Selasa, 26 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11790

Polda Kepri Bentuk Dua Tim Penumpas Balap Liar

0
Anggota polisi melakukan patroli
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dirlantas Polda Kepri AKPB Roy Ardhya Chandra mengatakan sudah meminta jajarannya Polda Kepri maupun Polresta dan Polres, melakukan penindakan tegas terhadap balapan liar.

“Ini menjadi atensi dan prioritas. Untuk area Batam, kami telah bentuk dua tim menumpas balapan liar ini,” katanya, Selasa (27/11).

Ia mengatakan razia balapan liar ini akan digelar selama sebulan. Dan surat perintah pelaksanaan razia, menurut Roy sudah ditandatangani, sejak Selasa (27/11) ini.

“Sudah ada TR (Telegram rahasia)-nya ke jajaran, dan permintaan ke Kasat Lantas segera menindak tegas dan mengantisipasi balapan liar. Gelaran razia balap liar ini dilaksanakan mulai hari ini (27/11),” ucapnya.

Titik kegiatan balap liar, kata Roy sudah dipetakan jajaranya. Beberapa kawasan yang rawan terjadi balap liar akan terus dipantau.

“Ada beberapa tempat, seperti Batamcenter, Baloi dan Batuampar,” ungkapnya.

Balap liar, kata Roy kegiatan yang dilakukan komunitas motor yang tidak terorganisir dan terdata.

“Saat kami amankan, komunitas balap liar ini kami data. Tidak hanya penindakan, kami memberikan masukan dan mengedukasi anak-anak ini,” ujarnya.

Roy mengatakan penanganan terhadap balapan liar ini tidak bisa ditangani polisi sendiri. Polisi membutuhkan bantuan dan sinergi dari semua pihak. “Orangtua yang mengetahui anaknya ikut balap liar dapat mencegah, sebelum anaknya menjadi korban atau pelaku (kecelakaan lalu lintas),” ucapnya.

Ke depan, Roy mengkomunikasikan hal ini ke Dinas Perhubungan lalu juga komunitas motor.

“Kami meminta juga pihak-pihak terkait membuat acara-acara kegiatan motor, agar penyaluran bakat anak-anak ini terarah. Anak-anak muda itu memiliki tenaga lebih, jadi harus disalurkan ke jalan yang benar. Agar penyaluran bakat mereka ini tidak dengan cara ilegal,” pungkasnya. (ska)

Citra Shipyard Bangun Empat Kapal Tunda

0

Direktur Utama PT. Jasa Armada Indonesia, Dawan Admosudiro (kanan), Owner PT Citra Shipyard, Ali Ulai dan tamu undangan mengelas secara simbolis saat Keelaying Cremony pemesanan kapal tunda di PT Citra Shipyard, Sagulung, Selasa (27/11). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – PT Citra Shipyard Batam yang berlokasi di Seilekop, Sagulung, Batam kembali dipercaya untuk membangun empat unit kapal tunda pelabuhan jenis Harbour Tug. Empat kapal tersebut pesanan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo II.

Pengerjaan kapal-kapal tersebut sudah resmi dimulai setelah manajemen PT Jasa Armada Indonesia dan PT Citra Shipyard menggelar acara Keel Laying atau seremonial peletakan lunas yang dilakukan di lokasi galangan kapal PT Citra Shipyard, Selasa (27/11) siang.

Seremonial ini disaksikan perwakilan Subdit Pemandu dan Penundaan Kapal dari Dirjen Perhubungan Laut, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) dan Syahbandar Batam.

Direktur utama PT Jasa Armada Indonesia Dawan Atmosudiro me-ngatakan, sebagai perusahaan baru yang bergerak di bidang layanan jasa kapal pandu dan tunda, PT Jasa Armada Indonesia harus melengkapi armada kapal mereka.

”Ini tahap pertama karena kami perusahaan baru. Ada empat unit yang dipesan di sini,” ujar Dawan, kemarin.

Empat kapal tersebut nantinya akan ditempatkan di Pelabuhan Tanjungpriuk, Palembang, Lampung, dan Banten yang merupakan wilayah kerja PT Jasa Armada Indonesia.

Pengadaan empat kapal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kepada para stakeholder, mendukung kelancaran operasional dan performa pelayanan kepada pengguna jasa.

”Geliat industri pelayaran semakin meningkat, jadi sebagai perusahaan pelayanan jasa pemandu dan penundaan kapal maka perlu pengadaan armada kapal seperti ini,” ujar Dawan.

Untuk saat ini, pemesan baru empat unit tersebut, namun demikian tidak menutup kemungkinan akan bertambah ke depannya. Sehingga, ia berharap agar PT Citra Shipyard dapat mengerjakan empat kapal tersebut dengan baik dan tepat waktu.

”Planning (rencana) masih ada tiga atau empat lagi. Waktunya belum ditentukan tergantung pasar. Kami berharap agar PT Citra Shipyard tetap berpegang pada komitmen untuk menyelesaikan empat kapal ini dengan baik dan tepat waktu, sehingga kerja sama ini tetap terjaga dengan baik,” katanya.

Pemilik PT Citra Shipyard Ali Ulai melalui Direkturnya, Jovan menegaskan, PT Citra Shipyard selalu memegang teguh komitmen mereka untuk selalu mengedepankan mutu dan kualitas kapal yang dibangun. Sebagai perusahaan yang sudah malang melintang dalam pembuatan kapal, PT Citra Shipyard menjamin bahwa kapal-kapal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan tepat waktu.

”Itu sudah komitmen kami dan bapak ibu tak perlu kuatir. Kami akan persembahkan yang terbaik buat siapa saja yang memesannya,” ujar Jovan.

Sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, empat kapal tunda ini, kata Jovan, akan dibangun dengan daya 2×2200 HP tipe Azimuth Stern Drive (ASD). Panjang kapal 32 meter, lebar 11,6 meter dengan draft kapal 3,8 meter. Kapal ini menampung 10 crew.

”Jangka waktu pengerjaannya 14 bulan terhitung mulai sekarang,” kata Jovan.(eja/adv)

Perempuan Turut Andil Kembangkan Pertanian

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Pengurus DPK Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Se-Kepri resmi dilantik di Hotel Planet Holiday, Selasa(27/11). Kedepannya pengurus diharapkan mampu turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang Pertanian.

Ketua Propinsi Kepri, Rofiah Ariski Novi mengatakan perempuan turut berjasa pada proses budidaya pertanian tradisional. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif dalam mengembangkan budidaya pertanian melalui keterampilannya.

“Disamping peran utama menggurus rumah tangga, perempuan juga turut andil mengembangkan pertanian,” ujar Rofiah.

Dikatakannya, perempuan juga kunci dalam ketahanan pangan sebuah keluarga, hal ini dimulai dari perencanaan mengolah pangan hingga menentukan besar kecilnya anggaran.

“Mengurus pertanian dan pekarangan rumah turut membantu ekonomi keluarga, khususnya suami,” imbuh Rofiah.

Menurut dia, diharapkan dengan dilantiknya pengurus DPK Perempuan Tani HKTI Se-Kepri dapat membantu sebagai pengerak ekonomi daerah.

“Pengurus harus turut bertanggungjawab dengan melakukan karya aktif nyata di bidang pertanian. Dan mendorong mengerakan perekonomian daerah,” tutur Rofiah.

Sementara, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi pelantikan pengurus DPK Perempuan Tani HKTI Se-Kepri. Ia berharap perhimpunan itu dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah.

“Pelantikan ini diharapkan dapat memenuhi nilai kebersamaan yang terjalin dengan kelompok. Intinya bisa saling mendorong satu sama lain, hingga turut serta mendorong pembangunan daerah,” pungkas Nurdin. (she)

Malam Ini, Wakil Ketua KPK, Basaria, Sampaikan Kuliah Umum di Kampus Uniba

0

batampos.co.id – Rabu (28/11/2018) malam Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan akan menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Batam (Uniba).

Bu Basaria akan berbicara dengan tema Cegah Korupsi dan Tuntut Transparansi demi Terwujud Kesejahteraan Sosial.

Agus Siswanto Siagian, Koordinator acara, mengatakan, “acara ini terselenggara berkat kerja keras para mahasiwa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNIBA.”

“Tujuan diselenggarakannya kuliah umum tersebut agar mahasiswa mampu menjadi garda terdepan dalam kontrol sosial di masyarakat sesuai dengan yang tertanam dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi,” imbuhnya.

Kuliah umum ini akan mdihadiri oleh mahasiswa, akademisi, dan organisasi non-politik se-Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami juga mengundang Kapolda Kepri menjadi pemateri. Kebetulan kan beliau ada program Basembang,” ujarnya. (ptt)

Tenaga Kebersihan Tidak Jadi Pakai Pihak Ketiga

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menginginkan agar kebersihan pusat perkantoran di Pasir Peti, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan dilakukan pihak ketiga supaya tingkat kebersihan lebih maksimal demi terciptanya kenyama-nan dalam bekerja.

Namun, keinginan tersebut belum tentu terwujud, sebab 2019 tidak ada anggaran untuk pihak ketiga yang akan menjaga kebersihan pusat perkantoran baru tersebut.

“Sepertinya tidak jadi karena kita tahu untuk tahun depan tidak ada penganggaran untuk ke sana,” ungkap Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra kepada wartawan, kemarin.

Adies enggan menjelaskan penyebab kenapa tidak jadi memanfaatkan pihak ketiga dalam hal urusan menjaga kebersihan pusat perkantoran. Yang ia tahu anggaran untuk itu memang tidak ada di 2019. “Penyebabnya kita tidak tahu, yang jelas itu tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor, kurang maksimal jika dibersihkan tenaga kebersihan yang ada. Karena ukuran bangunan pusat perkantoran sangat besar. Menurutnya, akan lebih baik menggunakan pihak ketiga untuk menangani urusan kebersihan lingkungan pusat perkantoran.

Jika kebersihan terjaga, maka seluruh pegawai yang bekerja di pusat perkantoran juga akan lebih nyaman. Oleh karena itu ia meminta kepada Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra untuk menganggarkan masalah kebersihan lingkungan di pusat perkantoran.

“Nanti kita akan tanyakan kepada Kepala Balitbangpeda,” ungkapnya lagi.(sya)

Bayar Parkir tapi Tak Diberi Karcis

0
Juru parkir. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Masyarakat berhak mendapatkan karcis setiap mendapat layanan parkir tepi jalan. Namun sa-yang, hal ini kerap tidak dilakukan oleh juru parkir (jukir) di Batam.

”Jujur saja, selama aku parkir di pinggir-pinggir jalan tak pernah dapat karcis. Tak pernah ditawarkan,” kata Jaidun, salah seorang warga, Senin (26/11/2018).

Ia mengaku, tidak terlalu paham fungsi karcis tersebut. Yang ia pahami sekaligus sesali yakni para jukir tidak memberikan layanan saat memarkirkan kendaraan di parkiran, namun saat hendak pergi jukir datang dan meminta uang parkir.

”Suara peluitnya pasti terdengar. Kadang kalau sudah dikasih uang langsung pergi, padahal kita masih butuh bantuan menarik motor,” sesal dia.

Hal serupa dikeluhkan warga Batam Center, Agung. Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam harus membenahi persoalan ini. ”Kalau hanya terima uangnya bukan layanan namanya, mudah-mudahan diperbaiki,” harap dia.

Soal ini, Kepala Dishub Batam Rustam Efendi mengaku kerap mendapat keluhan terkait ini. Ia mengatakan hal tersebut akan terus dievaluasi. ”Kadang ada yang tiba-tiba datang padahal pertama (awal parkir) tidak ada, muncul tiba-tiba pas kendaraan mau pergi. Ini tak boleh lagi,” kata Rustam di Kepri Mall, belum lama ini.

Tidak hanya membina jukir resmi, ia mengatakan jukir liar akan terus ditindak. Bahkan, razia akan dilakukan setiap pekan di titik tertentu yang sudah ditentukan tim. Namun sayang, terkait ini belum ada sanksi tegas dari Dishub Batam agar jukir liar jera.

”Baru sampai sanksi admi-nistrasi, tindak pidana ringan (tipiring) belum. Kami razia, tahan lalu bawa ke kantor dan mereka buat surat pernyataan tidak mengulangi,” ujarnya.

Ia mengklaim, penindakan dalam bentuk tipiring belum dilaksanakan karena masih ada kendala persiapan administrasi. ”Mudah-mudahan 2019 sudah bisa dijalan-kan,” pungkasnya.(iza)

Orangtua Wajib Mencegah Remaja Terlibat Aksi Kebut-Kebutan di Jalan Raya

0
ilustrasi

batampos.co.id – Maraknya aksi kebut-kebutan di jalan raya oleh sekelompok remaja yang membahayakan pengendara lainnya yang melintas tiap Sabtu dan Minggu malam di beberapa titik jalan umum seperti misalnya di Jalan Ahmad Yani, samping Masjid Agung Batam Center membuat beberapa anggota DPRD Batam gerah dan ikut angkat bicara.

Seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Tumbur Sihaloho misalnya. Ia mengapresiasi atas aksi respon cepatnya pihak kepolisian yang langsung akan mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap aksi kebut-kebutan di jalanan umum.

“Sebenarnya aksi sekelompok remaja menguasai jalan umum dengan kebut-kebutan saat tengah malam di Sabtu dan Minggu malam sih bukan pertama kalinya ini di Batam. Hal itu bukan lagi rahasia umum. Masyarakat sudah pada tahu semuanya. Namun saya angkat topi dengan kesigapan polisi di Batam yang langsung akan mengintensifkan penuh selama sebulan untuk menertibkan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Sebab dampaknya tak hanya bagi mereka yang kebut-kebutan di jalan raya, tapi juga mengancam keselamatan pengendara lainnya yang melintas,” ujar Tumbur Sihaloho.

Sebenarnya, lanjutnya, maraknya aksi kebut-kebutan di jalan umum di Batam ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja. Masyarakat dan para orangtua juga turut andil harusnya untuk ikut mengantisipasi adanya aksi kebut-kebutan di jalan umum.

“Kunci utamanya itu adalah masyarakat selaku orangtua. Jangan biarkan anaknya yang memang masih remaja dan rentan labil dipercayakan sepenuhnya untuk diberikan sepeda motor. Sebab kalau ada apa-apanya seperti kebut-kebutan berujung menabrak pengendara lain, mereka pastinya tak akan mau dan mampu bertanggung jawab karena memang belum cukup umur atau belum dewasa. Ujung-ujungnya orangtuanya juga yang disusahkan,” terangnya.

Ia berharap pemerintah di Batam segera mencari solusi terkait maraknya aksi kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya tiap Sabtu dan Minggu malam.

“Carikan tempat yang representatif untuk para remaja penghobi kebut-kebutan ini, yang tak mengganggu pengendara lain yang melintas. Sebab, aksi kebut-kebutan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintahan di Batam. Mereka kebut-kebutan di jalan raya karena memang untuk menyalurkan hobinya itu tak ada tempatnya.

Makanya mereka tetap membandel dan rela kucing-kucingan dengan petugas kepolisian yang merazianya,” ujar Tumbur.

Sementara, untuk meminimalisir aksi kejahatan jalanan, aksi kebut-kebutan di jalan raya, tim dari Satlantas Polresta Barelang pada hari Senin (26/11) sore, meggelar operasi cipta kondisi di depan Mapolresta Barelang mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor roda dua.

Dari hasil cipta kondisi tersebut, ada sebanyak 153 kendaraan roda dua yang terjaring tak mengantongi surat-kendaraan lengkap.

“Sebanyak 77 sepeda motor terpaksa harus kami tahan di Mapolresta Barelang karena pengendaranya tak mampu menunjukan surat ijin mengemudinya (SIM) dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK). Itu kan sama saja bodong motornya. Makanya kami proses dan kami tahan motor itu,” ujar Wakasatlantas Polresta Barelang, AKP Kartijo.

Sedangkan yang kedapatan tak membawa STNK saja ada 58 pengendara. Sisanya sebanyak 18 pengendara kedapatan tak memiliki SIM yang merupakan syarat utama seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor.

“Kami akan terus menggelar cipta kondisi rutin seperti ini, tentunya dengan titik-titik yang sudah kami tentukan. Titik mana saja nantinya, itu yang tak bisa kami sebutkan,” kata Kartijo.

Tak hanya untuk menekan angka kejahatan jalan dan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya saja. Operasi Cipta Kondisi yang digelar Satlantas Polresta Barelang, lanjut Kartijo, saat ini menjadi prioritas utama Polresta Barelang dan juga Polda Kepri dalam menekan aksi balap liar, kebut-kebutan sekelompok remaja di jalan raya, serta menekan angka curanmor. (gas)

BP Batam Siapkan 10 Ribu Pohon Gaharu untuk Hijaukan Dam Tembesi

0
ilustrasi pohon gaharu

batampos.co.id – Badan Pengu-sahaan (BP) Batam akan menanam 10 ribu pohon gaharu di seluruh Batam mulai Rabu (28/11) besok. Tujuannya, menjadikan Batam sebagai kota yang hijau dan ramah lingkungan.

”Temanya adalah Go Green. Penanaman pohon ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama secara simbolis akan dimulai Rabu nanti di sekitar kantor BP Batam dulu,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Budi Santoso di Media Centre BP Batam, Senin (26/11/2018).

BP Batam memilih pohon gaharu karena pohon jenis ini mampu menyimpan air. Sehingga, sangat cocok untuk menjaga ketersediaan air baku di Batam. Apalagi jika diletakkan di sekitar daerah tangkapan air (DTA) atau dam. Untuk bibitnya, BP mendatangkannya dari Jawa.

”Selain itu, gaharu juga punya nilai ekonomis yang tinggi dan juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan,” ungkapnya.

Penanaman 10 ribu pohon ini merupakan proyek jangka panjang dari 2018 hingga 2023. Prioritas utama untuk tahap pertama adalah di sekitar daerah tangkapan air (DTA) Waduk Tembesi.

”Kalau Dam Duriangkang sudah banyak proyek kerja samanya dengan perusahaan lain untuk penghijauan. Sedangkan Dam Tembesi belum tersentuh sama sekali,” kata-nya.

Waduk Tembesi nanti akan menjadi salah satu waduk terpenting di Batam. Namun jika tidak ada penghijauan, maka usia penggunaannya tidak akan panjang.

”Di sana akan ada 15 hingga 20 hektare lahan disiapkan. Tiap satu hektare ada 750 pohon dengan jarak antar pohon sekitar empat meter,” kata Budi.(leo)

BPJS Kesehatan dapat Suntikan Dana Rp 5,6 Triliun

0
Fera warga Batuaji menunjukan kartu Indonesia Sehat yang dilakukan pengurusannya di kantor BPJS Kesehatan Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di sejumlah RS di Indonesia segera terbayar. Sebab, BPJS telah mendapat suntikan dana bantuan Rp 5,6 triliun dari pemerintah untuk membantu melunasi utang-utang tersebut.

Itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Fachmi Idris, Senin (26/11).

Fachmi mengatakan, satu hingga dua bulan ini BPJS memang terlambat membayar klaim sejumlah rumah sakit. Meski begitu, BPJS tetap berkomitmen untuk membayar.

”Tagihan klaim itu kontrak multi benefit antara BPJS dan rumah sakit mitra. RS sudah melayani peserta kami. Jadi, kami akan membayar sesuai ketentuan,” katanya.

Meski terlambat, Fachmi menyatakan, BPJS tetap akan mendapat sanksi berupa denda jika terlambat membayar. Setiap bulan, tagihan yang terlambat dibayar akan dikenai bunga 1 persen.

”Bunga itu lebih besar dari bunga bank,” ujarnya.

Fachmi menuturkan, pemerintah akan membantu BPJS untuk membayar utang tagihan ke rumah sakit. Dia mengatakan, Jumat (23/11) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengundang rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan kementerian terkait. Agendanya adalah melakukan review defisit cash flow.

”Hasilnya diputuskan bahwa BPJS akan mendapatkan suntikan dana lagi, Rp 5,6 triliun,” jelasnya.

Sebelumnya, ada review pertama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyeksi defisit cash flow pada dua bulan lalu. Hasil review pertama tersebut, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sekitar Rp 4,89 triliun.

”Tadi pagi (Kemarin, red) saya sudah menyampaikan surat ke Menkeu. Ada beberapa administratif yang harus dilengkapi mengingat uang bantuan pemerintah sangat besar,” ujarnya.

Fachmi mengatakan, dana Rp 5,6 triliun tersebut akan dioptimalkan untuk membayar tunggakan RS beserta dendanya. Karena itu, BPJS meminta seluruh RS tetap melayani pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan baik. (ayu/c10/jpg)

Pemkab Natuna Minta Layanan Telekomunikasi Merata

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengusulkan pemerataan layanan telekomunikasi. Ini disebabkan Natuna yang merupakan daerah kepulauan, tidak hanya fokus di Pulau Bunguran.

Kepala Dinas Kominfo Pem-kab Natuna Raja Darmika me-ngatakan, upaya pemerintah daerah dilakukan melalui berbagai usulan kepada pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.

”Kami sudah melayangkan beberapa usulan perihal kondisi telekomunikasi ini kepada pemerintah dan provider, supaya ada pemerataan dan pe-nguatan jaringan,” kata Darmika, Senin (26/11).

Salah satu usulan berupa penambahan bandwidth di pulau-pulau perbatasan. Di antaranya Pulau Laut, Serasan, Midai, dan Subi. Serta usulan penambahan layanan BTS Universal Service Obligation (USO).

Bulan lalu, sambungnya, usulan peningkatan BTS juga ditujukan kepada Direktur Badan Aksesebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan penambahan bandwidth ke Direktur Utama PT Telkomsel.

”Sebelumnya kami telah me-ngusulkan peningkatan fasilitas telekomunikasi ke BP3TI khusus untuk Pulau Laut,” kata Darmika.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah BTS di Natuna sebanyak 79 unit dengan rincian BTS Telkomsel sebanyak 38 unit, BTS Indosat sebanyak 11 unit, BTS XL sebanyak enam unit, dan BTS Telkom sebanyak tiga unit. Selain itu, ada juga BTS Smartfren satu unit, BTS USO perbatasan tujuh unit, dan Uso Telinfo Tuntas sebanyak 14 unit.

”Semuanya ini telah berope-rasi dan tersebar di 73 desa dan kelurahan di Natuna. Semua-nya bisa untuk nelpon dan SMS, Tapi baru 21 desa dan kelurahan yang bisa menggunakan layanan internet,” terang Darmika.

Total BTS tersebut katanya, tahun ini akan ada tambahan BTS Smartfren sebanyak 15 unit, sehingga total BTS akan berjumlah 94 unit di Natuna.

”Tapi 15 BTS Smartfren ini masih on progres dan yang on air baru satu unit,” sambungnya.

Ia mengaku apresiatif dengan respons pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas telekomunikasi di Natuna sehingga komunikasi dan usaha masyarakat bisa berjalan lebih baik.

”Kami akan terus berupaya meningkatkan jangkauan kapasitas telekomunikasi ini sampai tidak ada lagi daerah blankspot area di Natuna. Kami ingin seluruh desa di Natuna dapat jaringan internet sebagai terwujudnya program smart island,” harapnya. (arn)