KM Bukit Raya belum ditarik dari lokasi. Terlihat kapal masih kandas di perairan Sedanau, Minggu (20/5). F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Manajer PR dan CSR PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Akhmad Sujadi memberikan jaminan armada pelayaran ke Kepri dan Pontianak tetap tersedia. Ini setelah KM Bukit Raya mengalami kerusakan, lantaran menabrak karang di perairan Natuna, Kepri, belum lama ini.
“Pelayaran Pelni ke Kepri tidak hanya dilayani KM Bukit Raya. Karena masih ada beberapa armada yang siap berlayar,” ujar Akhmad Sujadi dalam siaran persnya, Senin (21/5).
Menurut Akhmad, saat ini ada beberapa armada serupa yang siap melayani.
Seperti KM Sabuk Nusantara (Sanus) 39. Kapal tersebut menempuh rute dari Pontianak ke Serasan, Subi, Ranai, Pulau Laut, Sedanau, Selat Lampa, Pulau Tiga, Midai, Tarempa, Kuala Maras. Berikutnya adalah KM Sanus 30 yang berlayar dari Tanjungpinang ke Kuala Maras, Tarempa, Midai, Pulau Tiga, Ranai, Subi, Serasan, Sintete, Tambelan, dan kembali ke Tanjungpinang.
Dijelaskannya, KM Sanus 30 dan Sanus 39 dengan berkapasitas masing-masing kapal 400 penumpang. Selain KM Sanus 39 dan Sanus 30, Pelni juga mengoperasikan KM Sanus 62 dengan kapasitas 265 penumpang. Dengan adanya armada tersebut, ia meyakini arus transportasi ke daerah-daerah terdepan di Kepri tetap terlayani.
“Ada empat kapal termasuk KM Bukit Raya melayani pelayaran ke Kepri dan pulau-pulau sekitarnya yang dikenal dengan pulau tujuh,” paparnya.
Menurutnya, KM Bukit Raya, perlu perbaikan dalam beberapa hari ke depan, untuk tetap memberikan pelayanan kepada warga di Kepri, Pelni telah mengoperasikan KM Sanus untuk bepergian antarpulau.
Pelni juga akan segera mengoperasikan KM Sanus 62 yang baru selesai docking dengan rute Tanjungpinang yang melayari Senayang, Jagoh, Pulau Berhala, Jagoh-Pulau Pekajang, Jagoh-Blinyu, Pulau Pekajang-Jagoh, Senayang-Tanjungpinang, Tambelan-Sintete, dan Tambelan-Tanjungpinang.
“Selain itu Pelni juga menyiapkan KM Lawit untuk melayani rute ke Natuna. Yakni mengisi rute pelayaran KM Bukit Raya,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, KM Lawit akan berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu (23/5) langsung ke Serasan dan akan tiba pada Sabtu (26/5) nanti. Kemudian ke Midai Sabtu (26/5) Selat Lampa atau Natuna Minggu (27/5), Tarempa, Letung-Kijang, Letung-Tarempa (29/5). “KM Lawit rencana berangkat Rabu (23/5) dari Surabaya ke Serasan mengikuti rute Bukit Raya dan kembali ke Semarang,” tutup Akhmad. (jpg)
batampos.co.id – Pemprov Kepri kembali menyandang Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pertanggungjawaban penggunaan APBD 2017. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata Pemprov Kepri masih belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertunggak pada tahun sebelumnya.
“Predikat WTP diberikan atas opini profesional BPK. Lewat LHP ini, BPK memberikan beberapa catatan yang harus diselesaikan,” ujar anggota V BPK RI Isma Yatun usai sidang paripurna istimewa di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (21/5).
Menurut Isma, keberhasilan Pemprov Kepri meraih Predikat WTP untuk ketujuh tahun secara berturut-turut, tetap diikuti dengan sejumlah catatan temuan dari BPK.
Ditegaskannya, temuan tersebut harus diselesaikan. Temuan yang dicatat dalam LHP tersebut bukan hanya atas penggunaan APBD 2017, tetapi ada temuan tahun sebelumnya yang belum dituntaskan atau masih terabaikan.
Dirinya tidak bisa menyampaikan secara detail apa saja temuan tersebut. Namun, secara garis besarnya antara lain penundaan penyaluran beasiswa senilai Rp 1,98 miliar. Kemudian keterlambatan pengembalian sisa kas ke kas daerah sebesar Rp 158 juta.
Selain itu, ada juga investasi Pemprov Kepri senilai Rp 43,41 miliar yang tak memberikan kontribusi ekonomi daerah.
“Di luar beasiswa, ada temuan lainnya di Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, yakni realisasi belanja publik senilai Rp 390,6 juta. Lantaran tidak bekerjasama dengan media yang terverifikasi Dewan Pers,” papar Isma.
Isma juga menyebutkan, temuan tahun 2015 lalu yang belum diselesaikan Pemprov Kepri adalah pengembalian kelebihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 4,95 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 1,84 miliar.
Ditanya apa penyebab Pemprov belum menuntaskan persoalan tersebut? “Kami sudah minta BPK Perwakilan Kepri untuk mengawal penyelesaiannya. Bahkan secara detail temuan-temuan di LHP APBD 2017 ada di BPK Kepri,” paparnya.
Disinggung mengenai adanya desas-desus bahwa Predikat WTP yang diraih Pemprov Kepri, lantaran ada main mata antara Pemprov Kepri dengan BPK, Isma menyangkalnya. Ia menegaskan, penilaian yang diberikan berdasarkan opini profesional BPK. Artinya tidak ada istilah main mata antara BPK dengan Pemprov Kepri. “Kami bekerja secara profesional. Bukan perkara gampang untuk meraih predikat WTP ini,” tegas Isma.
Di tempat yang sama, Kepala Disdik Kepri Arifin Nasir membantah adanya temuan tersebut. Menurut Arifin, jumlah beasiswa yang tidak tersalur sekitar Rp 380 juta untuk 30 penerima. Bukan Rp 1,8 miliar seperti yang disampaikan BPK. Ditegaskannya, tidak tersalurnya beasiswa tersebut, karena putus komunikasi dengan penerima.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKD). Tentu akan kita telusuri, di mana letak kesalahan dalam persoalan ini,” ujar Arifin.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak memberi selamat atas keberhasilan Pemprov Kepri meraih opini WTP dari BPK RI. Namun, seluruh catatan dan temuan tersebut, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kepri. DPRD Katanya, akan segera membentuk Panitia Khusus yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Pansus ini nantinya akan membahas laporan hasil pemeriksaan BPK ini,” ujar Jumaga di Paripurna.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait polemik rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Mantan Panglima TNI itu menyebut, transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi KEK Batam saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat.
“Karena Presiden Joko Widodo punya keyakinan kalau Batam harus berubah menjadi sesuatu. Ini sudah sering dibicarakan,” kata Moeldoko saat konferensi pers di Gedung Marketing Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (21/5).
Sayangnya Moeldoko tidak menjelaskan secara rinci, perubahan seperti apa yang diinginkan Presiden. Ia hanya mengatakan, Presiden ingin Batam berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
“Selalu ada bahan evaluasi, Batam tempo dulu dan akan menuju Batam seperti apa di masa depan nanti,” katanya.
Ia kemudian meyakinkan, bahwa transformasi Batam itu terus dibahas di pusat. “Substansi struktur baru juga dibahas,” katanya.
Moeldoko menambahkan, perubahan Batam itu menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab, selama ini Batam tidak berkembang sesuai harapan. Padahal Batam memiliki segala potensi yang luar biasa. Di antara potensi itu adalah posisinya yang strategis karena berbatasan dengan Singapura.
“Kita berbatasan dengan negara yang sumber daya alamnya rendah, tapi tak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.
Disinggung soal perdebatan antara kalangan pengusaha dan pemerintah daerah terkait rencana KEK di Batam, Moeldoko menyebut itu merupakan hal yang wajar dan biasa.
“Pro dan kontra adalah soal biasa ketika perubahan akan terjadi,” katanya.
Moeldoko | cecep / batampos
Di tempat yang sama, Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto mengatakan pihaknya berada di posisi netral dalam pro kontra penerapan KEK Batam. “BP itu netral. Kami hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pimpinan. Apapun itu, itu yang akan akan dilakkukan BP Batam,” jelasnya.
Sebab kata Budi, saat ini polemik KEK Batam sudah dibahas di tingkat pusat. “Ini sudah sering dibahas pimpinan dan panjang pembahasannya. Jadi kita tunggu saja,” paparnya.
Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan, polemik status Batam akan dibahas di Dewan Kawasan (DK) Batam, dalam waktu dekat. “Pembahasan soal ini akan melibatkan pihak terkait,” kata Nurdin di gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (21/5).
Nurdin mengaku tidak bisa banyak komentar terkait polemik rencana KEK Batam. Sebab menurut dia, KEK Batam merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kita juga menginginkan yang terbaik. Artinya bukan untuk kepentingan sekelompok, melainkan kepentingan bersama,” kata Gubernur.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, hari ini pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan kalangan pengusaha di Batam. Menurut dia, penolakan KEK tersebut merupakan bukti ada persoalan dan kegelihasan di kalangan pengusaha Batam.
“Saat ini, fasilitas tertinggi yang diberikan untuk percepatan peningkatan ekonomi adalah Free Trade Zone (FTZ),” ujar Nuryato.
Nuryanto berharap, keluhan dan protes kalangan pengusaha ini juga dibarengi dengan kajian. Sehingga bisa menjadi pembanding dan pertimbangan bagi pemerintah pusat.
“Artinya, lebih elegan jika pihak-pihak terkait punya kajian yang komprehensig. Baik itu tentang kekuatan maupun kelemahan KEK atau FTZ,” jelas Nuryanto.
Berpotensi Digugat
Sementara Ketua Tim FTZ Plus Plus Batam, Soerya Respationo meminta pemerintah pusat untuk tidak memaksakan penerapan KEK di Batam. Jika ini diterapkan, maka Indonesia akan rawan digugat pengusaha ke Mahkamah Internasional. Penerapan KEK ini juga hanya akan merugikan masyarakat umum karena sudah tidak akan mendapatkan fasilitas FTZ lagi.
“Kebanyakan pengusaha sekarang ini berada di luar kawasan industri. Dan kepada semua pengusaha dijanjikan fasilitas FTZ 70 tahun. Ini sangat berisiko. Kita rawan digugat ke Mahkamah Internasional,” kata Soerya, Senin (21/4).
Menurutnya, banyak pengusaha asing menanamkan modalnya di Batam setelah terbitnya UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun. Selain karena fasilitas dan insentif yang diberikan, menurut Soerya para investor asing tertarik menanamkan modalnya di kawasan FTZ Batam karena masa berlakunya yang cukup lama, yakni 70 tahun.
“Kalau sekarang mau diubah lagi, sangat meresahkan pengusaha asing itu. Ini harus kita kaji bersama,” katanya.
Ia juga menegaskan, jika KEK nantinya diterapkan, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Ini karena harga-harga akan semakin mahal.
“Jadi kita yang ada di luar kawasan industri yang akan dipagari itu, nantinya tidak merasakan insentif lagi. Kalau KEK diterapkan maka FTZ hilang,” katanya.
Menurut mantan ketua DPRD Kepri itu, selama ini FTZ sudah memberikan kontribusi besar untuk Batam dan Indonesia. Meski memang diakui masih banyak halangan dan hambatan. Karena hambatan tersebut dibentuklah tim FTZ Plus Plus yang sebenarnya adalah tim revitalisasi dan optimalisasi FTZ.
Ia berharap semua pemangku kepentingan mulai dari Gubernur Kepri, DPRD Kepri, pejabat di Batam, pengusaha dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama mencari instrumen ekonomi mana yang paling cocok dan tepat diterapkan di Batam. Tentunya yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
“Jadi bukan saling lempar isu yang justru menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, mempertahankan FTZ maupun menerapkan KEK tidak ada hubungan dengan masalah pertanahan di Batam. Juga tidak berpengaruh kepada dualisme BP Batam dan Pemko Batam. Karena masalah hubungan kerja BP Batam dan Pemko sudah jelas tertulis dalam pasal 21 UU Nomor 53 Tahun 1999.
“Di pasal ini juga diperintahkan agar setahun setelah terbit maka PP-nya harus keluar. Sampai sekarang belum keluar. Seharusnya ini yang harus digesa pemerintah pusat. Bukan malah mengobrak-abrik instrumen ekonomi,” katanya.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk sependapat FTZ Batam harus dipertahankan dan ditambah lagi insentifnya. Sebab KEK tidak akan bersentuhan dengan sektor riil.
“Semua fasilitas dan insentif KEK diperuntukan bagi perusahaan yg berada di kawasan ekonomi khusus, itu pun tidak otomatis,” katanya.
Apalagi, kata dia, KEK atau Special Economic Zone (SEZ) sudah pernah diberlakukan di Batam pada tahun 2003 sampai 2007. Dalam perjalanannya SEZ Batam sulit berkembang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam menghadapi persaingan perdagangan dan ekonomi dunia.
“Malaysia saja baru melaunching FTZ. Perkembangan investasi di sana juga sangat ketat sekarang,” katanya. (leo/jpg/ian)
Sampah laut yang menumpuk di salah satu sudut Pasar KUD Tanjungpinang, Minggu (4/3) lalu. Tidak hanya mencemari laut, sampah tersebut juga berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Pemko Tanjungpinang selama ini tak berhasil membereskan masalah ini. F. Yusnadi/batampos.co.id
batampos.co.id – Sampah laut masih menjadi perhatian masyarakat Kota Tanjungpinang. Di kawasan pelantar, persoalan ini tak pernah berhasil diselesaikan Pemko Tanjungpinang. Bahkan, masih jauh dari kebersihan yang dicita-citakan.
Nurfatilla, warga Penyengat, mengatakan bahwa sampah di perairan tempatnya tinggal juga masih menumpuk. Seringkali ketika air pasang datang membawa sampah ke daratan.
“Biasanya sampah plastik yang sering kelihatan di bibir pantai. Siapa pun wali kotanya nanti, saya harapkan bisa menyelesaikan masalah ini,” harap Nurfatilla, kemarin.
Indah Yulianti, warga sekitar pelantar berharap wali kota terpilih nanti punya atensi dan keseriusan mengatasi permasalahan sampah laut yang masih menumpuk.
“Tidak enak saja dilihat, belum lagi bisa jadi bibit penyakit dengan sampah yang dibiarkan di sana,” kata Indah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan Amrialis menjelaskan, saat ini baru ada empat pompong yang beroperasi untuk membersihkan sampah laut. ”Dan jumlah sampah yang harus diangkut itu masih banyak. Jadi, mau ditambah empat lagi,” katanya.
Amrialis menyatakan, ada rencana penambahan armada. Jika penambahan armada pompong petugas kebersihan ini sudah terwujud, Amrialis yakin penanganan sampah laut akan jadi semakin lebih optimal. Terlebih cakupan wilayah yang harus ditangani boleh dikatakan hampir tersebar merata. Mulai dari kawasan Pelantar 3, Pelantar 1, Kampung Bugis, Penyengat, Tepi Laut, dan termasuk juga Tanjung Unggat.
”Dengan begitu pengangkutan sampah dari laut ke darat bisa semakin maksimal. Kami ini banyak armada di darat, kalau di laut yang masih kurang,” ujar Amrialis.
Untuk saat ini, sambung Amrialis, yang bisa dilakukan adalah membagi tugas empat pompong yang tersedia di sejumlah wilayah tersebut. Ada yang beroperasi pagi, siang, dan sore. Sistem yang diterapkannya pun masih manual. Amrialis menjelaskan, idealnya pengangkutan sampah di laut menggunakan jaring agar lebih efektif.
”Tapi kami belum ada pengadaan jaring untuk sampah laut itu. Jadi, masih manual saat air surut. Semoga tahun ini bisa terbeli jaring,” jelas Amrialis. (aya)
batampos.co.id – Tim Search And Rescue (SAR) masih terus mencari penumpang kapal pesiar Sun Princess GT 77441 Tonage, Jhon Cullent, 81, yang terjatuh di perairan Kabupaten Bintan, tepatnya arah tenggara dari Kijang, Sabtu (19/5) sekitar pukul 15.38 WIB.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Tanjungpinang, Budi Cahyadi menyampaikan, pencarian hari ketiga terhadap seorang penumpang kapal pesiar yang terjatuh di laut Bintan masih dilakukan. ”Belum ditemukan,” katanya, Senin (21/5).
Budi menjelaskan, Rescue Boat 209 Tanjungpinang masih melakukan upaya pencarian di lokasi sekitar korban jatuh. Tak hanya itu, pencarian juga melibatkan unsur SAR lainnya dari Polres Bintan dan Kapal Patroli Lantamal IV VTS Batam. ”Mereka ikut membantu memberikan informasi kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar daerah tersebut,” ujarnya.
Diakuinya, luasnya area pencarian menjadi kendala. ”Jika hari ini hasil masih nihil maka operasi SAR akan dilanjutkan esok hari,” ucapnya.
Budi mengaku, pihaknya menerima informasi jatuhnya penumpang kapal pesiar dari Basarnas Commando Center (BCC). BNNP Tanjungpinang berupaya kemudian berkomunikasi dengan kapten kapal.
Diketahui penumpang berkebangsaan Australia tersebut terjatuh di arah tenggara dari Kijang, Kabupaten Bintan, Sabtu (19/5) pukul 15.38 WIB. Kemudian pihak BNPP Tanjungpinang mengerahkan KN SAR Bhisma untuk menuju lokasi sekaligus melakukan pencarian korban. Hanya pada hari kedua pencarian, korban belum berhasil ditemukan.
”Kami telah berkoordinasi dengan pihak Lantamal IV, Guskamla Armada I, Bakamla wilayah Barat, VTS Batam, dan SROP Kijang,” ungkapnya.
Dalam pencarian pihaknya telah membagi empat titik koordinat. Penyisiran dimulai dari lokasi jatuhnya korban dan empat lokasi sekitar korban jatuh yang telah dipetakan.
Kasatpolair Polres Bintan AKP Norman membenarkan pencarian masih terus dilakukan.
”Kami sudah terjunkan personel ikut membantu pencarian, namun belum ditemukan,” ujar Norman.(met)
batampos.co.id – Blanko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Karimun kembali habis. Hal ini menyebabkan proses pembuatan dan pencetakan e-KTP terganggu. Apalagi, tunggakan cetak tahun lalu masih ada sehingga e-KTP yang belum dicetak makin menumpuk.
Kepala Disduk Capil Kabupaten Karimun M Tahar mengatakan blanko e-KTP habis sejak kemarin. “Kita sudah memberitahukan kehabisan blanko e-KTP ke Kementerian Dalam Negeri dan besok sudah ada yang berangkat untuk mengambil blankonya ke Jakarta,” ujarnya, Senin (21/5).
Mulai tahun ini, katanya, ada kemudahan dalam memeroleh blanko e-KTP. Tidak lagi menunggu sampai beberapa bulan untuk bisa mendapatkannya. Jika blanko habis, dinas tinggal melaporkan dan mengambil blanko langsung ke Jakarta. Untuk kali ini, jumlah blanko e-KTP yang akan diambil sebanyak 6.000 lembar. Sesuai kebutuhan untuk daftar tunggu e-KTP yang belum dicetak.
Data yang diperoleh me-nunjukkan, e-TKP tahun lalu yang sudah perekaman namun belum dicetak jumlahnya mencapai 3.000 lembar. Kemudian ditambah tahun ini 4.000 lembar. Jika dijumlahkan ada 7.000 lembar e-KTP yang belum dicetak.
“Terus bertambahnya jumlah e-KTP yang belum dicetak pada tahun ini seiring dengan bertambahnya pelajar SLTA yang baru tamat dan sudah mencapai usia 17 tahun,” ujar Tahar.
Selain melakukan pencetakan data e-KTP yang sudah direkam, dalam satu hari rata-rata petugasnya mencetak 100 lembar e-KTP untuk warga di luar daftar tunggu. Misalnya, pergantian e-KTP disebabkan rusak atau hilang. Kemudian ada juga yang datang untuk menukarkan surat keterangan (suket) menjadi e-KTP. Khusus untuk pergantian Suket untuk dicetak menjadi e-KTP pihaknya akan melayani jika orang yang bersangkutan datang sendiri.
Untuk pengurusan e-KTP dan pembuatan KK serta pengurusan berkas administrasi lainnya di Disduk Capil, Tahar berharap masyarakat yang berkepentingan dapat mengurus sendiri. ”Sebab saat ini untuk pembuatan pembuatan e-KTP, akta kelahiran dan KK sudah gratis. Tak perlu pakai perantara,” ujarnya. (san)
Kapolresta Barelang (tengah) ketika menunjukkan barang bukti balok yang dipakai pelaku untuk membunuh korbannya. (Boni Bani/JawaPos.com)
batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombespol Hengki mengapresiasi para bawahannya, khususnya anggota Reserse Kriminal (Reskrim) karena berhasil mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat di Batam sepanjang 2018 berjalan ini.
“Dari 728 laporan kasus yang masuk, ada 552 kasus yang terungkap atau clearance case. Itu artinya 65 persen tingkat keberhasilan yang kami selesaikan dari seluruh laporan yang masuk ke meja kami,” ujar Hengki saat ditemui di Mapolresta Barelang, Batam, Senin (21/5).
Ada pun kasus-kasus besar yang berhasil diungkap, sebagian diantaranya yakni: menangkap Dedi Purbianto, pelaku kasus pembunuhan Deli Cinta di Batuaji yang menyedot perhatian masyarakat akhir 2017 lalu .
Ada juga pengungkapan kasus penipuan ATM yang melibatkan dua warga Negara Nigeria Aloisius dan Atan Antoni, serta warga Bandung bernama Dia Savitri. Ketiga orang ini, oleh tim Satreskim Polresta Barelang diamankan di Jakarta, Kamis (10/5) lalu karena terlibat penipuan bernilai ratusan juta rupiah melalui sosial media terhadap sejumlah warga Batam.
Tak hanya itu saja, kasus lainnya yang tak kalah menjadi perhatian publik di Januari lalu juga berhasil diungkap. Yakni kasus pembuangan anak di kawasan Marina, Batuaji yang langsung ditangani cepat polisi. Polisi langsung mengamankan dua pelaku, yakni DD dan IS.
Polresta Barelang langsung mengamankan kasus ini, dan langsung menyerahkan surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) ke jaksa untuk selanjutnya dibawa ke meja hijau. “Itu kasus pembuangan bayi. Saya dengar hanya dihukum sedikit. Tiga bulan saja. Alasannya karena ada niat baik pelaku, dan sudah dinikahkan,” ujar Hengki.
Menurut Hengki, kasus ini, harusnya vonisnya oleh pengadilan disesuaikan dengan perbuatan para tersangka.
“Inikan perkara sudah menjadi atensi publik. Harusnya vonis disesuaikan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada masyarakat. Menikah sah saja, tapi jangan menghilangkan esensi perkara. Apalagi perbuatan membuang bayi sudah terjadi. Bagaimana kalau bayi itu ditemukan meninggal? kan bisa jadi kena kasus pembunuhan ini,” ungkapnya.
Selain kasus tersebut, kasus curanmor, judi, TKI ilegal, tarian erotis, kasus muatan SARA, dan kasus lainnya juga sebagian sudah diungkap.
“Kami memiliki anggota tim reskrim yang terbatas. Hanya 50-60 tim di Polresta. Mengungkap kasus-kasus itu bukan perkara mudah. Hanya saja kami bekerja maksimal, karena ini memang sudah menjadi tugas kami memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat,” jelas Hengki.
Satu lagi, ujar Hengki kasus yang heboh soal pencabulan di dalam angkot yang kejadinnya di beberapa tempat satu malam itu, beberapa bulan lalu. Begitu mendapat info dan laporan, polisi langsung melakukan pengembangan dan pelakunya tertangkap.
”Kasus itu cepat kami ungkap. Tak sampai 1×24 jam setelah laporan kami langsung menangkap pelaku, mengungkap kasusnya,” bebernya.
Sementara itu, adanya beberapa kasus 2017 dan kasus catur wulan pertama di 2018 yang belum terungkap, karena memang masing-masing kasus tersebut membutuhkan proses yang lama. Kebanyakan kasus itu penipuan online.
“Banyakan kasus yang tertunggak itu masih dalam proses pengungkapan. Ada kendala yang kami hadapi, seperti para pelaku di luar kota. Itulah paling banyak menghabiskan waktu pengungkapan. Tapi itu tengah kami proses semua,” ungkap Kasatreskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan ketika ditemui kemarin.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya juga sudah berhasil membongkar sindikat curanmor di Batam, ganjal ATM, kasus ujaran kebencian, teror, dan jambret yang beraksi di Batam dan luar negeri.
”Untuk 2018 ini capaian kami 65 persen. Ini patut diapresiasi karena mencapai itu harus kerja terus siang malam walau kekurangan personil kami,” ujarnya.
Tapi kami terus bekerja untuk Batam aman. Selain pengungkapan kasus kami juga harus beri rasa nyaman ke warga, investor,” sebutnya.
Hengki juga menyebutkan, pihaknya selalu bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan rasa aman di Batam.
”Seperti tadi baru menerima tamu dari puluhan pendeta yang tergabung dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG), dimana mereka meminta supaya polisi turut membantu bekerjasama menciptakan rasa aman bagi umat yang beribadah di gereja. Kami menerima itu. Jangan sampai kasus kriminal dan kejahatan di Batam meningkat,” jelasnya.
Untuk menciptakan rasa aman ini, Hengki menambahkan, pihaknya menurunkan 2/3 kekuatan personilnya untuk mengamankan sejumlah tempat vital di Batam. Apalagi, saat ini Ramadan dan juga menghadapi idul fitri. Polisi, meningkatkan kegiatan pengamanannya di sejumlah tempat seperti masjid, pasar tumpah, pusat perbelanjaan, hingga patroli.
“Kami terjunkan semua untuk meminimalisir angka kejahatan. Selain itu, personil terbuka menerima laporan masyarakat,” tutup Hengki sambil menyebutkan bahwa anggotanya di semua polsek tak pernah meminta imbalan kepada pelapor atas kasus yang dilaporkannya. (cha)
batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi acara mantu Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, 26 Februari lalu. Senin (21/5), Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Arif di Jakarta.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan pihaknya melanjutkan pemeriksaan terhadap Sekda Kepri, kemarin. Giri menyebut, kasus dugaan gratifikasi ini bisa menyeret Arif ke meja hijau.
”Kami masih mendalaminya. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan hukuman pidana,” kata Giri Suprapdiono di Jakarta, Senin (21/5).
Giri menjelaskan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan Direktorat Gratifikasi KPK, ada beberapa jenis pemberian yang diduga diterima Arif terkait pesta pernikahan yang digelar secara adat tersebut. Antara lain, berupa uang tunai, makanan dan barang, serta pembayaran vendor.
”KPK juga berkoordinasi dengan Inspektorat Kemendagri terkait dengan kepatuhan terharap aturan disiplin PNS,” katanya.
Giri menambahkan, perilaku koruptif kepala daerah dan pejabat daerah biasanya dimulai dari sikap kompromistis terhadap penerimaan gratifikasi yang diselipkan dalam acara adat istiadat yang luhur. Seperti pernikahan.
“Modusnya berkembang, yang semula diberikan saat acara melalui kotak sumbangan, menjadi pemberian dilakukan sebelum acara atau setelahnya dalam nilai yang besar,” jelasnya.
Karena gratifikasi baru dilaporkan setelah lebih dari 30 hari kerja, KPK telah memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, meminta Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
”Bisa hukuman disiplin berat,” imbuh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Sesuai PP 53 itu, aparatur sipil negara yang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannnya masuk kategori larangan yang dapat hukuman disiplin berat. Hukuman itu bisa berupa penurunan pangkat, jabatan, sampai pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS.
Menurut Febri, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi ke KPK yang berhubungan dengan jabatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemberian gratifikasi. Atau melalui unit pengendali gratifikasi di instansi setempat.
Sebab saat ini KPK telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Provinsi Kepri untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin melaporkan gratifikasi.
“Seharusnya lebih dimudahkan dalam melakukan pelaporan, baik penerimaan gratifikasi secara umum yang berhubungan dengan jabatan, ataupun gratifikasi dalam pernikahan,” tuturnya.
Sementara itu, usai mengklarifikasi gratifikasi ke KPK, Arif tidak mau memberikan keterangan kepada wartawan. Termasuk, soal dugaan gratifikasi yang bila ditotal mencapai ratusan juta. Dia langsung pergi menghindari awak media yang menunggunya di lobi gedung KPK.
Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah saat menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diserahkan langsung Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (21/12/2016). Foto: dok Pemprov Kepri
Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Kepri Mirza Bachtiar mengatakan Sekda Arif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK itu seorang diri. Selain diperiksa KPK, Arfi juga menjalani proses klarifikasi oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Mirza mengaku tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan di Kemendagri.
“Pada prinsipnya, Pak Sekda kooperatif dengan memenuhi klarifikasi lanjutan tersebut,” tegas Mirza.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekda Arif diduga menerima sejumlah gratifikasi saat menggelar pesta pernikahan putranya, Faisal Arif Fadillah, pada 26 Februari 2018 di Tanjungpinang. Dugaan gratifikasi itu di antaranya berupa makanan setengah berat untuk suguhan para tamu dan undangan.
Makanan setengah berat itu seperti soto, tekwan, empek-empek, bakso, prata, roti kirai, mi Tarempa, siomay, dan lainnya.
Menu makanan itu disumbang oleh 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Yakni Dinas P3AP2KB, BKD, Biro Organisasi, Disperindag, Bappeda, Perkim, Kesbangpol Limnas, Dinas Pariwisata, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Badan Kominfo, LBH, DKP, PMD, ULP, dan Disnaker.
Jumlah porsi makanan yang disumbangkan masing-masing OPD berbeda-beda. BKD, misalnya, menyumbang 500 porsi tekwan, Bappeda menyumbang 1.500 porsi sate, Dinas Perhubungan menyumbang 800 porsi bakso, dan sebagainya. Setiap OPD rata-rata menyumbang 500 porsi makanan. Anggarannya rata-rata Rp 6 juta per OPD.
Di antara OPD dengan sumbangan terbesar adalah BKD, Biro Organisasi, dan Kesbangpol Limnas. Ketiga OPD itu masing-masing menyumbang Rp 7.500.000 dengan menu makanan yang berbeda. Sedangkan anggaran paling rendah disumbangkan Disnaker, yakni Rp 3.000.000 untuk 300 porsi bubur pedas. (tyo/JPG)
batampos.co.id – Setelah agak tenang pasca penaikan suku bunga oleh Bank Indonesia pekan lalu, pasar finansial kembali bergejolak, Senin (21/5). Rupiah kembali melemah dan semakin parah. Berdasar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.176 per dolar Amerika Serikat (USD). Di pasar modal, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga ambles 0,86 persen menuju 5.733,85.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memproyeksi rupiah bisa melemah hingga Rp 14.300 per USD sampai akhir Mei. Dia menilai, efek dari kenaikan bunga acuan BI tidak terlalu berdampak positif ke pelaku pasar karena hanya naik 25 bps. ”Respons BI agak terlambat dan hanya naik 25 bps, bukan 50 bps,” ujarnya, Senin (21/5).
Faktor lainnya, lanjut Bhima, adalah yield spread antara Treasury Bills (obligasi pemerintah AS) bertenor 10 tahun dan SBN (surat berharga negara) makin lebar. Yield Treasury Bills tenor 10 tahun naik cukup signifikan menjadi 3,11 persen. Sementara itu, SBN di tenor yang sama saat ini sebesar 7,3 persen. Dengan demikian, ada spread 419 basis poin. ”Lebarnya perbedaan yield menjadi indikasi investor cenderung melepas kepemilikan SBN,” katanya.
Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, selain faktor global, ada sejumlah faktor domestik yang ikut memengaruhi pasar. Yakni, adanya kekhawatiran kondisi instabilitas baru-baru ini. Fundamental ekonomi domestik juga masih lemah. Dia pun menekankan bahwa ketika sudah tembus batas psikologis Rp 14 ribu, rupiah makin susah dikendalikan. Dia menilai, selain intervensi cadangan devisa, diperlukan insentif tambahan dari kenaikan suku bunga acuan. ”Kenaikan 25 bps pekan lalu diharapkan dapat menstimulasi pasar, tapi ternyata masih kurang efektif,” ujarnya.
Gubernur BI Agus Martowardojo kembali mengatakan bahwa pelemahan rupiah merupakan murni pengaruh global. Mantan Menkeu itu membantah pendapat bahwa kebijakan BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin belum banyak berpengaruh untuk menenangkan pasar.
Dia menekankan, kenaikan bunga acuan juga disertai dengan bauran kebijakan BI yang lain, yaitu kebijakan makroprudensial dan operasi moneter. ”Kita tetap konsisten untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia di tengah situasi dunia yang sedang penuh ketidakpastian,” kata dia di gedung Kemenkeu, Jakarta, kemarin.
Senada dengan Agus, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan bahwa tekanan global memang masih cukup kuat. Hal tersebut disebabkan membaiknya sejumlah data ekonomi AS. Data-data makroekonominya tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Selain itu, terjadi pelemahan mata uang euro yang berdampak pada makin menguatnya USD.
”Gambaran ini menunjukkan bahwa kondisi globalnya menarik pelemahan di mata uang regional, termasuk Indonesia,” ujarnya. Dia mengatakan, BI tidak bisa melawan mekanisme pasar. ”Tapi, BI tetap ada di pasar jaga stabilitas rupiah, meskipun kita tidak lawan arah pasar itu sendiri,” ungkapnya.
Walau begitu, kata Dody, kondisi rupiah saat ini masih cukup fit. Posisi rupiah saat ini, menurut dia, memang menunjukkan bahwa pasar menghendaki di level tersebut. Pihaknya belum bisa memprediksi sampai kapan rupiah akan terus melemah. (ken/c10/sof/JPG)
Awal bulan ini saya berkesempatan mengunjungi Kabupaten Lingga. Tepatnya di Pulau Singkep.
Waktu itu, Selasa 8 Mei 2018, bertepatan dengan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VII tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2018. Sejak turun di Pelabuhan Jagoh, Dabo, suasana benar-benar ramai.
Kebetulan, ini perjalanan pertama saya ke Lingga sejak ditugaskan ke Kepri pertengahan tahun lalu. Saya ditemani Kepala Perwakilan Batam Pos Tanjung Pinang, Cipi Ckandina. Ada urusan pekerjaan di sana. Salah satunya bersilaturahmi dengan kepala daerah setempat. Wakil Bupati Lingga, M Nizar dengan jajaran.
Baru turun dari kapal feri, saya langsung melongo. Kayak orang katrok. Celingak-celinguk lihat sana-sini. Senyam-senyum dengan siapa saja yang berpapasan. Maklum, ini untuk pertama kalinya saya melihat kawasan yang indah. Benar-benar eksotis.
Tak lama, terlihat Kepala Biro Batam Pos, Wijaya Satria memanggil. Dia sudah menunggu. Lantaran kepala masih puyeng akibat mabuk laut, kami pun memutuskan istirahat sembari santap siang. Mencicipi ikan asam pedas yang konon merupakan menu khas sana.
Usai makan siang, kami pun bergegas ke tempat tujuan. Menggunakan mobil Feroza, kami pun menyusuri jalanan di Lingga.
Saya termasuk orang yang beruntung. Disuguhi pemandangan luar biasa. Pesona alamnya eksotis. Hedeh! Saya langsung terpesona pada pandangan pertama.
Mungkin, wisata alam bisa jadi salah satu “produk” yang bisa dijual oleh Lingga. Di sepanjang jalan, kita disuguhi pantai.
Hamparan pasir putih juga tampak indah. Bahkan, saya lihat ada yang sudah membuat objek wisata dadakan di sana.
Ada yang memberi nama Pantai Marquez, kayak nama pembalap MotoGP Marc Marquez. Ada pula yang namanya Pantai Payung, dengan payung di mana-mana. Ada juga jejeran karang yang masih belum diberi nama.
Jalan-jalan di Lingga itu mengingatkan saya akan suatu kawasan wisata: Pulau Lombok. Posisi jalannya mirip. Di sebelah kanan tebing, di sisi satunya pantai. Bahkan, masih jarang terlihat ada permukiman. Rumah-rumah sangat jarang. Sangat indah.
Saya pikir, kalau potensi wisata itu dikelola dengan serius, pasti mendatangkan duit. Bahkan, masyarakat setempat bisa lebih sejahtera.
Bayangkan! Dari Batam menuju Lingga saja kita sudah disuguhi hamparan laut yang luas. Sesekali kita melihat beberapa pulau berpasir. Itu saja sudah cukup menjadi pengobat stres bagi kita.
Perjalanan yang cukup panjang menuju Lingga bisa menjadi pemanis. Anggap saja sebagai bonus. Bisa bikin orang penasaran. Seperti apa sih Lingga. Ending-nya, berwisata ke Lingga.
Jika pariwisata diseriusi, bukan tidak mungkin Lingga akan menjadi kawasan paling maju di Kepri. Toh, aksesnya tidak hanya dari Batam saja. Kalau dilihat di peta, bisa lewat Pulau Sumatera. Bisa diakses dari Provinsi Riau, Jambi, atau Sumatera Selatan.
Kalau saya tidak salah, ada juga penerbangan ke sana. Kalau Lingga jadi daerah tujuan wisata, intensitas penerbangan pasti akan tinggi. Banyak wisatawan hilir-mudik ke daerah itu. Belum lagi yang memilih jalur laut.
Yang saya dengar juga, banyak spot wisata yang layak untuk dikunjungi di sana. Ada air terjun Makunggal dan Resun yang jarang dijamah. Sehingga tampak asri. Benar-benar alami.
Ada juga Pulau Benan, Pulau Duyung, Pulau Berhala, Pulau Lalang, dan Pulau Penaah yang eksotis nan cantik. Juga Pantai Dungun, Pantai Moyang, Pantai Pasir Panjang, serta pantai-pantai dengan hamparan pasir putih lainnya yang memesona.
Yang keren, ada Gunung Daik dengan kemiringan ekstrem yang menanti untuk ditaklukkan.
Ini bisa memacu adrenalin. Sayangnya, saya tidak sempat mendaki. Hehehehehe.
Sedangkan bagi yang suka dengan sejarah, ada beberapa peninggalan sejarah di kabupaten beralias “Bunda Tanah Melayu” itu. Salah satunya adalah Istana Damnah.
So, apa yang tersaji di Lingga sangat luar biasa. Memang. Untuk memolesnya tidak gampang. Pemerintah harus bekerja keras. Kalau perlu, bisa meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam memoles Lingga.
Sayang kalau dilewatkan. Saya yang baru sekali ke sana saja langsung terpesona. Ingin rasanya tinggal lama di sana. Tapi apa boleh buat. Pekerjaan tidak boleh dilewatkan. Setidaknya, saya sudah menyaksikan keindahan Lingga.
Yang pasti, next time saya akan ke sana lagi. Kali ini bersama keluarga saya. Kalau perlu, kolega saya akan saya ajak menikmati pesona Lingga. *
batampos.co.id – Setelah agak tenang pasca penaikan suku bunga oleh Bank Indonesia pekan lalu, pasar finansial kembali bergejolak, Senin (21/5). Rupiah kembali melemah dan semakin parah. Berdasar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.176 per dolar Amerika Serikat (USD). Di pasar modal, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga ambles 0,86 persen menuju 5.733,85.