Sabtu, 25 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11757

Rp 300 Miliar untuk Bangun Gorong-gorong di Simpang Kabil

Putut A
-
0
Rp 300 Miliar untuk Bangun Gorong-gorong di Simpang Kabil
Sebuah alat berat pengerukan tanah untuk pembuatan box culvert di Simpang kabil, Selasa (18/9). box culver yang dibuat untuk mengatasi banjir di persimpangan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Persoalan banjir yang sering terjadi di Simpang Kabil akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera). Kementerian ini akan membangun gorong-gorong di Simpang Kabil dalam waktu dekat.

“Dengan pembangunan gorong-gorong oleh Kemenpu-Pera, saya berharap tidak terjadi lagi genangan air di Simpang Kabil ketika hujan turun,” kata Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto, Kamis (28/9/2018).

Pembangunan gorong-gorong ini ditandai dengan penempatan box culvert di Simpang Kabil. Untuk anggarannya, Kemenpu-Pera mengambil dana sekitar Rp 300 miliar.

Pembangunan gorong-gorong ini juga menjadi tonggak awal dalam proyek pembangunan jembatan layang atau flyover Simpang Kabil.

“Setelah gorong-gorong selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan lelang flyover (jalan layang) 2019. Untuk pembangunannya diperkirakan pada tahun 2020 atau 2001,” katanya.

Eko sangat berharap pemerintah pusat mau menganggarkan dana untuk membangun flyover lagi di Batam.

“Batam masih butuh beberapa flyover lagi. Kita berharap pembangunan flyover kedua di Simpang Kabil bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Pada awalnya, pembangunan flyover di Simpang Kabil semula direncakan dikerjakan pada tahun ini. Namun terpaksa ditunda, karena waktunya berdekatan dengan proses akhir pembangunan flyover Simpang Jam.

“Simpang Kabil tahun lalu sudah kita programkan tapi karena bersamaan dengan Simpang Jam, kita tunda dulu (pekerjaan pembangunan),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimoeljono, saat berkunjung ke Batam, beberapa waktu lalu. (leo)

Pada Voting Atal Kantungi 38 Suara, Atal Ketua PWI Terpilih

Putut A
-
0
Pada Voting Atal Kantungi 38 Suara, Atal Ketua PWI Terpilih

batampos.co.id – Wartawan senior Atal S. Depari terpilih sebagai ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode lima tahun ke depan.

Atal bakal menggantikan Margiono yang sudah dua periode menjabat ketua umum PWI Pusat.

Lewat pemungutan suara di arena Kongres XXIV PWI, Soemaryo Grand Ballroom The Sunan Hotel, Solo, Sabtu (29/9/2018), Atal yang menjabat Ketua Bidang Daerah PWI Pusat menang tipis 3 suara atas Sekjen PWI, Hendry Ch. Bangun.

Dari total 73 suara, mantan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Pusat itu memperoleh 38 suara, sedangkan Hendry meraih 35 suara.

Dalam penentuan bakal calon sebelumnya yang memperebutkan 38 suara, Atal juga meraih suara tertinggi dengan 19 suara, Hendry 16 suara, dan Sasongko Tedjo 1 suara. Namun Sasongko memilih mundur dari pencalonan sehingga tinggal Atal versus Hendry dalam perebutan ketua umum PWI pusat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para senior, ini luar biasa. Ini sebuah tantangan yang besar untuk mewujudkan visi dan misi PWI. Yang penting setelah ini kita cair lagi, bersatu lagi,” ujar Atal dalam pidato setelah dinyatakan menjadi pemenang dalam voting.(irw)

APBD-P Batam 2018 Ditetapkan Rp 2,57 Triliun

Putut A
-
0
APBD-P Batam 2018 Ditetapkan Rp 2,57 Triliun

Walikota Batam Muhammad Rudi berjabat tangan bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan Wakil Ketua DPRD Batam pada paripurna pengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018, Jumat (28/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – DPRD Kota Batam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018 sebesar Rp2,57 Triliun (2.574.446.475.071). Anggaran itu turun Rp 52,79 miliar dari APBD murni 2018 sebesar yang Rp 2,62 triliun (2.627.238.621.670).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam Helmy Hemilton merinci dari sisi pendapatan terjadi penurunan asumsi target Pendapatan sebesar Rp 32,5 miliar atau turun 1,28 persen dari target Pendapatan APBD Murni 2018. Adapun sektor pendapatan daerah yang tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada APBD Murni adalah Pajak Hotel berbintang dan non bintang, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bagi hasil dari PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Provinsi.

Sementara itu dari sisi belanja pada APBD-P 2018 terjadi rasionalisasi dan efisiensi sisi belanja sebesar Rp 54.9 miliar. Namun dari sisi Belanja Tidak Langsung (BTL) terjadi kenaikan sebesar Rp 52,8 miliar. Hal ini akibat adanya kenaikan dari belanja pegawai sebesar 5,83 persen dan belanja hibah 14,50 persen. Sementara Belanja Langsung (BL) mendominasi terjadi rasionalisasi sebesar Rp 107,7 miliar.

Terjadinya kebijakan perubahan belanja khususnya pada belanja langsung pada APBD-P Batam 2018 disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berupa tidak tercapainya alokasi belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan dan adanya perubahan pada capaian target kinerja sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi.

“Banggar masih optimis bahwa target pendapatan masih dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun dari beberapa sektor penerimaan yang sudah melampaui target,” kata Helmy di paripurna laporan banggar trhadap hasil pembahasan ranperda APBD-P Batam 2018, Jumat (28/9).

Sedangkan dari sisi pembiayaan semula Rp 88,2 miliar berubah menjadi Rp 65,8 miliar atau turun 25,42 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Kota Batam Tahun Anggaran 2018 adalah tetap sebesar Rp 2,15 miliar.

Helmy menambahkan, sistem anggaran yang berlaku pada APBD-P 2018 mengunakan pola anggaran berimbang. Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka celah defisit tersebut ditutupi dengan Jumlah pembiayaan neto.

Banggar juga memberikan beberapa catatan ke pihak pemko atas hasil pembahasan APBD-P 2018 ini. Pertama, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun anggaran 2018 dengan sisa bulan di tahun 2018. Rasa optimis terbukti ada beberapa sektor pendapatan yang sudah melampai dari target pendapatan yang ditetapkan.

Banggar juga meminta pemko untuk lebih kosisten dan komitmen dalam melaksanakan program kegiatan yang sudah di anggarkan terutama skala prioritas. Termasuk juga program kegiatan pokok–pokok pikiran DPRD dapat terlaksana mengingat hal tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Tetap menjaga program kegiatan urusan wajib yang menjadi skala prioritas pendidikan 20 persen dan Kesehatan 10 persen dapat terlaksana dan terserap penuh sampai akhir tahun anggaran berakhir.

Kebijakan rasionalisasi dan efisiensi jangan sampai berdampak pada menurunnya kinerja dan profesionalisme SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banggar juga meminta peran srategis BUMD, BUP dan BLUD seharusnya dapat diandalkan dan dimaksimalkan.

“Banggar juga meminta pemko untuk segera memberdayakan BUMD yang di kelola oleh kalangan profesional. Didukung dengan modal yang kuat sehingga berkontribusi bagi penerimaan daerah,” sebut Helmy yang juga Wakil Ketua III DPRD Batam. (rng)

Lepas Kendali, Mobil Tabrak Pohon, 5 Tewas di Tempat

Putut A
-
0
Lepas Kendali, Mobil Tabrak Pohon, 5 Tewas di Tempat
Pohon penghijauan di pulau jalan tumbang ditabrak mobil. Lima nyawa melayang dalam insiden ini.
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Sabtu (29/9/2018) dini hari tadi sekira pukul 01.30 Wib telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan Yos Sudarso dekat putaran-U Hotel Grand View 99 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, atau lebih dikenal kawasan Windsor.

Sebuah mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP x7x0 GG melesat hingga masuk ke pulau jalan yang ada di tengah jalan. Mobil berhenti setelah menabrak pohon yang ada di pulau jalan tersebut.

Mobil itu ditumpangi enam orang pria.

Mobil melaju dari arah Nagoya menuju ke arah Baloi, melalui Jalan Yos Sudarso.

Sesampainya di dekat putaran-U Depan Hotel Grand View 99 mobil lepas Kendali, selip.

Akhirnya menabrak pohon.

Lima orang penumpang mati seketika. Rata-rata ada luka di bagian kepala.

Lima jenazah segera dilarikan ke Rumah Sakit Otorita Batam di Sekupang.

Adapun satu orang pepumpang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ia dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Seraya, Batam. (ptt)

PLN Batam Pastikan Tak Naikkan Tarif

Putut A
-
0
PLN Batam Pastikan Tak Naikkan Tarif

batampos.co.id – PT PLN Batam memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik menyusul naiknya harga gas bumi. Kebijakan soal tarif ini setidaknya akan berlaku hingga 2019 mendatang.

“Tidak ada kenaikan tarif. Presiden juga sudah mewanti-wanti agar tidak ada kenaikan hingga tahun 2019 mendatang, itu kita keep (jaga),” ujar Direktur Utama (Dirut) Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura, usai menghadiri peresmian listrik di Sijantung, Kecamatan Galang, Jumat (28/9).

Dadan menyampaikan, melemahnya nilai tukar rupiah serta kenaikan gas memang tidak bisa dihindari. “PGN (Perusahaan Gas Negara, red) juga perusahaan, mereka juga harus memiliki profit. Selain itu, dari hulunya juga sudah naik,” ungkap Dadan lagi.

Karena itu, pihaknya terus melakukan negosisasi dengan pihak terkait agar kenaikannya tidak terlalu tinggi. Sehingga anak perusahaan PLN Persero ini tidak kewalahan dalam melistriki warga di Kota Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. “Saat ini kita terus berusaha di Jakarta, kalau pun naik, jangan terlalu besar. Paling tidak, harganya masih bisa diserap oleh Bright PLN Batam,” katanya.

Sebab jika PLN Batam untung, kata Dadan, masyarakat juga akan ikut menikmati. Sebab keuntungan PLN Batam akan digunakan untuk meningkatkan elektrifikasi di Kepri, khususnya di Batam.

Dadan menyebut, rasio elektrifikasi di Batam saat ini sudah mencapai 98,4 persen. Tinggal 1,6 persen warga Batam yang belum menikmati listrik. Umumnya mereka tinggal di daerah pulau terpencil.

“Target kami tahun 2019 mendatang semua warga Batam sudah menikmati listrik 24 jam,” janjinya.

Menurut Dadan, capaian tersebut murni merupakan komitmen PLN Batam dalam melistriki Batam tanpa ada target dari pemerintah pusat maupun PLN (Persero). “Ini kami lakukan sebagai tanggung jawab moral dan sosial kami. Tanggung jawab itu tetap melekat di PLN,” beber Dadan lagi.

Karenanya, Dadan meminta dukungan masyarakat agar PLN dapat terus menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang kian baik. “Karena apa yang kita dapatkan, ujung-ujungnya untuk masyaraat juga,” ungkapnya lagi.

Suasana kawasan Nagoya terlihat cantik dengan gemerlap lampu yang menerangi kawasan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Sebelumnya, Sales Area Head PGN Batam, Amin Hidayat, mengatakan harga gas bumi memang naik sekitar 52 persen. Namun kenaikan harga tersebut merupakan keputusan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

“PGN hanyalah operator yang bertugas menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. PGN tidak bisa menentang pemerintah meskipun Dirjen ESDM akan segera menaikkan harga gas,” kata Amin.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, memastikan kontrak jual beli gas antara PLN Batam dengan PGN tidak diperpanjang. Mulai Oktober ini, pasokan gas bumi untuk PLN Batam dan IPP untuk pembangkit listrik lainnya di Batam akan dipasok langsung oleh ConocoPhillips.

Keputusan ini tertuang dalam SK Menteri ESDM No 7896/13/DJM.E/2019 yang dikeluarkan pada 10 September 2018 lalu.

Dalam SK itu disebutkan, ConocoPhillips akan memasok 40 BBTUD ke PLN Batam dan IPP untuk pembangkit listrik di Batam.

Sebelumnya, pasokan gas bumi dari ConocoPhillips sepenuhnya diberikan kepada PGN untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di Batam, termasuk untuk PLN Batam dan pembangkit listrik lainnya. Kemudian, atas permintaan PLN ke Menteri ESDM, mulai minggu pertama bulan Oktober 2018 diputuskan, pasokan gas dari Conocophillips sebesar 40 BBTUD untuk sektor kelistrikan diberikan langsung ke PLN tanpa melalui infrastruktur pipa gas bumi PGN.

Sementara PGN sendiri mendapatkan pasokan sebesar 30 BBTUD khusus untuk pelanggan PGN di Batam. Mulai dari pelanggan industri, komersial, UMKM, hingga rumah tangga dan SPBG di wilayah Batam. (hgt)

Ketua DPRD Batam: DPRD Belum Rekomendasikan Penundaan Pajak

Putut A
-
0
Ketua DPRD Batam: DPRD Belum Rekomendasikan Penundaan Pajak

Walikota Batam Muhammad Rudi berjabat tangan bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan Wakil Ketua DPRD Batam pada paripurna pengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018, Jumat (28/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Nuryanto mengaku belum menerima hasil rekomendasi dari komisi II terkait keberatan pengusaha terhadap besaran pajak hiburan yang tercantum di Perda Nomor 7 Tahun 2017. Ia juga mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah tetap memberlakukan tarif sesuai perda tersebut.

“Kita belum terima rekomendasi atau argumentasi hasil pembahasan di Komisi II, Artinya tarif pajak hiburan tetap sesuai perda yang baru (sebesar 35 persen),” kata Nuryanto, Jumat (28/9/2018).

Ia mengakui, memang sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan permohonan untuk membuat perwako perihal keringan pajak dan sekaligus penundaan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Alasannya, melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menaikan tarif pajak daerah. Permohonan ini selanjutnya diberikan ke komisi II untuk dibahas.

“Kita ini kolektif, sebelum mengambil keputusan harus ada tahapan rekomendasi. Dan memang DPRD belum membuat rekomendasi, sehingga secara otomatis tarif baru tetap diberlakukan,” terang Nuryanto.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Aman menyebutkan, pembahasan APBD Perubahan 2018 kemarin, pihaknya melihat beberapa pencapaian sektor pajak daerah sesuai perencanaan awal. Bahkan ada sektor pajak yang melebihi target yang diharapkan. Salah satunya di sektor pajak hiburan, realiasi sampai bulan Agustus mencapai 90 persen.

“Masih ada tiga bulan lagi, realisasi sudah 90 persen. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan artinya tidak ada persoalan kenaikan pajak hiburan 35 persen ini,” kata Aman.

Aman yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan, perda ini telah melalui pembahasan pansus, evaluasi gubernur dan tahapan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Spirit awal pansus menaikan tarif pajak hiburan hingga 35 persen karena ingin generasi muda dan masyarakat menengah ke bawah tidak mengakses tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan diyakini bisa merusak generasi muda menjadi tidak berkualitas.

“Disitu ada minuman keras dan hal-hal lain yang secara moralitas dan keagamaan bertentangan,” tuturnya.

Aman menilai, pengusaha boleh saja menyampaiakan keberatan. Namun pansus sudah mempertimbangkan sebaik mungkin. Hal ini juga terbukti dari realiasi penerimaan pajak hiburan melebihi target yang ditetapkan.

“Artinya memang tidak ada masalah dengan pajak ini. Kalau alasannya ekonomi lesu, tapi realiasinya di atas target,” sebut Aman.

Selain itu terkait perda yang sudah disahkan tidak bisa dilakukan penundaan. Ketika ada rentan waktu sosialisasi, maka ketika sosialisasi itu selesai, maka perda wajib dijalankan. Bahkan, lanjut Aman dibandingkan daerah lain besaran pajak hiburan menyesuaikan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 50 persen.

“Apa artinya perda yang sudah kita bahas dengan anggaran yang tidak sedikit, setelah melalui tahapan dan evaluasi kemudian terjadi penundaan. Tidak bisa semudah itu saja,” tegas Aman. (rng)

15 Menteri Jadi Tim Sukses Jokowi

Putut A
-
0
15 Menteri Jadi Tim Sukses Jokowi

batampos.co.id – Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin melibatkan pejabat aktif dalam tim kampanyenya. Ada 15 menteri yang menjadi tim pemenangan. Mereka diwanti-wanti agar tidak memanfaatkan program kementerian dan fasilitas negara dalam berkampanye.

Nama 15 menteri masuk daftar pelaksana kampanye tingkat nasional paslon nomor urut 01. Daftar tersebut sudah diserahkan ke KPU dan ditampilkan di website kpu.go.id. Nama mereka lengkap dengan jabatan atau pekerjaan sebagai menteri.

Di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani; Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly; dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ace Hasan, juru bicara pasangan Jokowi-Ma’ruf, mengatakan bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik dan pembantu presiden. Wajar, mereka menjadi tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf. ”Jika mereka berasal dari kalangan politisi, memang seharusnya mereka ikut mendukung terpilihnya kembali Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Ace, Jumat (28/9).

Menurut anggota DPR itu, dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi menteri untuk menjadi pelaksana kampanye pemilihan presiden (pilpres). Mereka berhak mengampanyekan presiden dalam pemilu. Sama halnya dengan kepala daerah yang juga ikut mendukung capres-cawapres.

Yang penting, lanjut Ace, para menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye. Mereka harus menggunakan fasilitas pribadi. Mereka juga harus mengajukan cuti jika ingin melakukan kampanye. Aturan main kampanye sudah dijelaskan dalam undang-udang dan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. ”Saya kira soal itu sangat jelas dan klir,” ungkap dia.

Ketua DPP Partai Golkar itu menambahkan, selain tidak menggunakan fasilitas negara, para menteri harus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi bekerja untuk rakyat. Kemampuan dan kinerja menteri sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, dari segi hukum dan etik, tidak ada yang dilanggar oleh para menteri yang menjadi tim kampanye Jokowi. Sebab, kata dia, memang tidak ada larangan. Mereka juga tidak bisa dikatakan melanggar karena tidak ada kode etik yang mengaturnya. ”Berbeda dengan jurnalis yang sudah diatur dengan kode etik jurnalistik,” ucap dia.

Meski demikian, kata dia, Bawaslu harus melakukan pengawasan terhadap menteri yang menjadi tim pemenangan. Media dan masyarakat juga harus ikut mengawasi. Tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Selain itu, lanjut dia, jangan ada program kementerian yang digunakan untuk kampanye.

Pengajar Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut mengatakan, jika ada program dadakan dan tidak ada dalam perencanaan, hal itu perlu diwaspadai. ”Program yang tiba-tiba muncul perlu dipertanyakan,” ungkapnya. (lum/c6/fat/JPG)

Akses Pendaftaran CPNS Masih Sulit

Putut A
-
0
Akses Pendaftaran CPNS Masih Sulit

batampos.co.id – Kapasitas bandwidth untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditingkatkan hingga lima kali lipat. Tapi, akses untuk pendaftaran akun di sscn.bkn.go.id yang jadi tahapan paling awal dari registrasi CPNS itu juga harus mencoba berulangkali.

Jumat (28/9) pukul 18.00 kemarin, Batam Pos kembali mencoba mengakses situs tunggal untuk pendaftaran CPNS itu. Tapi, sudah lima kali mencoba untuk mendaftar guna mendapatkan akun awal itu pun masih belum bisa. Setelah memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) serta kode enkripsi, hanya muncul tulisan permintaan maaf koneksi sedang sibuk. Kondisi ini sudah terjadi dua hari terakhir.

Hal serupa diungkapkan Arofah Agustina, warga Kabupaten Jember, Jawa Timur yang juga mengalami masalah akses pendaftaran CPNS. Padahal, dia baru pada tahap input NIK dan KK. ’’Jadi saya belum proses pendaftaran. Muter-muter tok (berputar-putar terus) loading-nya,’’ tuturnya.

Dia menjelaskan banyak rekannya yang juga mengalami hambatan ketika daftar CPNS baru di website sscn.bkn.go.id. Umumnya memang ada kendala untuk masuk ke pembuatan akun SSCN. Dia berharap dalam beberapa waktu ke depan proses pendaftaran CPNS baru di website milik BKN tersebut berjalan normal.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengakui memang ada kendala server untuk pendaftaran awal CPNS itu. Masalahnya adalah untuk pengecekan NIK dan KK pada tahap awal itu harus pula mengakses ke server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Bahkan, hingga kemarin pun sudah ditingkatkan kapasitas akses ke server itu.

”Untuk Dukcapil itu kita lebarkan sehingga 10 Megabyte per second. Sebelumnya 2 Megabyte, jadi tingkatkan lima kali lipat,” ujar Bima usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemarin.

Jumlah tersebut tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan akses ke server BKN. Bima menyebut akses ke SSCN itu sebelumnya dua gigabyte per second dan ditingkatkan menjadi 4 gigabyte persecond. ”Saya kira mudah-mudahan tidak ada masalah ke depan karena jaringan-jaraingan itu sudah bekerja sama dengan Telkom. Dan Telkom sudah bersedia membantu,” ungkap dia.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menampik tudingan akses lemot karena kapasitas bandwidth server database NIK di Dukcapil. ’’Sampai siang ini kuota (akses NIK, red) masih longgar,’’ katanya saat dikonfirmasi, Jumat (28/9).

Kemendagri dan BKN memang memutuskan untuk membatasi akses NIK untuk pendaftaran CPNS baru. BKN sempat menyebut batasan akses itu satu juta NIK perhari. Namun, Zudan mengatakan, batasan itu sudah ditingkatkan menjadi dua juta akses tiap hari.

’’Hari Rabu (26/9) sudah saya tambah,’’ jelasnya.

Zudan mengatakan, rata-rata setiap hari akses NIK tidak sampai mendekati batas dua juta akses. Contohnya untuk periode Jumat (28/9) sampai pukul 14:33 WIB akses NIK untuk pendaftaran CPNS mencapai 677.175 kali.

Lebih lanjut, Arya mengungkapkan bahwa memang belum semua pemerintah daerah memasukkan rincian formasi ke server SSCN. Sehingga pelamar belum bisa mengakses untuk mendaftar di instansi pemda. Dia beralasan karena kemampuan dari pejabat yang input data memang berbeda-beda. Selain itu, juga jumlah formasi juga mempengaruhi.

Bahkan, menurut dia ada pemda seperti di seluruh Jawa Timur juga sepakat untuk membuka akses pendaftaran serentak mulai pagi kemarin. Alasannya untuk menyeragamkan persyaratan. Padahal, sesuai informasi yang disebarkan pendaftaran dimulai Rabu (26/9).

”Jadi provinsi (Jatim) bilang persyaratannya jangan beda-beda dong. IPK harus sama. Nah, itu mereka rapat memutuskan itu. Jadi baru bisa on pagi ini (kemarin, red),” ungkap Arya. Dia memastikan hari ini semua formasi sudah bisa dipilih oleh pelamar.

Pengamanan Tes CPNS

Seleksi CPNS yang diperkirakan diikuti 5 juta pelamar itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kerawanan bila tidak diawasi dan dijaga dengan betul. Kementerian PAN RB menggandeng Polri dan TNI untuk pengamanannya. Kemarin, ada penandatanganan nota kesepahaman dengan Polri, BKN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menteri PAN RB Syafruddin menjelaskan Polri dan TNI akan membantu pengamanan mulai dari fisik hingga pengamanan masalah siber. Terutama dari serangan peretas atau hacker.

”Kita ini untuk memprotect jangan ada sistem joki. Nanti ada percaloan. itu tujuannya,” ujar mantan Wakapolri itu. Dia menuturkan, sistem penerimaan CPNS yang sudah bagus di BKN akan memudahkan utnuk menangkap calo. ”Nanti ditangkap kalau ada calonya,” tegas dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan belum menghitung jumlah kebutuhan personil yang dilibatkan dalam pengamanan. Tapi, dia memastikan pengamanan itu melibatkan personil dari Mabes dan Polda jajaran. Salah satu potensi kerawanan yang bisa jadi muncul karena pelamar yang jumlahnya jutaan sedangkan formasinya sekitar 200 ribu.

”Ekornya nanti kira-kira larinya kemana yang nggak puas? Larinya mungkin akan ada gejolak. Potensi gejolak ujungnya menjadi urusan polisi itu,” kata Tito. Mantan Kapolda Papua itu menuturkan, di beberapa daerah ketidakpuasaan itu bisa berdampak pada kerusuhan. ”Apalagi kalau di daerah timur saya pernah jadi Kapolda di sana: nggak puas, bakar. ujungnya polisi,” imbuh dia.

Dia pun berharap rekrutmen CPNS itu bisa berjalan dengan begitu transparan. Pada tiap tahapan mulai seleksi administrasi hingga kelulusan bisa diungkapkan dengan jelas kepada publik. Termasuk dijelaskan alasan tidak lolos pada tiap tahapan. Tito menyebutkan juga punya pengalaman merekrut hampir 10 ribu polisi bintara dan taruna Akpol.

”Kami memiliki intelijen yang bisa monitor, kita ada kemampuan siber yang bisa mengetahui dan membantu sistem IT dan lain-lain,” ujar dia.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan pihaknya akan membantu BKN dengan memanfaatkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga bisa memudahkan seleksi computer assisted test (CAT) seperti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Menteri Muhadjir mengatakan, hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kemendikbud. Selain jaringan, Kemendikbud juga berperan dalam penyediaan soal-soal yang digunakan untuk seleksi. ”Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS,” ujarnya.

Kemendikbud akan segera mengatur pelaksanaan seleksi CPNS 2018 menggunakan UNBK. Di antaranya menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) dan pakta integritas pelaksanaan seleksi CPNS 2018 menggunakan UNBK yang diselaraskan dengan POS BKN. Selain itu juga menyesuaikan aplikasi UNBK terkait manajemen data peserta, bank soal, dan pengolahan hasil seleksi dengan CAT BKN. Serta melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan UNBK.

Seleksi CPNS Tahun 2018 membuka lowongan sebanyak 112 guru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. ”Ini menunjukkan kesungguhan pemerintah di dalam memerhatikan masalah guru dan tenaga kependidikan. Mohon kerja bersama semua pihak. Namun, semua masalah memang tidak mungkin diselesaikan semua dalam waktu singkat. Bertahap,” kata Muhadjir.

Mendikbud menyampaikan, segera setelah proses Seleksi CPNS 2018 usai, pemerintah siap membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut menjadi solusi bagi guru honorer yang tidak dapat mengikuti Seleksi CPNS karena terkendala usia.

”Mekanisme ini sudah umum di luar negeri. Dan kita sedang pertimbangkan bagi jabatan-jabatan fungsional tertentu seperti guru akan kita berlakukan PPPK,” tutur Muhadjir. (jun/wan/lyn/JPG)

Jalan Ditutup, Banyak Kendaraan Balik Arah

Putut A
-
0
Jalan Ditutup, Banyak Kendaraan Balik Arah
Sebuah alat berat melakukan penggalian jalan untuk pemasangan box Culvert di jalan Laksamana Bintan Sei Panas, Jumat (28/9). Dengan adanya pembangunan saluran air tersebut untuk sementara akses jalan Bengkong dialihkan. F Cecep Mulyana/Batam Pos.

batampos.co.id – Jalan Laksamana Bintan tepatnya di depan SMP Negeri 6 hingga jalan di Masjid Kampung Bawean Bengkong resmi ditutup kemarin. Jalan tersebut diperkirakan selesai pada Minggu (30/9/2018) dan digunakan pada Senin (1/10/2018).

Meski sudah diumumkan oleh pemerintah, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Buktinya banyak pengendara yang memutar arah kendaraan saat melihat adanya penutupan jalan.

Sementara, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan penutupan jalan hanya bersifat sementara dan itu sudah diberitahu kepada masyarakat. Masyarakat juga sudah diminta untuk mencari jalan alternatif.

“Sudah diumumkan. Pengerjaan hanya sampai Minggu. Senin jalan itu sudah bisa digunakan,” imbuh Rudi.

Menurut dia, jalan ditutup karena ada pemasangan gorong-gorong untuk pelintas air. Sehingga jalur tersebut tidak banjir lagi.

“Jadi diharapkan warga bersabar, karena ini untuk kedepannya juga,” jelas Rudi.

Jalan alternatif yakni Bengkong Aljabar, Bengkong Harapan bisa lewat jalan Ocarina dan Kampung Melayu. (she)

Napi Perempuan Dibina Ketrampilan Memasak dan Kerajinan Tangan

Putut A
-
0
Napi Perempuan Dibina Ketrampilan Memasak dan Kerajinan Tangan

Sebanyak 258 Narapidana Perempuan ditahan di Lapas Baloi, Batam.

Mereka tetap mendapat pembinaan ketrampilan mulai dari memasak, merajut, salon dan ketrampilan lainnya. Bahkan produksi mereka sudah dipasarkan ke Jakarta. Bahkan produksi mereka sudah banyak dipesan orang dari luar Kepri.

Suara riuh dari lantai tiga Lapas perempuan perempuan Baloi, jelas terdengar dari halaman lapas, Kamis (27/9) lalu. Ada yang minta ember dan ada juga yang terdengar meminta gula.

“Gula halusnya itu masih kurang. Tambah lagi bu,” demikian suara seorang perempuan terdengar dari atas.

Semakin mendekat, ke arah tangga suara-suara itu semakin jelas terdengar. Tetapi yang paling jelas terdengar adalah suara mesin seperti suara pengering tangan yang ada di rumah makan atau restoran. Biasanya mesin ini ditempatkan di sekitar wastafel untuk cuci tangan.

Ternyata, di sebelah kiri tangga ada satu ruangan. Mungkin ukurannya sekitar 4×6 meter. Di sana ternyata kepala Lapas Perempuan, Mulyani, sedang nyalon. Ia sedang mengeringkan rambutnya dengan hair dryer.

“Silahkan masuk Pak, ini lagi bahan percobaan untuk ibu-ibu yang sedang belajar salon,” ujar Mulyani.

Di sana ada empat Napi yang sedang belajar salon kecantikan. Dipandu oleh Napi yang sebelumnya pernah bekerja di salon. “Kalau belajar salon ini hanya beberapa orang saja. Yang ramai itu yang belajar buat kue dan kerajinan tangan,” tambah Mulyani.

Benar saja, ternyata di lantai tiga, di blok IV C tepatnya, ada sekitar 50 an perempuan yang sedang sibuk belajar membuat kue. Mereka dipandu oleh beberapa petugas dari dinas pemberdayaan perempuan Kota Batam.

“Ini dicoba dulu kuenya. Apakah sudah pas manisnya atau harus tambah gula lagi,” ujar Ig, seorang Napi Narkoba yang divonis 12 tahun penjara.

Ig mengaku senang bisa ikut dalam pembuatan kue tersebut. Meski ia mengaku sempat gerogi untuk ikut langsung memasak kue. Apalagi saat membuat adonan dengan mixer dan saat memasukkan kue ke dalam oven.

“Saya gerogi Pak. Sudah berapa tahun tak pegang mixer. Sampai saya ditertawakan teman-teman tadi,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Ms, Narapidana Narkoba lainnya. Ia mengaku takut saat disuruh memasukkan kue ke dalam oven untuk dimasak. Ia takut tangannya menyentuh bagian dalam oven.

“Saya takut, jadi sampai gemetar tangan saya. Tapi saya paksakan saja,” katanya.

Ms, yang divonis 17 tahun penjara ini mengaku dulunya sering membuat kue. Tetapi tiga tahun di dalam Lapas, ia sudah lupa berbagai resep. Tetapi naluri seorang ibu membuatnya tetap punya niat untuk belajar kembali.

“Ibu itu harus tetap bisa memasak. Memang kerjaan seorang ibu adalah memasak,” katanya.

Berbagai jenis kue mereka masak. Ada nastar, risolis, bolu pandan, lidah kucing, dan kue basah lainnya. Mereka mencoba untuk membuatnya sesuai dengan tekstur dan bentuk yang ada di pasaran.

Sejumlah narapidana perempuan menunjukkan beragam kue yang sudah siap disajikan di lapas perempuan, Kamis (27/9/2018). foto: Alfian Lumban Gaol/ Batam Pos

“Kalau kata ibu kepala, kita mencoba yang terbaik agar bisa dipasarkan. Tetapi untuk kue ini memang masih kita makan sendiri hasilnya. Tetapi tujuannya adalah untuk bisa kita berproduksi,” katanya.

Menurut Ms, ketrampilan membuat kue ini sangat banyak peminatnya. Hampir Napi berharap setelah bebas bisa berwiraswasta dengan membuat kue.

“Kan enak, kalau sudah bebas kita bisa buka usaha kecil-kecilan. Dan selama di sini kalau bisa kita punya uang dari penjualan kue ini. Kan kerajinan tangan kami sudah jual ke luar, maunya kue ini juga bisa seperti itu” jelasnya.

Napi lainnya,Ul, mengaku untuk kerajinan tangan, Lapas perempuan sudah memproduksi bermacam cendera mata. Bahkan sudah dijual hingga ke Jakarta dan Riau. Yang paling banyak dipesan adalah rajutan Tanjak dan juga rajutan tas dan dompet.

“Kalau tas yang ukuran besar, harganya sampai Rp 300 ribu. Tetapi kalau dompet hanya Rp 50 ribu,” katanya.

Menurut Ul, selain di jual ke luar daerah, banyak juga tas dan hasil rajutan lainnya yang dibeli oleh keluarga dari narapidana. Dan sudah mulai ada pesanan melalui pengiriman.

Sementara itu, kepala Lapas perempuan Mulyan mengapresiasi semangat dari semua Napi untuk mau belajar ketrampilan memasak dan ketrampilan lainnya. Ia mengaku saat ini sudah banyak hasil kerajinan tangan Napi yang dijual ke luar Batam.

“Misalnya tanjak. Itu permintaannya banyak. Bahkan dari Riau minta terus. Memang buatan kita bagus,” katanya.

Selain itu, beberapa hasil kerajinan tangan Napi juga sudah ada dipajang di Bandara Internasional Soekarno Hatta. “Tetapi yang paling utama adalah bukan untuk uang selama di sini. Tetapi bagaimana mereka (Napi perempuan,red) ini setelah bebas bisa berwira usaha,” katanya.

Ia mengatakan ketrampilan ini akan selalu rutin diberikan. Dan akan terus berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain yang peduli dengan narapidana.  (ALFIAN LUMBAN GAOL)

1...11,75611,75711,758...14,209Halaman 11,757 dari 14,209

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000