batampos.co.id – As bocah tiga tahun mengalami luka pada jari jempol kaki kirinya akibat terjepit di eskalator pusat perbelanjaan Mega Mall Batam Center, Kota Batam, Senin (8/7/2019) malam.
Kejadian itu bermula ketika ibu korban bersama dua anaknya hendak turun ke lantai dasar menggunakan eskalator.
”Saat eskalator sedang berjalan turun, salah satu dari anak ibu tersebut yang berumur 3 tahun lepas dari pengawasan,” ujar Manajer Operasional Mega Mall, Wanto, kepada Batam Pos, Rabu (11/7/2019).
“Tanpa ia sadari, anaknya berdiri dan menginjak garis kuning pada bagian tepi eskalator yang seharusnya tidak boleh dipijak,” kata dia lagi.
Dilanjutkan Wanto, akibat kaki korban berada di bagian tepi eskalator, sandal korban terjepit dan kakinya ikut tersangkut, namun tidak sampai terjepit.
Petugas keamanan dan orangtua AS mencoba melepaskan kaki AS yang terjepit di eskalator. Akibt kejadian itu, bocah 3 tahun tersebut mendapatkan beberapa jahitan di jempol kaki kirinya. Foto: Whatapps Vidoe
Mengetahui kejadian tersebut, petugas keamanan mall langsung mendatangi eskalator bersama petugas kebersihan untuk melepaskan sandal yang digunakan korban dan akhirnya kaki AS bisa lepas.
“Setelah berhasil, anak itu dibawa ke Customer Service untuk mendapatkan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan),” jelasnya.
“Guna memastikan keadaan korban, kami (manajemen, red) bersama orangtua membawa anak itu ke rumah sakit terdekat,” ujarnya lagi.
Menurut Wanto, dari hasil pemeriksaan dokter, korban mendapatkan beberapa jahitan pada jari jempol kaki kirinya.
Namun, korban tidak harus menjalani perawatan lebih lanjut dan langsung diperbolehkan pulang. Selanjutnya, pihak manajemen Mega Mall mengantar korban ke rumah.
”Orangtua korban juga menyampaikan terima kasih karena sudah membantunya memberikan penanganan atas kejadian itu,” bebernya.
Ia menegaskan, kondisi eskalator mal berfungsi dengan baik dan petunjuk penggunaan keselamatan sudah tertera di semua sisi eskalator dan juga di landasan eskalator.
Selain itu, dari staf informasi juga setiap satu jam sekali mengingatkan pengunjung untuk selalu waspada dan mendampingi anak-anak saat menggunakan eskalator.
Sementara itu, Kapolsek Batam Kota, AKP Ricky Firmansyah, mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari orangtua korban maupun keterangan dari pihak manajemen Mega Mall.
”Iya memang benar kemarin kejadiannya, kami sudah menemui pihak keluarga dan pihak keluarga tidak mau memperpanjang masalah,” paparnya.
“Namun kami tetap akan menyelidiki,” ujarnya lagi.(gie)
batampos.co.id – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan penyegellan ruang kerja Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang berada di Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang. Penyeggelan tersebut dilakukan, malam tadi setelah Gubernur Nurdin terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sejumlah pejabat Kepri di kediaman Gubernur, Gedung Daerah.
Kamis (11/7/2019) pagi ini, pintu masuk ruang kerja Gubernur dan Sekretariat Gubernur sudah terpasang segel KPK. Bukan hanya itu, lembaga anti rasuah tersebut juga menyegel jalan rahasia Gubernur Nurdin yang berada di lantai dasar Kantor Gubernur. Jalan tersebut langsung menghubungkan ke ruang kerja Gubernur di Lantai IV Kantor Gubernur.
“Sepertinya belum ada penggeledahan. Karena kami belum ada dipanggil,” ujar salah satu staf sekretariat Gubernur di Kantor Gubernur.
Salah satu pintu yang disegel KPK. foto: batampos.co.id / jailani
Menurutnya penyegellan tersebut dilakukan oleh KPK malam tadi. Lebih lanjut katanya, dengan adanya penyegelan ini, pihaknya untuk sementara tentu tidak akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
“Sebelum segel dibuka tentunya kita tidak diperbolehkan masuk,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum mengatakan, Pemprov Kepri akan segera menggelar rapat menyikapi persoalan hukum yang didapat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Karena masih menunggu Sekda kembali dari Jakarta.
“Kami akan rapat dulu, setelah itu baru tentukan sikapnya seperti apa,” ujar Syamsul Bahrum singkat sesaat tiba di Kantor Gubernur Kepri.(jpg)
batampos.co.id – Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama sejumlah pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan, Rabu (10/7/2019) malam. Belum ada kebijakkan yang diambil Pemprov Kepri.
“Saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Biro Hukum. Namun belum ada arah kebijakkannya,” ujar Pengacara Pemprov Kepri, Andi Muhammad Nasrun, Kamis (11/7/2019) pagi.
Menurutny, ia siap mendampingi Gubernur Nurdin dalam pemeriksaan. Lebih lanjut katanya, ia masih menunggu kebijakan dari Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah mengenai masalah ini. Ia tetap masih menggunakan asas praduga tak bersalah, bahwa Gubernur dimintai keterangan karena sebagai pemegang kebijakkan tertinggi di daerah.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun
“Saya minta Pak Gubernur untuk terbuka. Kalau memang persoalan berpuncak dari Kepala OPD tentu sangat kita sayangkan,” tegasnya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) enam oknum, sebagian besar dari lingkungan pejabat Kepri. Saat OTT tersebut, turut diamankan uang tunai pecahan Dolar Singapura sebanyak SGD 6000.
“Ada enam orang yang diamankan. Unsur pejabat ada. Kepala daerah, Kadis, Kabid, PNS dan juga pihak swasta,” ujar Febri lewat layanan pesan elektronik, Rabu (10/7) malam.
Febri menyebutkan, OTT tersebut diduga terkait transaksi izin lokasi reklamasi di Kepri.
“Iya, ada kegiatan tim penindakan di Kepri. Nanti info lanjutan akan diupdate lagi. Tim masih di lapangan,” ujar Febri.(jpg)
batampos.co.id – DPP Partai Nasdem berencana segera memecat Nurdin Basirun jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi.
“Dipecat dengan tidak hormat,” ujar Sekjen Nasdem Johnny G Plate kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (10/7/2019) malam.
Tindakan Nasdem merespn Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap izin reklamasi di Kepulauan Riau (Kepri).
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menjadi satu dari enam orang yang ditangkap KPK.
Nurdin Basirun.
Nurdin sendiri merupakan Ketua DPW Nasdem Kepri.
Johnny menguraikan bahwa ada tiga jenis kejahatan yang tidak ditoleransi partai besutan Surya Paloh itu, yakni kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
Dia menegaskan bahwa Nasdem serius dalam menciptakan kader yang memiliki integritas.
Lebih lanjut, Johnny menyebut bahwa surat pemecatan bakal diteken secepatnya untuk Nurdin.
“Secara formal proses pemecatan baru bisa dilakukan besok (Kamis),” pungkasnya. (rmol)
batampos.co.id – Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan KPK memeriksa Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan di Markas Polres Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019) malam.
Febri Diansyah saat dihubungi seperti dilansir jawapos.com mengatakan, Nurdin dan Edy diperiksa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Daerah Tanjungpinang yang merupakan rumah dinas gubernur. Total ada enam orang yang ditangkap KPK.
Seperti dilansir laman jawapos.com Nurdin dan Edy beserta empat orang lainnya disergap KPK pukul 20.45 WIB.
Mereka kemudian dibawa ke Markas Polres Tanjungpinang.
Polisi menjaga pintu Mapolres Tanjungpinang yang menjadi lokasi pemeriksaan sementara KPK usai menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rabu (7/10/2019). (Yusnadi/Batam Pos)
Setelah Tim KPK beserta tangkapannya masuk ke area Polres, gerbang Polres langsung ditutup dan dijaga personel Brimob bersenjata laras panjang. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali membenarkan ada yang diperiksa KPK di dalam.
“Tapi siapa yang diperiksa dan dalam kasus apa, bukan kapasitas saya menjelaskan. Saya hanya menyediakan fasilitas,” katanya. (*)
batampos.co.id – Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi sesaat lalu di Jakarta, Rabu malam (10/7/2019) oleh rmol.id mengungkapkan, pihak-pihak yang diamankan tim KPK.
“Ada 6 orang yang diamankan tim, Kepala Daerah, Kadis, Kabid, PNS dan swasta,” lanjut Febri.
Febri menambahkan, hingga saat ini tim penindakan KPK telah mengamankan sejumlah pihak yang terjaring saat tangkap tangan ke Polres Tanjungpinang.
“Dibawa ke Polres setempat,” kata Febri.
Dalam OTT ini, KPK sesuai aturan diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebanyak 6 ribu dolar Singapura saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Kepulauan Riau (Kepri).
“Diamankan uang 6 ribu dolar Singapura. Diduga transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri,” katanya. (rmol)
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, memastikan rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Bintan atau jembatan Batam-Bintan (Babin) mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bentuk restu tersebut, kata dia terlihat dari rencana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, akan turun ke Kota Batam dalam waktu dekat.
“Menteri (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) akan datang, kita harapkan bulan ini bisa segera turun untuk melihat langsung persiapan di sini,” kata Nurdin, Rabu (10/7/2019).
Nurdin menjelaskan, rencana percepatan pembangunan jembatan yang akan lebih panjang dibanding jembatan penghubung Surabaya dengan Madura (Suramadu) di Jawa Timur itu, langsung diperintahkan oleh Presiden Jokowi.
Presiden menginginkan proses pembangunan jembatan Babin bisa dimulai pada 2020 mendatang.
“Saya sudah bertemu presiden, ini perintah presiden, mudah-mudahan bisa dimulai segera,” kata Nurdin lagi.
Maket dari jembatan Batam-Bintan.
Terkait dengan progres dari persiapan yang telah dilakukan, Nurdin mengaku memang terdapat sejumlah perubahan.
Dimana perubahan tersebut juga berkaitan dengan keinginan presiden menjadikan jembatan Babin ini sebagai ikon baru Indonesia di wilayah Barat Indonesia.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) PJN 1 Kepulauan Riau (Kepri), Endry Z Djamal menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan terkait Detail Enginering Design (DED) jembatan ini.
“Sekarang masih tahap pembahasan, perkembangannya akan kita sampaikan nanti,” kata Endry ketika dihubungi, Rabu (10/7/2019).(bbi)
batampos.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) enam pejabat di Provinsi Kepri.
Dari hasil OTT tersebut, pihaknya mengamankan uang tunai pecahan Dolar Singapura sebanyak SGD 6000.
“Ada enam orang yang diamankan, unsur pejabat ada. Kepala daerah, Kadis, Kabid, PNS dan juga pihak swasta,” ujar Febri lewat layanan pesan elektronik, Rabu (10/7/2019) malam.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat diwawancarai awak media. Rabu (10/7/2019) malam KPK melakukan OTT terhadap 6 orang di Provinsi Kepri dan dari jumlah tersebut beberapa diantaranya diduga pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Foto: Dery Ridwanysah/JawaPos.com)
Febri menyebutkan, OTT tersebut diduga terkait transaksi izin lokasi reklamasi di Provinsi Kepri.
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019).
Hingga malam ini pejabat tersebut masih diperiksa tim KPK di Polresta Tanjungpinang.
Namun belum diketahui siapa pejabat Provinsi Kepri yang diperiksa tim KPK.
Kasat Rekrim Polresta Tanjungpinang, AKP Efendri Ali, mengatakan, enggan berbicara banyak siapa yang diperiksa oleh tim KPK di kantornya.
“Ada tim dari Jakarta, namun siapa yang diperiksa dan berapa orang yang diperiksa dan dalam rangka apa, bukan kapasitas saya untuk menyampaikan kepada rekan2 sekalian,” katanya saat ditanyai para pewarta di depan kantor Polresta Tanjungpinang.
ilustrasi
Efendri hanya menyampaikan jika saat ini tim dari Jakarta tersebut sedang bekerja.
“Mohon pengertian rekan-rekan tim sedang bekerja, kalau ada rekan-rekan terasa terhambat mohon pengertiannya,” jelasnya.
“Saya sendiri tuan rumah tidak berani mendekat dan bukan kapasitas saya untuk memberikan keterangan,” kata dia lagi.
Efendri membenarkan jika institusi yang melakukan pemeriksaan di kantornya berasal dari KPK.
“Iya ada kegiatan di bawah, dari institusi KPK, sudah ya sudah,” ujarnya sambil berlalu.
Sementara itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, membenarkan jika ada tim penindakan yang ditugaskan malam ini di Provinsi Kepri.
Namun, ia belum menjelaskan OTT tersebut terkait kasus apa. KPK juga belum dapat menjelaskan ada berapa orang yang diamankan.
Pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.
KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan.
Pintu gerbang Polresta Tanjungpinang tertutup rapat. Para wartawan tidak diperbolehkan masuk karena tim KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Foto: Cipi/batampos.co.id
Sementara itu kondisi di kantor Polresta Tanjungpinang puluhan wartawan hanya bisa menunggu pemeriksaan tim KPK terhadap pejabat Kepri dari luar pagar.
Pasalnya gerbang Polresta Tanjungpinag tertutup rapat. Tidak ada yang diperbolehkan masuk ke Polresta Barelang kecuali personel kepolisian.(cpi/*)
batampos.co.id – Keamanan dan pembangunan ekonomi, menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.
Apabila suatu daerah dalam kondisi aman, laju pembangunan ekonomi dapat terus berjalan.
Namun, apabila tidak aman, dapat menghambat perekonomian. Hal inilah yang diyakini Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto.
Filosofi ini membuat Andap meminta jajarannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kepri.
Bentuk keamanan yang diberikan dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat. Seperti patroli intensif atau penindakan kasus yang sigap.
Setiap laporan masyarakat, selalu menjadi perhatian dan atensi Kapolda. Misalnya, kasus WNA yang menjadi korban pencurian langsung ditangani jajarannya.
Andap meminta jajarannya untuk segera menuntaskan kasus ini. Tak butuh waktu lama, kasus ini berhasil terungkap.
“Kami ingin menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat,” katanya, Senin (8/7/2019).
Keamanan, kata Andap, menjadi kunci pembangunan. Rasa aman akan membuat semua masyarakat bebas beraktivitas.
“Tentunya masyarakat lebih enak untuk berusaha,” ucapnya.
Namun, menjaga keamanan tidak bisa hanya mengandalkan polisi saja. Jajaran kepolisian butuh peran serta dari seluruh masyarakat Kepri.
Selain itu, harus terjalin koordinasi yang baik antar instansi.
“Koordinasi dan sinergi terus kami jalin, demi memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tuturnya.
Apakah jumlah polisi di sini cukup untuk mengamankan Kepri? Andap mengaku tidak mempersoalkan persentase wilayah dengan jumlah personel.
Ia lebih menekankan ke jajarannya, harus menjadi polisi yang multifungsi. Tak hanya sebagai pengayom dan pelayan, polisi juga harus berperan sebagai pengaman.
“Kepada setiap kepala satker saya selalu meminta mereka memberikan contoh yang baik untuk jajarannya,” katanya.
“Termasuk saya sendiri, juga turun ke bawah untuk melihat permasalahan yang dihadapi masya-rakat,” ujarnya lagi.
Selain membuat polisi menjadi multifungsi, koordinasi juga ditingkatkan. Sehingga segala problem di masyarakat dapat teratasi dengan baik.
Kepri yang disebut-sebut sebagai etalasenya Indonesia, tentunya tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Andap mengakui hal ini.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto bersalaman dengan salah seorang tokoh masyarakat Tanjungriau, Kota Batam. Foto: Eja/batampos.co.id
Kejahatan yang terjadi di Kepri tidak hanya konvensional atau berhubungan dengan kekayaan negara. Tapi juga transnasional.
“Namun kami berusaha tetap menjaganya, demi kelanjutan pembangunan,” ucapnya.
Andap mengaku sejak awal bertugas di Polda Kepri sudah memetakan potensi kejahatan yang ada.
Tidak hanya kejahatan konvensional, namun kejahatan jenis baru yakni penyebaran berita bohong atau hoaks.
Sejak awal datang, ia sudah mewanti-wanti ke jajarannya untuk mengantisipasi hal ini.
Polisi juga tidak melulu memberikan tindakan tegas dalam segala permasalahan hukum.
Ada beberapa langkah yang ditempuh terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.
“Preemtif, preventif. Apabila kedua cara ini tidak berhasil, dengan berat hati kami mengambil langkah terakhir, yakni penegakan hukum,” ujarnya.
Langkah-langkah pencegahan terus dilakukan polisi di Kepri hingga kini. Salah satu kegiatan pencegahan yang cukup terkenal adalah Basembang Bercerite Kamtibmas.
Kegiatan ini menghadirkan Kapolda, pejabat utama, dan jajaran Polda Kepri di tengah-tengah masyarakat.
Kedatangan mereka ini untuk menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi masya-rakat. Dari kegiatan ini, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan.
“Kegiatan ini seperti belanja masalah,” tutur Andap.
Basembang Bercerite Kamtibmas ini masuk di setiap lini kegiatan masyarakat.
Hingga kini kegiatan ini terus berjalan dan dinilai sangat efektif karena polisi dapat melihat dan menampung permasalahan terkini dihadapi masyarakat.
Tak hanya segi pengayoman dan pengamanan yang terus ditingkatkan, namun segi pelayanan juga terus diperbaiki. Andap mengaku terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
“Seperti yang saya bilang, kami ini pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, meningkatkan pelayanan menjadi perhatian saya,” ujarnya.
Berbagai program lahir untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat seperti SKCK Online, SKCK Corner, SKCK Antar Pulau, Samsat Bergerak, SIM Keliling, konsultasi hukum online, Panic Buton, perpustakaan keliling, kawal dana desa dan patroli keliling.
Kemudian go airud (pelayan Direktorat Polisi Perairan), aplikasi lapor propam, laporan polisi online 24 jam, call center jibom serta SAR, hingga laman pelayanan informasi dan dokumentasi. Lalu yang terakhir yakni DVI goes to campus.
Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi (mengenakan tanjak, tengah) bersama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (kemeja biru), dalam kegiatan bhakti kesehaatan dan pengobatan gratis beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentas Batam Pos
Menurut Kapolda, semua program peningkatan pelayanan dan kinerja polisi itu cukup efektif.
Hal ini terbukti dengan indeks kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kepercayaan publik terhadap Polri berkisar 88,44 persen. Survei ini dilakukan berbagai lembaga seperti Litbang Alvara, LSI, dan Survey Litbang Kompas.
Berdasarkan survei ini juga, posisi Polda Kepri berada di urutan ke 11 dari 34 Polda se-Indonesia.
Sementara itu berdasarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indeks reformasi birokrasi, Polri terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 hanya mencapai 67,23 persen, di 2018 meningkat menjadi 75,18 persen.
“Polri memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 6 tahun berturut-turut,” ujar Andap.
Prestasi demi prestasi juga berhasil ditorehkan. Untuk Polda Kepri, mendapatkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan bebas korupsi.
“Kami memang belum sempurna, tapi berusaha terus menjadi lebih baik, masukan dari masyarakat kami rasa sangat penting. Demi Polri yang lebih baik lagi ke depannya,” tuturnya.
Di HUT Hari Bhayangkara ini, Andap mengucapkan terima kasih ke semua pihak atas kerja samanya dalam menjaga keamanan Kepri.
“Harapan saya mari bersama-sama bekerja, untuk mewujudkan Bunda Tanah Melayu aman, damai, dan kondusif. Dan juga mari sama-sama mengingatkan dalam kebaikan,” paparnya.
Rasa aman dan nyaman ini dirasakan sebagian besar masyarakat. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Abdul Razak mengucapkan rasa terimakasihnya atas torehan tinta emas yang dilakukan Andap selama di Kepri.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Kapolda selama ini. Hasilnya, memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, Kapolda dan jajaranya selalu aktif di masjid maupun forum-forum lainnya. Abdul berharap intensitas ini dapat terus terjaga dan ditingkatkan.
“Harapan kami juga, agar patroli terus dilakukan polisi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Saya ucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-73 Polri, jaya selalu” ucapnya.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Fadjar Madjardi juga menyampaikan selamat HUT ke-73 Bhayangkara untuk Polri.
Khusus untuk Polda Kepri, ia berharap semakin solid dan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat yang selama ini dinilai sudah sangat baik.
“Termasuk dalam menjaga kedaulatan negara dalam bentuk penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia. Sinergi Polda Kepri dan Bank Indonesia diharapkan akan semakin kuat,” kata Fadjar.(ska)
