menjelaskan untuk menghindari terjadinya pemadaman, salah satu langkah yang dilakukan bright PLN Batam adalah dengan mengoperasikan PLTD berbahan bakar HSD/MFO dan juga meminta ke PLN Tanjung Pinang untuk mengoperasikan PLTD HSD mereka disamping itu PLTU CTI 2×12,5 MW diharapkan dapat beroperasi secara kontinyu.

“Sebenarnya mengoperasikan PLTD HSD ini menyebabkan kerugian bagi bright PLN Batam karena biaya operasi pembangkit ini sangat mahal semetara PLN Batam tidak mendapat subsidi. Tapi demi menghidari atau meminimalisir pemadaman hal ini tetap kami lakukan.

Untuk memperkuat cadangan daya bright PLN Batam sedang memperbaiki pembangkit-pembangkit yang ada. Kami mohon doanya mudah-mudahan minggu kedua September semua sudah selesai dan normal kembali”, imbuhnya lagi.

Sementara itu jika terjadi pemadaman melebihi dari yang telah dideklarasikan pada Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), bright PLN Batam akan memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 22 Tahun 2017 yaitu sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum pemakaian listrik pelanggan. Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

“Untuk kompensasi akibat pemadaman yang terjadi akan kami hitung sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam hal ini Pergub nomor 22 Tahun 2017 berdasarkan beberapa indikator TMP. Sebagai contoh pada semester I tahun 2019 bright PLN Batam telah mengeluarkan kompensasi sebesar Rp. 922.094.131 yang diberikan kepada 68.636 pelanggan, dan kami selalu melaporkan realisasi TMP kami kepada pemerintah provinsi Kepri sebagai regulator”,tutup Dadan. (*)

Plt Gubernur Kepri: Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Akan Ditindak Tegas

0

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto mengatakan akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

“Seluruh kepala daerah sudah diimbau oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga daerahnya masing-masing dari aksi pembakaran hutan dan lahan,” kata Isdianto, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, pembakaran hutan dan lahan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Selain itu, kabut asap yang ditimbulkan dari aktivitas liar ini juga dapat merusak kehidupan.

“Pembakaran hutan dan lahan ini juga merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak,” ujarnya.

“Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin,” katanya lagi.

Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto bersalaman dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara. Foto. Humas Pemprov Kepri.

Isdianto mengatakan pasal 50 ayat 3 huruf d  UU Nomor 41 Tahun 2019 menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan.

Kemudian pasal 78 ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pada pasal 78 ayat 4 disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

“Pembakaran dan penebangan hutan harus dicegah. Aturan dan hukumannya sudah jelas. Masyarakat jangan ada yang berani main-main dengan aturan yang sudah ada,” kata Isdianto

Ia mengatakan, selama ini di Kepri jarang sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas. Kalaupun ada hanya dalam skala kecil dan bisa segera diatasi.

Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat di mana pun keberadaannya harus tetap waspada.

Para petugas juga harus rajin turun ke bawah dan lahan-lahan yang dianggap rawan harus dijaga agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Jika mendapati api sekecil apapun, segera matikan. Itu arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.