Suasana donor darah yang dilakukan ATB beberapa waktu lalu foto: humas atb
batampos.co.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam memperingati ulang tahun PMI ke 73, Sabtu (29/9) lalu di Kantor PMI Batamcenter. Dalam HUT PMI ini digelar berbagai acara, salah satunya program pola hidup sehat yang diikuti sebanyak 300 orang siswa SMP dan SMA di Batam.
Di HUT PMI ini, Ketua PMI Kota Batam Sri Soedarsono mengatakan Batam masih kekurangan stok darah.
“Walaupun dari tahun ke tahun, stok darah Batam membaik. Tapi masih kurang,” katanya, Sabtu (29/9).
Ia mengatakan stok darah Batam dalam satu periode itu harusnya 24 ribu kantong. Tapi yang tersedia kadang hanya 16 ribu kantong.
“Jadi hitungnya begini, harusnya stok darah tersedia itu 2 persen dari jumlah penduduk yang ada. Inilah yang sedang kami giatkan sosialisasinya,” ucapnya.
Sri mengatakan PMI Kota Batam memiliki pendonor sukarela, yang tiap beberapa periode selalu rajin melakukan donor darah.
“Selain itu kami juga ada donor pengganti sebanyak 1.034 orang,” tuturnya.
Agar persedian kantong darah lebih banyak, Sri mengatakan ke depannya akan memperbaiki Sumber Daya Manusia. “Mulai dari Kota hingga Kecamatan,” ungkapnya.
Peningkatan SDM ini, diikuti juga perbaikan infrastruktur. “Saya mau ada gedung baru, paling tidak di 2019 atau 2020,” ucapnya.
Bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, kata Sri PMI melayani kegiatan donor darah mulai dari pagi hingga pukul 20.00. Dan donor darah ini tidak dipungut biaya alias gratis.
“Donor itu sehat, dan dapat melihat sedang mengidap penyakit apa. Masyarakat juga dapat mendonorkan darahnya di beberapa kegiatan PMI bersama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta,” ungkapnya.
Di acara HUT PMI ke 73 ini juga dilaksanakan pencanangan bulan dana PMI tahun 2018. Selain itu, juga ada penyerahan penghargaan terhadap perusahaan yang melaksanakan training pertolongan pertama secara rutin. Dan di acara tersebut, penandatanganan perpanjangan kerjasama PMI Kota Batam dan Lions Club Batam dalam bidang layanan ambulans. (ska)
batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota Batam berencana akan membahas perhitungan Upaha Minimum Kota (UMK) tahun 2019 bulan depan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti sesuai dengan agenda pembahasan memang rencananya akan dilakukan mulai bulan Oktober ini. “Harusnya memang sudah mulai bulan depan bersama dewan pengupahan,” kata dia, Sabtu (29/9).
Dewan pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja hingga asosiasi pengusaha dan pihaknya sendiri masih menunggu informasi pertumbuhan ekonomi hingga pergerakan inflasi sebelum memulai pembahasan.
“Kalau sudah ada angkanya baru kita mulai pembahasan. Ini kami masih tunggu data dulu,” sebutnya.
Pria yang pernah mengepalai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini menuturkan penetapan UMK masih mengaju pada PP 78 nomor 2015 tentang pengupahan dengan formula penentuan upah dihitung berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi tiap tahun.
Seperti tahun sebelumnya, pembahasan akan dilakukan di kantor Disnaker Batam melalui rapat bersama dewan pengupahan. Menurutnya pembahasan dilakukan guna mendapatkan kesepakatan sebelum dikirim ke Wali Kota dan ditetapkan Gubernur Kepri.
“Biasanya ada beberapa kali pertemuan untuk pembahasan ini,” ujarnya.
Selama proses ini tidak sedikit juga buruh yang tetap menyampaikan orasinya mengenai penolakan terhadap PP nomor 78 ini. Namun demikian menurut Rudi itu sudah menjadi hal yang lumrah disetiap memasuki proses penetapan UMK Batam.
“Formulanya masih sama. Kalau orasi itu biasa,” ujarnya.
Sebelumnya dewan pengupahan juga melakukan rapat soal UMK tahun 2018. Penetapan UMK waktu itu dihitung berdasarkan PP 78 dengan kenaikan sebesar 8,71 persen. UMK Batam yang sebelumnya Rp Rp 3.241.125 naik menjadi Rp 3.523.427 per bulan.(yui)
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengharap agar terangnya listrik di Sijantung bukan hanya menerangi warga, dengan menghidupkan peralatan listrik, tetapi dapat menerangi hati masyarakat. Dengan terang lampu, dapat menambah khusuk dalam beribadah dan membaca Alquran di malam hari.
“Anak-anak dapat belajar mengaji dan belajar pelajaran sekolah dengan tenang dan nyaman,” kata Nurdin saat peresmian percepatan desa berlistrik menuju rasio elektrifikasi 100 persen dan peningkatan konsumsi listrik perkapita di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Jumat (28/9).
Nurdin mengajak masyarakat bersyukur karena sudah dialiran listrik 24 jam. Elektrifikasi ini merupakan salah satu program Nawacita yang digagaskan oleh Presiden Jokowi agar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah bersama Bright PLN Batam berkomitmen akan mewujudkan listrik bisa dirasakan 24 jam di pulau-pulau dan masyarakat hinterland,” kata Nurdin.
Dengan aliran listrik 24 jam ini, Nurdin berharap generasi penerus akan menambah pengetahuan dan wawasan sehingga meningkatnya Sumber Daya Manusia. Masuknya listrik juga meningkatkan aktivitas pemanfaatkan teknologi informasi. Karena itu Nurdin berpesan masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi pengaruh-pengaruh negatif yang akan mudah sekali masuk di masyarakat hinterland.
“Kita bentengi generasi penerus dengan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Selalu jalin kebersamaan dan kekompakkan sehingga bangsa kita tidak mudah dipecah belah dengan isu,” kata Nurdin.
Dirut Bright PLN Batam Dadan Kurniadipura mengatakan, saat ini elektrifikasi di Batam kurang lebih telah mencapai 98,4 persen. Termasuk sambungan listrik ke hinterland dan merupakan tertinggi di wilayah Kepri.
Pada tahun 2018, kata Dadan, Bright PLN Batam fokus terhadap pengembangan jaringan di Rempang-Galang. Total 4 kelurahan yaitu Sembulang, Sijantung, Rempang Cate, Setokok telah tersambung listrik Bright PLN Batam dengan panjang jaringan SUTM 33 Kms, SKTM 9 Kms, SUTR 2 Kms, dengan total pelanggan tersambung 569.
Pada tahun 2019, kata Dadan, Bright PLN Batam berencana akan membangun jaringan kelistrikan di 8 tempat yaitu Air Naga, Kampung Kelingking, Kampung Kalat, Kampung Monggak, Kampung Pasir Panjang, Kampung Baru, Kampung Tanjung Cakang dengan total SUTM 17 Kms dan SKTM 22 Kms.
“Bright PLN Batam akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keandalan pasokan listrik dengan beberapa program yang memudahkan masyarakat dalam menikmati lisrtik salah satunya program sambungan baru dan naik daya gratis,” kata Dadan.
Selain dihadiri masyarakat, peresmian ini juga dihadiri Kadis ESDM Kepri Amjon, Kapolsek Galang AKP Heri Sujati dan Lurah Sijantung Danang Prilasandi.
Sekcam Galang Ute Rambe mengatakan banyak pulau-pulau di Kecamatan Galang yang belum merasakan dampak dari listrik. Karena itu dia berharap ini bisa segera direalisaikan sehingga bisa memberi peningkatan SDM bagi generasi muda.(bni)
Peserta Drag Bike memacu kendaraan meninggalkan garis star saat mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Regional 1 Sumatera 2 putaran kedua 2018 yang dihelat di Sirkuit Non Permanen Temenggung Abdul Jamal, Batam, Minggu (6/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Penyelenggaaan tiga event besar otomotif Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kepri tinggal menunggu hitungan hari. Tepatnya 6-7 Oktober mendatang Kejurda Drag Bike, Kejurda Drag Race, dan Kejurnas Drag Bike akan digelar di Sirkuit Non Permanen (NP) Temenggung Abdul Jamal.
Kabid Roda Dua IMI Kepri Willy Otra menjelaskan jika Kejurnas Drag Bike putaran 10 Regional 1 Sumatera, Kejurda Drag Bike, dan Kejurda Drag Race IMI Kepri 2018 akan memperebutkan Piala Kepala BP Batam. “Selain itu juga memperebutkan total hadiah Rp 170 juta,” ujar Willy, Sabtu (29/9).
“Dan panitia telah menerima uang hadiah yang diperuntukkan bagi pemenang tiap kelas. Saya selaku CEO Barelang Motor Sport (BMS) menyerahkan secara langsung uang hadiah pada Ketua Panitia Jailani,” tegas Willy.
Terkait dengan persiapan penyelenggaraan, Willy menjelaskan jika saat ini persiapan sudah mendekati akhir. Setidaknya 90 persen persiapan telah dirampungkan.
“Tinggal pembuatan sirkuit dan pemasangan pagar. Insya Allah tim logistik BMS selaku penyelenggara secepatnya akan menyiapkan lebih awal. Selasa (2/10) depan, arena sirkuit NP Temenggung Abdul Jamal akan selesai,” tuturnya.
Willy juga menjelaskan jika pendaftaran peserta akan dibuka mulai Senin (1/10) hingga Kamis (4/10) di Empek-empek Pak Raden, Baloi. “Sedang untuk pendaftaran di Sirkuit Temenggung Abdul Jamal akan dibuka Jumat (5/10),” urai Willy.
Sedang trofi, lanjut Willy, pekan depan sudah sampai di Batam, berikut dengan hadiah untuk juara umum Kejurda Drag Bike berupa satu unit sepeda motor. “Selain trofi dan uang tunai, pemenang akan mendapatkan hadiah lain yang dipersiapkan oleh sponsor kejuaraan, seperti velg, knalpot, cat, dan lain sebagainya,” katanya.
Untuk Kejurnas Drag Bike putaran 10 regional Sumatera, adalah seri terakhir atau final kejurnas. Dimana pemenang atau peraih poin tertinggi akan menjadi wakil Sumatera untuk berlaga di babak Grand Final Indonesia.
“Pemenangnya akan berangkat mewakili Sumatera ke babak grand final Indonesia yang digelar di Sirkuit Stadion Bung Tomo, Surabaya, November mendatang. Semua ditanggung oleh sponsor Kejurnas,” terang Willy.
Untuk diketahui, dalam penyelenggaraan Kejurnas Drag Bike hingga putaran 9, dua pembalap tengah bersaing ketat. “Dua pembalap itu adalah pembalap asal Bangka Belitung dan Kepri,” ujarnya.
“Dan selisih poin kedua pembalap itu sangat tipis. Sehingga siapa pun yang menang dalam di Sirkuit NP Temenggung Abdul Jamal akan mewakili Sumatera berlaga di Surabaya,” seru Willy.
Untuk Kejurnas Drag Bike putaran 10 regional 1 Sumatera akan dipertandingkan empat kelas, yakni DB1 hingga DB 4. “Jadi, peraih poin tertinggi di kelas DB 1 hingga DB 4 akan mewakili regional 1 Sumatera di babak Grand Final Indonesia Drag Bike,” jelas pria yang dijuluki sebagai Dorna Kepri ini.
Sabtu (6/10), akan digelar dua event, yakni Kejurda Drag Bike dan Kejurnas Drag Race. Kejurnas Drag Race, akan mempertandingkan tujuh kelas dengan total hadiah sebesar Rp 30 juta. “Juga diberikan hadiah bagi juara umum tim dan juara umum poin tertinggi,” ujar Willy.
Sementara dalam Kejurda Drag bike dipertandingkan enam kelas SP IMI Kepri. Kejurda Drag Bike ini memperebutkan total hadiah Rp 30 juta. “Juga akan dimainkan kembali di keesokan harinya untuk mencari juara umum SP IMI Kepri,” katanya.
“Jadi, poin di hari Sabtu akan ditambahkan dengan hari Minggu untuk mencari juara umum kelas SP,” urai Willy.
Kejurnas Drag bike sendiri akan memperlombakan lima kelas kejurnas DB 1 hingga DB 4akan di buka kelas. Ditambah dengan 15 kelas SP IMI Kepri
yang terdiri dari delapan kelas poin dan tujuh kelas lokal kepri. “Minggu (7/10) akan memperebutkan total hadiah Rp 110 juta ditambah satu unit sepeda motor untuk delapan kelas point yang diperoleh Sabtu dan Minggu,” paparnya.
“Selain itu, event ini juga akan dipandu oleh MC nasional Arissandro dari Jambi,” kata Willy.
Sementara itu, Ketua Umum IMI Kepri Usep RS mengatakan jika panitia juga menyiapkan bantuan transportasi lokal kepri bagi peserta dari Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. “Selain itu, kejurnas ini diikuti oleh tim dari Babel, Riau, Sumut, Sumbar, Sumsel, dan Kepri,” ungkap Usep.
“Event ini sangat spesial karena final region 1 Sumatera. Sehingga panita harus matang mempersiaopkan gelaran ini. Dan saya percaya tim panitia yang dibentuk oleh BMS,” tuturnya
Usep juga menghimbau agar para pembalap Kepri mau ikut serta dalam kejuaraan ini. “Ini adalah moment untuk menambah jam terbang dan menimba ilmu dari pembalap nasional region 1 Sumatera,” imbaunya.(yan)
Para peserta sebelum pembukaan BUBU Cup. foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Airport FC membantai Poltek Batam dengan skor 8-0 di pertandingan pertama BUBU Hang Nadim Cup, Sabtu (29/9) lalu. Gol pembuka dari pertandingan perdana ini dilesakan oleh Moden Purba ke gawang Poltek Batam.
Setelah gol pertama tersebut, semangat pemain Airport FC meningkat. Selang tak berapa tercipta gol lagi. Di Babak pertama Airport Fc berhasil melesakan 5 gol ke gawang Poltek. Lalu di babak kedua tiga gol.
Pencetak gol terbanyak di pertandingan pertama ini yakni Aries Muajib, sebanyak 4 gol. Dengen kemenangan ini mengantarkan Aiport FC sebagai pemuncak klasemen sementara grup A dengan poin 3. Lalu disusul oleh PT Epson dan Nongsa Resort dengan poin 0. Sementara itu diperingkat buncit ada Poltek Batam, yang kalah sekali dan kemasukan delapan gol.
Pertandingan kedua di gelar Minggu (30/9) antara Epson melawan Nongsa Resort. Di hari yang sama digelar pertandingan Polda Kepri versus Pemko Batam. Dan di Sabtu (6/10), ddigelar pertandingan anatara Batampos melawan Batamindo.
BUBU Hang Nadim Cup 1 tahun 2018 ini, diperuntukan bagi pegawai-pegawai yang sudah berumur. “Bisa dibilang pertandingan U-40,” kata Direktur BUBU Hang Nadim, Suwarso, Sabtu (29/9).
Pertandingan ini digelar, untuk memperlihatkan ke anak-anak muda bahwa orangtua yang sudah berumur masih bersemangat untuk memeriahkan sepakbola di Batam. “Ini untuk memotivasi anak muda juga, untuk kembali menggiatkan olahraga sepakbola,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana , Moden Purba mengatakan BUBU Cup 1 2018 menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi. Dengan lama satu pertandingan 2×35 menit.
BUBU Cup, kata Moden menjunjung tinggi semangat sportivitas. “Merebut kemenangan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Tidak menghalalkan segala cara,” ucapnya. (ska)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rangkaian kompetisi olahraga menyambut Bulan Bakti BP Batam Ke-47. Kompetisi telah dimulai sejak 25 September lalu dan akan berlangsung hingga 24 Oktober nanti.
“Adapun rangkaian acara nanti diisi oleh bola voli, bola basket, futsal, panahan, tenis meja, bulutangkis dan lomba pemandu sorak,” kata Plt Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan, Sabtu (29/9/2018).
Untuk bola voli, pendaftarannya sudah ditutup. Bola voli telah dimulai sejak 25 September lalu dan akan berlangsung hingga 13 Oktober nanti. Bola voli digelar untuk SMA sederajat dan antar perusahaan se-Batam.
“Pertandingannya di GOR Tumenggung Abdul Jamal. Senin hingga Sabtu dari pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB dan Minggu pada pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB,” katanya lagi.
Sedangkan bola basket dan pemandu sorak digelar dari 14 Oktober hingga 20 Oktober di GOR Tumenggung Abdul Jamal. Waktunya untuk Senin-Jumat dari pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB dan Sabtu-Minggu dari pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB.”Sama seperti voli, bola basket dan pemandu sorak digelar untuk SMA sederajat dan antar perusahaan se-Batam,” katanya.
Lalu futsal yang digelar di GOR Tumenggung. Olahraga yang digemari kalangan muda ini akan digelar selama tiga hari saja yakni dari 22 hingga 24 Oktober. Pesertanya terbatas dari SMA sederajat hingga perguruan tinggi dan waktu pertandingannya sejak pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB.
Selanjutnya adalah tenis meja yang digelar di Megamall, 15-18 Oktober. Untuk tenis meja bersifat umum dan dibagi atas dua kategori yakni junior dibawah 18 tahun putra dan putri. Dan kategori kedua adalah senior diatas 18 tahun putra putri. “Waktu pertandingannya digelar dari pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB,” ungkapnya.
Kemudian bulutangkis di GOR Tumenggung pada tanggal 13-14 Oktober nanti. Turnamen ini khusus untuk beregu ganda putra. Dan diperuntukkan bagi antar instansi pemerintah, BUMN dan rekanan BP Batam. Waktu pertandingannya berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB.
“Dan terakhir panahan di Stadion Tumenggung pada 15-18 Oktober nanti. Untuk informasi selengkapnya bisa kunjungi Kantor Humas BP Batam,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Tidak dapat dipungkiri, Pulau Singkep yang kaya dengan potensi kandungan barang tambang seperti timah dan bauksit masih dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun hingga saat ini belum adanya kejelasan legalitas aktifitas ini menjadikan masyarakat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Untuk itu, masyarakat menginginkan Pemerintah mengeluarkan legalitas atau izin sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga mereka dapat memanfaatkan kekayaan alam Pulau Singkep, tanpa ada rasa was-was dan ketakutan. Hal ini juga menjadikan aktifitas penambangan rakyat ini terkesan kucing-kucingan.
“Pemerintah pernah berjanji untuk menerbitkan atau mengurus terkait perizinan penambangan timah di Dabo ini. Tapi hingga saat ini belum ada yang terealisasi,” ujar Hendri kepada Batam Pos, Jumat (28/9/2018) siang.
Belum adanya izin tersebut juga dimanfaatkan sejumlah pemilik dana untuk memanfaatkan masyarakat menambang timah dan membeli nya dengan tujuan mengeruk keuntungan secara pribadi. Karena seluruh timah yang mereka kepul dari masyarakat akan dinjual dan dibawa ke luar daerah.
Sedangkan, jika perizinan penambahan timah rakyat telah berlaku, tentunya hal ini menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Sehingga Pemerintah dapat meningkatkan PAD untuk keperluan pembangunan dan sebagainya.
“Bila izin pertambangan rakyat diterbitkan, dapat membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan hampir 25 persen warga Dabo Singkep mengantungkan hidupnya dari hasil timah,” ujar Hendri.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, aksi penambangan timah di Pulau Singkep ini saat ini tidak hanya dilakukan masyarakat dengan cara konvensional. Namun pertambangan timah juga mengunakan alat berat selayaknya perusahaan pertambangan. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah sekitar penambangan. (wsa)
batampos.co.id – Kemenag memprediksi kegiatan perjalanan umrah kembali normal, setelah musim haji, mulai Oktober ini. Sejumlah agenda dipersiapkan untuk menekan potensi penipuan umrah. Mulai dari implementasi e-umrah, hingga mengkaji skema penampungan uang umrah layaknya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Sejumlah agenda pencegahan kejahatan umrah itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali pada seminar pengelolaan umrah oleh Majelis Dakwah Indonesia (MDI) di Sumedang, Sabtu (29/9). Dia menegaskan Kemenag tetap pada posisi sebagai regulator. Urusan penyelenggaraan umrah tetap ditangani oleh travel atau swasta.
“Yang penting jamaah umrah bisa dilayani dengan nyaman dan tidak menjadi korban penipuan,” tuturnya.
Diantara yang saat ini dikaji Kemenag adalah uang pendaftaran umrah ditransfer atau dibayarkan ke rekening Menteri Agama. Skema ini mirip pada pembayaran BPIH haji reguler maupun haji khusus.
Pihak travel umrah baru bisa mengambil uang tersebut hanya saat pembayaran tiket pesawat, sewa pemondokan, atau akomodasi lainnya. Melalui skema ini masyarakat tidak lagi berpotensi jadi korban penipuan. Sebab uangnya aman di rekening Menteri Agama.
“Tapi ini rencana jangka panjang,” jelasnya.
Nizar pun mengakui implementasi pengelolaan uang umrah seperti BPIH rentan mendapat penolakan dari travel. Tetapi dengan skema tersebut, Nizar menegaskan pengelolaan uang umrah lebih akuntabel. Tidak seperti sekarang yang seluruhnya dikelola travel. Bahkan pada kasus ABU Tours, uang umrah diinvestasikan di proyek properti. Celakanya proyek propertinya tidak menguntungkan akhirnya muncul masalah.
Kemudian Nizar mengatakan pemerintah Arab Saudi menilai implementasi e-hajj berjalan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan layanan berbasis elektronik tersebut juga diterapkan dalam penyelenggaraan umrah melalui program e-umrah. Untuk itu Nizar mengatakan Kemenag sudah mengantisipasinya melalui program Sipatuh (sistem pengawasan terpadu umrah dan haji khusus).
Nizar mengatakan layanan Sipatuh sudah bisa diakses jamaah umrah yang sudah terdaftar di travel resmi. Caranya adalah melalui website sipatuh.kemenag.go.id. Di website ini calon jamaah umrah yang sudah mendaftar di travel resmi bisa mendapatkan banyak informasi.
Mulai dari legalitas travel yang dia pilih. Kemudian juga informasi kepastian jadwal penerbangan, detail hotel yang bakal diinapi, progress pengurusan visa umrah, dan status pembayaran. Sebelum berangkat jamaah mendapatkan semacam ID Card dilengkapi barcode. Untuk mengakses website Sipatuh tersebut, jamaah cukup memasukkan Nomor Pasti Umrah dan PIN. Kedua nomor ini didapat setelah mereka mendaftar ke travel umrah resmi.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengapresiasi upaya Kemenag menekan potensi kejahatan umrah. Dia mengatakan selama ini Kemenag terkesan lambat dalam menangani kasus umrah. Pada kasus travel umrah seperti di First Travel atau ABU Tours, upaya tegas Kemenag dilakukan setelah korban berjumlah banyak.
Dia juga mengatakan saat ini travel umrah mulai menyiasati aturan harga referensi umrah minimal Rp 20 juta/jamaah. Modusnya adalah dengan adanya cashback atau diskon. Jadi harga yang ada di brosus sesuai dengan ketentuan Kemenag. Tetapi ada promosi potongan harganya. (wan/jpg)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan Karimun memperpanjang vaksinasi measles dan rubella (MR) hingga akhir bulan Oktober mendatang. Karena persentase hasil imunisasi vaksin MR di Kabupaten Karimun belum mencapai target.
Baru 28.737 orang atau 43,49 persen dari target 66.075 orang.
”Memang, program imunisasi vaksin MR ini masih jauh dari target. Bahkan, sampai dengan Kamis (27/9) pencapaiannya belum sampai 50 persen,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun, Rahmadi, Jumat (28/9).
Dari data yang ia miliki, cakupan yang paling rendah berada di Pulau Karimun. Khususnya, di Kecamatan Karimun capaiannya baru 29,84 persen dan Kecamatan Meral Barat 38,58 persen. Kemudian di Kecamatan Meral 38,73 persen dan Kecamatan Tebing sebesar 39,53 persen.
Menurutnya, rendahnya cakupan imunisasi di Pulau Karimun disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menolak anaknya untuk diimunisasi.
“Kondisi berbeda terjadi di luar Pulau Karimun. Persentasenya rata-rata sudah mencapai 50 persen,” ungkapnya.
Seperti di Kecamatan Belat mencapai 71,20 persen, Durai 71,17 persen, Ungar 64, 92 persen, Kundur Utara 61,30 persen, Kundur Barat 56,57 persen, Buru 50,92 persen, dan Kundur 47,31 persen.
“Sedangkan untuk Kecamatan Moro dibagi dua lokasi. Yakni, Moro 58,44 persen dan Niur Permai mencapai 68,56 persen,” paparnya.
Dilanjutkan Rahmadi, meski cakupan atau pencapaian imunisasi di luar Pulau Karimun cukup tinggi. Namun hal tersebut tak bisa mendongkrak jumlah yang harus diimunisasi secara signifikan. Pasalnya, penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Karimun itu paling banyak di Pulau Karimun.
“Meskipun kondisinya seperti ini, Dinkes tidak akan berputus asa,” bebernya.
Apalagi pihaknya mempunyai misi untuk menyelamatkan nyawa manusia, khususnya anak-anak.
“Untuk itu petugas imunisasi saat ini bekerja setiap hari, tidak ada libur.,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam proram ini pihaknya mempersiapkan 694 pos atau tempat imuniasi. Yakni 83 di tempat Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), 70 di Taman Kanak-Kanak (TK), serta 152 di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
Kemudian, 60 pos di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 229 di Posyandu serta 100 pos lainnya di puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, hingga rumah sakit.
Bulan ini program tersebut diperuntukan bayi dan balita atau anak yang belum masuk sekolah dengan pelayanan imunisasi MR berada di puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, rumah sakit, KKP atau pos-pos kesehatan lainnya.
“Hingga sekarang kita terus mencari sasaran yang belum menerima vaksin MR. Baik itu pelajar maupun balita,” ungkapnya.(san)
batampos.co.id – Beredarnya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan beberapa hari belakangan membuat resah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu pun angkat bicara. Munculnya draf itu mengancam kewenangan KPK dalam menindak kasus rasuah yang telah diatur dalam undang-undang khusus.
Ancaman itu sama halnya dengan revisi KUHP yang memasukan delik pidana korupsi sebagai pidana biasa. Bukan pidana khusus seperti yang sekarang berlaku. Nah, RUU Penyadapan berpotensi membenturkan aturan baru dengan aturan khusus yang melekat di KPK selama ini. Benturan hukum itu dikhawatirkan melemahkan kewenangan KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya memang pernah diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan paparan kajian tentang RUU Penyadapan pada Juni lalu. Namun, saat itu, KPK tidak dalam posisi menyetujui atau menolak RUU tersebut. Sebab, acara itu hanya sebatas diskusi biasa.
Febri menjelaskan, sampai saat ini pihaknya memang belum menerima draf itu secara resmi. Meski demikian, KPK berharap aturan-aturan yang dibuat tidak memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya, seperti narkotika dan terorisme. ”Kita perlu menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa,” terangnya.
Menurut dia, aturan-aturan yang bisa menghambat investigasi kasus korupsi mestinya diminimalkan. Dan diletakkan pada hukum acara penanganan pidana yang bersifat khusus atau lex specialis.
”Kewenangan penyadapan yang diberikan KPK telah memiliki dasar hukum yang kuat di pasal 12 ayat (1) huruf a UU 30 tahun 2002,” imbuhnya.
Kewenangan penyadapan itu yang selama ini digunakan KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sejauh ini, total ada 93 perkara yang diawali dengan tangkap tangan.
”Jika aturan-aturan baru dibuat tidak secara hati-hati, maka bukan tidak mungkin kerja KPK akan terhambat, termasuk OTT tersebut,” paparnya. (tyo/jpg)
