Gubernur Kepualauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun saat tiba di KPK/RMOL
batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun bersama lima orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan perkara izin reklamasi di Kepri tiba di gedung Merah Putih Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7).
Nurdin tiba sekitar pukul 14.24 WIB dengan masih mengenakan kemeja berwarna biru dongker lengkap dengan aksen logo bendera merah putih di lengan kanannya.
Dia dikawal petugas kepolisian yang mengenakan senjata laras panjang beserta tim KPK.
Nurdin datang terakhir setelah lima orang kawannya lebih dahulu tiba dan memasuki gedung lembaga antirasuah. Saat tiba, ia tak berucap sepatah katapun. Saat dicecar awak media, Gubernur dari Partai Nasdem ini tetap santai berjalan ke dalam gedung KPK.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah sebelumnya mengatakan, pihak-pihak yang diamankan oleh tim penindakan akan dilakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status perkaranya.
“Tim KPK telah membawa sekitar 6 orang yang diamankan pada OTT kemarin. Mereka akan dilanjutkan pemeriksaan intensif,” ujar Febri.
Dalam OTT ini, KPK menyita mata uang valuta asing sebesar 6 ribu dolar Singapura dan uang dalam pecahan rupiah.
“KPK mengamankan uang lain dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Diduga ini bukan penerimaan pertama,” kata Febri. (rmol)
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri.
“Kami masih cermati perkembangannya. Agar pelayanan tidak terganggu, bila nanti Gubernur Kepri ditahan, maka Wagub akan menjadi Plt Gubernur. Tapi kami masih terus mencermati status yang bersangkutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).
Kemendagri prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang kembali tertangkap operasi senyap lembaga antirasuah. Padahal, Kemendagri selalu mengingatkan terkait area rawan korupsi.
“Kita semua prihatin. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk segera membenahi praktik-praktik pelayanan publik yang rawan korupsi,” jelas Akmal.
Wagub Kepri, Isdianto
Sementara itu, KPK tengah membawa Nurdin Basirun dan lima orang lainnya ke Jakarta. Hal ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan di Mapolres Tanjung Pinang.
“Tim KPK telah membawa sekitar 6 orang yang diamankan di OTT kemarin. Mereka dalam perjalanan ke Jakarta lewat jalur udara,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Politikus Partai NasDem dan lima orang yang diciduk dalam operasi senyap itu telah diterbangkan menggunakan pesawat menuju Jakarta dari Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang. Nurdin dan lima orang lainnya sempat diperiksa di Polres Tanjung Pinang. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.
“Hasil dari kegiatan ini akan disampaikan pada publik melalui konferensi pers, Kamis (11/7) sore ini,” tukas Febri.
Dalam OTT di Kepri pada Rabu (10/7) malam, tim penindakan mengamankan enam orang. Salah satunya Gubernur Kepri Nurdin Basirun. KPK juga mengamankan lima orang lainnya yang terdiri dari kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta.
KPK juga turut menyita uang tunai yang berjumlah SGD 6.000. Uang tersebut diduga barang bukti transaksi suap yang melibatkan Nurdin. Suap ini terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepri. (*)
batampos.co.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali merealisasikan komitmennya untuk menyalurkan energi baik ke seluruh sektor industri.
Kali ini, PGN sukses melakukan pengaliran gas (gas in) ke CV Salsabila, perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan batu gunung menjadi kapur di Majalengka, Cirebon, Jawa Barat.
”Ini merupakan sebuah terobosan karena CV Salsabila menjadi satu-satunya industri kapur yang ada di Indonesia yang menggunakan gas bumi untuk pembakaran kapurnya,” kata Sales Area Head PGN Cirebon, Makmuri, Rabu (10/7/2019).
CV Salsabila menjadi pelanggan baru PGN di Area Penjualan Cirebon setelah menandatatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan volume pemakaian gas bumi 114.000-132.000 m3 per bulan dengan jangka waktu selama 4 tahun.
”Periode penyaluran mulai dari gas in (Juli 2019) hingga 31 Maret 2023,” kata Makmuri.
CV Salsabila membutuhkan bahan bakar dari gas bumi untuk membantu proses pembakaran batu gunung menjadi kapur.
Jajaran PT PGN dan CV Salsabila foto bersama usai peresmian gas in ke industri pengolah batu kapur tersebut, Rabu (10/7/2019). Foto: PGN untuk Batam Pos
Kapur yang dihasilkan tersebut kemudian digunakan sebagai campuran bata ringan, pengolahan limbah industri, dan kebutuhan industri lainnya.
Makmuri menambahkan, efisiensi yang diperoleh perusahaan ini setelah menggunakan gas bumi memang tidak dapat diukur secara kuantitatif.
Namun, CV Salsabila mendapatkan keuntungan lainnya, yakni citra dan kualitas yang lebih baik di mata pelanggannya karena dengan menggunakan gas bumi.
”Kualitas hasil pembakaran kapurnya menjadi lebih matang dan sempurna,” ujar Makmuri.
Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, mengatakan, saat ini gas bumi masih menjadi alternatif sumber energi yang dapat membantu mendorong daya saing dalam negeri.
Apalagi, saat ini industri dituntut untuk semakin efisien dalam penggunaan bahan bakar. Rachmat mengatakan, gas bumi merupakan salah satu energi yang dapat memberikan efisiensi dan paling bersih dan aman digunakan dibanding bahan bakar fosil lainnya.
Rachmat memastikan, PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk mening-katkan pemanfaatan produksi gas nasional.
Pada 2018, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 2.456 km dan saat ini mencapai lebih dari 9.909 km atau setara dengan 95 persen dari jaringan pipa gas bumi hilir nasional.(she)
batampos.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang menyeret Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri akan berdampak negatif.
Khususnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi yang mulai membaik pada Pilkada sebelumnya.
Pengamat Politik, Zamzani A Karim, menuturkan, walaupun posisi Nurdin dan lima pejabat serta pihak swasta lain masih diperiksa, hal tersebut tetap akan memberikan citra negatif.
Zamzami A Karim. Foto: Istimewa
“Saya tidak bilang ini agenda politik, sejauh ini kita ketahui bahwa kasus ini murni kasus hukum,” kata dia kepada batampos.co.id, Kamis (11/7/2019).
“Tapi tetap akan menurunkan kepercayaan publik, ini kerugian buat kita yang akan melaksanakan Pilkada tahun depan,” kata Zamzani lagi.
Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang itu, mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Terutamanya pejabat dan politikus yang akan berpartisipasi dalam percaturan politik di masa mendatang.
Mereka lanjutnya diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku dan tidak memanfaatkan jabatan yang diemban para pejabat publik.
Lebih jauh, Zamzani menjelaskan jika kondisi ini harus bisa disikapi dengan bijak, utamanya sistem pemerintahan yang harus terus berjalan seperti biasa.(bbi)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga lokasi berbeda terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Penyegelan dilakukan pada Rabu (10/7/2019) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Ruang kerja Kadis DKP Provinsi Kepri, Edy Sofyan di Kantor DKP Provinsi Kepri yang berada di Gedung A, Komplek Kantor Gubernur Kepri disegel KPK. Foto: Jailani/batampos.co.id
1. Ruang kerja Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun.
KPK menyegel ruang kerja Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang berada di Gedung Daerah.
2. Sekretariat Gubernur di Kantor Gubernur.
Ruang sekretariat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juag disegel tim antirasuah tersebut.
3. Ruangan Kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri.
Ruang kerja Kadis DKP Provinsi Kepri, Edy Sofyan yang berada di Gedung A, Komplek Kantor Gubernur Kepri juga disegel tim KPK.
Sementara ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Baka, tidak dilakukan penyegelan.
Informasi yang diperoleh batampos.co.id, penyegelan dilakukan oleh lima petugas KPK.(jpg)
batampos.co.id – Tak kunjung diangkut, warga Kaveling Cenderawasih di Tiban Pajak, Patam Lestari, Sekupang, membuat tempat pembuangan sampah (TPS) gantung di depan rumah masing-masing.
TPS gantung ini dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi penumpukan sampah di tong sampah konvensional yang pada akhirnya membuat jalan menjadi kotor.
Nasir, warga Kaveling Cenderawasih, mengatakan, tumpukan sampah ini sudah hampir dua minggu, tapi tak kunjung diangkut.
”Kalau dibiarkan lama-lama, nanti sampahnya berserakan di jalan. Tong sampah yang ada juga tak cukup untuk menampungnya lagi,” katanya, Rabu (10/7/2019).
Dia menuturkan, sudah hampir dua minggu sampah di Kaveling Cenderawasih tidak diangkut, maka sudah banyak kantong plastik berisi sampah yang digantung.
Memang, sambungnya, selain kurang elok dipandang, juga menimbulkan bau yang tidak sedap.
Warga Kaveling Cenderawasih di Tiban Pajak, Patam Lestari, Sekupang, membuat TPS gantung karena sampah tak kunjung diangkut petugas DLH Kota Batam, Rabu (10/7/2019). Foto: Rifki Setiawan Lubis/Batam Pos
Menanggapi TPS gantung tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Faisal Novrico mengatakan, kendala pengangkutan di wilayah Tiban Pajak karena lebar jalannya yang kecil, sehingga sulit dijangkau armada truk sampah.
”Jalannya kecil. Jadi, lori mengalami kesulitan masuk ke sana. Risiko nyenggol parkiran kendaraan orang,” ujarnya.
“Kalau di pinggir jalan dapat kami jangkau. Tapi kami berupaya akan menyelesaikan persoalan sampah ini,” kata dia lagi.
Kawasan Tiban Pajak memang masuk ranah DLH Kota Batam. Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan seminggu dua kali.
”Lokasi Tiban Pajak, jadwalnya Rabu dan Sabtu. Kalau ada penundaan, biasanya karena ada kerusakan atau servis rutin,” terangnya.
Selain itu, kata Faisal, menurut petugas di lapangan masyarakat setempat memang meletakkan sampah di gang-gang yang kecil. Sehingga sampah menumpuk di satu tempat saja.
”Di sana sampahnya memang digantung setiap ujung gang perumahan. Setiap gang perumahan itu memang taruh sampahnya di satu titik ujung gang perumahan,” jelas dia lagi.
Hal senada juga disampaikan Camat Sekupang Muhammad Arman.
Menurut dia karena luasnya wilayah yang harus dijangkau, maka truk harus rutin dilakukan perawatan. Sehingga selalu ada penundaan.
”Angkutan sampah juga dilakukan dua kali seminggu sesuai jadwal yang diatur,” katanya.
Arman selalu menginstruksikan kepada seluruh petugas kebersihan di kecamatan untuk mengecek kawasan mana yang tak terjangkau atau tak terangkat. Meskipun, diakui tidak semua bisa terjangkau.
”Kita berupaya semaksimal mungkin diangkut. Kalau waktu lalu memang ada penumpukkan kita langsung berkoordinasi dengan DLH, ternyata armada ada perawatan. Jadi kita maklumin,” jelasnya.(leo)
batampos.co.id – Masyarakat yang melihat Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, saat diboyong tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah histeris.
Mereka memanggil-manggil nama Gubernur Kepri tersebut saat berjalan menuju pesawat terbang yang akan membawanya ke ibukota.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (kemeja hitam) dikawal personel TNI Angkatan Udara saat akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kamis (11/7/2019). Foto: Odi/batampos.co.id
“Pak Nurdin, pak Nurdin, bagilah,” teriak warga dari balik pagar di landasan pacu di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kamis (11/7/2019).
Dari video yang berdurasi 33 detik itu bedar di media sosial whatsap.
Tampak beberapa warga yang mengambil gambar saat Gubernur Provinsi Kepri, digiring tim KPK menuju pesawat Lion Air.(tim)
batampos.co.id – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna memeriksa Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2007 hingga 2019 di kantor Kejati Kepri, Rabu (10/7).
Selain Hamid, penyidik juga memeriksa Kasubid Pembiayaan dan Dana Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Maryamah, dalam kasus yang sama.
Kepala Kejari (Kajari) Natuna Juli Isnur menjelaskan, status Hamid dan Maryamah masih sebatas sebagai saksi.
“Kasus ini masih tahap penyelidikan umum,” kata Juli, kemarin.
Terkait kerugian negara, Juli mengaku pihaknya masih menunggu audit keseluruhan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun, penyidik memperkirakan, negara mengalami kerugian lebih kurang Rp 300 juta.
Juli mengatakan, status keduanya bisa saja naik menjadi tersangka.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kemeja putih)
Sebab saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menyeret keduanya ke meja hijau.
“Setelah terkumpulnya bukti-bukti, maka penyidik akan segera menetapkan tersangka,” ujarnya.
Selain memeriksa keduanya, penyidik juga menggeledah rumah Maryamah di Perumahan Taman Harapan Indah, Jalan DI Panjaitan, Tanjungpinang. Dalam penggeledahan itu penyidik mengambil beberapa surat dan dokumen, seperti surat keputusan (SK) PNS milik Maryamah, akta kelahiran, dan ijazah.
“Ada bukti yang dapati dari rumahnya, siapa sebenarnya Maryamah ini. Bukti itu dari keterangan akta lahir anaknya, siapa bapak dari anaknya Maryamah juga sudah jelas,” sebut Juli, Rabu (10/7).
Sejauh ini, lanjut Juli, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan korupsi tersebut.
“Kami juga sudah meminta keterangan dua ahli terkait penyelidikan dugaan korupsi ini,” katanya.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, Maryamah merupakan kelahiran Sedanau, Natuna, pada 1977 silam. Ia mengawali karirnya sebagai PNS pada tahun 2005. Saat itu ia menjadi staf di BPKAD Provinsi Kepri. Pada 2016, ia dititipkan atau diperbantukan ke Pemkab Natuna. Hingga kemudian ia dilantik menjadi Kasubid Pembiayaan dan Dana Transfer di BPKAD Pemkab Natuna. (arn)
batampos.co.id – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun ke Jakarata melalui Badaran Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Kota Tanjungpinang sekitar pukul 10.15 WIB, Kamis (11/7/2019).
Dari pantauan batampos.co.id di Bandara RHF, Nurdin tampak dikawal TNI Angkatan Udara dan Avition Security (Avsec).
Nurdin terlihat mengenakan kemeja hitam saat menuju pesawat terbang yang akan membawanya ke kantor antirasuah tersebut.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (kemeja hitam) dikawal personel TNI Angkatan Udara saat akan diberangkatkan ke kantor KPK di Jakarta melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah. Foto: Odi/batampos.co.id
Tidak hanya Nurdin, tim KPK juga memboyong Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan.
Berdasarkan manives penerbangan, selain kedua pejabat tersebut, turut diamankan adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap, DKP, Budi Hartono.
Serta Aulia Rahman yang merupakan staf DKP Provinsi Kepri dan Muhammad Salihin, supir Edy Sofyan.
Andreas Budi Sampurno yang disebut pengusaha asal Karimun juga akan di bawa KPK ke Jakarta.
Informasi yang beredar semuanya diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Lion Air kelas ekonomi.(tim)
batampos.co.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan bersama Kabid Perikanan, Budi Hartono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/7/2019) malam.
Pagi hari ini, aktivitas di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri tersebut sepi.
Belum ada telihat segel KPK disana.
Aktivitas Kantor DKP Provinsi Kepri lengang. Hanya saja, pintu masuk ruangan tersebut terkunci rapat. Dan ada satupun pejabat atau pegawai DKP Kepri yang bersedia ditemui. Salah satu pekerja magang yang berjaga, pintu bisa dibuka hanya menggunakam sidik jari.
“Saya hanya magang di sini. Dan tahu ada kejadian apa,” ujar pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut. (jpg)
