Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11720

Perempuan Turut Andil Kembangkan Pertanian

Putut A
-
0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Pengurus DPK Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Se-Kepri resmi dilantik di Hotel Planet Holiday, Selasa(27/11). Kedepannya pengurus diharapkan mampu turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang Pertanian.

Ketua Propinsi Kepri, Rofiah Ariski Novi mengatakan perempuan turut berjasa pada proses budidaya pertanian tradisional. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif dalam mengembangkan budidaya pertanian melalui keterampilannya.

“Disamping peran utama menggurus rumah tangga, perempuan juga turut andil mengembangkan pertanian,” ujar Rofiah.

Dikatakannya, perempuan juga kunci dalam ketahanan pangan sebuah keluarga, hal ini dimulai dari perencanaan mengolah pangan hingga menentukan besar kecilnya anggaran.

“Mengurus pertanian dan pekarangan rumah turut membantu ekonomi keluarga, khususnya suami,” imbuh Rofiah.

Menurut dia, diharapkan dengan dilantiknya pengurus DPK Perempuan Tani HKTI Se-Kepri dapat membantu sebagai pengerak ekonomi daerah.

“Pengurus harus turut bertanggungjawab dengan melakukan karya aktif nyata di bidang pertanian. Dan mendorong mengerakan perekonomian daerah,” tutur Rofiah.

Sementara, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi pelantikan pengurus DPK Perempuan Tani HKTI Se-Kepri. Ia berharap perhimpunan itu dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah.

“Pelantikan ini diharapkan dapat memenuhi nilai kebersamaan yang terjalin dengan kelompok. Intinya bisa saling mendorong satu sama lain, hingga turut serta mendorong pembangunan daerah,” pungkas Nurdin. (she)

Malam Ini, Wakil Ketua KPK, Basaria, Sampaikan Kuliah Umum di Kampus Uniba

Putut A
-
0

batampos.co.id – Rabu (28/11/2018) malam Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan akan menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Batam (Uniba).

Bu Basaria akan berbicara dengan tema Cegah Korupsi dan Tuntut Transparansi demi Terwujud Kesejahteraan Sosial.

Agus Siswanto Siagian, Koordinator acara, mengatakan, “acara ini terselenggara berkat kerja keras para mahasiwa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNIBA.”

“Tujuan diselenggarakannya kuliah umum tersebut agar mahasiswa mampu menjadi garda terdepan dalam kontrol sosial di masyarakat sesuai dengan yang tertanam dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi,” imbuhnya.

Kuliah umum ini akan mdihadiri oleh mahasiswa, akademisi, dan organisasi non-politik se-Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami juga mengundang Kapolda Kepri menjadi pemateri. Kebetulan kan beliau ada program Basembang,” ujarnya. (ptt)

Tenaga Kebersihan Tidak Jadi Pakai Pihak Ketiga

Putut A
-
0
Tenaga Kebersihan Tidak Jadi Pakai Pihak Ketiga
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menginginkan agar kebersihan pusat perkantoran di Pasir Peti, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan dilakukan pihak ketiga supaya tingkat kebersihan lebih maksimal demi terciptanya kenyama-nan dalam bekerja.

Namun, keinginan tersebut belum tentu terwujud, sebab 2019 tidak ada anggaran untuk pihak ketiga yang akan menjaga kebersihan pusat perkantoran baru tersebut.

“Sepertinya tidak jadi karena kita tahu untuk tahun depan tidak ada penganggaran untuk ke sana,” ungkap Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra kepada wartawan, kemarin.

Adies enggan menjelaskan penyebab kenapa tidak jadi memanfaatkan pihak ketiga dalam hal urusan menjaga kebersihan pusat perkantoran. Yang ia tahu anggaran untuk itu memang tidak ada di 2019. “Penyebabnya kita tidak tahu, yang jelas itu tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor, kurang maksimal jika dibersihkan tenaga kebersihan yang ada. Karena ukuran bangunan pusat perkantoran sangat besar. Menurutnya, akan lebih baik menggunakan pihak ketiga untuk menangani urusan kebersihan lingkungan pusat perkantoran.

Jika kebersihan terjaga, maka seluruh pegawai yang bekerja di pusat perkantoran juga akan lebih nyaman. Oleh karena itu ia meminta kepada Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra untuk menganggarkan masalah kebersihan lingkungan di pusat perkantoran.

“Nanti kita akan tanyakan kepada Kepala Balitbangpeda,” ungkapnya lagi.(sya)

Bayar Parkir tapi Tak Diberi Karcis

Putut A
-
0
Juru parkir. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Masyarakat berhak mendapatkan karcis setiap mendapat layanan parkir tepi jalan. Namun sa-yang, hal ini kerap tidak dilakukan oleh juru parkir (jukir) di Batam.

”Jujur saja, selama aku parkir di pinggir-pinggir jalan tak pernah dapat karcis. Tak pernah ditawarkan,” kata Jaidun, salah seorang warga, Senin (26/11/2018).

Ia mengaku, tidak terlalu paham fungsi karcis tersebut. Yang ia pahami sekaligus sesali yakni para jukir tidak memberikan layanan saat memarkirkan kendaraan di parkiran, namun saat hendak pergi jukir datang dan meminta uang parkir.

”Suara peluitnya pasti terdengar. Kadang kalau sudah dikasih uang langsung pergi, padahal kita masih butuh bantuan menarik motor,” sesal dia.

Hal serupa dikeluhkan warga Batam Center, Agung. Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam harus membenahi persoalan ini. ”Kalau hanya terima uangnya bukan layanan namanya, mudah-mudahan diperbaiki,” harap dia.

Soal ini, Kepala Dishub Batam Rustam Efendi mengaku kerap mendapat keluhan terkait ini. Ia mengatakan hal tersebut akan terus dievaluasi. ”Kadang ada yang tiba-tiba datang padahal pertama (awal parkir) tidak ada, muncul tiba-tiba pas kendaraan mau pergi. Ini tak boleh lagi,” kata Rustam di Kepri Mall, belum lama ini.

Tidak hanya membina jukir resmi, ia mengatakan jukir liar akan terus ditindak. Bahkan, razia akan dilakukan setiap pekan di titik tertentu yang sudah ditentukan tim. Namun sayang, terkait ini belum ada sanksi tegas dari Dishub Batam agar jukir liar jera.

”Baru sampai sanksi admi-nistrasi, tindak pidana ringan (tipiring) belum. Kami razia, tahan lalu bawa ke kantor dan mereka buat surat pernyataan tidak mengulangi,” ujarnya.

Ia mengklaim, penindakan dalam bentuk tipiring belum dilaksanakan karena masih ada kendala persiapan administrasi. ”Mudah-mudahan 2019 sudah bisa dijalan-kan,” pungkasnya.(iza)

Orangtua Wajib Mencegah Remaja Terlibat Aksi Kebut-Kebutan di Jalan Raya

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Maraknya aksi kebut-kebutan di jalan raya oleh sekelompok remaja yang membahayakan pengendara lainnya yang melintas tiap Sabtu dan Minggu malam di beberapa titik jalan umum seperti misalnya di Jalan Ahmad Yani, samping Masjid Agung Batam Center membuat beberapa anggota DPRD Batam gerah dan ikut angkat bicara.

Seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Tumbur Sihaloho misalnya. Ia mengapresiasi atas aksi respon cepatnya pihak kepolisian yang langsung akan mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap aksi kebut-kebutan di jalanan umum.

“Sebenarnya aksi sekelompok remaja menguasai jalan umum dengan kebut-kebutan saat tengah malam di Sabtu dan Minggu malam sih bukan pertama kalinya ini di Batam. Hal itu bukan lagi rahasia umum. Masyarakat sudah pada tahu semuanya. Namun saya angkat topi dengan kesigapan polisi di Batam yang langsung akan mengintensifkan penuh selama sebulan untuk menertibkan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Sebab dampaknya tak hanya bagi mereka yang kebut-kebutan di jalan raya, tapi juga mengancam keselamatan pengendara lainnya yang melintas,” ujar Tumbur Sihaloho.

Sebenarnya, lanjutnya, maraknya aksi kebut-kebutan di jalan umum di Batam ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja. Masyarakat dan para orangtua juga turut andil harusnya untuk ikut mengantisipasi adanya aksi kebut-kebutan di jalan umum.

“Kunci utamanya itu adalah masyarakat selaku orangtua. Jangan biarkan anaknya yang memang masih remaja dan rentan labil dipercayakan sepenuhnya untuk diberikan sepeda motor. Sebab kalau ada apa-apanya seperti kebut-kebutan berujung menabrak pengendara lain, mereka pastinya tak akan mau dan mampu bertanggung jawab karena memang belum cukup umur atau belum dewasa. Ujung-ujungnya orangtuanya juga yang disusahkan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah di Batam segera mencari solusi terkait maraknya aksi kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya tiap Sabtu dan Minggu malam.

“Carikan tempat yang representatif untuk para remaja penghobi kebut-kebutan ini, yang tak mengganggu pengendara lain yang melintas. Sebab, aksi kebut-kebutan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintahan di Batam. Mereka kebut-kebutan di jalan raya karena memang untuk menyalurkan hobinya itu tak ada tempatnya.

Makanya mereka tetap membandel dan rela kucing-kucingan dengan petugas kepolisian yang merazianya,” ujar Tumbur.

Sementara, untuk meminimalisir aksi kejahatan jalanan, aksi kebut-kebutan di jalan raya, tim dari Satlantas Polresta Barelang pada hari Senin (26/11) sore, meggelar operasi cipta kondisi di depan Mapolresta Barelang mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor roda dua.

Dari hasil cipta kondisi tersebut, ada sebanyak 153 kendaraan roda dua yang terjaring tak mengantongi surat-kendaraan lengkap.

“Sebanyak 77 sepeda motor terpaksa harus kami tahan di Mapolresta Barelang karena pengendaranya tak mampu menunjukan surat ijin mengemudinya (SIM) dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK). Itu kan sama saja bodong motornya. Makanya kami proses dan kami tahan motor itu,” ujar Wakasatlantas Polresta Barelang, AKP Kartijo.

Sedangkan yang kedapatan tak membawa STNK saja ada 58 pengendara. Sisanya sebanyak 18 pengendara kedapatan tak memiliki SIM yang merupakan syarat utama seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor.

“Kami akan terus menggelar cipta kondisi rutin seperti ini, tentunya dengan titik-titik yang sudah kami tentukan. Titik mana saja nantinya, itu yang tak bisa kami sebutkan,” kata Kartijo.

Tak hanya untuk menekan angka kejahatan jalan dan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya saja. Operasi Cipta Kondisi yang digelar Satlantas Polresta Barelang, lanjut Kartijo, saat ini menjadi prioritas utama Polresta Barelang dan juga Polda Kepri dalam menekan aksi balap liar, kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya, serta menekan angka curanmor. (gas)

BP Batam Siapkan 10 Ribu Pohon Gaharu untuk Hijaukan Dam Tembesi

Putut A
-
0
ilustrasi pohon gaharu

batampos.co.id – Badan Pengu-sahaan (BP) Batam akan menanam 10 ribu pohon gaharu di seluruh Batam mulai Rabu (28/11) besok. Tujuannya, menjadikan Batam sebagai kota yang hijau dan ramah lingkungan.

”Temanya adalah Go Green. Penanaman pohon ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama secara simbolis akan dimulai Rabu nanti di sekitar kantor BP Batam dulu,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Budi Santoso di Media Centre BP Batam, Senin (26/11/2018).

BP Batam memilih pohon gaharu karena pohon jenis ini mampu menyimpan air. Sehingga, sangat cocok untuk menjaga ketersediaan air baku di Batam. Apalagi jika diletakkan di sekitar daerah tangkapan air (DTA) atau dam. Untuk bibitnya, BP mendatangkannya dari Jawa.

”Selain itu, gaharu juga punya nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan,” ungkapnya.

Penanaman 10 ribu pohon ini merupakan proyek jangka panjang dari 2018 hingga 2023. Prioritas utama untuk tahap pertama adalah di sekitar daerah tangkapan air (DTA) Waduk Tembesi.

”Kalau Dam Duriangkang sudah banyak proyek kerja samanya dengan perusahaan lain untuk penghijauan. Sedangkan Dam Tembesi belum tersentuh sama sekali,” kata-nya.

Waduk Tembesi nanti akan menjadi salah satu waduk terpenting di Batam. Namun jika tidak ada penghijauan, maka usia penggunaannya tidak akan panjang.

”Di sana akan ada 15 hingga 20 hektare lahan disiapkan. Tiap satu hektare ada 750 pohon dengan jarak antar pohon sekitar empat meter,” kata Budi.(leo)

BPJS Kesehatan dapat Suntikan Dana Rp 5,6 Triliun

Putut A
-
0
Fera warga Batuaji menunjukan kartu Indonesia Sehat yang dilakukan pengurusannya di kantor BPJS Kesehatan Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di sejumlah RS di Indonesia segera terbayar. Sebab, BPJS telah mendapat suntikan dana bantuan Rp 5,6 triliun dari pemerintah untuk membantu melunasi utang-utang tersebut.

Itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris, Senin (26/11).

Fachmi mengatakan, satu hingga dua bulan ini BPJS memang terlambat membayar klaim sejumlah rumah sakit. Meski begitu, BPJS tetap berkomitmen untuk membayar.

”Tagihan klaim itu kontrak multi benefit antara BPJS dan rumah sakit mitra. RS sudah melayani peserta kami. Jadi, kami akan membayar sesuai ketentuan,” katanya.

Meski terlambat, Fachmi menyatakan, BPJS tetap akan mendapat sanksi berupa denda jika terlambat membayar. Setiap bulan, tagihan yang terlambat dibayar akan dikenai bunga 1 persen.

”Bunga itu lebih besar dari bunga bank,” ujarnya.

Fachmi menuturkan, pemerintah akan membantu BPJS untuk membayar utang tagihan ke rumah sakit. Dia mengatakan, Jumat (23/11) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengundang rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kementerian terkait. Agendanya adalah melakukan review defisit cash flow.

”Hasilnya diputuskan bahwa BPJS akan mendapatkan suntikan dana lagi, Rp 5,6 triliun,” jelasnya.

Sebelumnya, ada review pertama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyeksi defisit cash flow pada dua bulan lalu. Hasil review pertama tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sekitar Rp 4,89 triliun.

”Tadi pagi (Kemarin, red) saya sudah menyampaikan surat ke Menkeu. Ada beberapa administratif yang harus dilengkapi mengingat uang bantuan pemerintah sangat besar,” ujarnya.

Fachmi mengatakan, dana Rp 5,6 triliun tersebut akan dioptimalkan untuk membayar tunggakan RS beserta dendanya. Karena itu, BPJS meminta seluruh RS tetap melayani pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan baik. (ayu/c10/jpg)

Pemkab Natuna Minta Layanan Telekomunikasi Merata

Putut A
-
0
Pemkab Natuna Minta Layanan Telekomunikasi Merata

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengusulkan pemerataan layanan telekomunikasi. Ini disebabkan Natuna yang merupakan daerah kepulauan, tidak hanya fokus di Pulau Bunguran.

Kepala Dinas Kominfo Pem-kab Natuna Raja Darmika me-ngatakan, upaya pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai usulan kepada pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.

”Kami sudah melayangkan beberapa usulan perihal kondisi telekomunikasi ini kepada pemerintah dan provider, supaya ada pemerataan dan pe-nguatan jaringan,” kata Darmika, Senin (26/11).

Salah satu usulan berupa penambahan bandwidth di pulau-pulau perbatasan. Di antaranya Pulau Laut, Serasan, Midai, dan Subi. Serta usulan penambahan layanan BTS Universal Service Obligation (USO).

Bulan lalu, sambungnya, usulan peningkatan BTS juga ditujukan kepada Direktur Badan Aksesebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan penambahan bandwidth ke Direktur Utama PT Telkomsel.

”Sebelumnya kami telah me-ngusulkan peningkatan fasilitas telekomunikasi ke BP3TI khusus untuk Pulau Laut,” kata Darmika.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah BTS di Natuna sebanyak 79 unit dengan rincian BTS Telkomsel sebanyak 38 unit, BTS Indosat sebanyak 11 unit, BTS XL sebanyak enam unit, dan BTS Telkom sebanyak tiga unit. Selain itu, ada juga BTS Smartfren satu unit, BTS USO perbatasan tujuh unit, dan Uso Telinfo Tuntas sebanyak 14 unit.

”Semuanya ini telah berope-rasi dan tersebar di 73 desa dan kelurahan di Natuna. Semua-nya bisa untuk nelpon dan SMS, Tapi baru 21 desa dan kelurahan yang bisa menggunakan layanan internet,” terang Darmika.

Total BTS tersebut katanya, tahun ini akan ada tambahan BTS Smartfren sebanyak 15 unit, sehingga total BTS akan berjumlah 94 unit di Natuna.

”Tapi 15 BTS Smartfren ini masih on progres dan yang on air baru satu unit,” sambungnya.

Ia mengaku apresiatif dengan respons pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas telekomunikasi di Natuna sehingga komunikasi dan usaha masyarakat bisa berjalan lebih baik.

”Kami akan terus berupaya meningkatkan jangkauan kapasitas telekomunikasi ini sampai tidak ada lagi daerah blankspot area di Natuna. Kami ingin seluruh desa di Natuna dapat jaringan internet sebagai terwujudnya program smart island,” harapnya. (arn)

Biaya Haji Tahun Depan Rp 39 Juta

Putut A
-
0
Biaya Haji Tahun Depan Rp 39 Juta

batampos.co.id – Calon jemaah haji (CJH) yang berangkat tahun depan siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, usulan awal dari pemerintah, biaya penye-lenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 lebih mahal dibandingkan tahun ini.

Usulan BPIH 2019 itu disam­pai­kan Menteri Agama (Menag) Luk­man Hakim Saifuddin kepa­da Komisi VIII DPR, Senin (26/11). Rapat yang dipimpin Ke­t­ua Komisi VIII DPR Ali Tahe­r Par­a­song itu berakhir sekitar pu­­kul 18.00 WIB. Tidak banya­k pertanyaan dari anggota DPR. Ra­pat ditutup dengan ke­se­pa­ka­tan pembentukan pa­nitia ker­ja (panja) BPIH 2019.

Panj­a bakal bekerja secara ma­ra­t­on mulai hari ini (27/11).

Di­temui setelah rapat, Lukman ber­harap pembahasan BPIH 2019 bisa berlangsung cepat.

’’Mudah-mudahan estimasi kami akhir Januari 2019 bisa ditetapkan,’’ kata politikus PPP itu.
Selama Desember, pembahasan BPIH 2019 diupayakan berlangsung secara intensif.

Besaran BPIH tahun depan lebih mahal ketimbang tahun ini. Dari nilai dolar AS, rata-rata BPIH 2018 adalah 2.638 dolar AS/jemaah. Sedangkan tahun depan 2.675 dolar AS/jemaah.

Sementara itu, dari nilai Rupi­ah, besaran BPIH 2018 rata-rat­a Rp 35,2 juta/jemaah dan tahun depan Rp 37,7 juta/jemaah (kurs Rp 14.473). Meski begitu, dalam rapat kemarin Lukman menggunakan acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 14.586. Karena itu, usulan besaran BPIH 2019 yang mencapai 2.675 dolar AS/jemaah itu setara dengan Rp 39 juta.

Kondisi riil BPIH dalam Rupiah tentu akan fluktuatif. Sebab, acuan kurs yang dipakai adalah saat jemaah menyetor uang pelunasan. Jadi, CJH sebaiknya berdoa supaya tahun depan kurs Rupiah menguat terhadap dolar AS.

”Tetapi sekali lagi ini baru usulan pemerintah,’’ kata Lukman.Dia menjelaskan, tahun depan pemerintah mengu-sulkan supaya pembayaran BPIH tidak lagi ditetapkan dalam mata uang rupiah. Melain-kan dolar AS. Sebab, hanya 5 persen pembiayaan haji yang menggunakan rupiah. Selebihnya menggunakan mata uang dolar AS dan riyal.

Lukman menceritakan penga-laman tahun ini, dimana BPIH ditetapkan dalam kurs Rupiah. Ternyata ada beban biaya menutup selisih BPIH yang dibayarkan jemaah dengan dolar AS. Dana talangan untuk membayar selisih itu diambil dari dana darurat atau safe guarding. Jumlahnya mencapai Rp 550 miliar. Lukman berharap dengan menggunakan patokan dolar AS, kejadian menomboki selisih dolar AS tersebut tidak terjadi lagi.

20Dia menjelaskan penyebab kenaikan BPIH tahun depan an­tara lain, biaya sewa pesawat ma­upun avtur yang diasumsika­n se­besar 43 dolar AS/jemaah. Kemu­dian, ada kenaikan transportasi antarkota di Arab Saudi (naqabah) dari semula 555 riyal/jemaah menjadi 896 riyal/jemaah.

’’(Kenaikan transportasi, red) Karena mereka (naqabah, red) ingin meremajakan bus yang digunakan,’’ tuturnya.

Selain itu, ada kenaikan biaya tenda di Arafah. Menurut Lukman, biaya tenda di Arafah mengalami kenaikan 50 riyal dibandingkan tahun ini. Dengan begitu, total biaya tenda menjadi 250 riyal/jemaah. Kenaikan biaya tenda ini merupakan konsekuensi dari adanya peningkatan fasilitas. Lukman mengatakan, dengan kenaikan ini, seluruh tenda di Arafah bakal dilengkapi AC atau pendingin udara.

Fasilitas AC itu dilakukan untuk mengantisipasi cuaca panas di Arafah. Sehingga diha-r­ap­kan bisa menambah ke­nya­ma­nan jemaah. Khususnya­ jemaah lansia atau berisiko tinggi. Sementara itu, layanan katering tidak ada perubahan. Selama di Makkah, jemaah bakal mendapatkan layanan katering sebanyak 40 kali.

Terkait dengan kuota haji, Lukman mengatakan tidak ada perubahan. Dia mejelaskan, total kuota jemaah haji Indonesia tahun depan tetap 221 ribu. Kuota itu terbagi menjadi dua. Untuk jemaah reguler sebanyak 204 ribu jemaah dan haji khusus 17 ribu jamaah.
Terkait dengan skema pengisian kuota, Kemenag juga tidak melakukan perubahan.

Skemanya tetap seperti tahun ini. Begitu pula dengan pelunasan BPIH 2019 juga tetap dibuka dalam dua tahap. (JPG)

Ratusan Napi Belum Kembali

Putut A
-
0
Ratusan Napi Belum Kembali

batampos.co.id – Sebanyak 318 napi dan tahanan yang kabur saat gempa dan tsunami melanda Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September lalu belum menyerahkan diri. Padahal, batas waktu penyerahan diri sudah lewat satu bulan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan, jumlah napi dan tahanan yang telah menyerahkan diri terus bertambah. Sampai Rabu (26/11) kemarin angkanya sudah mencapi 1.197 orang. Tiga di antaranya menyerahkan diri kemarin.

”Tinggal sedikit lagi. Karena terus masuk,” kata dia ketika di wawancarai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Yasonna mengakui, instansinya memaklumi napi maupun tahanan yang memilih lari untuk menyelamatkan diri ketika gempa dan tsunami terjadi. Pun demikian yang terpaksa meninggalkan lapas atau rutan demi memastikan kondisi keluara masing-masing. Hanya saja, Ditjenpas Kemenkumham tetap memberi batas. Yakni sampai Jumat (26/10).

Bahkan, mereka menjanjikan remisi untuk napi dan tahanan yang menyerahkan diri.
Hanya saja, tidak semua dapat remisi. ”Yang betul-betul masuk pada deadline itu kami kasih remisi khusus,” ujar Yasonna.

Berapa jumlahnya dan berapa lama remisi diberikan kepada para napi, dia menjelaskan semua masih dihitung oleh Ditjenpas Kemenkumham. Namun demikian, bila melihat data Ditjenpas Kemenkumham, napi dan tahanan yang menyerahkan diri sampai batas waktu yang diberikan sebanyak 1.151 orang.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, sampai kemarin instansinya masih menunggu usulan nota dinas kepada Kemenkumham disetujui. Usulan itu mereka berikan untuk menyusun pengajuan keputusan presiden (kepres) remisi.

”Remisi diberikan berdasarkan kepres,” terang dia kepada Jawa Pos. Setelah disetujui, mereka langsung menyusun pengajuan kepres tersebut.

Senada, Kabaghumas Ditjenpas Kemenkumham Ade Kusmanto menuturkan bahwa pemberian remisi masih dalam proses. ”Sedang di-proses regulasinya,” ungkap pria yang akrab disapa Ade.

Karena itu, dia juga belum bisa menyampaikan pemberian remisi secara terperinci. Yang pasti, remisi untuk para napi bakal diberikan. Sesuai dengan keterangan Yasonna, itu berlaku untuk napi yang menyerahkan diri sampai batas waktu dari instansinya.

Lantas bagaimana napi yang tidak kunjung kembali untuk menyerahkan diri? Mereka masih dicari. Sampai kemarin, terdata ada 318 napi dan tahanan yang belum menye-rahkan diri. Mereka berasal dari Lapas Palu, LPP Palu, Rutan Palu, Rutan Donggala, dan Rutan Parigi. Seluruhanya masih berada di luar lapas dan rutan. Petugas juga meminta mereka segera menye-rahkan diri.(syn/JPG)

1...11,71911,72011,721...14,304Halaman 11,720 dari 14,304

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000