batampos.co.id – Pengusaha sepakat bahwa Batam tetap harus Free Trade Zone (FTZ) tanpa kecuali. Jika ingin mengubah FTZ, maka jangan transformasi bentuknya tapi tambah fasilitasnya. Saat ini sudah ada puluhan investor yang ingin masuk ke Batam dan perubahan regulasi dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya saing Batam di mata para investor.
“Jangan ribut lagi, FTZ sudah bagus begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Dosanya itu bukan di FTZ, jadi buat apa diubah menjadi KEK,” kata Dewan Kehormatan Apindo Kepri Abidin Hasibuan di acara Diskusi Bersama Kadin Batam membahas soal transformasi FTZ menuju KEK di Hotel Radison, Jumat (11/5).
Ia kemudian mencoba mengingatkan bahwa tahun 2003 lalu, sistem enclave seperti yang ada di dalam KEK pernah berlaku di Batam. Dan konsep tersebut gagal sehingga diubah lagi menjadi FTZ.
Jika saat ini pun ekonomi tumbuh dengan lambat dan sempat merosot, maka penyebab utamanya adalah demo buruh.”Demo buruh sudah terkenal. Banyak PMA yang kena sweeping ya pada kabur nanti,” jelasnya.
“Kalau pemerintah mau FTZ plus-plus boleh saja dan itu masuk akal. Namun secara undang-undang merujuk pada UU 39/2009 tentang kawasan perdagangan bebas maka secara otomatis jika ada KEK, maka fasilitas FTZ dihapus,” terangnya lagi.
Justru hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan potensi FTZ adalah penambahan fasilitas dan memperbaiki transportasi laut agar ongkos logistik Batam menuju Singapura dan sebaliknya bisa lebih murah. Dan juga mengenai birokrasi perizinan harus disederhanakan.
“Kalau mau fasilitas ya tambah dengan Tax Holiday. Birokrasi dipermudah. Lalu mengenai transportasi Singapura-Batam sekarang terlalu mahal. Aspirasi pengusaha seperti ini yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Abidin hanya tak ingin usaha pemerintah, Apindo dan Kadin yang sudah berusaha mendatangkan investor menjadi sia-sia karena ketidakpastian ini.
“Saya sudah tarik 24 investor supply chainnya Xiaomi dari China. Belum apa-apa sudah berantam. Padahal investor-investor tersebut serius dan mereka menuntut kepastian hukum. Mereka juga punya jaringan intelijen. Jadi jangan tiap hari berantam di media soal ini,” katanya lagi.
Bahkan katanya dari 24 perusahaan tersebut, sudah ada satu perusahaan yang memberikan uang muka investasi. Perusahaan tersebut memilih Kawasan Industri Tunas dan akan menjadi penyuplai charger bagi Xiaomi yang diproduksi di Satnusa Persada.
“Susah payah melobi setahun, kalau terus begini mereka bisa cabut kan,” tegasnya.
Mantan Deputi III BP Batam, Istono juga buka suara dalam pertemuan ini. Dulu pihaknya juga selaku penggagas FTZ. Makanya ia sangat menyesalkan jika transformasi tersebut dilakukan.
“KEK tak layak diterapkan. Jadi harus FTZ plus-plus,” katanya.
Istono mengungkapkan seluruh KEK yang telah diciptakan pemerintah belum ada yang memberikan kabar baik sama sekali. Makanya ia bingung mengapa KEK harus diterapkan di Batam ketika FTZ masih jauh dari kata selesai.
“Kita juga hingga saat ini belum ada penyampaian sosialisasi dari pemerintah mengenai fasilitas-fasilitas KEK,” katanya.
KEK kata Istono jauh lebih banyak kesulitannya nanti saat diterapkan. Contohnya struktur kelembagaan nanti akan semakin berlapis. Lalu daerah diluar KEK akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) sebagaimana daerah lainnya di Indonesia.
“Bagi UKM yang selama ini mensupport kawasan industri, maka ketika KEK diterapkan akan mati karena tak dapat insentif. Selama itu FTZ akan jadi status quo. Kemiskinan dan pengangguran yang tercipta akan semakin besar,” katanya.
Disamping itu, transformasi FTZ menuju KEK tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan. Butuh waktu transisi yang lama dengan tambahan dari peraturan pendukung baru lainnya.
“Dari pengalaman saya ikut transformasi OB ke BP, tak bisa langsung diproses. Butuh aturan pendukung dari PP hingga Permen. Karena kalau tidak ada, maka bisa jadi cacat hukum,” jelasnya.
UU FTZ memang sudah bagus, namun juga banyak kelemahan. Begitu juga dengan peraturan KEK nantinya, belum tentu langsung sempurna sehingga butuh peraturan pendukung lainnya di kemudian hari.
“FTZ masih sangat ideal. Yang mestinya diajukan adalah penguatan struktur BP Batam dan penambahan insentif. FTZ plus-plus jadinya. Jadi tambahkan saja fasilitas KEK itu, tak perlu ubah FTZ,” jelasnya.
Dan pengamat hukum Batam Ampuan Situmeang menekankan bahwa sekarang pendapat masyarakat juga sudah terpecah soal KEK ini. Ada yang menganggap seolah-olah FTZ itu gagal dan ada juga yang berpendapat bahwa nanti ada KEK diatas FTZ, sehingga fasiltias FTZ dihilangkan.
“Batam kan ditetapkan FTZ selama 70 tahun dan baru jalan 12 tahun. Mengapa tak tambah saja fasilitasnya. Sekarang ada lima fasilitas FTZ, tapi belum pernah ada PP yang memberikan fasilitas baru ke FTZ. Yang ada hanya pengekangan dari pemerintah,” tuturnya.
Sehingga sebagai seorang pengamat kebijakan hukum, Ampuan memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah yang harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang baik jika memang pemerintah bersikeras tetap menetapkan KEK di Batam
Pertama, pemerintah harus bisa memetakan KEK. Kedua, HPL milik BP Batam harus ditegaskan. Karena perubahan FTZ menjadi KEK secara otomatis akan menciptakan administrator baru pengelola KEK. Apakah HPL-nya akan berganti atau tidak.
Ketiga, pengelola KEK harus ditetapkan. Keempat, penyelesaian dualisme antara BP dan Pemko Batam yang telah lama tertunda. Dan kelima anggaran operasional KEK nanti harus dijelaskan secara rinci.
Salah satu kerumitan KEK nantinya perusahaan yang berada di dalam KEK tidak otomatis langsung mendapat fasilitas KEK.
“Mereka harus mengajukannya terlebih dahulu. Lalu dievaluasi oleh pemerintah apakah sudah pantas mendapatkan fasilitas,” jelasnya.
Dan setelah dua tahun nanti akan dievaluasi kembali. Jika dianggap gagal memenuhi standar, maka bukan tidak mungkin fasilitasnya dicabut.”Makanya itu menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. Lebih bagus lagi FTZ karena fasilitasnya bertahan selama 70 tahun. Jauh lebih meyakinkan dari segi kepastian,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali membuka izin alokasi lahan baru untuk para investor. Namun penerbitan izin diperketat menyusul kian terbatasnya ketersediaan lahan di Pulau Batam.
