Selasa, 26 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11626

Ada 288 Pemilih Disabilitas di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah menetapkan 288 pemilih disabilitas masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Komisioner KPU divisi Teknis Zaki Setiawan mengatakan telah menyediakan alat bantu coblos untuk penyandang disabilitas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

”Ada atau tidak penyandang disabilitas di sana akan kita sediakan,” kata Zaki, Rabu (6/2/2019).

Ia juga menjelaskan, selain alat bantu coblos juga ada pendampingan dari orang yang telah ditunjuk oleh pemilih disabilitas, pendamping harus mengisi formulir yang telah disediakan TPS yang isinya merahasiakan pilihan atau tidak akan memberitahu kepada orang lain siapa yang dipilih oleh pemilih disabilitas serta juga tidak boleh diarahkan oleh pendamping.

”Pendamping itu bisa dari keluarga atau tetangga ataupun dari Panitia Pemungutan Suara (PPS),” sambungnya.

Untuk penyandang tunenerta disediakan alat coblos berupa huruf braille yang bisa diraba oleh pemilih tunanetra, dimana tulisannya timbul sekitar 0,5 mm yang bisa dirasakan oleh pemilih tunanetra.

”Sehingga dia bisa memilih sesuai dengan keinginannya,” katanya.

Ia mengatakan saat ini pemilihan disabilitas di Kota Batam tersebar di beberapa kecamatan, namun yang terbanyak berada di Batam Kota, dan beberapa di Sagulung, Seibeduk dan Bengkong.

”Di masing-masing kecamatan akan ada rincian atau spesifik disabilitasnya, ada yang disabilitas mental, dan tunadaksa,” sebutnya.(cr2)

Pemko Batam Belum Rekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

0

batampos.co.id – Hingga pekan pertama Februari berakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan belum mendapat informasi terbaru terkait seleksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Padahal sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, tahapan seleksi P3K akan dimulai Februari ini.

”Belum ada informasi (dari Kemenpan RB),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Batam, Sahir, Rabu (6/2/2019).

Sebelumnya, ia menyampaikan, pada prinsipnya Pemko Batam hanya menunggu informasi dari Kemenpan RB. Termasuk, terkait formasi maupun untuk teknis penyiapan untuk perekrutan P3K.

”Untuk (P3K) teknisnya belum ada, tunggu informasi pusat, termasuk soal formasi (untuk Batam),” imbuh Sahir.

Untuk diketahui, seleksi P3K tahap satu diprioritaskan untuk tenaga honorer K2. Kini, honorer K2 Pemko Batam berjumlah 243 orang.

”Semuanya guru,” kata Sahir.

Sementara itu, peminat P3K, Andra berharap informasi seleksi P3K dapat disampaikan secara transparan. Harapan guru pada salah satu sekolah negeri di bilangan Seibeduk ini senada dengan intruksi Menpan RB bahwa informasi P3K harus utuh disampaikan ke masyarakat.

”Supaya kami tahu apa yang mesti dipersiapkan,” kata dia.

Walau bukan honorer K2, ia menilai informasi tersebut dapat jadi rujukan ketika mengikuti P3K tahap dua yang rencananya akan digelar Mei mendatang. (iza)

Bea Cukai Kesulitan Temukan Penyelundup 3 Mobil

0
foto: tni al

batampos.co.id – Kasus penyelundupan tiga unit mobil mewah bekas dari Singapura ke Batam masih diselidiki Bea Cukai Batam dan Lantamal IV. Namun, Bea Cukai kesulitan menemukan penyelundup mobil mewah tersebut.

”Masih kami dalami. Tapi untuk lebih jelasnya kami belum bisa memberikan statement karena memang belum ada informasi,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea Cukai Batam, Sumarna, Rabu (6/2/2019).

Dia mengatakan, selama proses penyelidikan memang ada kendala yakni minimnya data tentang pelaku penyelundupan. Menurutnya, faktor tersebut yang membuat kasus tersebut tak kunjung selesai.

” Pelacakan informasi pelaku masih sangat minim, karena data yang kita peroleh juga minim,” jelasnya.

Demikian juga terkait tujuan ke mana tiga mobil mewah itu akan dikirim.

”Sampai saat ini siapa tersangka utamanya masih belum didapatkan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga unit mobil mewah diamankan tim gabungan dari Lantamal IV, Dispamal Mabes AL dan Satgas Bais TNI Sabtu (19/1/2019) lalu dari kompleks pergudangan PT Batam Trans di Batam Center. Mobil tersebut yakni Nissan Skyline GTR33 dan GTR34. Satu lagi, mobil Ford Mustang merah.

Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Bea Cukai Batam.(gas)

BP Batam Tetap Kawal Rencana Investasi 2019

0

batampos.co.id – Meskipun sedang memasuki masa transisi peralihan pimpinan, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap akan menjalankan program untuk mengawal investasi.

“Rencana investasi 2019 itu terdiri mengawal pelaksanaan komitmen rencana 20 bisnis penanam modal asing (PMA) dan PMDN yang sudah mendapatkan alokasi lahan,” kata Kasubdit Humas BP Batam, Muhammad Taofan, Rabu (6/2/2019).

Begitu juga dengan mengawal rencana Pegatron yang merupakan perusahaan elektronik Taiwan kedua terbesar setelah Foxcon yang akan segera beroperasi di Batamindo pertengahan tahun ini.

“Lalu rencana ekspansi produksi di Sat Nusapersada, dimana produksi HP Xiaomi naik dari 1 juta unit per bulan menjadi 2 juta dan pembangunan proyek proverty Nuvasa Bay seluas 230 hektar,” ungkapnya.

Kemudian pengembangan Bandara Hang Nadim dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Nilai investasinya Rp 4 triliun. Pengembangan Water Treatment Plant (WTP) Tembesi dengan skema KPBU dan nilai investasinya Rp 300 miliar.

Selanjutnya adalah pengembangan Kawasan Wisata Tembesi yang meliputi pembangunan resort, villa dan theme park seluas 90 hektar. Investornya adalah gabungan perusahan lokal dan Tiongkok. Nilai investasinya 1 miliar dolar Amerika untuk delapan tahun.

“Dan pengembangan kawasan wisata Pulau Tonton yang terdiri dari resort, apartemen, theme park seluas 28 hektar. Investor lokal dan dari Korea dengan nilai investasi Rp 4 triliun untuk lima tahun,” ucapnya lagi.

Disamping itu, BP akan memetakan berbagai regulasi penghambat investasi untuk usulan relaksasi kebijakan pemasukan barang modal dan bahan baku.

“Serta pembenahan tata kelola alokasi impor barang konsumsi. Serta pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Hang Nadim dan Nongsa dan peningkatan kapasitas SDM,” katanya.

ilustrasi

Terpisah, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing mengatakan investor akan semakin senang jika perizinan dipermudah lewat satu pintu saja.

Dengan perizinan di bawah satu koordinasi, maka akan mempermudah investor. Batam didesain untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya sehingga pemerintah juga harus memberikan tambahan insentif.

Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, selama ini calon investor yang datang ke Batam selalu membandingkan Batam dengan negara sekitar seperti Vietnam, Malaysia, dan lainnya.

“Selain perizinan di sana lebih mudah, beberapa negara tetangga sudah mulai membuka pengembangan kawasan ekonomi yang bagus dan penuh insentif,” paparnya.

Ayung mengatakan, tak jarang calon investor yang mengeluh-kan repotnya mengurus izin di Batam karena ada perizinannya yang harus diurus ke BP Batam tapi ada juga perizinan yang mesti diurus di Pemko Batam. Contohnya izin lingkungan. Sementara itu, regulasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA), harus diurus via online.

“Khusus yang TKA masih sering tak nyambung online-nya. Sebelumnya bisa diurus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Batam. Seharusnya semua itu dijadikan di satu tempat,” tegasnya. (leo)

Penerimaan Retribusi Nol

0

batampos.co.id – Lima bulan berjalan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam baru membukukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 64 miliar dari target Rp 1,350 triliun.

Data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, jumlah tersebut seutuhnya merupakan sumbangsih pajak daerah, tahun ini pajak daerah ditargetkan Rp 1,059 triliun. Sementara, retribusi daerah masih nihil alias nol, dari target Rp 141,712 miliar.

Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah, menilai nihilnya pendapatan retribusi belum tercatat bukan berarti pendapatan retribusi tidak ada terjadi, namun karena dinas terkait pendapatan retribusi belum melaporkan pendapatannya.

“(Data hasil retribusi) belum diinput oleh OPD terkait,” ungkapnya, rabu (6/2/2019).

Untuk pendapatan pajak daerah, Raja menerangkan capaian saat ini memenuhi target sementara. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan peritem pajak.

“Rata-rata, pendapatan pajak sesuai target,” kata dia.

Jika dirinci pendapatan per item yakni, untuk pajak yang sudah masuk dari hotel, dari target tahun 2019 sebesar Rp138,77 miliar, yang masuk Rp13.781.647.635 atau 9.93 persen. Pajak restoran, target Rp111.980.000.000 sampai saat ini Rp10.231.053.188 atau 9,14 persen tercapai. Sementara pajak hiburan, target Rp40.947.000.000 baru tercapai, 4.342.196.582,75 atau 10.60 persen.

Sementara reklame, dari target 11.786.134.549, tercapai 760.623.000 atau 6.45 persen. Pajak penerangan jalan umum, dari terget 195.100.000.000, tercapai 13.528.394.207, atau 6.93 persen. Sementara pajak parkir, dari target 13.008.000.000, tercapai 797.905.359 atau 6.13 persen.

Pajak mineral bukan logam dan batuan, ditergetkan Rp3.360.000.000 dan tercapai sementara ini 37.500.000 atau 1.12 persen. Sementara dari BPHTB ditargetkan Rp380.000.000.000 dan realisasi sekarang, 17.489.836.424 atau 4.6 persen. Untuk pajak PBB-P2, target 165.000.000.000 yang tercapai sementara ini, Rp 3.036.951.807 atau 1.84 persen. (iza)

Berkendara Dilarang Cek GPS

0
ilustrasi

batampos.co.id – Jajaran Satlantas Polresta Barelang akan menilang pengendara apabila ditemukan memainkan ponsel termasuk memainkan Global Positioning System (GPS) ketika mengendarai kendaraannya. Hal itu menyusul dengan adanya peraturan terbaru dari Mahkamah Konstutusi (MK) yang melarang pengendara kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS).

Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya belum melakukan penilangan terhadap pengendara memainkan ponsel. Sebab pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat Kota Batam sebelum memberlakukan aturan tersebut.

“Kita sosialisasi dulu. Nanti kalau masyarakat sudah mengerti dan paham dengan aturan ini, baru kita melaksanakan penindakan dengan tilang,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan bahwa penggunaan GPS yang benar seperti pengemudi mobil meminta bantuan kepada penumpang untuk memantau arah tujuan sesuai aplikasi GPS. Begitu juga pengendara sepeda motor, GPS harus dioperasikan oleh penumpang. Jika tidak ada ‘asisten’, pengemudi harus menepikan kendaraan, baru setelahnya memantau GPS.

“Jadi pengguna GPS itu dicek sebelum berangkat, kira-kira mau ke mana. Harapannya GPS itu bukan pengemudi yang melihat tapi penumpang,” tuturnya.

Putu menjelaskan, nantinya pihaknya akan menjerat pengendara dengan dua pasal yang ada pada Undang Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aturan larangan penggunaan ponsel ini tertuang pada pasal 106 ayat 1, bunyinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam hal ini mengemudikan GPS dan terpaku pada layar dianggap mengganggu konsentrasi.

Kemudian, ia melanjutkan pasal tersebut dikorelasikan dengan Pasal 283 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1.

Ancaman hukumnya pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling maksimal Rp750 ribu.

“Jadi kami menyarankan untuk tidak menggunakannya (ponsel) saat berkendara karena memang berbahaya. Apabila nanti ditemukan dan ponselnya digunakan saat berkendara kami bisa kenakan sanksi tilang,” katanya. (egi)

Saber Pungli Ajak Partisipasi Masyarakat

0

batampos.co.id – Ketua Saber Pungli Kota Batam AKBP Mudji meminta kepada Masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pungli, terutama dalam penerimaan peserta didik baru. Sebab, peran aktif masyarakat ikut mensukseskan kerja Tim Saber Pungli Kota Batam kedepannya.

“Tim Saber Pungli ini terdiri dari beberapa instansi. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, TNI dan beberapa instansi lainnya. Untuk tahun ini, kita akan meningkatkan lagi dari tahun kemarin. Saat ini, ada yang kita pantau, jadi ditunggu saja,” ujar Mudji.

Menurut Wakapolresta Barelang ini, masyarakat dapat melaporkan dugaan yang ditemukan ke beberapa wadah, seperti situs internet, telepon, dan pesan singkat. Kepada masyarakat yang melapor, tentunya Tim Saber Pungli akan merahasiakan identitas masyarakat yang melapor dan hal itu sudah diatur di dalam peraturan yang berlaku.

“Kalau ada masyarakat yang menjadi korban pungli atau mengetahui adanya praktik pungli, silahkan menghubungi nomor hape saya atau nomor anggota tim saber pungli dan kita akan langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan,” katanya.

Mudji menambahkan, selama ini Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berdasarkan hasil penyelidikan anggota Tim Saber Pungli di lapangan. Partisipasi masyarakat tak hanya membantu pekerjaan Satgas Saber Pungli. Tapi, juga dapat memberikan pengawasan menyeluruh terhadap pelayanan publik di Kota Batam.

“Selama ini, kita sudah melakukan OTT belasan kali. Dengan pengungkapan ini, kita harapkan masyarakat tahu jika Kota Batam mempunyai Tim Saber Pungli,” tuturnya.

Dari beberepa kasus yang ditangani, beberapa diantaranya hanya lakukan pembinaan saja. Untuk kasus yang dilakukan pembinaan salah satunya adalah kasus pungli premanisme dengan sasaran parkir liar, yang kerugiannya hanya dibawah Rp 1 juta. Sementara untuk kasus yang jumlah kerugiannya besar, sudah mereka proses dan dilanjutkan ke persidangan.

“Parkir liar itu kita amankan dari berbagai tempat, ada dari Sekupang, Penuin dan Winsor. Anggota kita akan jalan untuk membasmi setiap praktik pungli di Koya Batam,” imbuhnya. (egi)

Perketat Patroli Dengan Sasaran Anak Jalanan Ngelem

0

batampos.co.id – Jajaran Satuan Sabhara Polresta Barelang akan meningkatkan patroli rutin di kawasan Nagoya sekitarnya. Patroli itu dilakukan banyaknya menerima keluahan dari masyarakat mengenai anak jalanan dan punk yang berada di setiap persimpangan jalan.

Rata-rata mereka mengamen untuk mendapatkan uang dari pengendara yang tengah berhenti saat rambu lalu lintas merah dan uang hasil mengamen itu mereka gunakan untuk membeli lem. Aktifitas anak jalanan yang sering mabuk lem itu tentunya membuat masyarakat merasa terganggu.

“Karena mengganggu masyarakat itu, beberapa orang kita amankan dan kita bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pembinaan agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam patroli itu pihaknya mendapati beberapa anak jalanan yang tengah asik menghirup lem. Saat didatangi polisi, beberapa anak jalanan langsung kabur dan dua orang tak sempat melarikan diri hingga akhirnya diamankan oleh anggota Sat Sabhara Polresta Barelang.

“Kelima anak jalanan ini putus sekolah dan biasanya bekerja sebagai pemulung. Uang yang didapat dari hasil mulung itu kemudian dia gunakan untuk membeli lem,” katanya.

Selanjutnya, dua anak jalanan yang diamankan itu akan dilakukan pembinaan di Polresta Barelang. Pihaknya juga meminta kepada dua anak jalanan itu untuk membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

“Untuk selanjutnya, kami akan melakukan patroli lebih ketat lagi di wilayah Nagoya dan sekitarnya. Dimana, daerah tersebut banyak yang menjadi keluhan masyarakat,” imbuhnya. (egi)

Dapat Tambahan Empat Ribu Blangko

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam terus menggesa pencetakan ribuan tumpukan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bulan ini.

Kepala Disduk Batam, Said Khaidar mengatakan pihaknya baru saja mendapatkan empat ribu keping blangko dari pusat. Semua blangko sudah siap untuk didistribusikan untuk dicetak di sembilan kecamatan yang ada di mainland.

“Kemarin baru dapat. Dan sudah dipetakan untuk segera dicetak,” kata dia, Rabu (6/2).

Ia menyebutkan pihaknya sudah kembali bersurat untuk mendapatkan tambahan balngko yang lebih banyak lagi agar bisa menyelesaikan pencetakan yang menumpuk.

“Kami harus selesaikan dulu cetakan, agar dapat tambahan yang baru,” imbuhnya.

Selain itu, saat ini Disdukcapil masih terus menyelesaikan perekaman untuk warga binaan yang ada di lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Hingga akhir Januari lalu pihaknya berhasil merekam 364 warga binaan.

“Datanya sudah kami serahkan ke KPU juga kemarin,” ucap Said.

Langkah percepatan pendaftaran penduduk ini ditargetkan bisa selesai sebelum digelarnya pemilihan umum (Pemilu) 17 April mendatang. Said menambahkan untuk keseluruhan terdapat 1.319 lebih warga binaan yang harus direkam.

“Kendalanya saat pencocokan data warga binaan. Karena stastus mereka, jadi kami sedikit mengalami kendala. Namun kami tetap optimis ini segera selesai,” tambah mantan camat Batuampar ini.

Sementara itu, tumpukan berkas di Kantor Camat Sekupang mencapai enam ribu pengajuan. Terlihat warga juga tengah mengantri untuk merekam e-KTP terutama siswa sekolah menegah atas (SMA).

Putri Aisyah, 17, salah seorang siswa SMA di Sekupang mengatakan merekam e-KTP karena persiapan melanjutkan pendidikan ke luar kota. “Sebentar lagi UN jadi mau siap-siap berkas untuk kuliah,” kata dia yang diteman ibundanya.

Ia berharap e-KTP miliknya segera bisa diproses karena memang dibutuhkan. Menurut perempuan berjilbab ini, khusus pemula biasanya dipercepat. “Di resinya masih 15 hari kerja keterangannya. Mudah-mudahan segera,” tutupnya.(yui)

Keberlanjutan Bantuan Bahan Bakar, Menjaga Kehidupan Palestina

0

Krisis listrik membuat puluhan rumah sakit di Gaza mulai kelimpungan. Berita sedih itu menjadi kabar pembuka tahun. Tepatnya awal Februari 2018, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menerima kabar itu dari salah satu mitra di Gaza.

Ribuan nyawa pasien di sejumlah rumah sakit saat itu terancam. Beroperasinya mesin-mesin medis tidak lagi bisa diharapkan seratus persen. Problem listrik di Gaza memang semakin menjadi setelah pemerintah Israel memutus pasokan listrik beberapa tahun sebelumnya.

Keadaan itu segera direspons masyarakat Indonesia. Sejak awal 2018 hingga awal 2019, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menunaikan bantuan ratusan ribu bantuan bahan bakar untuk Palestina. Membuka kembali catatan ACT, Februari 2018, sebanyak 11.000 bantuan bahan bakar dipasok ke tiga rumah sakit di Gaza, yaitu RS al Shifa, RS al Rantisi, dan RS al Naseer. Bantuan itu setidaknya mampu menyalakan generator pembangkit listrik ketiga rumah sakit selama beberapa hari.

Sebulan kemudian, 32.000 liter bahan bakar kembali tiba menyambung kehidupan di rumah sakit-rumah sakit Gaza. Kali ini, rumah sakit yang dijangkau lebih banyak, meliputi RS Shohadaa Alaqsa, RS al-Syifa, RS Europian, RS Naseer, dan RS Bait Hanoun.

Menjelang akhir tahun 2018, krisis listrik kembali menguat. Departemen Kesehatan Palestina menyampaikan rumah sakit-rumah sakit di Gaza masih darurat bahan bakar untuk mengalirkan listrik. Berikhtiar meredam krisis kemanusiaan itu, sebanyak 14.000 liter bahan bakar kembali disalurkan ACT pada September-Oktober 2018.

Tahun berganti, namun Gaza belum juga lepas dari belenggu krisis listrik. Pekan terakhir Januari 2019, ACT kembali menyalurkan amanah umat. Akhir Januari lalu, 100.000 liter bantuan bahan bakar dikirimkan untuk delapan rumah sakit di Jalur Gaza.

“Tahun 2018, sebanyak 260.000 jiwa menjadi penerima manfaat bantuan bakar yang dikirimkan ACT. Pada Januari, 100.000 liter bantuan diterima lebih dari 6.000 penerima manfaat. Mereka adalah pasien-pasien di rumah sakit yang tengah mengalami kekurangan pasokan listrik,” lapor Andi Noor Faradiba dari Global Humanity Response (GHR) – ACT.

Ia menjelaskan, bantuan yang dikirimkan adalah bentuk komitmen membantu situasi genting di Gaza.

“ACT bantu memasok bahan bakar untuk delapan rumah sakit di Gaza dengan berkoordinasi langsung dengan Mitra Kemanusiaan ACT, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina di Gaza,” lanjut Faradiba.

Selama satu dekade terakhir, ACT bersama masyarakat Indonesia senantiasa mendampingi warga Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang masih membelenggu mereka. Bantuan kemanusiaan terus disalurkan dalam bentuk pangan, layanan kesehatan, biaya pendidikan, bahan bakar, dan sejumlah program pemberdayaan untuk warga Palestina. [*]