batampos.co.id – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Batam menetapkan 539 titik pelaksanaan salat Iduladha tahun ini.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Seksi (Kasi) Bimas Kankemenag Batam Dirham, Jumat (9/8/2019).
Ia menyebutkan pelaksanaan salat Id akan digelar di dua lokasi yaitu masjid dan lapangan.
Sebanyak delapan titik salat akan digelar di lapangan. Pertama, Dataran Engku Puteri Batam Center, lapangan Temenggung Abdul Jamal dan depan ruko Tiban Impian.
Ribuan masyarakat Kota Batam memadati lapangan Engku Putri untuk melaksanakan salat iduladha pada 2018 lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.id
Kemudian lapangan bola Tiban, Lapangan Kartini Raya II, lapangan bola Taman Sari Hijau, Lapangan Batamindo, dan lapangan parkir utama House Market, Lubukbaja.
“Lokasi salat baik lapangan maupun masjid masih sama dengan tahun lalu. Pusatnya tetap dilaksanakan Dataran Engku Putri, Batam Center,” ujarnya.
Ibadah kurban ini menjadi salah satu cara untuk berbagi. Daging kurban bisa diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
“Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah kurban banyak masyarakat yang bisa menikmati indahnya berbagi,” lanjutnya.(yui)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan gratifikasi yang diterima Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun di luar dugaan suap izin reklamasi.
Selain dari setoran sejumlah dinas, KPK menduga Nurdin menerima duit gratifikasi terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kepri.
Berdasarkan catatan Batam Pos, selama tiga tahun menjadi Gubernur Kepri, Nurdin telah melantik 1.064 pejabat. Mulai dari pejabat eselon II hingga empat, dan para pejabat fungsional dan administrator setingkat eselon II dan III.
Setelah dilantik menjadi Gubernur Kepri pada Mei 2016 lalu, Nurdin melakukan rotasi pejabat pertama kalinya pada 7 November 2016. Saat itu ada 20 pejabat eselon II. Pada kesempatan yang sama, Nurdin juga menunjuk sembilan pejabat untuk menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelantikan perdana itu mendapat reaksi negatif dari DPRD Kepri. Khususnya anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Ruslan Kabulatov. Menurut Ruslan, pelantikan dan penunjukan pejabat tersebut sarat dengan nepotisme.
Masalah ini juga disorot oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berbuntut pada rekomendasi. Namun, Nurdin mengabaikan rekomendasi tersebut.
Pelantikan berikutnya terjadi pada 3 Januari 2017. Saat itu, Nurdin melantik 31 pejabat. Mereka terdiri dari seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kemudian 29 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan seorang Pejabat Administrator.
Tiga hari berselang atau pada 6 Januari 2017, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah melantik tiga pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kepri. Pelantikan ketiganya diklaim untuk percepatan pembahasan APBD Kepri 2017.
Sepuluh hari kemudian atau pada 16 Januari 2017, Gubernur Nurdin melakukan pelantikan besar-besaran. Saat itu ada 16 pejabat eselon II yang dilantik, 200 pejabat eselon III, 538 pejabat eselon IV, dan 98 pejabat fungsional yang setingkat kepala OPD. Pada pelantikan tersebut, Gubernur juga mempromosikan sejumlah nama untuk naik status dari eselon III ke eselon II.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengenakan kemeja lengan panjang tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada siang hari ini, Kamis (11/7/2019). Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com
Berikutnya, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 577 Tahun 2017, Gubernur juga melakukan pergeseran posisi terhadap 19 pejabat eselon III dan 69 pejabat eselon IV.
Selanjutnya pada 2018, Nurdin melakukan tiga kali pelantikan. Yakni pada 3 Mei 2018 yang melibatkan empat pejabat eselon II. Kemudian yang kedua pada 4 Juli 2018. Saat itu Gubernur mempromosikan Muhammad Dali sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) menggantikan Arifin Nasir yang pensiun. Sedangkan yang ketiga terjadi pada 2 Oktober 2018 yang melibatkan satu pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III.
Sementara itu, di 2019 sebelum ditangkap KPK pada 10 Juli lalu, Nurdin melakukan empat kali pelantikan pejabat. Pertama dilaksanakan pada 29 Januari 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Kepri, Gubernur melantik tiga pejabat eselon II.
Kemudian pada 12 Maret 2019, Nurdin melantik Muhammad Yusrial Mahyuddin sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian Hendri Kurniadi sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selanjutnya, 2 Mei 2019 Gubernur Nurdin Basirun melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, empat pejabat administrator, dan 34 pejabat fungsional. Nurdin juga melantik Nilwan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yerry Suparna sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, dan Aiyub sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, ada beberapa pejabat lain yang dilantik.
Pelantikan terakhir dilakukan Gubernur Nurdin pada 9 Mei 2019. Saat itu Nurdin melantik 17 pejabat administrator dan empat orang pejabat pengawas di Karimun.
Dari 17 orang itu, 13 di antaranya bertugas pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), dan empat orang lainnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri.
Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber duit senilai Rp 5,3 miliar yang ditemukan di rumah dinas Nurdin Basirun di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.
“Selain dugaan suap izin prinsip reklamasi, KPK juga akan mendalami dugaan gratifikasi dari OPD di Pemprov Kepri,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di Batam, Rabu (7/8) lalu.
Febri mengatakan, saat ini penyidik baru fokus pada kasus dugaan suap izin prinsip pemanfaatan ruang laut dan pesisir di Kepulauan Riau. Setelah itu, sambung Febri, penyidik KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang diterima tersangka terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.
Meskipun demikian, Febri belum dapat menyebutkan OPD mana saja yang diduga melakukan gratifikasi. Febri menyebutkan, proses penyelidikan dan penyidikan masih sedang berlangsung.
“Ada berapa OPD yang diduga memberikan gratifikasi tentu belum dapat kami sampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan proses penyidikan belum dapat kami sampaikan ke publik,” jelasnya.
Jumat (9/8) kemarin, KPK kembali memeriksa seorang pengusaha Batam sebagai saksi untuk tersangka Nurdin Basirun. “Kalau tidak ada perubahan kemungkinan Senin depan pemanggilan juga dilakukan kepada Hartono, pengusaha Batam yang melakukan pengembangan kawasan Harbour Bay,” kata Febri, Jumat (9/8).
Selain Hartono, Senin (12/8) mendatang KPK juga akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Kock Meng. Sebab, pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan mangkir. Febri menegaskan, pemanggilan ini wajib dipenuhi karena kewajiban hukum. Kalau masih mangkir, KPK akan melakukan pemanggilan paksa.
“Dan sampai saat ini belum ada tambahan tersangka,” kata Febri. (jpg)
SETIAP 10 Agustus, bertambah bilangan usia Batam Pos. Hari ini, 10 Agustus 2019, menjejak tahun ke-21. Dua dasawarsa! Tak terasa, tapi berliku suka-duka.
Kami yang hari ini menerajui harian terbesar di Kepri ini memang bukan generasi pertama. Namun secara umum, pernah dan masih merasakan betapa era itu datang dan pergi.
Terus berganti. Masa-masa kejayaan media cetak, memang tak sedigdaya dulu lagi, namun kami masih eksis hingga hari ini. Kami masih menjadi sumber referensi nomor satu di Kepri. Kami yakin itu, karena kami yang bertungkus-lumus di dapur pengambil kebijakan, dapat merasakannya. Lembaga-lembaga survei masih menempatkan kami di posisi teratas setiap kali melakukan survei. Terakhir, Januari 2019 yang lalu, sebelum Pilpres, sebuah lembaga survei menyisipkan pertanyaan seputar media apa yang paling berpengaruh di Kepri, ya kami! Batam Pos.
Yang terus membuat kami eksis di tengah persaingan global ini, di antara perang multiplatform akibat digitalisasi, serta pelemahan ekonomi empat tahun terakhir ini, adalah bahwa kami menjaga integ-ritas. Kami menjaga kepercayaan publik. Kami juga menjaga akurasi liputan, tidak gegabah, tidak main hakim sendiri, dan kami tampil lebih soft, meskipun kadang bisa garang bagai macan!
Sebagai sebuah media mainstream di Kepri, Batam Pos hadir dan tetap taat kepada setiap aturan yang memayunginya. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menjadi pedoman kami. UU Perseroan Terbatas, menjadi pijakan kami. Ketentuan Periklanan dan garisan Dewan Pers, menjadi landasan kami. Sebab itulah, Batam Pos tidak pernah tertarik menjadi media sensasi yang hanya menjual judul, gosip, dan narasi basi untuk sekadar menarik simpati. Batam Pos adalah media berisi, percaya akurasi, karenanya tetap menjadi referensi.
Pelemahan ekonomi empat tahun terakhir di Batam dan Kepri, harus kami akui menjadi kendala tersendiri untuk tetap eksis menjadi sebuah entitas bisnis yang menguntungkan.
Persaingan di tengah era digitalisasi, adalah tantangan tersendiri. Ekonomi Kepri yang terus turun sejak 2015, bahkan pernah terjun bebas menjadi 2,02 persen per tahun dua tahun lalu, ikut memukul bisnis kami. Recovery menjadi tak semudah direncanakan. Planning untuk menaikkan omzet dari pendapatan iklan, penjualan koran, dan pendapatan lain-lain, menjadi tidak mudah. Ekstentifikasi juga sudah. Melahirkan multiplatform media, adalah pilihan yang sudah berjalan. Kami masih berproses dan segera kembali berjaya!
Batam ini unik. Dia menyumbang hampir 70 persen pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri. Kalau Batam bangkit, Kepri akan ikut bangkit. Sebaliknya, jika perekonomian Batam terpuruk, Kepri secara agregat akan turut memburuk. Begitulah. Empat tahun terakhir adalah masa-masa terberat perekonomian Batam. Pengaruh global, seperti menurunnya order pembuatan kapal, berkurangnya pesanan produk manufaktur, tutupnya banyak perusahaan, serta gonjang-ganjing persoalan lahan dan perizinan di Batam, telah memperburuk keadaan. Ditambah regulasi pemerintah pusat dan daerah yang masih sering berganti dan lamban mengantisipasi keadaan, telah memberi dampak tambahan melemahnya daya saing Batam. Dampak turunannya, pendapatan Batam menurun, target PAD meleset, penerimaan pajak dan retribusi jauh dari proyeksi.
Itu semua ikut memukul industri media. Pemain properti menahan belanjanya, termasuk belanja promosi dan iklan. Pameran-pameran perumahan yang biasanya digelar hampir setiap triwulan, kini boleh dihitung jari.
Mengapa? Sepi calon pembeli. Pameran otomotif juga ikut terpukul. Tiga tahun terakhir, penurunan sale otomotif rata-rata 20 persen per tahun. Juga penjualan elektronik, menurun terus. Akibatnya, semua prinsipal dan biro iklan merestrukturisasi budget-nya. Media kena dampak. Termasuk kami. Padahal, sebelumnya, tiga besar pemasang iklan kami adalah properti, elektonik, dan otomotif, di samping consumers goods, perbankan, dan loker. Ke depan, kami sangat berharap dan kami tetap optimistis bahwa perekonomian nasional akan terus membaik. Juga Batam, Kepri. Kuncinya ada di pemerintahan.
Mereka pemegang regulasi. Batam ini mudah dinaikkan, mudah juga dijejalkan ke tanah. Sektor swasta lebih mendominasi pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah jangan ganggu dengan berbagai regulasi yang kontraproduktif. Bertindaklah cepat.
Putuskan semua hal yang menghambat. Mau FTZ atau KEK, kami tak begitu peduli. Mau kepala BP dirangkap walikota atau bukan, bukan urusan kami. Kami hanya butuh kepastian dan regulasi proinvestasi, sehingga Batam dapat bersaing lagi. Bangkit lagi. Memang, pertumbuhan ekonomi terakhir sudah di atas 5 persen untuk Batam. Sudah lumayan, meskipun Batam pernah mencapai pertumbuhan dua digit di era sebelum tahun 2000-an. It’s not bad. Daripada terpuruk lagi ke 2,02 persen, ya kan? Hehe…
Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas perjalanan kami, Batam Pos, selama dua dekade ini. Percayalah, ini bukan pernyataan basa-basi. Tanpa Anda semua, para pelanggan, pemasang iklan, pemerintah, swasta, agen, loper, pembaca, dan seluruh karyawan beserta keluarganya, kami tak kan pernah sebesar ini. Kita masih ingin bersama, bukan?
Mari terus pelihara semangat dan kebersamaan. Bahwa misi kami bukan hanya mengejar laba, sudah lama kami sematkan. Kami adalah perusahan media yang telah lama berkontribusi untuk kemajuan daerah. Doakan kami. Jayalah Batam, jayalah Kepri! (*)
Matahari mulai condong ke barat saat Dedi Andri Firly selesai melakukan selam dangkal (snorkeling) di laut Pulang Antang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri, akhir 2018 lalu. Segera ia mengemasi barang-barang miliknya sebelum pulang ke Tarempa, Anambas.
Bersama rekan-rekannya di komunitas selam dan snorkeling Bertuah Explore and Outdoors, sore itu ia sengaja mengeksplorasi keindahan Pulau Mantang. Sudah banyak kegiatan serupa yang ia lakoni dalam setahun terakhir. Hasil eksplorasi ke pulau-pulau dan pantai itu didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Lalu dibagikan ke media sosial untuk ditawarkan kepada para turis.
Kemas-kemas selesai, Dedi dan rekan-rekannya bergegas naik ke perahu kayu yang telah menunggu di ujung pantai. Dalam perjalanan pulang, di atas perahu, Dedi membuka gawainya. Memilih dan memilah sejumlah foto dan video yang sempat diambil dengan kamera ponselnya.
Dalam hitungan detik, foto-foto itu sudah terpasang di dinding akun Facebooknya yang memiliki 2.307 teman itu. Lengkap dengan video pendeknya.
“Sekarang gampang upload foto dan video di medsos. Jaringan seluler dan internet di Anambas sudah bagus,” kata Dedi saat berbincang dengan Batam Pos melalui sambungan voice call di aplikasi WhatsApp, Kamis (08/08/2019) siang.
Dedi masih ingat betul, bagaimana sulitnya jaringan telekomunikasi di Anambas, sebelumnya. Terutama sebelum tahun 2018 awal. Jangankan membagikan foto dan video di media sosial (medsos), untuk sekadar mengirim teks pesan singkat (SMS) saja kadang susah. Sinyal sering hilang timbul.
WARGA Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas mengakses internet melalui ponselnya, beberapa waktu lalu. Kehadiran Palapa Ring Barat di Anambas mambuat warga setempat semakin mudah melakukan akses data dan berkomunikasi melalui telepon genggam.
Apalagi untuk internetan. Susah sekali. Bukan hanya di daerah pulau-pulau, kondisi susah sinyal ini juga terjadi di Tarempa yang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Akibatnya, warga Tarempa seperti Dedi harus rela ‘berburu’ sinyal jika kebutuhan akan jaringan telekomunikasi bersifat mendesak. Misalnya harus menghubungi keluarga di luar Anambas.
Jika dari dalam rumah hape tak bisa menangkap sinyal, maka warga harus keluar rumah dan menuju ke area yang dekat dengan tower operator seluler. Pelabuhan Tarempa sering menjadi jujugan. Sebab biasanya di sana sinyal seluler lebih kuat karena lokasinya berdekatan dengan menara salah satu operator seluler.
Namun tak jarang warga harus naik ke atas kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan itu. “Kadang harus naik ke atas bukit biar dapat sinyal,” kata Dedi.
Untuk bisa internetan, saat itu, warga Tarempa harus rela merapat ke dekat kantor Bupati Anambas. Sebab hanya di kantor tersebut terdapat wifi gratis. Itupun terbatas dan harus dilakukan di malam hari.
Sebab saat siang hari, banyak pegawai kantor bupati yang menggunakan wifi tersebut. Sehingga jaringan menjadi lelet.
Maklum, Anambas merupakan salah satu daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Anambas memiliki luas wilayah 590,14 kilometer persegi. Namun sebagian besar wilayahnya berupa lautan, yakni sekitar 89 persen lebih. Kabupaten pecahan dari Natuna ini memiliki 256 pulau, namun hanya 26 yang berpenghuni.
Secara geografis, Anambas berada di ujung utara Indonesia. Kabupaten terpencil ini berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Lokasinya yang berada di hamparan Laut China Selatan membuat warga Anambas selama ini kesulitan mendapatkan akses telekomunikasi dan akses data internet.
Namun kondisi tersebut kini tinggal cerita lama. Sebab sejak Maret 2018, jaringan telekomunikasi di sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah terintegrasi melalui proyek Palapa Ring jalur barat atau lebih dikenal dengan nama Palapa Ring Barat yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
“Di Tarempa sekarang sudah ada jaringan 4G. Beberapa operator seluler juga sudah mulai masuk. Ya sejak ada Palapa Ring itu. Jadi tak perlu lagi naik ke kapal atau bukit untuk mencari sinyal,” kata Dedi.
Menurut Dedi, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan jaringan internet saat ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Termasuk masyarakat daerah terdepan NKRI seperi Anambas. Selain untuk keperluan komunikasi, ketersediaan jaringan seluler dan internet juga memungkinkan warga di wilayah perbatasan mengetahui informasi dan berita lebih cepat dan akurat.
Di sisi lain, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet juga menghadirkan peluang bisnis baru. Seperti yang dilakoni Dedi bersama Bertuah Explore and Outdoors. Bermodalkan jaringan internet dan media sosial, ia bisa menawarkan paket liburan dan wisata bahari ke Anambas kepada para turis.
Hasilnya cukup efektif, dari foto dan video eksplorasi wisata bahari Anambas yang diunggah di akun medsosya, banyak turis yang akhirnya tertarik datang ke Anambas dan berwisata melalui jasa yang ditawarkan Dedi dan Bertuah Explore and Outdoors. Tak hanya turis domestik, beberapa tamu Dedi merupakan wisatawan mancanegara.
“Jadi bukan hanya bisa eksis di medsos, dengan jaringan internet dan telekomuniasi yang baik, kami bisa memulai bisnis berbasis digital,” katanya.
Namun sayang, kata Dedi, sebaran jaringan 4G di Anambas masih sebatas di Tarempa yang posisinya berada di Pulau Siantan. Sementara di pulau lain, seperti Pulau Palmatak, Jemaja, dan pulau berpenghuni lainnya belum tersedia jaringan 4G.
“Seperti di Palmatak ini, untuk kirim email masih agak susah. Tapi kalau untuk telepon, medsos, dan WA sudah jauh lebih baik,” kata Dedi lagi.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeprizal, mengakui jaringan generasi keempat (4G) memang belum bisa dinikmati seluruh warga Anambas. Penyebabnya, pihak operator seluler belum sepenuhnya memanfaatkan jaringan backbone yang telah disediakan pemerintah melalui jaringan Palapa Ring Barat.
“Anambas ini setiap kecamatannya dipisahkan laut dan gunung. Jadi perlu ada tower pemancar untuk mengantarkan jaringan 4G ini ke luar Tarempa,” kata Jeprizal, Jumat (09/08/2019).
Jeprizal menyebut, di Anambas jaringan fiber optik Palapa Ring Barat memang hanya mendarat di Tarempa, Pulau Siantan. Sehingga jaringan 4G baru bisa dinikmati di wilayah Tarempa saja.
Namun begitu, dalam waktu dekat ini ada beberapa operator seluler yang akan membangun tower pemancar di beberapa wilayah di Anambas. Khususnya di pulau-pulau utama seperti Siantan, Jemaja, dan Palmatak. Sehingga jaringan 4G bisa dinikmati lebih luas oleh masyakarat Anambas.
Sebab menurut Jeprizal, saat ini masyarakat lebih banyak memerlukan jaringan telekomunikasi untuk akses data atau internet ketimbang untuk telepon dan mengirim pesan.
Pemerintah daerah, kata Jeprizal, tidak memiliki kewenangan untuk membangun sarana telekomunikasi, misalnya tower pemancar. Sehingga pihaknya hanya bisa melakukan beberapa upaya dengan melaporkan kondisi di lapangan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo. Dengan harapan ada percepatan pembangunan sarana telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) seperti Anambas ini.
Selebihnya, Diskominfo Anambas lebih sering melobi operator seluler agar mau membangun sarana telekomunikasi di Anambas, khususnya di luar Tarempa. Sehingga jaringan serat optik Palapa Ring Barat bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Memang kadang pertimbangan operator adalah keuntungan secara bisnis. Tapi kami mencoba meyakinkan supaya selain memikirkan bisnis, mereka juga mau berbuat untuk masyarakat di daerah 3T seperti kami,” kata Jeprizal.
Namun secara keseluruhan, saat ini jaringan telekomunikasi di Anambas sudah jauh lebih baik. Menurut Jeprizal, sejak kehadiran jaringan Palapa Ring Barat pada Maret 2018 lalu, cakupan atau coverage jaringan telekomunikasi di Anambas saat ini mencapai 92 persen.
“Ini jauh lebih luas jika dibandingkan empat tahun lalu yang hanya 55 persen,” kata dia.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo) Provinsi Kepri, Zulhendri. Menurut dia, proyek Palapa Ring Barat telah berhasil membuka isolasi telekomunikasi di sejumlah titik di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas.
“Yang pasti coverage jaringan telekomunikasi di Kepri semakin luas sejak diresmikannya proyek Palapa Ring Barat ini pada Maret 2018 lalu,” kata Zulhendri.
Zulhendri mengatakan, Palapa Ring Barat menyediakan tulang punggung (backbone) jaringan serat optik sepanjang 2.275 kilometer (km). Rinciannya, sepanjang 1.730 km serat optik melalui bawah laut, dan 545 km di darat.
Melalui proyek Palapa Ring Barat ini, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi mencakup beberapa wilayah di Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.
Di Kepri, jaringan kabel optik Palapa Ring Barat melalui empat kabupaten/kota. Yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna. Selain menyediakan jaringan telekomunikasi, proyek Palapa Ring Barat ini juga menghadirkan jaringan internet generasi keempat (4G) dengan kecepatan sekira 30 Mbps.
Selain membangun jaringan fiber optik, lanjut Zulhendri, sebelumnya Kementerian Kominfo juga sudah gencar membangun tower telekomunikasi hingga pulau-pulau terpencil dan terdepan di wilayah Kepri. Tak hanya di Anambas, pembangunan tower tersebut juga dilakukan wilayah terdepan di Kabupaten Natuna dan Bintan.
“Jumlahnya sangat banyak. Ini juga sebagai upaya membuka isolasi informasi di daerah perbatasan di wilayah Kepri,” katanya.
Sementara anggota Komisi III DPRD Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mengatakan kehadiran Palapa Ring Barat di Anambas memang telah membawa banyak perubahan. Terutama dari segi ketersediaan jaringan telekomunikasi dan akses data di Anambas.
“Sekarang jaringan seluler sudah jauh lebih baik. Komunikasi dengan hape juga lebih mudah,” kata Bayu, Jumat (09/08/2019) malam.
Namun untuk sebaran layanan seluler generasi keempat (4G) di seluruh wilayah Anambas, menurutnya butuh proses. Sebab perlu ada pembangunan sarana pendukung, seperti tower pemancar, yang membutuhkan biaya dan investasi yang tidak sedikit.
Untuk itu, pihaknya mendorong adanya komitmen pihak operator swasta maupun BUMN untuk bersama-sama membuka isolasi telekomunikasi di Anambas. “Palapa Ring Barat sudah menyediakan jaringan serat optik yang baik, tinggal dimanfaatkan lebih maksimal lagi oleh operator seluler,” katanya. (Suparman)
batampos.co.id – Banyak dari kita yang rancu dalam penyebutan denim dengan jin (jeans).
Ada yang menyebut busana denim, ada juga yang menyebut busana jin yang umumnya dibedakan dari segi bahan.
Denim dianggap lebih tipis dan adem, sementara jin lebih tebal. Padahal, denim dan jin bukan soal perbedaan bahan.
Dimana, denim merupakan jenis bahan, sedangkan jin adalah nama produk yang terbuat dari bahan denim.
Dikutip dari laman wolipop, jin merupakan sebutan untuk denim yang mulai dikenal sejak tahun 1873 yang dicetuskan Jacob Davis dan Levi Strauss.
Mereka membuat celana jin untuk para penambang emas Amerika. Hingga kini, popularitas denim semakin mendunia.
Pria maupun wanita banyak memilih item ini untuk melengkapi penampilan. Kesan kasual yang ditampilkan membuat keberadaanya tak lekang zaman.
Novi, mengombinasikan pakaian berbahan denim untuk berbagai aktivitas harian. Foto: Febby Anggieta Pratiwi/batampos.co.id
Pedagang pakaian di MB2, Lian, mengatakan, denim merupakan outfit yang digemari. Hingga saat ini, outfit berbahan denim menjadi pakaian yang paling banyak dicari pelanggannya.
”Denim itu mudah dikreasikan dengan berbagai macam tampilan. Mau kasual, feminin atau gaya lainnya,” ujar Lian.
Outfit berbahan denim juga sangat mudah dipadupadankan. Misalnya, celana ripped dipadukan dengan plaid shirt (kemeja kotak-kotak) dan jaket jin.
”Yang mau tampilan kasual bisa padukan skinny jin dengan flat shoes atau sneakers,” terangnya.
Selain itu, pakaian yang satu ini bisa digunakan di segala suasana. Mau acara apa saja, denim selalu masuk.
”Kalau acara formal bisa menggunakan kemeja denim dipadukan dengan rok. Atau, kemeja putih dipadukan dengan celana denim,” kata Lian.
Penggemar denim Batam, Silvi, menyebutkan, memadu-kan denim dengan denim juga menarik.
Ia menyarankan, pilih dua jenis denim outfit dengan warna yang sedikit berbeda. Misalnya, kemeja berwarna biru yang dipadukan dengan celana denim berwarna biru kehitaman.
”Biar agak beda, tambahkan outer agak panjang berwarna putih atau pun warna lain,” jelasnya.(nji)
batampos.co.id – Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional mengeluarkan surat edaran terkait Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian. Di situ ditegaskan, pejabat yang berstatus Plh dan Plt dilarang melakukan mutasi pegawai, baik mengangkat, memindah, atau memberhentikan.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, edaran tersebut bersifat pengingat. Pasalnya, lanjut dia, terjadi kasus tindakan mutasi pegawai yang dilakukan pejabat plt atau plh di sejumlah daerah.
“Banyak kasus. Jadi ada misalnya kasus di kabupaten malang, di Sulawesi Selatan, dan beberapa yang lain,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (9/8). Namun, dia enggan menjelaskan detail pejabat mana yang melakukannya.
Hanya, Ridwan menjelaskan, tindakan tersebut tidak dibenarkan secara aturan. Oleh karenanya, BKN merasa perlu mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Kepala Daerah untuk mengawasi perilaku jajarannya.
Sementara Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam surat edarannya menjelaskan, plt dan plh tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis. (far)
batampos.co.id – Kekosongan blangko e-KTP ternyata tidak hanya terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepri. Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah lainnnya di Indonesia.
Tiga pegawai Kecamatan Sagulung merapikan e-KTP yang sudah dicetak, Selasa (3/4). Jika tak diambil pemiliknya, e-KTP tersebut tetap akan disimpan oleh Disdukcapil di masing-masing kecamatan. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Berikut daftar daerah yang saat ini juga mengalami kekosongan blanko E-KTP:
batampos.co.id – Tahukah Anda ketika kita mengkonsumsi daging, berkontribusi besar terhadap pemanasan global.
Informasi yang lazim di masyarakat soal upaya melawan pemanasan global adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan limbah plastik.
Namun, 107 peneliti IPCC menyimpulkan bahwa upaya menekan emisi gas rumah kaca dimulai dari urusan perut.
Semakin banyak manusia yang mengonsumsi daging merah, semakin cepat pula panas bumi melewati batasan Kesepakatan Paris.
Hal tersebut diungkapkan oleh lembaga PBB Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
“Kami tidak menyuruh semua orang berhenti mengonsumsi daging. Tapi, sudah jelas bahwa masyarakat di (negara-negara, Red) Barat makan daging terlalu banyak,” ujar Pete Smith, pakar lingkungan hidup dari Aberdeen University, kepada BBC.
Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), daging memang salah satu produk pangan dengan emisi terbesar. Per kilogram daging sapi, misalnya, bisa menghasilkan 26,5 kilogram gas emisi.
Faktor penyebabnya banyak. Antara lain, kotoran ternak, produksi pangan sapi, dan distribusi daging.
Penggunaan lahan jadi yang paling mengkhawatirkan. Semakin banyak permintaan, lahan pertanian dan peternakan bakal semakin luas.
Padahal, hutan, tumbuhan, dan tanah subur menyimpan setidaknya sepertiga dari total emisi buatan manusia.
“Itu adalah perpaduan bencana yang pas. Lahan makin terkurangi, manusia makin bertambah, dibungkus dengan selimut iklim yang terus memanas,” tutur Dave Reay, profesor manajemen karbon Universitas Edinburgh.
Menurut Kesepakatan Paris, seharusnya pemanasan global tak melebihi 1,5 derajat Celsius.
Namun, jika permasalahan emisi akibat industri pangan itu tak diatasi, target tersebut semakin sulit tercapai.
Akibatnya, justru ketersediaan pangan bakal terganggu. Ingat, perubahan iklim juga mengakibatkan cuaca ekstrem seperti badai dan kemarau panjang.
Kalau cuaca semakin tak menentu, hasil pertanian juga berkurang.
“Daratan adalah tempat kita tinggal. Mereka adalah solusi (dari perubahan iklim, Red), tapi tak bisa apa-apa tanpa campur tangan manusia,” ujar Lee Hoesung, salah satu pemimpin IPCC.(jpc)
Batam ialah sebuah kota yang berbudaya melayu. Akar budaya itu terus dijaga oleh Pemerintah Kota Batam. Tentu, upaya itu tidak bisa dilakukan sendiri.
Untuk itu, Pemko Batam mengajak hotel, restoran, dan tempat hiburan diimbau untuk memutar lagu atau musik melayu di tempat usahanya. Selain itu, hotel-hotel juga diminta menyediakan masakan khas melayu pada menu sajiannya.
Ajakan ini disampaikan Walikota Batam melalui surat edaran. Surat edaran Walikota Batam ini disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Jumat (9/8/2019).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ardiwinata mengatakan surat edaran ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.
“Selain ke PHRI, surat edaran ini secara simbolis juga kita serahkan ke Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD. Kita berharap sebelum ke swasta, amanat Perda ini terlebih dulu dilaksanakan pemerintah,” tuturnya.
Sekda Kota Batam, Jefridin, memperlihatkan surat edaran Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu. Foto: Disbudpar Kota Batam untuk batampos.co.id
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin berharap Perda ini Dapat dilaksanakan seluruh masyarakat Kota Batam. Karena apa yang diatur dalam Perda tersebut merupakan ciri khas daerah.
“Kepada seluruh pengusaha terutama bidang pariwisata, tanamkan dalam mindset kita bahwa budaya melayu harus ditinggikan seranting didulukan selangkah, melayu sebagai payung negeri,” ujarnya.
Ia mencontohkan hotel-hotel di Bali. Pegawainya setiap hari menunjukkan kekhasan, dengan pakai udeng.
“Batam paling tidak ada satu kali dalam seminggu. Tapi benar-benar pakaian melayu yang lengkap. Betul-betul pakai songkok atau tanjak,” pesan pria yang pernah berprofesi sebagai guru ini.
Dari sisi musik misalnya dengan pemasangan musik instrumental melayu di hotel, restoran, mal, pelabuhan, dan bandara. Atau akan lebih baik apabila ada sajian penampilan live dari pemain musik tradisional.
“Dari sisi menu makanan, banyak menu kita yang kita tidak pernah bosan. Contoh roti jala, laksa, kue tepung gomak, macam-macam,” ujarnya.
Pemakaian baju, pemutaran musik, hidangan menu khas, hingga penjualan souvenir bisa membantu perkenalkan melayu Kepulauan Riau ke daerah lain termasuk wisatawan mancanegara. Selain itu penggunaan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar pun bisa jadi pilihan. Seperti yang sudah diterapkan di beberapa ruang publik di Pekanbaru.
“Di Pekanbaru yang umumkan itu sudah mulai gunakan bahasa melayu. Kenapa Batam tidak. Batam pintu gerbang Indonesia. Dan sumber bahasa Indonesia kita adalah bahasa melayu Kepauan Riau dari Raja Ali Haji di Penyengat. Kalau sudah seluruh pelabuhan bandara melakukan ini, nampak ciri khas kita,” kata mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam ini.
Sementara itu Sekretaris DPRD Batam, Asril mengatakan untuk aturan pakaian melayu lengkap sudah dijalankan oleh pegawai. Sama seperti pegawai Pemko Batam lainnya yang mengenakan baju melayu di hari Jumat. Namun untuk anggota dewan, meski sudah disiapkan pakaian melayu, belum semua memakainya.
“Dengan adanya surat edaran melalui pimpinan. kami akan mintakan ke pimpinan, untuk membuat surat ke pada seluruh anggota dewan dan pegawai sekretariat,” kata dia.
Sedangkan untuk lagu melayu dan makanan tradisional, menurutnya, sudah berjalan. Lagu melayu sering diputar sebelum acara resmi berlangsung. Dan makanan tradisional melayu juga menjadi menu wajib di setiap acara.
Surat edaran Walikota Batam terkait Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah ini selanjutnya juga akan diserahkan kepada pengelola bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, kantor pemerintah dan instansi vertikal, BUMN, sekolah-sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Harapannya agar tersosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat khususnya pelaku usaha pariwisata. (*)
batampos.co.id – Xiaomi Center di Komplek Gateway Lubukbaja menawarkan promo spesial dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.
”Memeriahkan HUT kemerdekaan RI kami berikan potongan harga dan bonus setiap pembelian smartphone Xiaomi,” ujar Kepala Toko Xiaomi Center, Andi, Kamis (8/8/2019).
Andi menjelaskan, adapun bonus yang diberikan adalah trendy bag senilai Rp 200 ribu. Bonus ini diberikan secara cuma-cuma bagi konsumen yang melakukan pembelian smartphone Pocophone semua tipe.
”Jadi beli ponsel Pocophone seharga Rp 3.999.000 dapat bonus trendy bag,” jelasnya.
Karyawan Xiaomi Centre memperlihatkan smartphone Pocophone dengan bonus trendy bag. Foto: Lenni Julia/batampos.co.id
Selain bonus pihaknya juga menyuguhkan promo khusus untuk aksesoris senilai Rp 100 ribu, bisa tebus murah smartphone Xiomi Redmi 6A seharga Rp 999.000 dari harga awalnya Rp 1.199.000.
”Aksesorisnya boleh soft case, antigores, headfree dan lainnya,” kata dia.
“Kalau di hitung konsumen berbelanja Rp 1 jutaan juga, tapi sudah dapat aksesoris, jadi konsumen tetap untung,” terangnya lagi.
Tak hanya itu dalam waktu dekat Xiaomi Center akan membuka gerai baru, tepatnya di Bengkong Al Jabar.
Informasi lebih detail kunjungi Xiaomi Center yang buka setiap hari dari pukul 10.00-21.00 WIB di Komplek Nagoya Blok E, Nomor 9-10 Lubukbaja, lantai bawah Cafe Karambie.
”Buruan kunjungi Xiomi Center kami, promo spesial ini berlaku hingga akhir Agustus nanti,” tutupnya.(ocu)
