Minggu, 31 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12019

41 Anggota Dewan Tersangka KPK

0

batampos.co.id – DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Diantara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktis, tinggal empat anggota dewan yang tersisa. Itu pun, dua diantaranya dalam kondisi sakit. Artinya, hanya dua dewan saja yang benar-benar “on” menjalankan fungsinya saat ini.

Penetapan 41 orang dewan sebagai tersangka itu memang tidak dilakukan serentak. Sebanyak 22 orang ditetapkan tersangka kemarin (3/9). Sementara 19 lainnya telah ditetapkan sebelumnya. Seorang sudah divonis. Yakni mantan Ketua DPRD M. Arief Wicaksono. Sementara 18 lainnya kini berstatus terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Penetapan tersangka secara masal itu sudah diprediksi sebelumnya. KPK awalnya menyeret Arief. Dari fakta persidangan kemudian muncul keterlibatan anggota dewan lain dalam kasus suap pembahasan dan persetujuan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015. Hampir semua dewan disebut menerima uang suap dari Walikota Malang (nonaktif) Moch. Anton.

Nah, dari fakta-fakta itu, KPK kemudian menyeret Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD. Penetapan tersangka secara masal itu dilakukan pada Maret lalu. Para tersangka itu pun ditahan bersamaan. Saat itu, mereka meminta penangguhan penahanan karena khawatir kinerja pengawasan dewan terhadap pemerintah daerah terganggu. Namun permohonan itu ditolak oleh KPK.

Nah, kemarin, 22 orang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Mereka menyusul 19 dewan lain yang telah lebih dulu merasakan tinggal di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Mereka berangkat dalam satu rombongan dari Malang dan tiba di gedung KPK pukul 09.00 kemarin. Dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Para tersangka itu adalah dua Wakil Ketua DPRD : Choeroel Anwar (Golkar) dan Sony Yudiarto (Demokrat). Serta 20 anggota dewan. Yakni, Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP) dan Syamsul Fajrih (PPP).

Selain itu, Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDIP), Imam Ghozali (Hanura), Suparno Hadiwibowo (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Ribut Harianto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Arief Hermanto (PDIP), Mulyanto (PKB) dan Sugiarto (PKS).

Diantara para tersangka itu, 21 ditahan di rutan cabang KPK di gedung penunjang, Pomdam Jaya Guntur, Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Sedangkan seorang tersangka, Afdhal Fauza untuk sementara dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa penyakit yang dialami Afdhal. Pantauan Jawa Pos (grup batampos.co.id), politisi Partai Hanura itu masih sempat melambaikan tangan usai diperiksa.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan penetapan tersangka 22 anggota dewan itu merupakan pengembangan kasus suap APBD-P Kota Malang 2015. Sejauh ini, mereka disangka menerima aliran dana dari Anton yang disalurkan melalui Arief Wicaksono. Duit yang diterima berkisar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta. “Penerimaan itu berlawanan dengan kewajiban mereka,” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Basaria mengakui masih ada empat orang anggota DPRD yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, sejauh ini penyidik belum menemukan dua alat bukti untuk menjerat mereka sebagai tersangka. Namun, dia memastikan pengembangan perkara tetap akan diteruskan. “Penyidik belum bisa menetapkannya sebagai tersangka,” ungkap dia.

Empat anggota dewan yang masih “selamat” itu adalah Tutuk Haryani (PDIP), Subur Triono (PAN), Priyatmoko (PDIP) dan Abdurahman (PKB). Tutuk dan Priyatmoko saat ini tengah dalam kondisi sakit. “Kebetulan ada yang sakit, sudah barang tentu belum bisa dilakukan pemeriksaan,” ujar Basaria.

Terkait dengan kinerja dewan yang terancam lumpuh, Basaria masih menimbang untuk menangguhkan penahanan terhadap para tersangka. Namun, dia menyebut mestinya partai masing-masing tersangka yang menyelesaikan persoalan itu dengan skema pergantian antarwaktu (PAW). “Itu tidak urusan kami, tapi kewenangan partai-partai,” imbuh dia.

Disisi lain, para tersangka yang ditahan kemarin memilih bungkam kepada awak media. Mereka yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK masuk mobil tahanan secara bertahap mulai pukul 18.00. Gelombang pertama yang dibawa adalah Asia Iriani dan Een Ambarsari. Kemudian diikuti lainnya.

Hanya Syamsul Fajrih yang memberikan keterangan. Dia mengaku akan mengikuti proses hukum dan tidak akan mundur sebelum kasus yang menjeratnya saat ini berkekuatan hukum tetap. “Sebagai warga negara, kami tunduk kepada hukum,” tuturnya lalu masuk ke mobil tahanan. (tyo/jpg)

Cari Solusi Perseteruan soal Eks Napi Koruptor

0

batampos.co.id – Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan napi koruptor yang menang gugatan di Bawaslu semakin banyak. Hingga kemarin, jumlahnya mencapai 18 orang. Namun, KPU tetap pada pendirian awal, yakni menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai ada putusan MA. Artinya, nama-nama bacaleg eks napi koruptor itu tidak dimasukkan daftar calon sementara (DCS).

Perbedaan sikap antara KPU dan Bawaslu itu dinilai bisa mengancam proses Pemilu 2019. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih berusaha mencari solusi dengan mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka meminta lembaga pengadil etik penyelenggara pemilu itu turun tangan.

Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan, pihaknya akan membantu meredakan ketegangan antara KPU dan Bawaslu. Rencananya besok (5/9) dilakukan pertemuan antara dua lembaga itu dengan difasilitasi DKPP. ”Kami ingin mendengarkan penjelasan dari kedua pihak. Misalnya, alasan Bawaslu mengabulkan gugatan sengketa yang diajukan mantan napi koruptor,” katanya.

Ketua DKPP Harjono mengakui, ketegangan antara KPU dan Bawaslu sudah memuncak. Keduanya ngotot dengan kewenangan masing-masing. KPU menyatakan punya kewenangan membuat Peraturan KPU (PKPU). Sebaliknya, Bawaslu bersikukuh dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk nyaleg.

Menurut dia, ada dua opsi yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, salah satu pihak mengalah atau mundur. Kedua, menemukan win-win solution. Namun, dia enggan menjelaskan siapa yang harus mengambil langkah mundur. Begitu juga soal win-win solution. Semuanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu.

Jika keduanya tetap bertahan dengan sikapnya sekarang, solusinya adalah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) atas PKPU yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg. ”Kami tidak bisa memaksa,” kata dia.

Sementara itu, Bawaslu masih ngotot untuk meloloskan bakal caleg mantan napi koruptor. Menurut anggota Bawaslu Rahmat Bagja, mungkin akan ada lagi gugatan bacaleg mantan napi koruptor yang dikabulkan. ”Nanti Jateng juga keluar ada (putusan), kemungkinan bertambah,” katanya.

Bagja menilai, yang diputuskan Bawaslu di daerah bukan hal yang salah. Sebab, sejumlah landasan telah mengatur. Mulai aturan UU Pemilu yang tidak membahas larangan, termasuk penghargaan hak dasar warga negara yang telah menjalani masa pidana. ”Bawaslu provinsi dan kabupaten kota punya kemandirian juga untuk mengawasi itu. Tapi, tetap dengan supervisi dan ada fungsi koordinasi dari kami,” katanya.

Terkait rencana pertemuan dengan DKPP dan KPU, pihaknya mengaku siap hadir. Dia berharap persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik melalui forum tersebut. ”Tetapi tetap menghormati hak konstitusional warga negara, walaupun mereka pernah terpidana,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Nafis Gumay menjelaskan bahwa jumlah mantan napi koruptor yang gugatannya dikabulkan semakin banyak. Kemarin ada tujuh gugatan yang dikabulkan Bawaslu. Yaitu, dari Tanggamus, Blora, Cilegon, Manado, Ende, Belitung Timur, dan Jawa Tengah. Total ada 18 bakal calon yang gugatannya diterima Bawaslu. ”Nama-namanya masih dikumpulkan,” kata mantan komisioner KPU itu. (lum/bay/c10/fat/jpg)

Segera Bantu Venezuela

0

batampos.co.id – Krisis Venezuela membuat negara-negara tetangga kelabakan. Kemarin (3/9) menteri luar negeri (Menlu) negara-negara Amerika Latin berkumpul di Ekuador untuk membahas kondisi terkini negara yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro tersebut. Eksodus warga Venezuela menjadi topik utama pertemuan dua hari itu.

”Penting bahwa setiap negara ikut ambil bagian dalam tanggung jawabnya masing-masing,” ujar Wakil Menteri Mobilitas Manusia Ekuador Santiago Chavez seperti dilansir The Straits Times. Kemarin pertemuan tersebut dihadiri Menlu Argentina, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Cile, Meksiko, dan Panama. Juga Menlu Paraguay, Peru, Uruguay, dan Republik Dominika.

Sebenarnya Menlu Venezuela dan Bolivia juga diundang. Tapi, dua negara itu memilih tak mengirimkan wakilnya. Kendati demikian, isu Venezuela akan tetap menjadi bahasan utama dalam pertemuan rutin tersebut.

Negara-negara Amerika Latin itu berharap bisa merumuskan jalan keluar bagi krisis kemanusiaan di Venezuela.

Demi menyetop arus eksodus yang deras, negara-negara tersebut akan menggalang dana. Apalagi, pekan lalu Uni Eropa (UE) menjanjikan bantuan USD 35 juta (sekitar Rp 520 miliar). Bantuan itu tidak hanya akan diberikan pada Venezuela. Tapi juga ke negara-negara yang menampung warga Venezuela. Terutama Kolombia, Ekuador, dan Peru yang menerima pengungsi paling banyak. (sha/c25/hep/jpg)

Akhir September Semua SPBU Jual B20

0

batampos.co.id – Distribusi B20 atau campuran solar dengan biodiesel 20 persen terkendala infrastruktur. PT Pertamina (Persero) mencatat, hingga saat ini baru 95 persen dari 5.518 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Pertamina yang menyalurkan B20. Ditargetkan, seluruh SPBU tersebut bisa menyalurkan B20 pada akhir September 2018.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, mayoritas SPBU yang belum mendapatkan pasokan B20 berada di Indonesia Timur. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur. ”Infrastruktur belum memadai untuk masing-masing TBBM (terminal BBM) kecil. Namun, ke depan kami bangun itu semua karena kami yakin Indonesia Timur berkembang,” ujarnya saat mengunjungi SPBU di Matraman, Jakarta, kemarin (3/9).

Dia menyatakan, infrastruktur fisik sudah mulai dibangun di sana. ”Kebutuhan BBM akan meningkat. Kami tidak bisa hanya mengandalkan TBBM besar,” lanjutnya.

Untuk wilayah Indonesia Timur, lanjut Nicke, B20 akan dipasok dari enam TBBM besar seperti Wayame, Ambon, Maluku. ”Kalau suplai FAME (fatty acid methyl ester)-nya sudah sampai ke enam TBBM di sana dan kami blending, kami kirim. Selama ini kami juga mengirim solar. Bedanya, sekarang solar yang dikirim dicampur bio jadi B20,” urai Nicke.

Saat ini di antara 112 TBBM Pertamina, baru 60 TBBM yang sudah menyalurkan B20 untuk PSO (public service obligation). Sisanya, 52 TBBM, belum menyalurkan B20 karena belum ada pasokan FAME dari badan usaha pemasok. ”Sebetulnya, kuncinya ada suplai FAME karena kami tidak memproduksi, hanya blending. Blending-nya bisa TBBM, bisa juga di tangki. Ini disesuaikan, kilang memproduksi hanya solar, nanti ada supplier FAME, dicampur,” jelasnya.

Ke depan, Pertamina membuat green fuel yang diolah di kilang Plaju dan Dumai. ”Tidak lagi hanya mencampur, tetapi memproduksi. Dan itu dari CPO (crude palm oil), bukan dari FAME. Tetapi, itu nanti. Sekarang mekanismenya mencampur dan mendistribusikan,” imbuh Nicke.

Dia mengatakan saat ini mencari teknologi yang tepat guna untuk mengolah green fuel tersebut. Pengolahan berada di kilang Plaju dan Dumai lantaran berdekatan dengan sumber bahan baku.

Sementara itu, di wilayah Jakarta terdapat 216 SPBU yang menjual produksi diesel. Kebijakan itu membuat Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU di Jakarta. Penjualan B20 di ibu kota akan dipasok dari TBBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (kl).

Pertamina mencatat, total potensi penyaluran FAME 878.776 kl. Perinciannya, PSO dari November sampai Desember sebanyak 495.457 kl dan non-PSO dari September–Desember 2018 mencapai 383.319 kl. (vir/c7/fal/jpg)

Baru Dapat di Kesempatan Naik Haji Ke-9

0
Sholeh menunjukkan potongan kain kiswah yang dibelinya seharga Rp 100 juta. (Firzan Syahroni/Jawa Pos)

Butuh akses khusus jika ingin membeli kiswah. Kalau ingin menguji keasliannya, ambil sedikit benangnya, lalu bakar.

FIRZAN SYAHRONI, Makkah

MUSIM haji hampir selesai. Inilah saatnya berburu oleh-oleh. Mendatangi mal, toko, hingga pasar-pasar tradisional di Makkah.

Sebagaimana yang terpantau Jawa Pos (grup batampos.co.id) sepanjang pekan lalu, di Pasar Jaafaria, misalnya, ratusan orang yang mengenakan tas kecil berbendera Indonesia keluar masuk lapak pedagang. Mereka membeli oleh-oleh berupa serban, sajadah, tasbih, gantungan kunci, hingga suvenir khas Saudi.

Tapi, ada sebagian jamaah yang memilih memburu barang-barang langka. Salah satunya adalah potongan kiswah alias kain pelindung Kakbah. Mereka yang mengincar kiswah tidak keluar masuk toko.

Sebab, kiswah memang tidak dijual bebas. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Biasanya, potongan kiswah hanya dimiliki pejabat atau keluarga besar Kerajaan Saudi.

Salah seorang yang beruntung bisa membeli kiswah adalah Mohammad Sholeh, jamaah haji asal Surabaya. Pria yang berprofesi advokat itu sudah sembilan kali berkunjung ke Tanah Suci.

Selama itu pula, dia memburu potongan kiswah ke banyak tempat. ’’Setelah sembilan tahun mencari, baru sekarang menemukan kiswah,’’ kata Sholeh saat ditemui Jawa Pos di Makkah pekan lalu.

Dia lantas menunjukkan kiswah yang baru didapatnya. Kain itu berukuran sekitar 50 x 70 cm dan dihiasi kaligrafi emas bertulisanYa Rahman Ya Rahim. ’’Teman saya sudah memeriksa di toko emas. Benang kaligrafi ini benar-benar terbuat dari emas,’’ kata Sholeh.

Dia mendapatkan kiswah itu atas bantuan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang memiliki hubungan baik dengan petinggi Saudi. Mahar yang dibayar Sholeh mencapai Rp 100 juta.

Bagi Sholeh, mahar sebesar itu termasuk murah. Dia lantas membandingkannya dengan kiswah milik mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali (SDA) yang dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ’’Kiswah milik SDA saja dilelang laku Rp 450 juta,’’ ungkap Sholeh.

Sholeh yakin kiswahnya asli. Dia berlogika, jika kiswah itu palsu, tentu jumlahnya banyak dan mudah dibeli di toko-toko. ’’Sebab, orang-orang sedunia memburunya,’’ tegasnya.

Selain itu, warga Arab tidak suka mengoleksi kiswah karena dianggap syirik dan bidah. ’’Karena itu, pembesar Saudi mudah memberikannya ke orang lain,’’ ucap Sholeh.

Sebagian orang percaya bahwa kiswah memiliki tuah khusus. Konon, mereka yang memiliki kiswah akan mendapat kesejahteraan, kelancaran rezeki, dan kesembuhan dari berbagai penyakit.

Karena alasan itu pula, banyak yang memburu kiswah. Empat tahun lalu, seorang jamaah umrah ditahan polisi Saudi karena ketahuan menggunting kiswah saat tawaf. Saat diinterogasi, perempuan asal Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut mengaku ingin memiliki kiswah untuk pengobatan cucunya yang sakit.

Namun, bukan hal mistis itu yang membuat Sholeh tertarik memburu kiswah. Dia mengaku senang mengoleksi barang-barang antik. Apalagi, kiswah adalah kain yang pernah menempel di Kakbah, kiblat muslim sedunia.

’’Kiswah ini tidak akan saya jual. Akan saya pajang di kantor,’’ kata mantan aktivis mahasiswa tersebut.

Dalam rilis Kerajaan Arab Saudi yang dilansir koran Saudi Gazette disebutkan, kiswah diproduksi di sebuah pabrik yang berlokasi di lahan 10 hektare di wilayah Umm Al-Joud, pinggiran Kota Makkah.

Bahan kiswah terdiri atas 670 kilogram sutra asli, 120 kilogram emas, dan 100 kilogram perak. Berat total kiswah mencapai 1.150 kilogram. Proses pembuatannya melibatkan 200 pekerja dan 23 mesin berteknologi tinggi. Secara keseluruhan, kiswah memiliki tinggi 14 meter dengan lebar total 47 meter.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah setiap tahun. Tepatnya setiap 9 Zulhijah atau saat jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah.

Biasanya, kain kiswah lama dipotong-potong dan dibagikan sebagai suvenir kepada relasi keluarga kerajaan. Nah, potongan kain itulah yang banyak diburu jamaah haji dari berbagai negara.

Namun, hati-hati jika ingin membeli kiswah. Sebab, tidak sedikit kiswah palsu yang beredar di Makkah. Para pemalsu kiswah tersebut mengincar jamaah haji Indonesia yang awam tentang bahan pembuatan kiswah.

Muhammad Rofi’i, warga Lumajang, Jawa Timur, yang hampir sepuluh tahun tinggal di Makkah menyatakan sering mendapat pesanan kiswah dari Indonesia. Menurut dia, ada tip khusus untuk mengetahui apakah kiswah asli atau palsu.

’’Ambil sedikit benangnya, lalu bakar,’’ ujarnya.

Benang kiswah yang asli akan langsung hancur saat terkena api. ’’Seperti rambut yang dibakar,’’ katanya.

Lain halnya dengan kiswah palsu. Hasil pembakarannya akan lengket dan menggumpal. ’’Mirip benang celana jins yang dibakar,’’ terangnya.

Jawa Pos juga menelusuri jaringan penjual kiswah di Makkah. Ternyata, tidak sedikit mukimin (warga Indonesia yang bermukim di Saudi) yang mengaku memiliki stok kiswah. Namun, penjualan dilakukan secara diam-diam.

Mereka hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Mereka semua mengklaim barang mereka asli karena diperoleh langsung dari petinggi Kerajaan Arab Saudi.

’’Neka asli ongguh. Mon tak asli pabeli poleh kah kule (Ini asli. Kalau tidak asli, kembalikan lagi ke saya, Red),’’ tegas seorang mukimin yang menawarkan kiswahnya.

Harga yang ditawarkan bervariasi, bergantung ukuran dan bentuk potongan kiswah. Untuk kiswah bertulisan Ya Rahman Ya Rahim dan Ya Hayyu Ya Qayyum, dia membuka harga 3.500 riyal atau sekitar Rp 14 juta dengan asumsi kurs 1 riyal sama dengan Rp 4 ribu.

Sedangkan kiswah ukuran panjang yang bertulisan surah Al Ikhlas ditawarkan 16 ribu riyal atau sekitar Rp 64 juta. ’’Itu harga dari saya. Kalau mau Sampeyan jual lagi, bisa pasang harga sendiri. Terserah Sampeyan,’’ katanya.

Namun, pria asal Madura itu mengaku tidak menyimpan kiswah di rumahnya. Potongan-potongan kain tersebut berada di rumah temannya yang asli warga Saudi.

Dia hanya mengirimkan foto-foto melalui WhatsApp kepada Jawa Pos sebagai bukti stok kiswah tersebut benar-benar ada. Ada 13 potongan kiswah yang dia miliki. Melihat sekilas, memang sulit membedakan kiswah asli dengan yang palsu. (*/c5/ttg/jpg)

Jamin Tak Ada Kriminalisasi Pemilik Burung

0

batampos.co.id – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 kini menjadi momok bagi pencinta burung. Mereka khawatir terjadi kriminalisasi. Tapi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa publik tidak perlu khawatir berlebihan. Mereka menjamin tidak ada kriminalisasi pemilik burung.

Jaminan yang sama berlaku kepada penangkar dan penjual burung. Jaminan tersebut ditegaskan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Indra Exploitasia. Dia menyebut, memelihara dan menjual burung tetap diperbolehkan dengan pengawasan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tiap-tiap daerah.

Indra mengungkapkan, pihaknya sudah memerintah BKSDA mempermudah layanan dan administrasi bagi para pemilik burung yang mendaftarkan burungnya. BKSDA juga ditegaskan untuk tidak memungut biaya sepeser pun. BKSDA juga dilarang melakukan sweeping. Baik di pasar burung, tempat penangkaran, maupun di rumah-rumah pemilik burung.

”Apabila ada oknum yang melakukan hal tersebut, segera laporkan ke call center,” ucap Indra. Setiap BKSDA memang diperintah membuat call center untuk meminimalkan keresahan akibat terbitnya Permen LHK 20/2018.

Di beberapa daerah hari-hari ini memang banyak pencinta burung yang resah dengan Permen LHK 20/2018. Peraturan yang diterbitkan pada 29 Juni 2018 itu mengatur perihal tumbuhan dan satwa dilindungi di Indonesia.

Ada 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Sebanyak 562 di antaranya merupakan jenis burung. Nah, dalam daftar itu, ada burung-burung yang selama ini banyak dijual di pasaran. Juga dipelihara masyarakat. Misalnya, murai batu, jalak suren, pleci, cucak hijau, cucakrawa, kenari, anis merah, dan anis kembang.

”Sekarang banyak yang takut membeli burung. Kalau seperti ini kan sama artinya peraturan ini mematikan ekonomi banyak orang,” kata Candra, sesepuh paguyuban pedagang burung di Pasar Burung Bratang Surabaya.

Keresahan itu disebut KLHK tidak perlu. Selain BKSDA dijamin tidak melakukan sweeping, pihak kepolisian dijamin tidak melakukan penindakan. Pada awal Agustus 2018, KLHK, lanjut Indra, telah berkirim surat ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri. Dalam surat itu dilampirkan surat edaran Dirjen KSDAE untuk dijadikan panduan dalam melakukan pengawasan di lapangan. ”Kami juga tembusi ke balai-balai karantina tentang aturan pelaksanaan Permen LHK Nomor 20 ini,” jelasnya.

Sejauh ini, KLHK memang belum menerbitkan aturan resmi tersebut. Hingga saat ini, KLHK masih melakukan revisi terhadap Permen LHK 20/2018 itu. ”Kami masih pertimbangkan kembali kondisi pemanfaatan spesies-spesies tersebut. Khususnya burung berkicau yang sudah beredar luas di masyarakat,” ujarnya. (tau/c17/fim/jpg)

Gelar Operasi Pasar di Natuna

0

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna bekerjasama dengan PT Perindo (Perikanan Indonesia) dan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) melakukan operasi pasar menjual berbagai jenis ikan di kawasan Perusda Natuna, Kampung Batu Kapal, Ranai, sejak Sabtu (1/9). Operasi pasar tersebut diserbu warga.

Pada operasi pasar tersebut, Perindo mengeluarkan berbagai jenis stok ikan beku dan dijual lebih murah dibanding harga ikan di pasar tradisional Ranai. Mahalnya harga ikan di Ranai sudah terjadi sejak bulan puasa lalu hingga saat ini.

Namun dalam operasi pasar tersebut, tidak terlihat ikan jenis tongkol yang kini menembus Rp 80 ribu per ekornya. Sebelumnya hanya Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. Sepertinya Perindo tidak memiliki stok ikan tongkol yang cukup untuk dikeluarkan dalam operasi pasar tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Pemkab Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan operasi pasar ini sebagai upaya pemerintah daerah menekan harga jual ikan oleh pedagang yang selama ini dijual dengan harga sangat tinggi dari biasanya.

”Operasi pasar ini untuk menekan harga ikan di pedagang pasar karena sudah menjadi keluhan masyarakat saat ini,” kata Helmi, kemarin.

Pada operasi pasar tersebut, harga ikan cukup murah dengan kisaran Rp 20 ribu per kilo. Warga yang membeli di operasi pasar pun mengaku harga ikan yang disedikan lebih murah dibanding pedagang ikan di pasar.

”Sangat terbantu, harganya juga lebih murah dibanding ikan di pasar. Harganya tidak bikin kami tercekik,” tutur Analia, warga Ranai.

Operasi pasar tersebut, Perindo mengeluarkan sekitar 700 kilogram ikan dengan berbagai jenis. Untuk memastikan sasaran terpenuhi, pemerintah membatasi pembelian hanya tiga kilogram setiap warga. (arn)

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polisi Gelar Patroli

0
Anggota Polisi melakukan patroli. Patroli dilakukan demi keamanan masyarakat Kota Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Akhir-akhir ini tindak kejahatan di jalanan kembali marak. Di Batuaji dan Sagulung kejahatan semacam jambret dan pemalakan masih saja terjadi dan meresahkan masyarakat. Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimuthe mengatakan mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah menyebar anggota polisi untuk berpatroli menyisir lokasi-lokasi yang rawan tindak kejahatan.

“Semalam kita lakukan patroli gabungan Polsek Batuaji untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di seputaran Batuaji,” ujar Delimuthe kemarin.

Dia mengatakan di wilayahnya lokasi rawan terdapat di Taman Makam Pahlawan, Tanjunguncang, jalan Marina City dan Seitemiang. Lokasi ini menjadi titik rawan tindak kriminal seperti penjambretan, pemerasan, pemalakan, begal maupun tindak kriminal lainnya.
“Upaya yang dilakukan dengan patroli dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada,” katanya.

Selain itu pihaknya juga hendak mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap kelurahan yang ada di Batuaji. Hal tersebut untuk meminimalisir aksi pencurian yang kerap terjadi di perumahan.

Sebelumnya, aksi penjambretan terjadi di jalan lingkungan dekat kantor Camat Batuaji. Seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BP 4037 JM dijembret persis di simpang RS Aini, Senin (27/8/2018) sekitar pukul 09.30 WIB.

Korban yang merupakan ibu rumah tangga itu tidak saja kehilangan dompet berisi uang Rp 2 juta dan dokumen pribadi tapi juga harus dilarikan ke rumah sakit sebab tak sadarkan diri. Dia terjatuh dari sepeda motornya karena ditendang oleh dua pelaku jambret yang mengendarai satu sepeda motor.

Sebelum menendang korban, dua pelaku jambret secara terang-terangan terlebih dahulu merampas dompet yang ada di dasboard depan sepeda motor korban. Korban berusaha mempertahankan dompetnya sehingga dua pelaku nekad menjatuhkan wanita berusia sekitar 30 tahun dari sepeda motornya.

“Anggota akan melakukan giat pencegahan dengan sistem hunting. Target utama kita kejahatan jalanan, terutama begal dan penjambretan,” tutup Dalimuthe. (une)

Natuna Aman dan Kondusif

0

batampos.co.id – Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, kondisi keamanan di Natuna sangat kondusif. Kondisi tersebut diketahui dari hasil operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) yang tersebar di Ranai, Sabtu (1/9) lalu.

Sasaran operasi cipkon ini mulai kepemilikan senjata tajam (sajam), narkoba, miras, perjudian, pencurian dengan kekerasan (curas), prostitusi dan pekerja hiburan di bawah umur. Namun dalam operasi tersebut tidak ditemukan sasaran yang menjadi target operasi.

”Operasi ini untuk menjamin terciptanya kondisi yang aman di tengah masyarakat. Dan untuk meningkatkan fungsi kamtibmas kepolisian seperti yang diinstruksikan Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisan, dilakukan secara rahasia dan terbuka untuk menjamin kamtibmas,” sebut Kapolres.

Kasatreskrim Polres Natuna, AKP Edy Wioto menambahkan, operasi cipkon ini merupakan kegiatan rutin Polres Natuna untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dan hasilnya tidak menemukan sasaran target yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum. ”Sejauh ini belum ditemukan pelanggaran, kondisi masih aman dan kondusif,” sambungnya.

Operasi cipkon tersebut, ditargetkan tempat hiburan malam dan menyisir tempat karaoke dan mendata pramusaji. Mulai identitas, hingga mengimbau agar pramusaji ditempat karaoke rutin mengecek kesehatan, yang diketahui sering melayani tamu karaoke.

”Kami juga berharap, pekerja-pekerja di tempat karaoke ini diketahui kondisi kesehatannya, supaya tidak menularkan penyakit, nantinya juga meresahkan masyarakat,” ujar Kasat Reskrim. (arn)

Anggota DPRD Prihatin Remaja Mudah Menginap di Hotel

0

batampos.co.id –  Anggota DPRD prihatin beredar video tak senonoh oleh remaja.

Video yang diduga dilakukan pasangan pelajar SMK di Jembrana, Bali itu disayangkan Anggota dewan setempat.

Wakil rakyat tersebut meminta semua pihak mengontrol anak-anak remaja termasuk pemanfaatan teknologi berbasis smartphone.

“Kasus ini bukan sekali dua kali terjadi. Kalau kemudian keluar lagi kasus seperti ini, jelas ini sangat disayangkan,” ujar anggota Komisi A DPRD Jembrana I Ketut Sadwi Darmawan.

I Ketut Sadwi Darmawan mendesak, kepolisian, dan pemerintah daerah ikut turun tangan mengatasi problem sosial ini. Apalagi, kejadian ini seperti ini bisa mempengaruhi citra daerah.

Di luar itu, dia sangat menyayangkan, pengusaha hotel dan penginapan yang kerap menerima tamu tak diundang.

Karena hanya ingin mendapatkan uang yang banyak, mereka tak mau peduli dengan apa yang dilakukan para pemuda yang memesan kamar untuk short time.

“Seharusnya pengusaha penginapan atau hotel wajib juga memikirkan perkembangan moral remaja dengan lebih selektif menerima tamu hotel yang menyewa kamar.

Petugas hotel atau penginapan wajib meminta KTP tamu. Jika yang datang ke masih pelajar atau anak di bawah umur, ya seharusnya ditolak,” tegasnya.

Aparat terkait didorong untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha hotel dan penginapan di Jembrana agar menerima tamu lebih selektif

dan mewajibkan mereka meminta fotocopy KTP kepada tamu yang datang serta mewajibkan melaporkan secara berkala.

Seperti diberitakan, video mesum yang diduga dilakukan oleh dua siswa di Jembrana itu mulai beredar sejak beberapa hari belakangan ini melalui media Whatsapp (WA).

Ada tiga bagian dari video yang semuanya menampilkan adegan hubungan suami istri dengan durasi semuanya sekitar 20 menit.

Video itu direkam dengan ponsel di dalam kamar di salah satu hotel di kawasan Delodberawah.

Pelaku yang perempuan diduga seorang siswa kelas XI di salah satu SMK di Jembrana. Sedangkan yang laki-laki juga diduga seorang siswa SMK yang merupakan pacar dari siswi tersebut.

(rb/nom/mus/JPR)