AKHIR-akhir ini, saya semakin sering diundang memberikan pandangan di acara-acara seminar, diskusi publik, maupun kuliah umum. Tentulah bukan karena saya dianggap lebih paham segala hal, namun lebih pas karena premis lama saja bahwa “wartawan itu mengerti sedikit tentang banyak hal”.
Bukan spesialis, yang “mengerti banyak tentang sedikit hal”…
Terakhir, saya dan beberapa narasumber dihadirkan dalam sebuah diskusi di Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri.
Pada diskusi yang ditaja Lembaga Lingkungan Hidup Hijau itu, saya berbagi pandangan seputar peran generasi muda berkaitan dengan suksesi Kepri 2020. Hadir juga tokoh masyarakat H Huzrin Hood, Prof Zamzami A Karim, seniman Ramon Damora, pengusaha muda Albino, mantan aktivis Basyaruddin Idris, dan dari lembaga survei yang dulu jadi konsultan Sani-Nurdin, Kang Feri. Inilah bahan saya dalam catatan kecil hari ini.
Bukan hasil wawancara mahasiswa Hukum UIB, Raka, yang menjadikan saya sebagai narasumber bahan skripsinya. Sebab, temanga ternyata sama dengan tulisan saya Jumat lalu.
Peran generasi muda di Kepri di era modern, pernah mencapai puncaknya ketika riuh perjuangan pembentukan provinsi tahun 1990-an akhir hingga awal tahun 2000-an.
Waktu itu, aspirasi ingin berdiri sendiri lepas dari Riau, bergaung kencang. Gerakan demi gerakan terjadi di banyak kota di Kepri dan luar Kepri, seperti Jakarta, Pekanbaru, Bandung, Yogya, dan Batam. Isunya, Riau tidak adil terhadap kabupaten/kota di Riau Kepulauan (sebutan Kepri ketika itu). Strategi memujuk dirancang dengan memekarkan Natuna, Karimun, Tanjungpinang, dan Batam menjadi kabupaten dan kota otonom.
Namun itu tak menyurutkan langkah. Belakangan, sesudahnya disusul pembentukan kabupaten lain, Anambas, Lingga, Bintan.
Banyak tokoh yang tampil memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepri. Ada yang masih hidup, banyak pula yang sudah berpulang. Tokoh lokal maupun nasional. Tokoh sentralnya, sampai hari ini, Huzrin Hood, tanpa meniadakan tokoh lainnya. Banyak juga tokoh yang dulu menolak, hari-hari ini muncul bagai pahlawan. Dielu-elukan. Dipilih sebagai pimpinan daerah. Diusung-usung untuk ikut pilkada. Sungguh memori rayat jarang bertahan lama. UU 25 tahun 2002 kemudian mengesahkan Kepri sebagai provinsi baru.
Sebagai anak muda ketika itu, dan sebagai wartawan Riau Pos, saya dan beberapa teman dari Pekanbaru memang intensif mengikuti rapat-rapat tim pembentukan provinsi (BP3KR, Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau) dan memberitakannya.
Saya hadir di beberapa kota mengikuti rapat dan aksi. Saya juga masuk ke BP3KR Simpul Pekanbaru bersama ketuanya, H Abdul Malik MPd. Beberapa catatan masih tersimpan dalam memori saya. Termasuk ketika saya dan Sudirman Almon (Sekretaris BP3KR),
Norham Wahab (wartawan), “mengakali” skor kelayakan Kepri menjadi provinsi baru yang dinilai oleh sebuah lembaga independen yang diutus Kemendagri RI waktu itu. Mengenang hal itu, saya sering senyum sendiri.
Pokoknya waktu itu, sebagai wartawan muda, saya bangga berlawanan secara politik dengan mantan Gubernur Riau Saleh Djasit dan mantan Ketua DPRD Riau drh Chaidir. Teman diskusi rutin kami adalah Lukman Edy, politisi PKB yang saat itu menjabat Ketua Pansus Pemekaran Kepri di DPRD Riau.
Saya ingat, dalam sebuah wawancara, mantan Gubernur Riau H Saleh Djasit, namun minta hasilnya tidak disiarkan, ketika itu dia mengaku khawatir dengan rencana pemekaran Kepri menjadi provinsi. Kira-kira Saleh mengkhawatirkan, jika kelak Kepri menjadi provinsi, maka posisi-posisi strategis di pemerintahan, parpol, OKP, ormas, akan banyak diisi oleh orang luar. Bukan anak jati Kepri. Bagaimana kini…?
Pertanyaan paling penting hari ini sebenarnya adalah, apakah setelah hampir 20 tahun Kepri menjadi provinsi, cita-cita pendiriannya sudah terwujud? Apakah rakyat Kepri sudah sejahtera? Apakah lapangan kerja makin tersedia? Tanpa melihat hasil sensus dan data BPS pun kita sudah dapat menjawab: belum. Bahkan ini terkonfirmasi dari hasil survei terbaru awal 2019 yang dijelaskan oleh Kang Feri bahwa hampir 50 persen responden Kepri menjawab penciptaan lapangan kerja dan perbaikan sektor ekonomi adalah harapan terbesar masyarakat terhadap caleg yang akan duduk di legislatif maupun calon pimpinan eksekutif.
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dalam dialog yang dihadiri oleh mahasiswa dari Tanjungpinang, Batam, dan Karimun, Selasa yang lalu, di Tanjungpinang. Ada yang menyatakan bahwa masih ada anak-anak sekolah di pulau yang sering gagal hadir ke sekolah karena persoalan transportasi dan cuaca. Kalau soal PPDB, jangan disebut. Hingga saat ini masih jadi cerita rutin setiap tahun ajaran baru, khususnya di Batam. Soal lapangan kerja yang semakin langka dan tingginya pengangguran, juga banyak digugat para mahasiswa.
Dalam dialog itu, menjawab pertanyaan mahasiswa, saya menyerukan agar terjadi transformasi kepemimpinan daerah dari sosok lama ke yang baru. Alasan saya sederhana, penduduk milenial (generasi muda) saat ini jumlahnya bisa mencapai 30 persen di Kepri.
Mereka harus disentuh dengan pendekatan kekinian. Harus diberi akses seluas-luasnya untuk berkreativitas. Harus dijawab keinginannya. Ingat, salah satu ciri generasi milenial adalah serba ingin cepat, simpel, gak pakai ribet. Pemda yang lamban, akan mereka gugat. Hanya sosok dengan gap usia paling kecil yang bisa menjawab semua itu. Setidaknya, begitu menurut teori mutakhir. Yang lama-lama, jadi panutan saja. Jadi orang tua. Tut wuri handayani. Atau paling tidak, Kepri butuh pemimpin kombinasi tua-muda, lama-baru.
Hehe…
Namun, kadangkala, keinginan ideal belum tentu sama dan sebangun dengan pakem politik. Di politik, masih kental dengan adagium “siapa yang berinvestasi membesarkan partai, dialah yang paling berhak menggunakan partai politik”.
Akan tetapi, saya masih percaya, masih banyak partai politik yang mampu menangkap aspirasi arus bawah, arus generasi muda. Jadi, kita fokus saja dengan tantangan hari ini. Jangan dulu kehilangan orientasi. Berikan laluan kepada generasi muda. Jangan juga mengalihkan perhatian ke hal-hal yang belum urgent, membuat wacana mendirikan provinsi khusus Batam, misalnya.
Aha!
