Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 12239

Terus Beri Kontribusi untuk Daerah

0
Sekretaris Daerah Kepri TS Arif Fadillah foto bersama pengurus DPW Gebu Minang, Sabtu (31/3). F. Humas Pemprov utk batampos.co.id

batampos.co.id – Sekdaprov TS Arif Fadillah mengajak organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau agar terus memberikan kontribusi dalam pembangunan. Mereka bisa bersama-sama pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Pemerintah berharap Gebu Minang dapat berpartisipasi sehingga berbagai pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus DPW Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) Provinsi Kepri masa bhakti 2018-2023 di Hotel Aston Tanjungpinang, Sabtu (31/3) malam.

Kepulauan Riau menurut Arif adalah miniatur dari Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dan adat istiadat serta berbagai potensi yang bisa dikembangkan secara bersama-sama. Secara khusus Arif mengajak segenap pengurus DPW Gebu Minang Kepri agar bersama sama mempromosikan potensi pariwisata di Kepri kepada sanak saudara yang ada di Sumatera Barat. Termasuk juga untuk masyarakat peovinsi lain bahkan luar negeri.

“Kepri ini punya berbagai destinasi wisata kelas dunia oleh karena itu kami harap Gebu Minang juga ikut mempromosikan kepariwisataan yang ada di sini. Mari kita bersama sama membangun Kepri,” harap Arif

Kepada Ketua Umum DPP Gebu Minang H Oesman Sapta Odang yang juga merupakan ketua DPD RI yang turut hadir pada acara ini Arif mengharapkan bantuan agar terus mengawal dan mendorong pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang sedang dibahas di DPR-RI.

Masyarakat Kepri lanjut Arif sangat berharap Undang-Undang ini agar segera disahkan karena akan ada peningkatan yang signifikan pada anggaran daerah Kepulauan. Tentunya peningkatan ini nantinya akan berdampak langsung pada semakin besar kemampuan daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

“Kami sangat mengharapkan bantuan Bapak OSO agar terus mengawal dan mendorong agar Undang-Undang ini segera disahkan,” harap Arif.

Osman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum DPP Gebu Minang yang turut hadir pada acara pengukuhan ini mengharapkan dengan dilantiknya kepengurusan Gebu Minang harus dimaknai sebagai momen kebangkitan orang minang di Provinsi Kepri.

“Kebangkitan ini adalah pertanda bahwa kita akan merubah kehidupan kita, mindset kita agar orang minang dimanapun bisa maju dan sejahtera serta ikut berkontribusi dan bekerjasama dengan pemerintah demi kemakmuran bersama,” ujar OSO.

Sementara itu Ketua DPW Gebu Minang Kepri H. Abdul Rahman, mengatakan dirinya siap memimpin dan menakhodai organisasi ini dengan tujuan memperjuangkan dan meningkatkan perekonomian warga minang yang ada di Kepulauan Riau. Menurutnya Gebu Minang siap bermitra dengan organisasi manapun termasuk pemerintah untuk bersama-sama memajukan daerah.

“Kami berharap kita semua di DPW Gebu Minang dapat menyatukan komunikasi dan saling bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian warga minang di perantauan serta ikut bersama-sama membangun dengan pemerintah daerah setempat,” ujar Abdul Rahman. (bni)

HUT ke 52, Bank Riau Kepri Gelar Aneka Kegiatan

0
Ketua Komisi C DPRD Riau, Erizal Muluk didampingi Dirut BRK, Irvandi Gustari melepas 700 peserta Fun Bike 2018 sempena HUT Bank Riau Kepri ke-52 di halaman Gedung Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Sabtu (31/3) pagi.
foto Bank Riau Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Tepat 1 April 2018, Bank Riau Kepri (BRK) berusia 52 tahun. Ulangtahun diperingati dengan upacara di halaman kantor Pusat Bank Riau Kepri Gedung Menara Dang Merdu, Pekanbaru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menjadi pembina upacara.

Turut hadir Dirut BRK Irvandi Gustari, Komisaris Utama BRK HR. Mambang Mit; Direktur Operasional Denny M. Akbar; Direktur kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi; jajaran komisaris Taufiqqurrahman beserta Rivaie Rachman dan Dewan Pengawas Syariah Suryan Al Jamrah.

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi dalam sambutannya menyampaikan Bank Riau Kepri merupakan salah satu sumber andalan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau. Ia juga berharap, bank berlogo tiga layar terkembang ini selalu meningkatkan kinerjanya dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

“Harus fokus dalam menghadapi persaingan maupun kondisi ekonomi global yang sedang melambat seperti saat ini,” ungkapnya.

Dalam kondisi ekonomi saat ini, Bank Riau Kepri berhasil membukukan laba Rp 454.395 miliar dan berhasil menumbuhkan aset dari Rp 21.22 tiliun pada akhir 2016 menjadi Rp 25,492 triliun hingga akhir 2017 atau tumbuh Rp 4,3 triliun.

Yang paling membanggakan lagi katanya, BRK telah memperlihatkan kemandirian dan kekokohan dalam hal likuiditas dan kemandirian dana yang dikelola, dan kesemuanya itu tercermin pada komposisi dana Pemerintah Daerah dan dana non Pemerintah Daerah.

“Saya mengapresiasi jajaran komisaris dan direksi atas program-program strategis serta prestasi gemilang yang telah ditorehkan jajaran dan insan Bank Riau Kepri,” ungkapnya.

Dalam upacara tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan untuk pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan penghargaan masa bakti mulai dari 15 tahun sampai dengan 25 tahun.

Selain upacara, di halaman kantor tersebut juga berlangsung pameran photo dan dokumentasi yang menampilkan dokumentasi Bank Riau Kepri dari masa ke masa. Di acara BRK ke-52 ini BRK juga mengundang para pensiunan, mantan direksi, dan mantan komisaris.

Beberapa rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-52 BRK diantaranya turnamen takraw untuk seluruh jaringan kantor di Pekanbaru, open tournament golf di Palm Springs Batam, dan Fun Bike 2018. Bank Riau Kepri juga akan memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim.

Sebelumnya sempena BRK ke-52 Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, Erizal Muluk didampingi Dirut BRK, Irvandi Gustari beserta istri Dian Srinursih melepas 700 peserta Fun Bike 2018 di halaman Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Sabtu (31/3). Para peserta terdiri dari 600 pegawai jaringan kantor Bank Riau Kepri yang ada di Pekanbaru dan 100 peserta dari Indonesia Marketing Association IMA dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK).

Antusias peserta sudah terlihat sejak pukul 06.00 wib. Tepat pukul 07.00 wib seluruh peserta dengan gembira menyusuri rute sepanjang 7 kilometer yang melewati jalan Jend. Sudirman, Sisingamangaraja, Sultan Syarif Qasim II, Diponegoro, jalan Gajah Mada, dan finish di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Dirut BRK, Irvandi Gustari mengatakan olahraga menjadi yang ajang silaturahnmi dan kebersamaan ini berhasil mempersatukan seluruh peserta dengan hangat.

Terlihat canda tawa mengisi wajah dari seluruh peserta ketika sarapan bersama jajaran komisaris dan direksinya usai melewati garis finis. Berbagai hadiah menarik disiapkan panitia.

Dikatakan Irvandi, fun bike 2018 ini merupakan rangkaian HUT Bank Riau Kepri ke-52.

“Selain berbagai macam kegiatan, Bank Riau Kepri juga akan memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim,” ujar Irvandi. (cca)

Ratusan Pelajar Ikuti UNBK

0

batampos.co.id – Kepala SMK Budi Mulia Abd Hafiz Zawawi mengatakan sebanyak 105 orang pelajar SMK Budi Mulia mengikuti ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) hari ini, Senin (2/4).

Menurut kepala SMK Budi Mulia, Abdul Hafiz Zawawi, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran UNBK, terutama jaringan internet.”Kami harap PLN tidak melakukan pemadaman mendadak karena dapat memperngaruhi pelaksanaan UNBK,” ujar Zawawi.

Persiapan secara teknis sudah dilakukan, bahkan peserta UNBK sebelumnya telah menggelar doa bersama menjelang ujian Nasional.

“Hari pertama UNBK mata pelajaran bahasa Indonesia, insyallah siswa sudah siap mengikuti ujian. Jauh hari persiapan perangkat komputer, masalah jaringan internet juga sudah dilakukan,” katanya.

Sementara menurut pengawas sekolah mengah atas (SMA) pulau Kundur Saril, S.Pd menyebutkan peserta UN sebanyak 822 orang. Terdiri dari SMAN 0 Kundur 261 orang, SMAN 02 Kundur 108 orang, SMAN 03 Kundur 163 orang, SMAN 04 Kundur 116 orang, SMAN 05 71 orang, SMAN 06 Kundur 71 orang dan SMA Darul Furqon 20 orang.

Seluruh sekolah telah melakukan persiapan sebelumnya kita harapkan tidak ada kendala. Disebutkan untuk tingkat SMA pelaksanaan ujian Nasional dilaksanakan setelah UN
SMK.

Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edy Sadono menegaskan jika pihaknya telah melakukan pengamanan dokumen negara yakni soal ujian Nasional (UN). Dikatakan soal UN telah tiba sejak Kamis 29/3 dari Polres Karimun dengan pengawalan cukup ketat oleh anggota Polsek Kundur. Untuk menjaga kerahasiaan soal UN disimpan di Mapolsek Kundur sebelumnya telah dilakukan serah terima dari panitia melalui kepala SMAN 01 Kundur Abdul Latif.

Disebutkan jumlah soal UN yang diterima dari Mapolres Karimun SMAN 01 Kundur 57 amplop, SMAN 03 Kundur 12 amplop, SMAN 05 Kundur 22 amplop, Madrasah Aliyah Al Huda 10 amplop.

Selanjutnya soal UN akan diambil masing-masing kepala sekolah setiap hari sesuai dengan jadwal mata pelajaran ujian. (ims)

Tentara Israel Tembak Pemuda Palestina saat sedang Salat

0

batampos.co.id – Suara tembakan terdengar cukup keras. Abdelfattah Abdelnabi menyusul jatuh rebah ke tanah. Pemuda 19 tahun tersebut sebelumnya tengah berlari menjauhi pagar pembatas antara Jalur Gaza dan Israel. Dia sempat dirawat sebelum akhirnya dinyatakan sebagai salah seorang korban meninggal dalam aksi memperingati Land Day, Jumat (30/3) lalu.

’’Dia tak memilki senjata, tapi mereka (tentara Israel, red) tetap menyerangnya dengan brutal,’’ ujar Alaa Abdelnabi, saudara laki-laki Abdelfattah Abdelnabi, sebagaimana dikutip Al Jazeera. Video penembakan Abdelnabi itu beredar luas di dunia maya.

Rekaman lain yang menjadi bukti kekejaman Israel juga bermunculan. Di antaranya, seorang pemuda yang ditembak kaki kanannya saat sedang salat Asar. Di video lain, tampak seorang gadis Palestina ditembak saat mengibarkan bendera Palestina. Dia tak membawa senjata, pun tak mendekati pagar pembatas.

Pada berbagai media, Israel menyatakan bahwa mereka menembak orang-orang yang dianggap sebagai provokator dan mendekati pagar. Tapi, video-video tadi berkata lain.

Setidaknya 16 orang tewas dalam aksi Land Day tersebut dan lebih dari 1.400 orang terluka akibat peluru asli yang digunakan sekitar 100 penembak jitu Israel. Seorang petani juga tewas oleh senjata Israel sebelum aksi berlangsung. Banyaknya korban luka membuat para dokter kewalahan. Mereka sampai kehabisan obat-obatan dan darah untuk transfusi korban luka.

Berbagai pihak menyerukan agar tragedi Land Day itu diselidiki. Mulai Sekjen PBB Antonio Guterres, Amnesty International, sampai Pemimpin Partai Meretz Tamar Zandberg yang merupakan oposisi sayap kiri di Israel. Tak ketinggalan, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Feferica Mogherini.

’’Penggunaan peluru asli seharusnya menjadi bagian dari penyelidikan yang transparan dan independen,’’ tegas Mogherini sebagaimana dilansir Reuters.

Kemarin (1/4) Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman langsung menolak seruan untuk dilakukannya penyelidikan. ’’Tidak akan ada penyelidikan,’’ tegasnya. Menurut dia, tentaranya hanya menjalankan tugas. Dia bahkan berpendapat bahwa tentaranya seharusnya diberi medali.

Israel memang percaya diri. Sebab, Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utamanya memberikan proteksi. Negeri Paman Sam itu telah memblokade usulan Kuwait agar Dewan Keamanan (DK) PBB membuat pernyataan bersama. Salah satu poinnya adalah menyerukan penyelidikan terhadap insiden Land Day. Pernyataan DK PBB tidak bisa dikeluarkan jika ada satu negara anggota yang menolak.

Land Day sendiri merupakan peringatan tahunan atas tewasnya enam warga Arab Israel oleh pasukan keamanan Israel saat demo penyitaan tanah di wilayah utara Israel pada 1976. Aksi peringatan Land Day tahun ini dilakukan dengan menduduki perbatasan Israel selama enam pekan. Demonstran bertahan hingga peringatan Nakba yang jatuh pada 15 Mei. Itu adalah hari di mana negara Israel berdiri dan 700 ribu warga Palestina diusir dari tanahnya. (sha/c17/pri/JPG)

Guru dan Honor Tak Gajian Tiga Bulan

0

batampos.co.id – Sejak sistim kepengurusan pendidikan dan tenaga pendukung tingkat SLTA diambil alih oleh Provinsi Kepri, guru dan honorer pendukung lainnya di lingkungan SLTA belum menerima gaji lebih dari tiga bulan.

”Sejak Januari tahun ini tak gajian. Bahkan bukan hanya untuk guru honor SLTA dan tenaga pendukung honorer di daerah kita saja. Tapi terjadi di seluruh Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan karena harus mempersiapkan administrasinya terlebih dulu,” ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SLTA Kabupaten Karimun, Alta Fetra kepada Batam Pos, kemarin (1/4).

Dikatakannya, pada pertengahan Maret ada kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ke Karimun. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa dana untuk membayar tenaga honorer yang ada di seluruh SLTA itu sudah dianggarkan di dalam APBD Provinsi Kepri 2018. Namun, agar tidak melanggar ketentuan, maka administrasi tenaga honor tersebut juga harus diperbaharui.

”Artinya, setiap tenaga honor di SLTA negeri sederajat harus diperpanjang dulu surat kontraknya setiap tahun. Makanya, membutuhkan waktu untuk menyelesaikan surat kontrak tenaga honor,” katanya.

Disdik menjanjikan bulan April ini semua surat kontrak baru untuk tenaga honorer selesai dan akan langsung dilakukan pembayaran gaji yang tertunggak.

Sementara Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi PDI Perjuangan, Eri Suandi secara terpisah membenarkan keterlambatan pembayaran gaji untuk tenaga honor diseluruh SLTA Negeri. Hal tersebut disebabkan belum selesainya surat kontrak tenaga honor tersebut.

”Terakhir itu, saya bertemu dengan Kadis Diknas Provinsi Kepri ketika kunjungan ke Natuna dan menanyakan langsung tentang gaji tenaga honor guru dan honor tenaga pendukung di SLTA. Kita minta tahun depan tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujarnya.

Disinggung tentang tidak lagi dibayarkan insentif untuk guru SLTA swasta yang sudah setahun lebih, Eri menyebutkan sebenarnya pada akhir tahun lalu sudah pernah dia mencoba untuk mengusulkan untuk hal ini. Namun belum mendapatkan banyak dukungan.

”Saya banyak mendapat keluhan dari guru SLTA swasta yang menanyakan apakah tidak ada insentif dari porvinis. Sedangkan, ketika masih di kabupaten guru SLTA swasta masih dapat rata-rata Rp700 ribu sampai Rp1 juta,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Eri, tidak perlu ada perbedaaan untuk guru negeri dan guru swasta. Sebab, pada intinya mereka sama-sama guru. Tugas utamanya adalah mengajar dan mendidik di sekolah untuk menciptakan SDM yang handal. Atas dasar itu dia mengusulkan agar guru di SLTA swasta juga harus mendapatkan perhatian. Karena, tugas dan fungsinys sama. Mudah-mudahan tahun depan rencana ini bisa diterima oleh pemerintah provinsi. (san)

KPPM Shadik Tingkatkan Dakwah

0
Bupati Karimun, Aunur Rafiq bersalaman dengan pengurus KPPM Shadik Kabupaten Karimun yang baru dilantik. F.Sandi/batampos.co.id

batampos.co.id – Bupati Karimun melantik kepengurusan Komunitas Peduli Pemuda Muslim Shaleh Cendekia (KPPM Shadik) Kabupaten Karimun periode 2018-2020 di aula Masjid Agung, Tanjungbalai Karimun, Minggu (1/4).

Melalui komunitas ini, diharapkan misi dakwah untuk menciptakan muslim yang berakhlak dapat ditingkatkan. Apalagi  metode dakwah yang dijalankan oleh KPPM Shadik ini dapat dirasakan. Karena, menyasar generasi muda, khususnya para remaja yang duduk di sekolah menengah atas.

“Tentunya, kita berharap dakwah yang selama ini sudah dilakukan dapat ditingkatkan terus. Sehingga, dapat memberikan dampak positif agar terhindar dari pergaulan dan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Ia menginginkan peran KPPM Shadik hadir untuk selalu memberikan dakwah agar para generasi muda kita tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Disinggung tentang keinginan KPPM Shadik tentang pemasangan papan tanda di Coastal Area, Bupati menyebutkan, dari dialog yang dilakukan tadi memang ada keinginan bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di Coastal Area dipasang papan tanda himbauan.

”Tujuannya tentu untuk mencegah para pemuda dan remaja agar tidak terlalu larut malam berada di lokasi tersebut, apalagi pada saat bukan pada hari libur. Kemudian, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Rafiq, dia juga akan turun bersama KPPM Shadik dalam Program Petualangan Fajar pada Ahad (8/4) pekan depan. Dengan keikutsertaan ini diharapkan dapat mengajak lebih banyak pemuda dan remaja untuk bersama-sama syiar Islam,” ungakpnya. (san)

Dua Perusahaan Swasta Diberi Waktu Setahun Bangun Pembangkit

0
Petugas PLN Ranting Tanjungbalai Karimun menaiki tangga usai melakukan pengecekan mesin pembangkit listrik. F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Terjadinya penetapan zonasi kelistrikan di wilayah pulau Karimun besar oleh Pemerintah Pusat, berdampak terhadap kebutuhan publik akan ketersediaan listrik. Dimana, ada tiga pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yaitu zona satu PT Soma Daya Utama (SDU), zona kedua PT Karimun Power lant (KPP) dan zona ketiga PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri.

Salah satu tokoh masyarakat Karimun Raja Jurantiaz menganggapi, bahwanya kebijakan terkait kelistrikan oleh pemerintah pusat secara tidak langsung membunuh perekonomian di daerah.

Buktinya, penetapan zonasi kelistrikan tidak ada sosialisasi ke publik dan celakanya lagi penyedia tenaga listrik di zona satu dan dua tidak siap sama sekali untuk menyalurkan daya listrik ke masyarakat maupun industri.

”Masyarakat bisa lihat sendiri, mulai dari masyarakat kecil, hingga pelaku usaha mengeluhkan tidak bisa dialiri listrik di dua zona tersebut sudah setengah tahun menunggu,” ungkap Raja Jurantiaz, kemarin (1/4).

Sementara Kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli ketika dikonfirmasi mengatakan, dari menghasilkan keputusan bahwasannya kedua perusahaan swasta tersebut diberi waktu satu tahun untuk membangun infrastruktur. Dan dari Pemkab Karimun, akan segera menyurati PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri untuk segera melakukan penyambungan listrik di dua zona.

”Dalam waktu dekat kita surati pihak PLN. Yang jelas Pemkab Karimun, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan tengah dalam pemberlakuan zonasi kelistrikan,” jawabnya.

Di dua zonasi tersebut termasuk pelayanan publik. Sebab, sesuai dengan nawacita presiden Jokowi Dodo bahwasannya daerah-daerah perbatasan harus bisa disetarakan. Artinya, kebutuhan listrik di kedua zona tersebut harus segera dipasang oleh pihak PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri. Setelah, ada kesepatan dengan kedua perusahaan yang memiliki pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di pualu Karimun besar.

”Sabar dululah. Yang jelas, ada sedikit titik terang dari kedua pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Mengingat, saat ini daftar tunggu di kedua zona tersebut mencapai 969 pelanggan,” jelasnya. (tri)

Kasus Sarden Bercacing, IDI Kuatirkan Hal Lain…

0

batampos.co.id – Kasus ikan makarel kalengan bercacaing mendapat perhatian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI khawatir ada bahan atau kandungan yang lebih berbahaya dari cacing itu sendiri.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Sekjen PB IDI), Adib Khumaedi mengatakan problem yang diresahkan sebenarnya bukan pada cacingnya.

”Melainkan saat produk makanan yang didapati kandungan lain yang tidak ada dalam daftar kandungan (daftar komposisi yang tertera pada kaleng, red),” ujarnya.

Menurut Adib, pihak berwajib harus benar-benar memelototi proses pembuatan. Mulai dari penangkapan ikan hingga akhirnya didistribusikan.

”Perlu dilakukan penyelidikan dalam pengolahan makannya,” ujar spesialis ortopedi itu.

Dari pengolahan tersebut dapat diketahui apakah bahan baku diperlakukan semestinya atau tidak. Hal ini terkait kualitas setelah menjadi produk yang siap dikonsumsi.

”Jika pengolahan makanannya tidak bagus maka berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat,” katanya.

Inilah yang menjadi perhatian IDI. Dia mengkhawatirkan jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pengolahan makarel. Sehingga ada komponen yang sebenarnya lebih berbahaya daripada cacing itu sendiri. Akibatnya ke depan akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Untuk sejauh ini belum ada laporan mengenai kasus akibat cacing anisakis yang terdapat pada ikan makarel. Cacing atau larva cacing anisakis sebenarnya mudah mati. Caranya dengan memasak sampai matang. Selain itu jika disimpan dalam suhu minus 20 derajat cacing tersebut juga tidak dapat hidup.

Namun jika seseorang memakan cacing dari ikan makarel atau pun ikan lainnya, ada beberapa risiko penyakit yang mengintai. Misalnya saja nyeri perut, mual, muntah, kembung, diare berdarah, dan demam tinggi. Hal itu lantaran larva menempel di lambung atau usus halus.

Sementara itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) masih terus melakukan pengawasan dalam penarikan dan pemusnahan 27 merk ikan makarel kalengan yang terdapat cacing anisakis. Menurut Kepala Badan POM Penny Lukito, Badan POM bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah berkoordinasi untuk perkuatan pengawasan sepanjang rantai produksi ikan. ”Sejak penangkapan dan penanganan bahan baku hingga produk jadi,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga telah memberikan notifikasi kepada Pemerintah Tiongkok terkait dengan bahan baku ikan yang mengandung parasit cacing.

Sementara maraknya temuan cacing pada 27 merek produk makarel kalengan membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melayangkan protes ke pemerintah Tiongkok. KKP meminta Tiongkok menghentikan ekspor makarel kalengan ke Indonesia.

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu, Balai Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Widodo Sumiyanto menjelaskan, sebanyak 16 dari 27 merek makarel kaleng itu diimpor langsung dari Tiongkok. Sementara 11 lainnya diimpor dalam bentuk bahan baku, juga dari Tiongkok.

Widodo menjelaskan, sebenarnya KKP sudah mengetahui informasi adanya cacing dalam makarel kaleng tersebut sejak tahun lalu. Namun pihaknya baru melakukan pengujian pada Februari 2018.

“Pada bulan Februari kita mendapatkan produk ikan Makarel sudah jadi dari China mengandung cacing mati. Tanggal 15 Februari barang tersebut dikembalikan ke China melalui Surabaya,” jelas Widodo. (lyn/JPG)

KPUD Gelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih

0
Salah satu komisioner KPUD Karimun memberikan pemaparan pada Rakor Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2019, Minggu (1/4). F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Karimun, kemarin (1/4) melakukan rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih Pemilu 2019 dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se kabupaten Karimun. Tujuannya, tidak lain untuk mensinkronkan data pemilih mulai tingkat bawah hingga tingkat kabupaten.

”Nanti ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih setelah proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) secara serentak dahulu,” jelas Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, kemarin (1/4).

Selanjutnya, tugas untuk penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran akan dikerjakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPK dengan tetap bekerjasama dengan Pantarlih. Sebab, pemuktahiran daftar pemilih sangat penting dilakukan, agar hak konstitusional pemilih dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana, syarat menjadi pemilih sesuai dengan peraturan terbaru Undang-undang No.7 Tahun 2017 harus memiliki KTP elektronik.

”Paling penting adalah pemilih harus mempunyai KTP-el atau surat keterangan dari Disduk Karimun. Agar bisa menggunakan hak pilihnya, saya himbau kepada masyarakat agar segera melakukan penguruskan KTP-el,” ungkapnya.

Dikatakan, Rakor tersebut disampaikan oleh komisioner KPU Karimun Samsir divisi program dan data bersama komisioner lainnya. Dimana, jumlah DPT pemilihan terakhir mencapai 173.901 pemilih dengan jumlah TPS mencapai 450 TPS dari 12 kecamatan. Yang mana untuk jumlah DPT di Pemilu 2019, akan disinkronkan dengan DPT terakhir dari KPU Pusat.

”Pekan depan kita akan melakukan perekrutan Pantarlih. Kalau saat ini belum bisa dipastikan berapa persen kenaikan jumlah DPT,” jawabnya.(tri)

Ranperda Tentang Rokok Terdepak

0

batampos.co.id – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai kawasan bebas asap rokok, seakan pudar dari ingatan. Ranperda yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang sejak 2015 lalu ini terdepak dari program pembentukan perda tahun ini.

Padahal, sebelum-sebelumnya, ranperda ini rutin diajukan hingga 2017 kemarin. Ketiadaan pengajuan ranperda kawasan bebas asap rokok pada daftar ranperda yang bakal dibahas sepanjang 2018 ini, menurut DPRD akan beralih tangan ke Pemko Tanjungpinang.

“Rencananya akan diajukan oleh Pemko. Makanya DPRD tidak mengajukan kembali tahun ini,” terang Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga kemarin.

Ia menerangkan, Pemko Tanjungpinang berencana memanfaatkan pajak rokok dalam proses implementasi nanti. Sehingga mengefektifkan jalannya perda yang bakal memfasilitasi udara sehat dan bersih untuk Tanjungpinang nanti.

“Kawasan bebas asap rokok, tentu akan terus menjadi perhatian dan tidak mungkin ditinggalkan,” tegas Angga.

Namun Pemko Tanjungpinang, diperkirakaan baru akan mengajukan ranperda tersebut di 2019 mendatang.”Karena di tahun ini memang tidak ada, tapi 2019 nanti kemungkinan besar akan diajukan Pemko,” pungkas dia. (aya)