Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11542

Selama di Hang Nadim Ethiopian Cargo Bayar Biaya Parkir Rp 22 Juta

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id -Pesawat Kargo Ethiopian Airline ET AVN jenis Boeing B777 F60 akhirnya meninggalkan Batam, Kamis (17/1/2019) pukul 14.00, setelah 3 hari diperiksa TNI AU dan Kemenhub. Pesawat yang di Force Down oleh dua pesawat tempur F-16 milik TNI AU karena pelanggaran wilayah ini, diizinkan meninggalkan Indonesia setelah menyelesaikan dokumen Flight Clerancenya.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan. Secara administrasi, tidak ada masalah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, Kamis (17/1).

Ia mengatakan pihak Kemenhub sejak Selasa (15/1) telah mengirimkan inspektur (bagian inspeksi persyaratan administrasi). Dan Rabu (16/1) malam pemeriksaan terhadap 6 orang pilot beserta krunya telah diselesaikan, begitu juga dengan pemeriksaan dokumen.

Dari hasil pemeriksaan ini, Hengki mengatakan tidak ada permasalahan atau problem administrasi. “Secara administrasi clear,” tuturnya.

Lalu kenapa di force down, dan disebut-sebut pesawat ini tidak memiliki izin melalui wilayah Indonesia? Hengki mengatakan ranah Kemenhub hanyalah di pemeriksaan administrasi saja. “Kalau itu masalah kedaulatan, wewenangnya TNI AU. Pelanggaran (wilayah) itu urusan kedaulatan (TNI AU),” ucapnya.

Ia mengatakan dari informasi didapatnya, Kementrian Pertahanan sudah mengeluarkan security clearance, lalu Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan Diplomatik Clearance dan dari Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin Flight Approval.

“Bisa saya katakan, pengecekan sudah tuntas dilakukan di kami (Kemenhub),” ungkapnya.

Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, Suwarso membenarkan pesawat Ethiopia Airlines diperbolehkan berangkat meninggalkan Batam. Pesawat yang membawa mesin pesawat ini, rencananya akan terbang menuju Singapura.

“Keputusan ini diambil, setelah rapat dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Suwarso mengatakan sanksi diberikan terhadap pesawat tersebut belum dikeluarkan. “Nanti menyusul,” ucapnya.

Selama tiga hari di Bandara Internasional Hang Nadim, Suwarso mengatakan biaya parkir pesawat tersebut sebesar Rp 22juta.

“Seharinya itu Rp 5,8juta,” pungkasnya. (ska)

Prilaku Kriminal Karena Desakan Ekonomi

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fharoji mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas orang tidak di kenal yang mencurigakan.

“Akhir-akhir ini semakin banyak saja modusnya. Malahan ibu- ibu pun ikut terlibat tindakan kriminal,” kata Oji, Kamis (17/1).

Ia mengatakan desakan ekonomi membuat orang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Beberapa waktu lalu beredar informasi keresahan warga terkait tingkah laku ibu- ibu yang nekat mencuri di salah satu rumah warga.

“Jadi semua bisa saja berbuat kriminal. Tidak pandang siapa lagi sekarang,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau warga mengintensifkan patroli di lingkungan tempat tinggal masing- masing. Selain itu jika merasa ada gangguan keamanan langsung laporkan kepada kepolisian.

“Patroli jalan terus. Cuman tak mungkin ke permukiman semua kami lakukan. Kalau ada yang mencurigakan lapor saja, apalagi sudah mengarah pada tindakan kriminal seperti pencurian,” jelasnya.

Warga diminta juga untuk mengunci pintu dan menggandakan kunci kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Salah seorang warga Tiban III, Yossie geram karena sering kemalingan. Rumahnya yang jauh dari keramaian, kerap jadi sasaran maling. Pun banyak barang-barangnya yang hilang. Meski bukan barang yang terlalu berharga, namun dia kesal karena ada orang tak dikenal yang suka masuk pekarangan rumahnya.

Beberapa barang miliknya yang hilang, seperti spion mobil, karet wiper mobil, sepatu, bahkan sampai slang pipa air conditioner (ac). Bahkan pada kemarin pagi, kejadian yang sama juga hampir terjadi. Namun karena keburu ketahuan, pelaku kabur.

“Ada ibu-ibu gerak-geriknya mencurigakan. Udah pegang-pegang spion mobil. Terus diteriakin adik saya, lari dia,” kata Yossie.

Yossie belum pernah melapor ke polisi. Karena dia merasa belum memiliki bukti kuat untuk menangkap pelaku. Namun, kekesalan tentu ia rasakan. Kebanyakan, kasus pencurian yang dia alami, ketika ia maupun keluarganya tak ada di rumah.

“Tadi baru ada adik di rumah. Divideokan lah pelaku. Habis diteriakin, dia kabur,” katanya.

Menurutnya, pelaku tidak hanya satu. Bahkan sempat ia memergoki anak-anak yang mencuri. Laporan ke sekuriti komplek pun sudah dilakukan. Namun masih saja sering terjadi. (yui)

Usai Debat, Bagaimana Respon Masyarakat

0

Debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), yang mempertemukan antara pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah digelar, Kamis (17/1). Usai debat, siapa kandidat yang mampu merebut hati masyarakat?

Jaringan media online terbesar di Kepri, batampos.co.id menggelar jajak pendapat di Fanspage Facebook resminya. Itu dimaksudkan untuk mengetahui respon netizen terhadap impact debat terhadap dukungan kedua pasang calon.

“Jajak pendapat digelar selama seminggu, sejak 18-25 Januari 2019. Nantinya, hasil jajak pendapat melalui media sosial (medsos) akan diumumkan di batampos.co.id,” kata Guntur Marchista Sunan, Direktur Utama batampos.co.id.

Untuk mengikuti jajak pendapat, dapat juga meng-klik link berikut: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1988783861237851&id=159094280873494

Majelis Syura PBB Dukung Prabowo-Sandi

0

batampos.co.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) berencana mengumumkan sikap politik partainya dalam Pilpres 2019 akhir bulan ini. Namun, Ketua Majelis Syura PBB M.S. Kaban lebih dulu membuat rekomendasi. Yak­ni, mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kaban menjelaskan, sesuai peraturan organisasi, pihaknya memiliki kewenangan untuk menyampai­kan rekomendasi kepada DPP yang saat ini dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Rekomendasi yang dia maksud sesuai dengan hasil ijtimak ulama jilid 2 GNPF yang mendukung Prabowo-Sandi.

”Majelis syura melihat perjuangan partai harus segaris dengan umat sehingga merekomendasikan DPP mengiku-ti keputusan ijtimak jilid 2,” kata Kaban di kantor DPP PBB, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut Kaban, majelis syura sangat memahami posisi Yusril yang saat ini menjadi konsultan hukum pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Dalam posisi itu, majelis syura tetap berharap Yusril konsisten untuk menjadi pembela bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Habib Rizieq Shihab. Dalam hal rekomendasi majelis syu-ra terkait pilpres, Kaban menyebut hal itu dilatarbelakangi posisi PBB.

”Kalau ditanya apa alasan kami, sejak awal PBB adalah partai yang didirikan oleh kekuatan umat, ormas Islam, lembaga dakwah Islam, tokoh-tokoh Islam. Kami tidak melihat figur, tapi pada mainstream perjuangan umat,” jelas Kaban.

Sikap majelis syura itu, kata Kaban, telah disampaikan kepada DPP untuk menjadi bagian dalam pembahasan rakornas PBB akhir Januari nanti. Majelis syura berharap DPP dan DPW PBB dapat memahami perbedaan pendapat yang diambil majelis ­syura.

”Kami berharap di bawah kepemimpinan Saudara Yusril, PBB bisa lolos parliamentary threshold. Itu yang lebih penting,” katanya.

Kaban memahami, keputusan majelis syura itu akan memantik perbedaan dengan posisi Yusril saat ini. Namun, menurut dia, selama 20 tahun berdiri, PBB identik dengan perbedaan di internal. Tugas DPP menyatukan itu dalam rakornas yang rencananya berlangsung pada 27 Januari.

”Tugas Ketum untuk mengambil jalan tengah keseimbangan itu. Kami tidak mungkin netral. Kami harap rakornas bisa mengambil aspirasi yang utuh, termasuk target lolos parlemen,” tegasnya. (bay/c6/fat)

Anggota Bawaslu Batam Dipecat

0

batampos.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memecat anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Suryadi Prabu, lewat sidang putusan di Jakarta, Rabu (16/1). Suryadi dipecat karena terbukti telah meminta sumbangan dengan cara memotong honor anggota Panwaslu kecamatan se-Kota Batam.

Pemecatan Suryadi Prabu itu tertuang dalam surat keputusan perkara bernomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018. Keputusan dibacakan setelah rapat pleno oleh anggota DKPP yang meliputi Harjono selaku ketua me­rangkap anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Hasyim Ash’ari.

Dalam keputusan tersebut, Harjono menyebutkan kasus ini muncul atas laporan dari dua orang yang terdiri dari se­orang warga dan seorang ang­gota panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam). Setelah melalui penyidikan dan pemeriksaan pelapor dan sejumlah saksi, DKPP memutuskan memberhentikan Suryadi Prabu karena telah memotong honor SPPD anggota Panwascam se-Kota Batam.

Meskipun Suryadi berdalih hal itu adalah sumbangan sukarela hasil kesepakatan bersama antara dirinya dengan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam, namun tidak seharusnya permasalahan anggaran sekretariat Panwaslu Kota Batam dibebankan kepada jajaran di bawahnya.

“Terlebih teradu yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kota Batam justru tidak ikut menyumbang,” kata Harjono, Kamis (17/1/2019).

Menurut DKPP, permasalahan anggaran yang dialami oleh Panwaslu Kota Batam merupakan dampak dari pola manajemen keuangan Panwaslu Kota Batam yang buruk. Terungkap juga dalam fakta persidangan yang menggambarkan suasana dan pola kerja antara anggota Panwaslu Kota Batam dengan kesekretariatan yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya.

Harjono menambahkan, pola manajemen lembaga yang demikian dapat menghambat tugas utama Panwaslu Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan. DKPP berpendapat, tindakan Suryadi meminta sumbangan kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam tidak dibenarkan baik secara hukum dan etika.

Suryadi Prabu
foto: batampos.co.id / dalil harahap

Seperti diketahui, saat itu Suryadi memotong honor SPPD ketua dan seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam untuk membiayai sejumlah keperluan. Mulai dari membuat partisi di kantor Bawaslu Kota Batam, menjebol tembok kantor Bawaslu Kota Batam, membayar uang muka pembelian ruko, membeli meja kantor, dan membayar gaji dua staf tambahan di Bawasalu Kota Batam.

Selain itu, uang sumbangan itu juga digunakan untuk membuat papan nama dan membuat tiang bendera.

Terpisah komisioner Bawaslu Kepri divisi Hukum dan Data Informasi, Indrawan Susilo Prabowoadi, membenarkan adanya pemberhentian terhadap komisioner Bawaslu Batam, Suryadi Prabu.

“Komisioner itu diberikan batasan pekerjaan, dan tidak boleh masuk dalam ranah pekerjaan sekretariat. Dan itu yang dilanggar,” kata Indrawan, Kamis (17/1/2019).
Indrawan berharap Bawaslu Indonesia segara melantik penganti Suryadi Prabu. Karena tahapan pemilu tinggalbeberapa bulan lagi.

“Tahapan sudah pendek, pekerjaan semakin padat. Harapan kami segera (dilantik penggantinya),” ungkapnya.

Berdasarkan aturan yang ada, penganti Suryadi Prabu adalah calon komisioner Bawaslu Kota Batam nomor urut 6.

“Kalau tidak salah perempuan. Dan kami sedang menyiapkan dokumen SK pemberhentian dan pengangkatan. Untuk yang menerbitkan SK-nya itu Bawaslu Kepri, wewenangnya pusat,” ucapnya.

Ia mengatakan, sebelum pelantikan komisioner baru, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yakni data terhadap calon komisioner Bawaslu dan bersedia atau tidak calon tersebut menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kota Batam.

“Apakah syaratnya sudah dipenuhi atau yang bersangkutan masih bersedia menjadi komisioner Bawaslu atau tidak. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia, maka yang akan naik nomor urut 7,” tuturnya. (ska)

Industri Farmasi Megap-Megap, Curhat ke Wakil Presiden JK sebab BPJS …

0

batampos.co.id – Industri farmasi sedang megap-megap meng­hadapi piutang sekitar Rp 3,5 tri­liun dari Badan Pe­nyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka ber­harap ada sistem yang le­bih adil agar utang jatuh tem­po itu bisa segera dilunasi.

Kritik dan masukan itu disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Darodjatun Sanusi, saat tanya jawab dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Kamis (17/1). Darodjatun mencontoh-kan, pada saat ada suntikan dana Rp 4,9 triliun kepada BPJS Kesehatan dari cukai rokok, hanya Rp 600 miliar atau delapan persen yang dibayarkan kepada perusahaan farmasi.

”Kami ingin sebagai provider, mohon juga BPJS Kesehatan mengalokasikan 20 persen dari dana yang diterima itu. Sekarang ini cashflow sudah luar biasa, sudah banyak industri farmasi yang megap-megap,” ungkap Darodjatun.

Anggota GP Farmasi Indonesia sebanyak 190 perusahaan. Total tunggakan utang yang harus dibayar BPJS Kesehatan sekitar Rp 3 triliun sampai Rp 3,5 triliun sejak pertengahan tahun lalu. ”Itu yang sudah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo masih berjalan terus,” ungkap dia.

Padahal, mereka menyuplai obat ke pasar Indonesia sekitar 90 persen dengan nilai da­nanya 70 sampai 72 persen. Se­mentara 10 persen lainnya yang bernilainya 28 persen sampai 30 persen itu obat impor.

”Jadi, bukan kita yang mahal,” tambah dia.

Dia berharap pemerintah juga melindungi industri farmasi dalam negeri. sistem pembayaran yang dilakukan melalui rumah sakit kepada perusahaan obat dianggap membuat posisi mereka terjepit. Bila terlambat membayar ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain maka BPJS Kesehatan didenda 1 persen.

”Kalau terlambat satu bulan dia dapat satu persen didenda. Ke kami, terlambat berapapun tidak ada,” tegas dia.

Wakil Predisen Jusuf Kalla berharap agar industri farmasi juga mengupayakan agar kandungan dalam negerinya bisa lebih banyak. Dengan cara seperti itu biaya tentu bisa ditekan daripada impor.

”Bagaimana kandungan dalam negerinya lebih besar karena itu pabrik-pabrik obat dalam negeri,” ujar dia.

Sedangkan mekanisme pembayaran, menurut JK, tetap harus melalui rumah sakit baru setelah itu diserahkan kepada perusahaan obat. Karena, selama ini, orang juga membayarkan obat di rumah sakit. Atau dengan cara lain membayarkan ke apotik.

ilustrasi

”Sama dengan PMI dibayar-nya bukan langsung oleh pemerintah,” ungkap JK yang juga ketua umum PMI itu.

Menurut JK, BPJS Kesehatan juga punya utang kepada PMI sekitar Rp 150 miliar. Sedangkan ke rumah sakit milik Muhammadiyah lebih dari Rp 300 miliar. ”Itulah efek-efek yang menjadi akibat daripada keinginan kita secara besar-besaran ingin mencoba universal coverage. Jadi pelayanan semesta,” ungkap dia.

Ke depan akan ada evaluasi soal premi yang dibayarkan peserta. Tapi evaluasi itu menunggu selesainya Pemilihan Presiden pada 17 April. Selain itu, juga akan ada penguatan peran pemerintah daerah agar lebih punya andil untuk pengawasan BPJS Kesehatan. Apalagi, sudah ada otonomi daerah dan urusan kesehatan bisa didelegasikan kepada pemda. Salah satu caranya dengan membatasi jumlah dana yang diserahkan kepada daerah.

”Katakanlah di daerah itu 10 juta penduduk, 10 juta kali Rp 25 ribu itu nanti dananya kalau Rp 250 miliar diberikanlah ke daerah,” ungkap JK.  Jadi ada pembatasan jumlah dana yang diserahkan ke daerah. Saat ini, berapapun dana yang diperlukan selalu dipenuhi sehinga sampai utang.

”Akhirnya utang itu menderita semua. Karena itu saya bilang yang mana harus kita perbaiki di sini,” jelas dia.

Kepala BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak berhak membayarkan lang-sung ke industri farmasi. Selama ini, BPJS Kesehatan memang langsung berhubungan dengan rumah sakit. Setelah rumah sakit mendapatkan dana klaim maka diserahkan ke beberapa pihak. Salah satunya farmasi.

”Terkait berapa, menjadi kewajiban RS untuk memba-yarkan sejumlah nominal untuk industri farmasi. Tentu BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan dalam kontrak kerja sama antara RS dengan industri farmasi,” ungkapnya, kemarin.

Iqbal menjelaskan bahwa secara regulasi, BPJS Kesehatan tidak bisa langsung membayarkan obat ke farmasi. Regulasi kan mengatur bahwa pelayanan kesehatan dari A sampai Z termasuk obat dihandle oleh RS,” kata pria asli Jember itu. Yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke RS berdasarkan paket INA-CBG’s yang di dalamnya sudah termasuk perhitungan obat yang digunakan.

Beberapa waktu lalu BPJS Kesehatan kerja sama dengan beberapa bank untuk program Supply Chain Financing (SCF). Program ini sebagai antisipasi agar rumah sakit tidak terlambat menerima klaim. Program SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.(jun/lyn)

Pulihkan Ekonomi Gaza, ACT Inisiasi Pemberdayaan Agro-Farming

0

Sejak krisis kemanusiaan menjadi atmosfer sehari-hari di Gaza, hampir tak ada lagi kabar baik yang terdengar. Serangan senyap yang digulirkan Zionis, tak hanya berbentuk bombardir perusak bangunan, tetapi juga adanya blokade penuh. Warga Gaza dilarang untuk keluar dan masuk dari tanah mereka sendiri. Gerak-gerik mereka dibatasi, termasuk untuk urusan paling dasar; memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibatnya, Gaza pun dirundung kondisi ekonomi yang semakin melemah. Pada pertengahan 2018 lalu, Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) melaporkan, lebih dari separuh penduduk Gaza alami kemiskinan selama 2017. Sebagian besarnya dihasilkan dari blokade yang telah berlangsung menahun.

Berangkat dari fakta yang terpapar, Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam waktu dekat akan memulai program Pemberdayaan Agro-Farming di Gaza, program yang khusus ditujukan untuk para petani dan peternak di Gaza. Direktur Global Humanity Response ACT Bambang Triyono mengungkapkan, rencana itu pertama datang ketika ACT mengirimkan bantuan beras lewat Kapal Kemanusiaan Palestina, akhir 2017 silam.

“Kami tidak ingin berpikir hanya soal (mengirimkan) bantuan beras semata, jumlahnya pasti akan cepat habis. Kami pikir, ACT harus lebih dari itu, salah satunya ya dengan membuat program pemberdayaan untuk para petani dan peternak di Gaza,” ungkap Bambang.

Lewat program Winter Aid di ujung tahun 2018 ini, mitra ACT di Gaza mencetuskan ide untuk memulai pemberdayaan pertanian dan peternakan. Pasalnya krisis di Gaza makin bertambah pelik ketika blokade dan puncak musim dingin, semakin menambah sulit kehidupan warga Gaza.

“Kami sangat berkesan ketika tim kami di Gaza mengusulkan ide untuk memulai pemberdayaan itu. Kami rasa bisa sekaligus menjadi kunci memperbaiki kondisi ekonomi di Gaza. Jadi, insya Allah program pemberdayaan petani dan peternak di Gaza akan masuk ke dalam program masterpiece ACT di tahun 2019,” jelas Bambang.

Hasil pendataan awal, program Pemberdayaan Agro-Farming nantinya akan menyasar pertanian dan peternakan di Kota Jabalia – Gaza Utara, juga di sepanjang perbatasan Gaza dan Israel. Kata Andi Noor Faradiba, Tim GHR-ACT, di dua wilayah itu banyak tersedia lahan luas yang biasa digunakan untuk pertanian dan peternakan warga Gaza.

Pertanian di Gaza sendiri umumnya memproduksi gandum, juga buah-buahan dan sayur-mayur tropis. Dari topografisnya, kontur lahan Gaza memang berada di dataran rendah, dekat dengan pesisir laut. Sementara hasil peternakannya berupa sapi perah, ayam, kambing, maupun domba.

“Sekarang kami sedang mempelajari studi kelayakannya. Rencana ACT akan membantu dalam dua hal pemberdayaan, membiayai penyediaan bibit atau mendanai operasional para pekerjaannya. Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari peternak dan petaninya,” papar Faradiba.

Tak sendiri, ACT juga akan mengembangkan program Pemberdayaan Agro-Farming melalui kerjasama dengan Global Wakaf, memaksimalkan prinsip-prinsip wakaf untuk menjadi pondasi pemberdayaan petani dan peternak di Gaza.

“Sehingga dana wakaf yang diterima bisa dikonversi sebagai modal usaha produktif di Gaza. Target awal, insya Allah ACT akan menaungi 5 petani dan 5 peternak, semua tersebar di Kota Jabalia dan Perbatasan Gaza Timur,” tambah Bambang.

Memulai aksi kemanusiaan masif untuk Gaza di tahun 2019 ini, Bambang menegaskan ACT akan berikhtiar penuh untuk menyelamatkan berbagai sendi penopang kehidupan warga Gaza.

Selain pemberdayaan yang akan berlangsung, program masterpiece ACT untuk Gaza sebelumnya juga masih dijalankan, antara lain Program Water Tank Truck dan Water Well, lalu penyediaan bahan pangan siap santap lewat Dapur Umum Indonesia di Gaza, hingga ke dukungan ekonomi yang disalurkan lewat Humanity Card di Gaza dan Yerusalem. [*]

ATB Kios-K, Informasi ATB dalam Satu Sentuhan

0

Duta Pelayanan ATB sedang memandu cara penggunaan ATB Kios-K kepada pelanggan

Fenomena self service mengalami perkembangan sangat pesat di era digital saat ini. Ketika di bandara misalnya, kita bisa melakukan self check in melalui terminal komputer tanpa harus repot mengantri panjang di petugas counter. Negara-negara maju di dunia bahkan telah menjadikan vending machine sebagai gaya hidup. Saking lazimnya, produk yang divendingkan pun sangat beragam. Mulai dari minuman bersoda, snack, fast food bahkan mobil.

PT Adhya Tirta Batam (ATB) meningkatkan kemudahan akses informasi pelayanan kepada pelanggan dengan menghadirkan ATB Kios-K. Pelayanan ini disediakan di seluruh Kantor Pelayanan Pelanggan ATB yang tersebar di Kota Batam. Layanan virtual ATB Kios-K merupakan alternatif bagi pelanggan untuk mengakses informasi seputar pelayanan ATB.

“Tersedia empat unit ATB Kios-K yang masing-masing tersebar di Kantor Pelayanan Pelanggan Sukajadi, Batu Aji, Tiban dan Bengkong. Layanan ini untuk memudahkan pelanggan mengakses informasi yang diperlukan seperti info tagihan, prosedur sambungan baru hingga balik nama. Tentunya akan sangat membantu pelanggan yang datang untuk mendapatkan informasi terkait persyaratan atau prosedur layanan ATB hanya dalam satu sentuhan”, jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB yang ditemui pada Kamis (17/1).

Gunawan, salah satu pelanggan ATB mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan self service ATB Kios-K. Warga Punggur yang berprofesi sebagai guru ini mendapatkan informasi lengkap mengenai persyaratan Balik Nama di ATB Kios-K tanpa harus mengantri ke frontliner.

“Tadinya datang kesini (Kantor ATB) mau menanyakan syarat-syarat balik nama langganan air rumah saya. Ternyata di mesinnya (ATB Kios-K) bisa dilihat lengkap persyaratannya dan dapat print outnya juga. Jadi hemat waktu, tidak perlu ke frontliner lagi untuk tanya syaratnya. Bisa langsung disiapkan dulu dirumah nanti”, ujar Gunawan.

Asistensi layanan virtual ATB Kios-K meliputi mesin antrian, informasi seputar ATB, info tagihan, sambungan baru, sambungan ulang, prosedur beragam permohonan (berhenti berlangganan, cicilan, pemutusan meter sementara, penggantian meter hilang, pemindahan meter dan balik nama), lokasi layanan ATB Mobile hingga alternatif channel pembayaran.

Komitmen ATB berinovasi memberikan layanan up to date dari segi teknologi diharapkan handal dari segi kualitas, kapasitas dan memberi benefit bagi pelanggan maupun perusahaan. Layanan baru memang tidak bisa serta merta cepat diadopsi oleh pelanggan. Namun ATB telah menyiapkan tenaga profesional untuk memandu pelanggan dalam menikmati setiap layanan kanal digital ATB. (*)

x

Debat Panas, Lalu Berpelukan

0

batampos.co.id – Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang diadakan di Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan suasana keakraban kedua paslon.

Ada empat tema besar yang menjadi materi debat. Yakni, hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme. Kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing di empat bidang tersebut. Namun, beberapa isu besar aktual malah tidak disebut.

Misalnya, kasus penyiraman air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap. Kasus besar lain yang tak disinggung, antara lain, korupsi Bank Century hingga penculikan aktivis.

Yang tampak dalam debat adalah aksi saling sindir. Misalnya, saat Prabowo mempersoalkan seorang lurah di Mojokerto yang diproses hukum gara-gara mendukung dirinya dan Sandi. Padahal, beberapa kepala daerah yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf tidak pernah dipersoalkan oleh aparat hukum.

Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta Prabowo tidak main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran, bukti-bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum.

”Jangan menuduh,” tegas Jokowi.

Sebaliknya, Jokowi balas menyentil mantan pendukung Prabowo-Sandi yang menebar hoaks.

”Mengaku dipukuli hingga babak belur, tapi ternyata habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas tersenyum.

Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa seorang nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami persekuasi dan kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan hukum di era Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Jokowi menolak pernyataan Sandiaga.

”Pak Sandi menuduh lagi. Kalau benar ada persekusi, laporkan. Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata Jokowi. Sandi menolak disebut menuduh. ”Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh, saya hanya menyampaikan aduan warga,” jawab Sandi.

Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan koruptor terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Padahal, Prabowo sering mengampanyekan antikorupsi. Mendapat pertanyaan menohok itu, Prabowo bermaksud menyela. Dia mengangkat tangan sambil bertanya kepada moderator, ”Boleh saya menanggapi sekarang?” ”Tidak boleh,” jawab Ira Koesno, moderator debat. Spontan, Prabowo berjoget kecil saat mendengar jawaban Ira. Sandiaga menimpali aksi kocak itu dengan memijit pundak Prabowo dari belakang, seperti ingin menenangkan.

Bagaimana Ma’ruf? Pada sesi pertama, ketua MUI itu tidak bicara banyak. Saat masih ada sisa waktu, dia hanya mengiyakan pernyataan Jokowi.

”Cukup. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi,” ucapnya, lantas tersenyum.

Namun, saat tema terorisme, Ma’ruf menjawab sesuai durasi yang disediakan. Dia mengatakan, MUI telah menegaskan bahwa terorisme bukan Islam.

”Terorisme itu juga bukan jihad,” ucap dia.

Pada sesi penutup, kedua paslon juga tidak mau mematuhi permintaan moderator untuk saling mengapresiasi. Masing-masing memilih melontarkan pernyataan promotif untuk meyakinkan bahwa mereka layak dipilih. Jokowi hanya menggunakan separo waktu, sedangkan Prabowo sedikit melewati waktu.

Meski demikian, setelah masing-masing melontarkan kalimat penutup, terlihat suasana akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo dan Sandiaga. Jokowi dan Prabowo berpelukan hangat. Keduanya menyunggingkan senyum yang lebar, bahkan tertawa. Prabowo terlihat mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil tertawa. Sementara itu, Sandiaga berkali-kali mencium tangan Ma’ruf.

Selain aksi saling sindir, kedua paslon memaparkan program unggulan masing-masing. Bedanya, Jokowi lebih berfokus membenahi sistem. ”Melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem, manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki,” terangnya.

Sementara itu, Prabowo memilih berfokus pada peningkatan kesejahteraan para penegak hukum. ”Kita harus gaji tinggi mereka,” ujarnya. Karena itu, dia dan Sandiaga akan menguasai lebih banyak sumber pendapatan negara sehingga ada anggaran yang cukup untuk menggaji aparat hukum.

Jokowi menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi legislasi. ”Kami gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Nanti daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi nasional bila hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak sampai tumpang-tindih dengan regulasi di atasnya. Kemudian, untuk penegakan hukum dan HAM, Jokowi memilih untuk memersuasi masyarakat agar tidak ragu buat melapor bila mendapat diskriminasi. Untuk program lain, dia menjanjikan aparat penegak hukum benar-benar paham urusan HAM. Setiap SOP penindakan harus mempertimbangkan HAM.

Ajang debat tadi malam juga diwarnai momen-momen unik yang tak tampak di layar televisi. Misalnya, keakraban kedua paslon hingga para pendukung di dalam maupun luar gedung yang menyemangati jagoan masing-masing.

Tadi malam beredar foto selfie sejumlah tokoh. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak ber-wefie dengan Prabowo dan Sandiaga serta Nur Asia Uno. Yang mengambil gambar adalah Puan Maharani. Keduanya terlihat tersenyum semringah. Sama sekali tidak ada kesan persaingan. Megawati dan Prabowo memang punya kedekatan. Sebab, keduanya pernah maju bersama pada Pilpres 2009.

Saat paparan visi-misi, kedua paslon sama-sama menyampaikan program melebihi waktu yang ada. Alhasil, para moderator terus-menerus mengingatkan mereka.

Sebagaimana sudah diduga, tepuk tangan di tengah paparan maupun sesi jawaban tetap terdengar. Padahal, KPU sudah melarang. Moderator pun berkali-kali menegur para pendukung paslon agar tenang.(byu/far/bay/c11/oni)

Panitia Adinegoro Beri Penghargaan Karya Batam Pos

0

batampos.co.id – Mengawali tahun 2019, Batam Pos mengukir prestasi di kancah nasional. Liputan Batam Pos tentang pemilu di perbatasan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Panitia Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2018 kategori media cetak.

Ketua Dewan Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Kategori Indepth Reporting Media Cetak, Marah Sakti Siregar, di Jakarta, Rabu (16/1), menjelaskan setelah melalui diskusi yang ketat, para juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2018 kategori indepth reporting media cetak bersepakat dan memutuskan tidak ada pemenang untuk kategori ini tahun ini.

“Namun, para juri yang telah menyeleksi semua karya yang masuk berdasarkan topik, angle, impact, upaya, komposisi, dan pengayaan visual, memutuskan memberikan penghargaan kepada karya Batam Pos berjudul Melihat Geliat Pemilu di Tapal Batas Republik Indonesia; Gairah Tinggi Menabur Harap Lima Tahun Sekali, yang diterbitkan harian 30 November 2018,” ujar Marah Sakti.

Penghargaan juga diberikan kepada tulisan berjudul Catatan Bukan Si Boy karya Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran yang diterbitkan Majalah Tempo 15-21 Oktober 2018.

Menurut Marah Sakti, semua karya yang masuk secara umum baik, ada upaya menghadirkan tulisan jurnalistik bertematik yang dalam, namun belum memenuhi standardisasi kedalaman penyajian karya jurnalistik yang betul-betul indepth reporting.

Karya berjudul Melihat Geliat Pemilu di Tapal Batas Republik Indonesia; Gairah Tinggi Menabur Harap Lima Tahun Sekali, ditulis lima wartawan Batam Pos, yakni Muhammad Nur, Aulia Rahman, Ahmadi Sultan, Chahaya Simanjuntak, dan Syahid Sanusi ini mengulas antusiasme warga di perbatasan di wilayah Kepri dalam mengi-kuti pemilu. Baik pemilu presiden maupun pemilihan legislatif.

Meski tinggal di pelosok, warga Kepri umumnya tetap menaruh harapan besar pada hasil pemilu. Sehingga wajar jika pada pemilu dalam beberapa tahun terakhir, tingkat partisipasi masyarakat pesisir Kepri cukup tinggi.

Mengomentari tulisan karya Batam Pos, juri lain Dr. Artini, mengatakan secara umum karya itu cukup baik.

“Saya senang sekali membaca judul karya ini, tapi sayang kontennya mirip feature masih kurang impact yang cukup untuk mengedukasi publik,” katanya.

Sementara itu, para juri telah menetapkan para pemenang Anugerah Adinegoro 2018 untuk kategori radio, kategori telivisi, dan kategori media online atau siber.

Untuk kategori radio, Anugerah Adinegoro 2018 diberikan kepada RRI Surabaya untuk liputan bertajuk Suara Disabilitas Mental Dalam Demokrasi Nasional karya Benny Hermawan yang disiarkan pada 19 November 2018.

Lalu untuk kategori media online, Adinegoro 2018 diberikan kepada jayakartanews.com atas karya jurnalistiknya berjudul Kejar Kemenangan Agung, Kalahpun Terhormat karya Sri Iswati.

Kemudian untuk kategori media televisi, penghargaan Adinegoro 2018 diberikan kepada SCTV atas liputan bertajuk Suara Dari Rimba karya Anton Bachtiar Rifa’i yang ditayangkan pada 13 Desember 2018.(nji)