batampos.co.id – Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam telah berganti status dari rumah sakit perusahaan menjadi rumah sakit pemerintah. Perubahan status tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
”Sebenarnya RSBP sudah standar, tapi kami harus meningkatkan statusnya,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Sabtu (29/12).
Ada perbedaan besar antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit perusahaan. Dengan berstatus sebagai rumah sakit pemerintah, maka RSBP akan mendapat bantuan dari Kemenkes.
”Kalau masih rumah sakit perusahaan tak dapat bantuan. Jadi, setelah berubah, RSBP bisa mendapatkan bantuan dokter spesialis langsung dari Kemenkes.”
RSBP memang terus berbenah, termasuk pemba-ngunan gedung. Saat ini progres pembangunan gedung baru rumah sakit tersebut sudah hampir selesai. Gedung baru ini akan menjadi tempat untuk melayani peserta umum maupun BPJS Kesehatan serta klinik eksekutif.
“Progresnya sudah 90 per-sen. Gedung baru ini nanti berfungsi sebagai gedung rawat inap baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan RSBP kepada masyarakat,” kata Direktur RSBP Batam Sigit Riyanto.
Gedung baru ini memiliki delapan lantai dan total ruangan sebanyak 85. Khusus untuk klinik eksekutif, Sigit mengatakan pelayanan baru ini dikhususkan untuk para manajer pabrik dan petinggi-petinggi perusahaan yang butuh layanan khusus.
“Kalau mereka menunggu di klinik biasa, pasti lama. Makanya dibuat jadi klinik eksekutif supaya mereka bisa lebih nyaman saja,” paparnya.(leo)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bereaksi atas bebasnya mantan pemegang saham mayo-ritas Bank Century Robert Tantular dari Lapas Kelas I Cipinang. Komisi antirasuah itu mengajukan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke Ditjen Imigrasi untuk Robert selama enam bulan ke depan. Upaya itu dilakukan agar Robert tidak bebas bepergian ke luar negeri.
Pencekalan Robert diajukan pertengahan Desember lalu.
”Setelah tahu Robert dilepas (KPK ajukan pencekalan, red),” kata sumber internal Jawa Pos (grup Batam Pos) di KPK, Sabtu (29/12).
Apa keperluan KPK melarang Robert pergi ke luar negeri selama enam bulan ke depan? Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Robert menjadi salah satu pihak yang terkait dengan perkara korupsi bailout Bank Century. Kasus itu kini tengah diselidiki KPK.
”Dia (Robert Tantular, red) kan terkait dengan kasus ini (Century, red) ya, akan kesulitan kalau kami meneruskan kasus ini kemudian yang bersangkutan tidak di dalam negeri,” jelas Agus.
Untuk diketahui, Robert divonis bersalah dan dihukum penjara total 21 tahun atas empat perkara. Yakni, penggelapan dana nasabah Bank Century, kejahatan perbankan, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penipuan disertai TPPU.
Robert sejatinya bebas murni pada 2029 seiring masa pemidanaan badan yang ia jalani sejak 2008. Namun, Kemenkumham memberikan Robert pembebasan bersyarat (PB) pada 25 Juli lalu. Sehingga Robert kini bisa menghirup udara bebas dengan pengawasan.
Bebasnya Robert dari LP Cipinang cukup mengejutkan. Sebab, Robert terhitung baru menjalani separo pemidanaan badan di tahanan. Hal itu dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, perbuatan Robert yang menggelapkan dana nasabah kala itu mendapat perhatian publik cukup besar dan merugikan banyak orang. Khususnya di bidang ekonomi.
Terkait peran Robert yang cukup sentral dalam skandal korupsi Century, Agus meminta publik bersabar. Dia berjanji bakal ada perkembangan signifikan di tahun depan.
”Mudah-mudahan di 2019 akan kejadian (penetapan tersangka baru kasus Century, red),” janji komisioner asal Magetan itu.
Robert masuk dalam daftar nama-nama yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi Century. Selain di putusan Budi Mulya, keterlibatan itu juga dipertegas dalan keputusan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada April lalu. Dalam putusan itu, hakim memerintahkan kasus Century naik ke penyidikan dan menetapkan tersangka sejumlah nama. Salah satunya Robert Tantular.
Soal penyelidikan Century, Agus menegaskan pihaknya menunggu gelar perkara yang dilakukan penyidik. Tahapan itu dilakukan sebelum KPK menaikan status ke penyidikan.
”Kami kalau mentersangkakan orang pasti ada bukti permulaan yang sangat cukup,” ujarnya. (tyo/jpg)
batampos.co.id – Menyambut tahun baru 2019, berbagai tempat wisata menggelar berbagai acara untuk memanjakan pengunjung tempat wisata menikmati malam penutup tahun.
Pengelola Pantai Tanjungpinggir Sekupang, Doddy mengatakan bagi pengunjung yang masih bingung memilih lokasi untuk menghabiskan waktu malam tahun baru, bisa datang ke pantai Tanjungpinggir.
Ia menyebutkan pengelola akan membuka layanam sewa alat perkemahan seperti tenda, tikar dan beberapa keperluan lainnya. Acara lainnya yaitu live musik dan pestam kembang api.
“Yang ingin menghabiskan malam tahun baru dengan berkemping bisa di sini. Kami juga telah berkerja sama dengan penyedia tenda. Jadi pengunjung tidak usah membawa keperluan perkemahan lagi,” ujarnya.
Saat ini memang sudah ada beberapa dari pengunjung yang menanyakan terkait hiburan malam tahun baru ini. Sebagai pengelola pihaknya hanya ingin menawarkan pilihan bagi warga Batam yang ingin menikmati pantai di malam hari.
“Lokasi kan dekat dari permukiman warga. Jadi tidak makan waktu lama juga menuju ke sini. Ayok yang mau liburan murah bersama keluarga atau sahabat,” lanjutnya
Doddy menyebutkan peningkatan pengunjung akan terjadi pasca malam tahun baru. Pantai akan sangat ramai dikunjungi, terlebih itu merupakan hari terakhir liburan sebelum masa sekolah dimulai kembali.
Selain itu tempat wisata lainnya yang bisa menjadi pilihan warga berlibur adalah Taman Kelinci, Tebing Langit, Pantai Dangas, Tangga Seribu Habibi, KTM resort, vihara Samudra Dharma, Taman Kolam hingga taman rusa di Sekupang.(yui)
batampos.co.id – Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kota Batam terus berbenah dalam usaha-nya meningkatkan prestasi atlet. Tak hanya dalam sisi administrasi, pembenahan pola pembinaan dan instrumen pertandingan menjadi fokus perbaikan organisasi untuk tahun mendatang.
Diungkapkan Ketua PRSI Kota Batam M Al Ichsan, beberapa program menjadi target program kerja di 2019. Di antaranya yang diharapkan bisa terlaksana di 2019 adalah pe-ningkatan mekanisme organi-sasi dan perbaikan sumber daya manusia di lingkup PRSI Kota Batam.
”Pertama, pengecekan kelengkapan administrasi tim renang Kota Batam. Seperti paspor yang wajib dimiliki atlet renang yang masuk dalam tim utama renang Kota Batam. Karena setelah melewati pro-ses administrasi, mereka akan didaftarkan menjadi bagian dari tim renang di Singapura. Tujuannya nanti mereka bisa berlatih dan berlaga dalam kejuaraan di Singapura,” ungkap Ichsan, Sabtu (29/12/2018).
Sedikitnya sekali dalam seminggu, tim renang ini akan berlatih di Singapura. Dan tujuan ke depan, mereka akan bisa mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan oleh asosiasi renang Singapura.
”Dengan terdaftar menjadi tim renang maka secara otomatis mereka akan bisa berlaga dalam kejuaraan-kejuaran yang diselenggarakan oleh asosiasi renang Singapura,” ujarnya.
Program kedua yang akan dilaksanakan di 2019 adalah terus meningkatkan sistem administrasi PRSI Kota Batam. Dengan jumlah klub renang yang mencapai 16 klub di akhir 2018, tentunya peningkatan sistem administrasi menjadi kebutuhan mutlak.
”Hingga akhir tahun 2018, atlet renang Batam sudah terdata dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) PRSI. Ini demi mendata dan mengetahui jumlah riil atlet renang di Kota Batam sesuai dengan kelompok umurnya. Tentunya akan semakin memudahkan pembinaan atlet di tahun-tahun mendatang,” tegas Ichsan.
Selain itu, PRSI Kota Batam juga tengah membangun komunikasi dengan salah satu perbankan di Batam. Tujuannya, KTA yang dimiliki oleh atlet renang nantinya juga memiliki fungsi lain seperti sebagai alat transaksi perbankan (ATM).
”Selain dua fungsi tadi juga akan dimanfaatkan untuk asuransi bagi pemegangnya. Mudah mudahan di tahun 2019 bisa terealisasi secepatnya,” ucapnya.
foto: batampos.co.id / ryan agung
Tak hanya itu, serangkaian kejuaraan juga akan coba digagas PRSI Kota Batam. Di awal tahun, PRSI Kota Batam akan menggelar kejuaraan renang yang ditujukan bagi TNI, Polri, dan satuan pengamanan di Kota Batam.
”Ini tujuannya untuk mengenalkan renang ke semua lini profesi yang ada di masyarakat. Tentunya juga agar renang menjadi salah satu cabang olahraga yang disenangi dan digemari seluruh lapisan masyarakat,” beber Ichsan.
”Juga nantinya akan diselenggarakan kejuaraan yang sudah lama direncanakan, yakni renang selat sejauh minimum 10 km. Kejuaraan renang selat ini menjadi impian bagi PRSI Kota Batam, yang harus secepatnya diselenggarakan. Selain itu juga tetap menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan tahunan yang menjadi agenda PRSI,” paparnya.
Peningkatan SDM juga menjadi perhatian penting PRSI Kota Batam. Karenanya, di tahun mendatang, PRSI Kota Batam berencana untuk menggelar pelatihan dan sertifikasi pelatih renang yang ada di Kota Batam. ”Semuanya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelatih renang dalam membina anak asuhnya,” tutur Ichsan.
”Nantinya semua pelatih renang di Kota Batam wajib untuk memiliki sertifikasi kepelatihan. Ini yang akan kami lakukan di tahun 2019. Semoga ini bisa terlaksana di kuartal pertama 2019,” jelasnya.
Ini semua, lanjut Ichsan, adalah pekerjaan besar yang melibatkan semua elemen yang ada.
”Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak seperti Pemko Batam, KONI Batam, dan seluruh elemen terkait,” katanya.
Terdekat, PRSI akan segera menyelenggarakan rapat kerja (raker) untuk evaluasi prog-ram 2018 dan persiapan prog-ram kerja di tahun selanjutnya. Ichsan juga mengakui jika untuk peningkatan prestasi, harus ada peningkatan metode dan sistem dalam pembinaan renang Kota Batam.
”Harus ada pembinaan terarah dan berkelanjutan dalam pembinaan atlet. Juga permasalahan stamina dan fisik atlet yang masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Atlet renang Batam, secara postur dan fisik dalam ajang Porprov Kepri IV memang masih belum bisa bersaing dengan lawan. Usia atlet renang Batam memang masih relatif muda dan membutuhkan pembinaan lebih lanjut,” papar Ichsan.
Cabor renang, seperti hanya cabor lainnya di Batam dalam hal pembinaan atlet terken-dala dengan migrasi atlet saat memasuki usia dewasa.
”Usai lepas dari bangku SMA banyak yang melanjutkan pendidikan ke luar Batam. Dan banyak juga yang tidak lagi berkecimpung di renang. Padahal usia ini dalam olahraga adalah usia emas dalam peningkatan prestasi,” tuturnya.
Dalam hal pembinaan, menurut Ichsan, ini menjadi ken-dala besar dalam pembinaan atlet jangka panjang jika didasarkan pada kelompok umur.
”Memang masih muncul ba-nyak anggapan dalam masyarakat jika masih belum bisa menggantungkan diri dalam olahraga. Mindset ini yang harus bisa kita ubah,” tegas Ichsan.
Ke depan, Ichsan berharap dengan adanya penggabungan antara BP Batam dan Pemko Batam akan memberikan dampak positif dalam pembinaan generasi muda di bidang keolahragaan. Dengan adanya keputusan pemerintah pusat ini, fasilitas olahraga di Batam bisa terpenuhi.
”Pembinaan tetap bergantung pada kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu daerah. Jika sarana berlatih yang standart tidak tersedia tentunya akan susah untuk berbicara prestasi. Ditambah lagi, keberadaan sarana olahraga ini akan bisa menunjang program pemerintah dalam meningkatkan PAD melalui wisata olahraga,” harapnya.
Di tahun mendatang Ichsan juga berharap prestasi atlet renang Batam akan semakin meningkat dengan pembinaan terukur dan jangka panjang yang coba diterapkannya. ”Asal setiap kejuaraan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportifitas, tanpa dilandasi dengan kepentingan pribadi,” seru Ichsan.
”Karenanya mari kita mulai bersih-bersih diri, bersih-bersih ke dalam. Itu dilakukan semuanya dalam menjalankan semua aspek saat menjalankan roda organisasi. Dan kita semua paham apa yang dimaksud dengan ’bersih’,” urainya.
Terkait dengan kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti atlet renang Batam di tahun mendatang, Ichsan yakin jika raihan positif akan disumbangkan. ”Yakin jika atlet Batam akan mampu memberikan raihan positif baik itu di ajang kejurnas, Porwil dan beragam kejuaraan lainnya. Dan ini bisa dilaksanakan dengan latihan dan kerja keras,” ucapnya optimis.***
batampos.co.id – Enam peserta memperebutkan jabatan Direksi BUMD Kabupaten Lingga. Mereka mengikuti psikotes yang digelar Pemerintah Kabupaten Lingga di Hotel One, Dabo Singkep, Kamis (27/12/2018) pagi.
Sebelumnya seluruh peserta telah lulus dalam tahap administrasi.
“Saat ini kami sedang menggelar tes psikotes bagi enam peserta yang mengikuti pencalonan sebagai direksi BUMD,” ujar Kabag Ekonomi Sekda Lingga Badoar Herry di tempat yang sama.
Psikotes ini sebagai tes pertama yang akan dilalui seluruh peserta dengan empat tahapan. Kemudian tes uji kelayakan kepatutan, tes tertulis dan keahlian, kemudian ditutup dengan tes wawancara oleh penguji yang telah ditentukan Pemkab Lingga.
Pemkab Lingga bermaksud serius menjaring kandidat terbaiknya untuk menakhodai BUMD Kabupaten Lingga. Diharapkan BUMD Lingga menjadi motor penggerak ekonomi.
”Setelah mendapat hasil dari serangkaian tes ini, dari enam peserta akan muncul tiga nama yang akan diajukan dan ditetapkan sebagai direksi BUMD,” ujar Badoar Herry.
Lebih lanjut, Badoar Herry mengatakan, untuk jabatan komisaris BUMD Lingga ada empat orang yang mendaftar, namun dari keseluruhan pendaftar itu tiga di antaranya mengundurkan diri dengan tidak menghadiri psikotes sebagai rangkaian tes. Sehingga otomatis peserta yang tersisa dan lulus melalui serangkaian langsung akan direkomendasikan kepada bupati untuk menjabat komisaris BUMD.
Badoar mengaku, perekrutan direksi dan komisaris BUMD Lingga dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Semua peserta yang ikut tes diberlakukan hal yang sama, tidak ada deskriminasi yang dilakukan untuk menangkan seseorang.
”Hasil tes akan diumumkan secara transparan kepada peserta,” kata Badoar.
Badoar juga menargetkan pada akhir Desember hasil tes sudah diserahkan kepada bupati.
Karenanya, Badoar memastikan pada awal tahun depan BUMD Lingga telah memiliki komisaris dan direksi yang profesional dan berkualitas. (wsa)
batampos.co.id – Target pemerintah pusat mengakhiri dualisme kepemimpinan di Batam dengan menyatukan pucuk pimpinan Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebelum 2018 berakhir ternyata meleset. Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang rencananya dilantik menjadi kepala BP Batam (ex-officio) di penghujung tahun ini diundur hingga 2019.
Penyebabnya, landasan hukum rangkap wali kota Batam rangkap jabatan kepala BP Batam baru akan dibahas pada Januari 2019 mendatang. Padahal semula ditargetkan rampung Desember 2018 ini.
”Pembahasan pelantikan (Rudi) memang belum dijadwalkan karena regulasinya belum tuntas,” kata anggota tim teknis Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Taba Iskandar, Jumat (28/12) lalu.
Menurutnya, saat ini tim kecil yang terdiri dari anggota Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi masih membahas Peraturan Pemerintah (PP) 46/2007 tentang pembentukan BP Batam.
”Ini kan ada persoalan di undang-undang, dimana wali kota tak boleh rangkap jabatan. Jadi, harus dicari dulu aturan hukumnya agar tak melanggar UU,” tegasnya.
Taba mengatakan untuk rapat pembahasan mengenai regulasi ex-officio dijadwalkan paling lambat 4 Januari 2019.
”Jadi, aturannya dulu dituntaskan, baru dibahas pelantikannya,” ujarnya.
Rudi sendiri memilih berhati-hati bicara soal rencana pelantikannya menjadi ex-officio kepala BP Batam. Namun, ia mengakui belum mendapat panggilan sama sekali mengenai keputusan jabatan ex-officio tersebut.
”Hingga saat ini saya tak ada dipanggil. Terakhir Pak Wawa (Wakil Wali Kota Batam Amsakar, red) yang ke Jakarta,” ujar Rudi usai menghadiri acara Hari Ibu tingkat Kota Batam di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (29/12).
Namun, ia tetap optimis pemerintah pusat akan melan-tiknya menjadi kepala BP Batam begitu regulasinya tuntas. Saat ini, posisinya hanya menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat.
Di acara peringatan Hari Ibu itu, Rudi meminta doa ibu-ibu yang hadir agar semua proses ia merangkap jabatan kepala BP Batam bisa berjalan lancar.
Rudi juga mengatakan jika kepercayaan rangkap jabatan itu benar-benar diberikan pemerintah pusat kepadanya, maka ini menjadi pertaruhan besar terhadap jabatan yang ia emban.
”Jika benar saya dilantik Januari mendatang. Tugas yang saya emban tidaklah mudah. Persoalan perizinan menjadi tugas berat yang harus saya dihadapi. Pusat maunya ada perubahan perizinan di Batam. Kalau bisa hitungan jam selesai,” ujar Rudi.
Ia mengaku tidak pernah meminta jabatan kepala BP Batam kepada presiden.
”Saya hanya minta bantuan kemudahan bagi warga yang tinggal di pemukiman. Kalau bisa sewa lahan atau UWT (uang wajib tahunan) dihentikan karena Batam saat ini sudah maju dan bisa mandiri,” lanjut Rudi.
Kantor BP Batam. foto: putut ariyo / batampos.co.id
Ia juga mengungkapkan asal muasal pungutan UWT ini dilakukan karena pemerintah membutuhkan uang untuk membangun dan mengembangkan Batam dulunya. Namun, saat ini Batam sudah sangat maju.
Namun saat disinggung apakah ia benar-benar akan menghapus UWT jika menjabat ex- officio kepala BP Batam, Rudi enggan berkomentar.
”Saya tak mau komentar itu. Saya tak pernah bilang begitu,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan, bahwa dia belum pernah dipanggil pemerintah pusat pasca Presiden Joko Widodo meminta dualisme kepemimpinan di Batam dihapus di rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu.
”Sudahlah, saya tak mau ngomong dulu. Nanti saja ya,” ujarnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono membenarkan rencana Wali Kota Batam yang akan merangkap jabatan sebagai kepala BP Batam secara ex-officio masih membutuhkan pembahasan mendalam.
Saat ini, tahapannya baru sampai pada koordinasi de-ngan berbagai pihak. Termasuk dengan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan kajian.
”Diskusi masih berkembang, berbagai alternatif masih disusun,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Namun, ia menggaris bawahi jika BP Batam ke depan dilebur ke Pemko Batam, maka butuh kajian mendalam yang membutuhkan proses yang lama karena banyak regulasi yang harus diubah. Dia meyakinkan ke depan pasti ada formula yang lebih sistemik.
Saat ini, berbagai pendapat berbeda wajar saja muncul. Namun, semua tak boleh membuat ekonomi Batam menjadi mundur. Untuk itu, Sumarsono mengajak semua pihak menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan masyarakat Batam maupun para investor.
”Iklim investasi yang sudah baik ini harus dipertahankan,” tegasnya.
Sementara itu, meskipun masih menunggu arahan dari pemerintah pusat soal jabatannya bakal diambil alih oleh Wali Kota Batam, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo tetap bekerja seperti biasa. Kamis (27/12) lalu di Hotel Planet Holiday Batam, Lukita menandatangani kerja sama BP Batam dengan PT Bintang 99 Persada.
Isi kerja samanya adalah Bintang 99 diberi kesempatan untuk membangun pelabuhan kargo umum atau penumpang di Batuampar. Lokasinya bersebelahan de-ngan Pelabuhan Batuampar.
”Kerja sama ini sebenarnya sudah digagas dari awal tahun lalu. Jadi, skemanya adalah Bintang 99 akan membangun pelabuhan, kemudian diserahkan asetnya ke BP Batam de-ngan Bintang 99 menjadi operatornya selama 30 tahun. Opsinya bisa diperpanjang apabila waktunya selesai,” kata Lukita.
Direktur PT Bintang 99 Persada, Yuwanky mengatakan pihaknya akan bekerja secara profesional sehingga mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah dan negara.
”Poin utama dari kerjasama operasi ini adalah pemisahan fungsi pelabuhan kargo dan kontainer,” jelasnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pembangunannya sendiri sudah berjalan 6 tahun dan akan menjadi solusi persoalan pelabuhan kargo di Batam. Karena pelabuhan tidak boleh mencampurkan antara kargo dan kontainer.
”Melihat permasalahan yang ada, BP berinisiatif untuk melakukan pemisahan tersebut yang diwujudkan lewat kerja sama ini,” ujarnya. (*)
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mengusulkan 800 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 mendatang.
Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan mengatakan sebanyak 800 orang tersebut merupakan kategori dua (K2) yang lolos seleksi 2014 lalu dan sebagian merupakan yang berusia 35 tahun ke atas.
“Kami memang memprioritaskan mereka untul bisa diangkat menjadi tenaga PPPK,” kata dia, Sabtu (29/12).
Ia menjelaskan kesiapan Disdik untuk menjalankan proses perekrutan PPPK sudah cukup matang. Sejak dikeluarkannya rencana perekrutan, pihaknya bergerak cepat mengumpulkan data honorer yang ada di lingkungan Pemko Batam.
“Kami juga sudah data berapa total K2 dan tenaga honorer yang gagal K2 serta mereka yang berusia 35 tahun ke atas. Rinciannya saya tak ingat. Namun secara data kami sudah siap,” jelasnya.
Hendri mengungkapkan pihaknya tinggal menunggu petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan perekrutan PPPK bulan depan. Secara keseluruhan Batam sudah siap menggelar tes untuk tenaga PPPK ini.
“Tentu ini sangat disambut baik. Karena setelah pengangkatan K2 tahun 2014 lalu hingga saat ini belum ada pengangkatan kembali, padahal jumlah tenaga K2 yang sudah lolos tes masih ratusan,” bebenya.
Ia berharap seluruh K2 bisa menjadi tenaga PPPK. Sebab, dari segi pengabdian mereka sudah cukup lama dan PPPK menjadi salah satu harapan mereka, karena bagi mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun kesempatan menjadi PNS sudah tertutup.
“PPPK juga ASN cuman tidak mendapatkan pensiunan. Itu saja bedanya, kalau yang lain sama dengan PNS untuk haknya,” lanjut Hendri.
Lanjutnya, pasca penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebutuhan guru di Batam sedikit terpenuhi. Disdik mendapatkan kuota 204 formasi saat pembukaan CPNS beberapa bulan lau.
“Sedikit berkurang kebutuhan CPNS kami. Meskipun belum memenuhi semua, tapi kami sangat bersyukur diberikan kuota kemarin,” imbuh pria yang sebelumnya pernah menjadi pengajar ini.(yui)
batampos.co.id – Tak hanya mempertandingkan kompetisi basket antarpelajar, Batam Pos-Honda Student Basketball League (HSBL) keempat juga akan mempertandingkan dance competition yang juga terbuka bagi pelajar SMA se-derajat se-Kepri.
”Dance competition ini untuk memeriahkan Batam Pos HSBL keempat, dan sudah menjadi satu rangkaian yang sulit dipisahkan antara basket dan dance,” kata Manajer EO Batam Pos Herman Mangundap, Sabtu (29/12/2018).
Tidak hanya peserta HSBL, untuk dance competition juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagai peserta.
”Ada delapan poin yang menjadi syarat penting sebagai peserta dance competition ini,” sebutnya.
Pertama, setiap tim terdiri dari 8-12 orang pria, wanita, atau gabungan dari keduanya. Seluruh anggota tim berasal dari satu sekolah yang bersangkutan.
Selanjutnya, peserta tidak diperuntukkan bagi siswa kelas XII dan umur maksimal anggota tim dance adalah 18 tahun.
”Anggota dance juga bukan merupakan pemain, ofisial, atau petugas pertandingan Batam Pos HSBL keempat,” terang Herman.
Dalam satu tim, lanjutnya, wajib memiliki satu kapten serta keseluruhannya mengenakan kostum senada dan serasi yang bukan seragam sekolah atau seragam olahraga.
”Peserta wajib menyertakan foto tim (berkostum) ukuran 4R warna 1 lembar, CD foto tim dance, surat rekomendasi sekolah, surat pernyataan dari kepala sekolah, mengisi formulir yang disiapkan panitia,” papar Herman tentang administrasi yang harus dilengkapi peserta.
Tiga tim dance terbaik yang terpilih akan berlaga di final memperebutkan gelar juara 1, 2, dan 3.
”Hal-hal yang belum tercantum dalam persyaratan ini, akan diputuskan saat technical meeting (TM) nanti,” tutup Herman.(nji)
batampos.co.id – Asisten rumahtangga yang ditemukan tewas di depan toko keramik jalan DI Panjaitan Batu 7 Tanjungpinang, diketahui bernama Sarminah, 43.
Korban yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah tersebut diduga tewas karena loncat melalui jendela lantai 3 toko.
batampos.co.id – Mengaku sudah dua tahun tidak bekerja, dan tidak memiliki kendaraan Doris ,27, warga kavling Seroja Sagulung nekad melakukan aksi pencurian sepeda motor di perumahan Puskopkar, Batuaji.
“Kebetulan tidak punya motor, saya sangat suka dengan motor besar makanya saya mencuri motor, “kata Doris, sambil tertunduk di Polsek Batuaji, Sabtu (28/12/2018).
Doris yang juga lahir di Batam itu mengaku semenjak dirinya tidak bekerja dua tahun belakangan dirinya tidak pulang ke rumahnya dan setiap hari tidur di tempat billyard yang ada di Kavling Seroja bersama temannya.
“Saya tidak punya motor, kawan- kawan punya motor semua, “katanya.
Doris menceritakan kronoligis dirinya mengambil motor dari depan rumah di Puskopkar pada Minggu (23/12), dimana saat itu tidak ada orang situasi komplek juga sepi.
“Awalnya saya lewat jalan kaki, saya lihat di depan rumah ada motor rumahnya kosong, makanya saya ambil motornya, “Kata Doris.
Ia juga mengatakan kondisi komplek saat dirinya mengambil motor tersebut sepi.
“Tidak ada orang saya sudah perhatikan lama maka nya saya nekat ambil motor tersebut,” ujarnya.
Sementara mengenai kejadian tersebut Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasusnya lebih lanjut.
“Kami kembangkan dulu, kalau alasan pelaku dirinya baru sekali melakukan pencurian,” kata Syafruddin. (cr1)
