Minggu, 31 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12018

Delapan Camat Pemkab Karimun Ikut Uji Kompetensi

Dhiyanto
-
0
Delapan Camat Pemkab Karimun Ikut Uji Kompetensi

batampos.co.id – Sebanyak delapan orang camat di Kabupaten Karimun mengikuti ujian kompetensi dan sekolah pamong. Kegiatan ini digelar pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengakomodir camat yang belum mengikuti ujian kompetensi dan belum mengenyam pendidikan pamong.

“Enam di antaranya mengikuti ujian kompetensi, sisanya mengikuti sekolah pamong. Sesuai aturan, semua camat harus lulus uji kompetensi, karenanya kami minta untuk mengikutinya. Apalagi, uji kompetensi tersebut dilakukan pihak Kemendagri. Karena, memang sudah seharusnya camat ikut uji kompetensi,’’ ujar Sekda Kabupaten Karimun M Firmansyah, Senin (3/9).

Sehingga, kata Sekda, tugas-tu­gas yang pernah dilakukan se­lama menjadi camat, namun be­lum diuji kompetensinya bi­sa dibuktikan melalui pelaksa­naan ini. Begitupun sekolah pamo­ng, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan lulusan STPDN atau IPDN juga harus mengikutinya.

“Kami berharap para camat yang mengikuti sekolah pamong dan uji kompetensi nanti benar-be­nar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpanja­n­gan tangan pemerintah di tin­g­kat kecamatan. Tentunya, me­mbantu tugas-tugas peme­rin­­tah dalam meningkatkan pe­la­yanan kepada masyarakat,’’ ung­kapnya.

Menyinggung tenta­ng camat yang lain, Firman me­nyebutkan, dari 12 camat yan­g ada di Kabupaten Karimun, me­mang hanya dua orang yang berasal dari IPDN. Se­dangkan, yang lainnya dari pen­didikan umum biasa.

“Yang lainnya tidak ikut serta karena akan pensiun,’’ jelasnya. (san)

Singkep Hasilkan 6 Juta Butir Kelapa

batampos
-
0
Singkep Hasilkan 6 Juta Butir Kelapa

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lingga Nurdin menyatakan Pulau Singkep memiliki potensi sebagai penghasil kelapa yang sangat besar di Kepri.

Apalagi Singkep memiliki lahan potensial untuk tanaman kelapa. Diperkirakan luasnya mencapai 2 ribu hektare.

“Tersebar di beberapa titik seluas 2 ribu hektare wilayah penghasil kelapa di Pulau Singkep,” ujar Nurdin ketika ditemui di Dabo Singkep, Senin (3/9) pagi.

Lebih lanjut Nurdin menjelaskan, dari setiap satu hektare lahan rata-rata menghasilkan sebanyak 3 ribu butir kelapa per triwulan. Sehingga jika dikalikan dengan luas keseluruhan lahan penghasil kelapa yang ada di Pulau Singkep, wilayah ini menghasilkan 6 juta butir kelapa setiap tiga bulan sekali.

Menurut Nurdin, tanaman kelapa yang ada saat ini sebagian besar merupakan tanaman lama. Untuk itu, sudah saatnya petani beralih ke bibit unggul atau jenis hibrida. Kelapa ini diketahui memiliki buah yang lebat. Jika seluruh petani sudah mengganti kelapa lama dengan hibrida dipastikan menghasilkan buah lebih banyak lagi dibanding saat ini.

“Kebanyakan pohon kelapa yang ada telah berumur tua. Perlu memang diadakan peremajaan untuk meningkatkan hasil,” kata Nurdin.

Pria berkacamata ini juga mengatakan, DPRD turut mendukung kebijakan Pemkab Lingga dengan memberikan restu pengadaan bibit kelapa hibrida. Menurutnya, pada tahun ini Pemkab akan mendapat pengadaan tersebut dan akan dibagikan di seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

Ke depan, Pemkab Lingga ingin menjadikan sektor ini sebagai mesin penumbuh PAD Kabupaten Bunda Tanah Melayu. Tindakan itu terlihat dari Pemkab Lingga sedang fokus untuk mendirikan sentra pe-ngolahan kelapa di Desa Resang.

Dikatakan Nurdin, dengan besarnya potensi kelapa di Lingga, menjadikan Lingga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan akbar KTT World Coconut Day. Sudah dipastikan 11 negara pengahasil kelapa juga akan turut hadir dalam kegiatan ini. Selain itu, kegiatan KTT World coconut day ini akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widhodo.

“Pemerintah daerah harus Siap menjadi tuan rumah. Sehingga banyak nantinya tamu yang hadir melirik potensi wilayah ini dan semakin berkembang,” kata Nurdin. (wsa)

Tugas Polwan Tak Lagi Ringan

Putut A
-
0
Tugas Polwan Tak Lagi Ringan
Anggota Polwan Polda Kepri memperagakan kemampuan beladirinya dalam menumpas aksi kejahatan saat atraksi pada peringatan HUT Polwan ke-70 di Temenggung Abdul Jamal, Senin (3/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Polwan Polda Kepri menggelar upacara peringatan HUT ke-70 Polwan di komplek Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, Senin (3/9). Dalam kesempatan itu Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto berpesan agar polwan terus meningkatkan kapasitasnya, karena tugasnya kian berat.

“Polwan ini tugasnya multifungsi. Tidak hanya sebagai ibu yang baik bagi keluarganya, tapi juga pengayom untuk seluruh masyarakat,” kata Kapolda Kepri, Senin (3/9).

Kapolda menyebut, tugas Polwan kini tidak lagi ringan. Karena sudah setara dengan beban yang ditanggung polisi laki-laki. Tentunya ini menjadi tantangan besar ke depannya bagi polwan Polda Kepri.

“Saya yakin polwan Polda Kepri menjadi polisi yang profesional, modern, terpercaya, dan humanis sesuai dengan arahan Kapolri,” ungkapnya.

Kahadiran polisi wanita, kata Andap, dapat mengangkat citra polisi. Karena karakter polwan yang penuh kelembutan, ketegasan, dan membawa pesan kedamaian. “Seperti yang disebutkan Kapolri, polwan menjadi bagian penting mewujudkan Polri yang promoter,” ucapnya.

Peringatan HUT ke-70 Polwan kemarin juga diselingi atraksi para polwan Polda Kepri. Mulai dari atraksi beladiri Muangthai, tarung drajat, hingga karate. Aksi mereka tak kalah dengan polisi laki-laki. Jurus kuncian, bantingan, hingga pukulan mematikan dapat mereka peragakan dengan sempurna.

Setelah memperagakan keahlian bela diri, para polwan Polda Kepri juga memperlihatkan skill mereka dalam mengendarai kendaraan roda dua dan empat. Andap berharap keahlian ini dapat terus diasah para polwan Polda Kepri, sehingga berguna dalam menjalankan tugas.

“Terus berlatih, dan berlatih, agar semakin baik,” ungkapnya. (ska)

Anggota Dewan Loncat Partai Didesak Mundur

batampos
-
0
Anggota Dewan Loncat Partai Didesak Mundur

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menemukan ada-nya empat dewan aktif yang pindah partai untuk mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Sampai saat ini, Pemprov Kepri belum menerima adanya permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Politik (Parpol) terkait.

”Iya, dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang sudah ditetapkan, ada empat dewan aktif yang diketahui pindah parpol untuk ikut Pileg 2019 nanti,” ujar Divisi Teknis Penye-lenggara Pemilu, Arison menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (3/9) di Tanjungpinang.

Mantan Ketua KPU Bintan tersebut menjelaskan, nama-nama dewan tersebut adalah, Tengku Afrizal Dachlan dan Syarivah Elvyzana. Pada Pileg 2014 lalu, mereka terpilih melalui Partai Demokrat. Kemudian pada Pileg 2019 nanti maju menggunakan kendaraan politik dari Partai Nasdem.

Kemudian ada nama Agung Triyanto yang sekarang aktif sebagai Dewan Kota Tanjungpinang. Pada Pileg 2014 terpilih lewat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pada Pileg 2019 nanti untuk DPRD Kepri menggunakan Partai Nasdem.

”Satu nama lainnya adalah Rosmeri yang merupakan Dewan Kabupaten Karimun. Pada Pileg sebelumnya terpilih dari Partai Golkar. Sementara pada Pileg 2019 nanti memilih jalur Partai PDI Perjuangan,” papar Arison.

Menurut Arison, dalam proses verifikasi masing-masing kandidat tersebut sudah menyertakan surat pernyataan pengunduran diri. Apabila nama-nama tersebut ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), maka sudah tidak lagi berstatus sebagai anggota legislatif.

”Khusus bagi dewan aktif yang pindah partai, wajib untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” tutup Arison.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menegaskan, sampai dengan awal pekan kemarin, pihaknya belum menerima satupun berkas pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kepri itu dari parpol. Arif berharap, partai politik menghormati aturan main yang ada.

”Belum ada sampai di meja saya. Biasanya permohonan PAW tersebut melalui Biro Pemerintahan,” ujar Arif, kemarin.

Menurut Arif, apabila parpol sudah memasukkan berkas tersebut, Pemprov Kepri akan menggesa proses administrasi pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kepri yang diusulkan oleh parpol. Bahkan, pihaknya akan menuntaskan itu sebelum DCT ditetapkan.

”Jika sudah masuk permohonannya, tentu akan segera kita proses. Kalau bisa sebelum DCT ditetapkan,” tegas Mantan Sekda Karimun tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri Haryono mengatakan, sampai akhir bulan Agustus lalu, pihaknya belum menerima satupun berkas usulan pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kepri yang berstatus balon anggota DPRD Provinsi Kepri dan berpindah parpol di Pileg 2019.

Haryono menegaskan, mengingat batas waktu penetapan dan pengumuman DCT yang tinggal menghitung hari, pihaknya pun sempat berinisiatif untuk menyurati parpol agar segera mengusulkan berkas pemberhentian anggota DPRD tersebut ke Sekretaris Dewan (Sekwan).

”Kita akan surati masing-masing parpol untuk mena-nyakan hal itu. Sehingga posisi yang kosong nanti, segera diisi,” ujar Haryono. (jpg)

Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS Mulai Mengkhawatirkan, Industri Batam Bisa Terganggu

Putut A
-
0
Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS Mulai Mengkhawatirkan, Industri Batam Bisa Terganggu

batampos.co.id – Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berlanjut hingga Senin (3/9). Sejumlah industri di Batam dinilai akan terdampak tren tersebut, khususnya bagi industri yang mengimpor bahan baku tetapi produknya dipasarkan di dalam negeri.

Tokoh pengusaha Batam Amat Tantoso mengatakan, dalam jangka panjang pelemahan nilai tukar rupiah akan menyebabkan inflasi tinggi. Sebab harga sejumlah komiditi dipastikan akan naik siginifikan.

“Ini mulai mengkhawatirkan juga. Mungkin pemerintah harus segera ambil kebijakan,” kata Amat saat ditemui di Nagoya, Batam, Senin (3/9).

Ketua Asosiasi Pengusaha Valas Indonesia ini mengatakan, saat ini bisnis valuta asing (valas) di Batam belum terdampak. Namun akhir tahun nanti, para pengusaha valas di Batam dipastikan akan merasakan dampaknya, jika kurs rupiah tak kunjung naik.

“Bulan Desember nanti kebutuhan valas sangat besar,” ungkapnya.

Ia mengingatkan peristiwa krisis moneter pada 1998 lalu. Saat ini kurs rupiah mencapai Rp 16.800 per dolar AS. Kondisi ini membuat perekonomian di Indonesia kacau. Bahkan dampaknya meluas dan menimbulkan gejolak sosial dan politik di masyarakat.

Karenanya, Amat berharap pemerintah segera mengambil kebijakan strategis untuk mendongkrak nilai tukar rupiah. “Kami berharap sebelum Pilpres 2019 rupiah kembali menguat,” katanya.

Menurut Amat, salah satu penyebab penguatan Dolar Amerika berasal dari pengiriman royalti dari penggunaan merk ke perusahaan induk sebagai pemilik merk.

Sebagai contoh, Starbucks di Indonesia akan mengirimkan beban royalti kepada Stabucks Corporation di Amerika sebagai pemilik merk. Tentu saja royalti itu harus dikirim dalam bentuk dolar Amerika.

Selain itu, dari 2.000 perusahaan terbesar di dunia, ada 526 berasal yang dari Amerika dan banyak yang berbisnis di Indonesia.

Faktor lainnya yakni karena faktor dividen. Banyak perusahaan Amerika yang membuka anak perusahaan di Indonesia. Maka tiap tahun anak perusahaan harus mengirim dividen kepada induknya. Tentu saja harus disetor dalam dolar Amerika.

“Akibatnya permintaan akan dolar meningkat. Dolar terus menerus dicari sehingga nilai dolar akan semakin kuat terhadap rupiah,” ungkapnya.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Tjaw Hoeing mengungkapkan dampak dari pelemahan rupiah akan sangat terasa bagi perusahaan yang berorientasi ekspor domestik.

“Mereka beli bahan baku dari luar negeri dalam dolar. Tapi dijual ke domestik dalam Rrupiah. Tentu saja mereka akan rugi besar,” ungkapnya.

Khususnya di Batam, hampir seluruh perusahaan industri mengandalkan bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Ini karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Contohnya bahan baku untuk industri semikonduktor seperti wafer. Wafer merupakan bahan baku untuk pembuatan intgrated circuit atau IC pada produk elektronik. Di Indonesia belum tersedia. Sehingga industri-industri manufaktur di Batam mengimpornya dari Tiongkok, Jepang, dan India.

Kemudian garam industri. Garam yang dibutuhkan untuk proses industri ini harus memiliki kadar murni diatas 97 persen. “Sedangkan di Indonesia masih dibawah 95 persen. Mungkin teknologinya belum ada, makanya diimpor dari Amerika,” paparnya.

Ia kemudian mengungkapkan untuk perusahaan yang berorientasi ekspor keluar negeri, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika nyaris tidak berdampak apa-apa.

“Karena mereka beli bahan bakunya dengan dolar dan jual kembali akan dapat dolar. Maka tak ada pengaruhnya,” jelasnya.

Sementara Staf Khusus BP Batam, Panusunan Siregar menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS tak selamanya berdampak negatif. Mantan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri ini melihat pelemahan nilai rupiah dapat menjadi stimulan untuk menggenjot ekspor keluar negeri.

“Menggenjot ekspor salah satu caranya adalah dengan mengurangi ketegantungan impor,” jelasnya.

Ia memahami hampir semua perusahaan industri di Batam mengimpor bahan baku. Makanya ia memberikan saran untuk bahan baku pelengkap lebih baik diambil dari domestik saja. “Ini dalam rangka mengurangi beban impor. Dengan begitu biaya logistiknya bisa ditekan sehingga biaya produksi semakin kecil,” ucapnya.

Disamping itu, menggenjot sektor pariwisata dianggap solusi yang tepat saat rupiah melemah.

“Tamu-tamu yang datang akan bawa dolar. Keberadaan dolar dalam negeri semakin tersedia. Menurut teori jual beli, jika dolar banyak di dalam negeri, maka rupiah akan menguat,” paparnya.

Pelemahan rupiah juga akan dilirik wisawatan mancanegara (wisman). Karena dengan menguatnya dolar terhadap rupiah, mereka dapat memperoleh lebih banyak rupiah saat berlibur di Indonesi

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah, Senin (3/8). Dalam penutupan perdagangan kemarin, mata uang Garuda berada di level Rp 14.815 per dolar AS. Angka tersebut merupakan rekor terburuk sejak Juli 1998.

Tekan Defisit CAD

Sementara Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Sebab, dinamika yang berasal dari sentimen krisis Argentina cukup tinggi. Karena situasi belum jelas, pemerintah fokus pada penguatan di dalam negeri.

“Dari dalam negeri langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan,” ujarnya saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menambahkan, di sektor rill, pemerintah fokus pada pengurangan defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya, salah satu sentimen dari perekonomian Indonesia adalah melebarnya CAD.

Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II tahun 2018 tercatat sebesar 3 persen atau 8 miliar dolar AS. Melebar dari 1,96 persen pada kuartal II tahun 2017. Defisit ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018 yang sebesar 2,2 persen atau sekitar 5,5 miliar dolar AS.

Terkait teknisnya, Ani menyebut strateginya belum berubah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan pemerintah adalah mereview terhadap 900 komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Saat ini, Kemenkeu bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian masih melihat komposisi dari komoditas impor yang tidak memiliki nilai tambah ke perekonomian.

“Dia bukan bahan baku, barang modal, dan ini barang konsumsi dan ini pun bentuk konsumsi yang tersier, bukan orang konsumsi tempe dan tahu yang orang kita makan,” terangnya. Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan merangsang tumbuhnya usaha yang merangsang substitusi impor.

Kebutuhan impor BUMN besar seperti Pertamina dan PLN akan direview untuk melihat apa-apa kebutuhan yang bisa ditunda. Kalau pun kebutuhan tidak bisa ditunda, harus dipastikan suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market.

Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meneliti secara detail tingkah laku pelaku pasar. Kaitannya dengan transaksi mana yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak legitimate. “Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif,” kata dia.

Sementara itu, Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, kondisi perbankan saat ini menyusul pelemahan rupiah masih aman. Dia menilai, publik perlu dijelaskan supaya tidak khawatir. “Kan semua punya plan yang bagus. Nanti kita akan bersama-sama dengan menteri keuangan dan gubernur BI untuk melakukan komunikasi publik,” kata Wimboh.
(leo/far/JPG)

Mengurusi Itu Lebih Sulit

Putut A
-
0
Mengurusi Itu Lebih Sulit

Membangun perusahaan itu mudah. Mengurusinya yang susah.

Siapapun bisa membuat perusahaan. Yang penting ada modal, perizinan kelar, jadi sudah. Tak peduli tua-muda, pria-wanita, kaya-miskin. Semua bisa bikin perusahaan.

Pertanyaannya? Mau diapakan perusahaan itu. Mau dijadikan apa. Mau seperti apa. Mau bagaimana modelnya. Hanya pembuat perusahaan yang tahu.

Percayalah! Mengurus perusahaan tak semudah membalikkan telapak tangan. Mengelolanya juga susah. Kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Harus dilihat dari berbagai sisi.

Tidak sekadar memikirkan produk atau pendapatan semata. Tapi semuanya. Ya produk, ya penghasilan, ya pengelolaan keuangan, ya strategi, ya karyawan, ya yang lainnya juga. Semua harus diurusi.

Itulah mengapa, tidak jarang kita mengeluarkan kebijakan yang tak populis. Yang merugikan internal kita. Yang kadang membuat kecewa. Yang biasanya menimbulkan gejolak. Itulah dinamikanya.

Biasanya, seorang pemimpin lebih memilih menyelamatkan perusahaan. Itu wajar. Demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan hidup, semua akan selamat. Semua itu meliputi perusahaannya, para karyawan berikut keluarganya, hingga mitra yang menggantungkan hidup dari perusahaan tersebut.

Biasanya lagi, dalam kondisi yang sulit, perusahaan mengambil langkah ekstrem. Efisiensi.

Yang dimaksud efisiensi ini banyak. Mulai dari kebijakan biaya, sumber daya manusia (SDM), bahkan mutasi. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Menjaga karyawan dan keluarganya.

Bisnis itu pasti ada pasang-surutnya. Saat ini boleh kita berada di atas angin. Tapi tak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, perusahaan kita “turun”.

Perusahaan itu bisa hebat tidak dari lahir. Tapi harus diurusi dengan baik. Dikelola secara profesional. Belum ada sejarahnya, perusahaan yang baru dibentuk langsung hebat. Pasti diawali dengan rugi.

Ada fase-fase yang harus dilewati saat perusahaan itu baru lahir. Ada yang besarnya menunggu waktu lama. Ada yang hitungan bulan. Selama memiliki manajemen yang baik dan tim solid, perusahaan bisa besar dengan cepat.

Tidak jarang pula, di saat kita concern membangun perusahaan, muncul adangan-adangan. Baik dari internal maupun eksternal. Ada saja ditemui hal demikian. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Misalnya, ada salah satu dari tim kita tidak bekerja. Tentunya akan mengganggu karyawan lain. Jika ditemukan hal seperti ini, harus segera ditangani. Tidak boleh diabaikan. Pasti nantinya menjadi virus.

Tapi, selama yang bersangkutan masih bisa “disadarkan”, tidak ada salahnya jika diakomodir. Namun jika sudah parah, cepat-cepat kita singkirkan. Karena perusahaan harus tetap eksis demi menjaga karyawan yang lain.

Biasanya juga, faktor eksternal menjadi adangan yang sulit. Misalnya persaingan. Untuk mengatasinya, tim kita harus solid. Harus lebih kreatif. Harus satu visi. Kita tumbuhkan semangat kompetisi. Tanpa adanya persaingan, perusahaan tidak akan besar. Tidak akan maju dan berkembang.

Itulah mengapa saya bilang, mengurusi perusahaan lebih sulit ketimbang membangun.

Namun, selama perusahaan itu didukung tim yang solid, kompak, dan satu semangat, sesulit apapun rintangannya bisa dilewati. *

 

Guntur Marchista Sunan
Direktur Batam Pos

41 Anggota Dewan Tersangka KPK

batampos
-
0
41 Anggota Dewan Tersangka KPK

batampos.co.id – DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Diantara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktis, tinggal empat anggota dewan yang tersisa. Itu pun, dua diantaranya dalam kondisi sakit. Artinya, hanya dua dewan saja yang benar-benar “on” menjalankan fungsinya saat ini.

Penetapan 41 orang dewan sebagai tersangka itu memang tidak dilakukan serentak. Sebanyak 22 orang ditetapkan tersangka kemarin (3/9). Sementara 19 lainnya telah ditetapkan sebelumnya. Seorang sudah divonis. Yakni mantan Ketua DPRD M. Arief Wicaksono. Sementara 18 lainnya kini berstatus terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Penetapan tersangka secara masal itu sudah diprediksi sebelumnya. KPK awalnya menyeret Arief. Dari fakta persidangan kemudian muncul keterlibatan anggota dewan lain dalam kasus suap pembahasan dan persetujuan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015. Hampir semua dewan disebut menerima uang suap dari Walikota Malang (nonaktif) Moch. Anton.

Nah, dari fakta-fakta itu, KPK kemudian menyeret Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD. Penetapan tersangka secara masal itu dilakukan pada Maret lalu. Para tersangka itu pun ditahan bersamaan. Saat itu, mereka meminta penangguhan penahanan karena khawatir kinerja pengawasan dewan terhadap pemerintah daerah terganggu. Namun permohonan itu ditolak oleh KPK.

Nah, kemarin, 22 orang anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Mereka menyusul 19 dewan lain yang telah lebih dulu merasakan tinggal di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Mereka berangkat dalam satu rombongan dari Malang dan tiba di gedung KPK pukul 09.00 kemarin. Dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Para tersangka itu adalah dua Wakil Ketua DPRD : Choeroel Anwar (Golkar) dan Sony Yudiarto (Demokrat). Serta 20 anggota dewan. Yakni, Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Moh Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDIP) dan Syamsul Fajrih (PPP).

Selain itu, Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDIP), Imam Ghozali (Hanura), Suparno Hadiwibowo (Gerindra), Afdhal Fauza (Hanura), Ribut Harianto (Golkar), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Harun Prasojo (PAN), Hadi Susanto (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Arief Hermanto (PDIP), Mulyanto (PKB) dan Sugiarto (PKS).

Diantara para tersangka itu, 21 ditahan di rutan cabang KPK di gedung penunjang, Pomdam Jaya Guntur, Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Sedangkan seorang tersangka, Afdhal Fauza untuk sementara dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa penyakit yang dialami Afdhal. Pantauan Jawa Pos (grup batampos.co.id), politisi Partai Hanura itu masih sempat melambaikan tangan usai diperiksa.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan penetapan tersangka 22 anggota dewan itu merupakan pengembangan kasus suap APBD-P Kota Malang 2015. Sejauh ini, mereka disangka menerima aliran dana dari Anton yang disalurkan melalui Arief Wicaksono. Duit yang diterima berkisar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta. “Penerimaan itu berlawanan dengan kewajiban mereka,” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Basaria mengakui masih ada empat orang anggota DPRD yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, sejauh ini penyidik belum menemukan dua alat bukti untuk menjerat mereka sebagai tersangka. Namun, dia memastikan pengembangan perkara tetap akan diteruskan. “Penyidik belum bisa menetapkannya sebagai tersangka,” ungkap dia.

Empat anggota dewan yang masih “selamat” itu adalah Tutuk Haryani (PDIP), Subur Triono (PAN), Priyatmoko (PDIP) dan Abdurahman (PKB). Tutuk dan Priyatmoko saat ini tengah dalam kondisi sakit. “Kebetulan ada yang sakit, sudah barang tentu belum bisa dilakukan pemeriksaan,” ujar Basaria.

Terkait dengan kinerja dewan yang terancam lumpuh, Basaria masih menimbang untuk menangguhkan penahanan terhadap para tersangka. Namun, dia menyebut mestinya partai masing-masing tersangka yang menyelesaikan persoalan itu dengan skema pergantian antarwaktu (PAW). “Itu tidak urusan kami, tapi kewenangan partai-partai,” imbuh dia.

Disisi lain, para tersangka yang ditahan kemarin memilih bungkam kepada awak media. Mereka yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK masuk mobil tahanan secara bertahap mulai pukul 18.00. Gelombang pertama yang dibawa adalah Asia Iriani dan Een Ambarsari. Kemudian diikuti lainnya.

Hanya Syamsul Fajrih yang memberikan keterangan. Dia mengaku akan mengikuti proses hukum dan tidak akan mundur sebelum kasus yang menjeratnya saat ini berkekuatan hukum tetap. “Sebagai warga negara, kami tunduk kepada hukum,” tuturnya lalu masuk ke mobil tahanan. (tyo/jpg)

Cari Solusi Perseteruan soal Eks Napi Koruptor

batampos
-
0
Cari Solusi Perseteruan soal Eks Napi Koruptor

batampos.co.id – Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan napi koruptor yang menang gugatan di Bawaslu semakin banyak. Hingga kemarin, jumlahnya mencapai 18 orang. Namun, KPU tetap pada pendirian awal, yakni menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai ada putusan MA. Artinya, nama-nama bacaleg eks napi koruptor itu tidak dimasukkan daftar calon sementara (DCS).

Perbedaan sikap antara KPU dan Bawaslu itu dinilai bisa mengancam proses Pemilu 2019. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih berusaha mencari solusi dengan mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka meminta lembaga pengadil etik penyelenggara pemilu itu turun tangan.

Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan, pihaknya akan membantu meredakan ketegangan antara KPU dan Bawaslu. Rencananya besok (5/9) dilakukan pertemuan antara dua lembaga itu dengan difasilitasi DKPP. ”Kami ingin mendengarkan penjelasan dari kedua pihak. Misalnya, alasan Bawaslu mengabulkan gugatan sengketa yang diajukan mantan napi koruptor,” katanya.

Ketua DKPP Harjono mengakui, ketegangan antara KPU dan Bawaslu sudah memuncak. Keduanya ngotot dengan kewenangan masing-masing. KPU menyatakan punya kewenangan membuat Peraturan KPU (PKPU). Sebaliknya, Bawaslu bersikukuh dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk nyaleg.

Menurut dia, ada dua opsi yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, salah satu pihak mengalah atau mundur. Kedua, menemukan win-win solution. Namun, dia enggan menjelaskan siapa yang harus mengambil langkah mundur. Begitu juga soal win-win solution. Semuanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu.

Jika keduanya tetap bertahan dengan sikapnya sekarang, solusinya adalah menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) atas PKPU yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg. ”Kami tidak bisa memaksa,” kata dia.

Sementara itu, Bawaslu masih ngotot untuk meloloskan bakal caleg mantan napi koruptor. Menurut anggota Bawaslu Rahmat Bagja, mungkin akan ada lagi gugatan bacaleg mantan napi koruptor yang dikabulkan. ”Nanti Jateng juga keluar ada (putusan), kemungkinan bertambah,” katanya.

Bagja menilai, yang diputuskan Bawaslu di daerah bukan hal yang salah. Sebab, sejumlah landasan telah mengatur. Mulai aturan UU Pemilu yang tidak membahas larangan, termasuk penghargaan hak dasar warga negara yang telah menjalani masa pidana. ”Bawaslu provinsi dan kabupaten kota punya kemandirian juga untuk mengawasi itu. Tapi, tetap dengan supervisi dan ada fungsi koordinasi dari kami,” katanya.

Terkait rencana pertemuan dengan DKPP dan KPU, pihaknya mengaku siap hadir. Dia berharap persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik melalui forum tersebut. ”Tetapi tetap menghormati hak konstitusional warga negara, walaupun mereka pernah terpidana,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Nafis Gumay menjelaskan bahwa jumlah mantan napi koruptor yang gugatannya dikabulkan semakin banyak. Kemarin ada tujuh gugatan yang dikabulkan Bawaslu. Yaitu, dari Tanggamus, Blora, Cilegon, Manado, Ende, Belitung Timur, dan Jawa Tengah. Total ada 18 bakal calon yang gugatannya diterima Bawaslu. ”Nama-namanya masih dikumpulkan,” kata mantan komisioner KPU itu. (lum/bay/c10/fat/jpg)

Segera Bantu Venezuela

batampos
-
0
Segera Bantu Venezuela

batampos.co.id – Krisis Venezuela membuat negara-negara tetangga kelabakan. Kemarin (3/9) menteri luar negeri (Menlu) negara-negara Amerika Latin berkumpul di Ekuador untuk membahas kondisi terkini negara yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro tersebut. Eksodus warga Venezuela menjadi topik utama pertemuan dua hari itu.

”Penting bahwa setiap negara ikut ambil bagian dalam tanggung jawabnya masing-masing,” ujar Wakil Menteri Mobilitas Manusia Ekuador Santiago Chavez seperti dilansir The Straits Times. Kemarin pertemuan tersebut dihadiri Menlu Argentina, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, Cile, Meksiko, dan Panama. Juga Menlu Paraguay, Peru, Uruguay, dan Republik Dominika.

Sebenarnya Menlu Venezuela dan Bolivia juga diundang. Tapi, dua negara itu memilih tak mengirimkan wakilnya. Kendati demikian, isu Venezuela akan tetap menjadi bahasan utama dalam pertemuan rutin tersebut.

Negara-negara Amerika Latin itu berharap bisa merumuskan jalan keluar bagi krisis kemanusiaan di Venezuela.

Demi menyetop arus eksodus yang deras, negara-negara tersebut akan menggalang dana. Apalagi, pekan lalu Uni Eropa (UE) menjanjikan bantuan USD 35 juta (sekitar Rp 520 miliar). Bantuan itu tidak hanya akan diberikan pada Venezuela. Tapi juga ke negara-negara yang menampung warga Venezuela. Terutama Kolombia, Ekuador, dan Peru yang menerima pengungsi paling banyak. (sha/c25/hep/jpg)

Akhir September Semua SPBU Jual B20

batampos
-
0

batampos.co.id – Distribusi B20 atau campuran solar dengan biodiesel 20 persen terkendala infrastruktur. PT Pertamina (Persero) mencatat, hingga saat ini baru 95 persen dari 5.518 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Pertamina yang menyalurkan B20. Ditargetkan, seluruh SPBU tersebut bisa menyalurkan B20 pada akhir September 2018.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, mayoritas SPBU yang belum mendapatkan pasokan B20 berada di Indonesia Timur. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur. ”Infrastruktur belum memadai untuk masing-masing TBBM (terminal BBM) kecil. Namun, ke depan kami bangun itu semua karena kami yakin Indonesia Timur berkembang,” ujarnya saat mengunjungi SPBU di Matraman, Jakarta, kemarin (3/9).

Dia menyatakan, infrastruktur fisik sudah mulai dibangun di sana. ”Kebutuhan BBM akan meningkat. Kami tidak bisa hanya mengandalkan TBBM besar,” lanjutnya.

Untuk wilayah Indonesia Timur, lanjut Nicke, B20 akan dipasok dari enam TBBM besar seperti Wayame, Ambon, Maluku. ”Kalau suplai FAME (fatty acid methyl ester)-nya sudah sampai ke enam TBBM di sana dan kami blending, kami kirim. Selama ini kami juga mengirim solar. Bedanya, sekarang solar yang dikirim dicampur bio jadi B20,” urai Nicke.

Saat ini di antara 112 TBBM Pertamina, baru 60 TBBM yang sudah menyalurkan B20 untuk PSO (public service obligation). Sisanya, 52 TBBM, belum menyalurkan B20 karena belum ada pasokan FAME dari badan usaha pemasok. ”Sebetulnya, kuncinya ada suplai FAME karena kami tidak memproduksi, hanya blending. Blending-nya bisa TBBM, bisa juga di tangki. Ini disesuaikan, kilang memproduksi hanya solar, nanti ada supplier FAME, dicampur,” jelasnya.

Ke depan, Pertamina membuat green fuel yang diolah di kilang Plaju dan Dumai. ”Tidak lagi hanya mencampur, tetapi memproduksi. Dan itu dari CPO (crude palm oil), bukan dari FAME. Tetapi, itu nanti. Sekarang mekanismenya mencampur dan mendistribusikan,” imbuh Nicke.

Dia mengatakan saat ini mencari teknologi yang tepat guna untuk mengolah green fuel tersebut. Pengolahan berada di kilang Plaju dan Dumai lantaran berdekatan dengan sumber bahan baku.

Sementara itu, di wilayah Jakarta terdapat 216 SPBU yang menjual produksi diesel. Kebijakan itu membuat Pertamina akan menjual B20 di 174 SPBU di Jakarta. Penjualan B20 di ibu kota akan dipasok dari TBBM Jakarta Group yang telah mampu menyediakan 80,1 ribu kiloliter (kl).

Pertamina mencatat, total potensi penyaluran FAME 878.776 kl. Perinciannya, PSO dari November sampai Desember sebanyak 495.457 kl dan non-PSO dari September–Desember 2018 mencapai 383.319 kl. (vir/c7/fal/jpg)

1...12,01712,01812,019...14,403Halaman 12,018 dari 14,403

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000