Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Foto: Cecep Mulyana
batampos.co.id – Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya akan mendukung pembangunan Tanjungsauh. Selain pelabuhan, maka pemerintah katanya juga akan merencakan KEK disana dengan operatornya pemerintah daerah.
“Tanjungsauh paling utama, karena kondisinya kosong, bukan hutan lindung dan sebagainya,” katanya.
Meskipun bukan masuk wilayahnya, BP tetap berkomitmen untuk ikut membangun Tanjungsauh.
Pengusaha pun menyambut positif rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pelabuhan Tanjungsauh. Namun untuk menerapkannya, perlu mempertimbangkan untuk menciptakan situasi kondusif di Kepri.
“Pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh sangat bagus, tapi juga harus diiringi dengan upaya menciptakan situasi perdagangan yang kondusif di seputar perairan Kepri,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Daniel Burhanudin, Rabu (11/4).
Menurutnya kapal-kapal akan datang karena melihat situasi yang kondusif disana.
“Kapal itu mengikuti perdagangan. Jadi investor asing yang ada dalam pembangunan pelabuhan tersebut harus bisa menarik kapal-kapal asing ke Tanjungsauh,” jelasnya.
Pemerintah juga harus memberi insentif ke sana.
“Harus disertai dengan insentif agar uang yang dihabiskan untuk membangunnya tidak percuma,” paparnya.(leo)
batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan diberikan anggaran Rp 50 juta untuk membongkar kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bintan. Anggaran tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 yang diberikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.
”Itu hanya untuk mengungkap satu kasus korupsi saja,” ujar Kajari Bintan Sigit Prabowo usai melantik pejabat eselon IV di lingkungan Kajari Bintan di kantornya, Rabu (11/4).
Sigit menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan kasus korupsi yang dibagi untuk penyelidikan sekitar Rp 25 juta dan penyidikan Rp 25 juta.
”Jika ada laporan kasus korupsi lainnya, kami tidak akan dapat memprosesnya karena anggaran yang diberikan terbatas,” ungkap Sigit.
Selain terbatasnya anggaran, Sigit menyampaikan personel di Kejari juga terbatas. Idealnya di Kejari Bintan ada lima orang Kepala Seksi (Kasi). Masing-masing Kasi memiliki tiga Kepala Sub Seksi (Kasubsi) dan empat Kaur di Kasubag.
”Tapi yang diberikan sesuai SK hanya empat pejabat. Idealnya 19 pejabat mulai setingkat Kasubsi dan Kaur. Karenanya kami mengusulkan ke Kejati Kepri untuk diteruskan ke pusat,” ungkapnya.(met)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat sidak gudang sembako di Tanjungbatu, belum lama ini. F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memastikan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di Kundur jelang Ramadan, aman.
Kepastian itu diungkapkan gubernur usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gudang sembako di Tanjungbatu, setelah acara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-101 seminggu lalu.
Nurdin juga berkoordinasi dengan beberapa distributor sembako di Tanjungbatu guna menjaga stok sembako di Tanjungbatu tetap aman.
Gubernur sidak di gudang PT Robinson yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjungbatu Kota. Kedatangan Nurdin ke gudang membuat kaget sejumlah karyawan bahkan pemilik gudang sendiri. Bahkan gubernur juga berkomunikasi dengan karyawan menanyakan kebutuhan sembako yang ada di gudang.
“Saya sempatkan untuk datang ke beberapa gudang sembako untuk melihat langsung stok kebutuhan sembako di Tanjungbatu. Kan tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. Makanya saya berkoordinasi dengan beberapa distributor sembako yang ada di Tanjungbatu, intinya kebutuhan sembako aman,” kata Nurdin.
Mantan Bupati Karimun ini akan terus memantau stok sembako di sejumlah daerah. Masyarakat menurutnya tidak boleh sampai kesulitan mendapatkan sembako.
Selain itu juga untuk memantau kenaikan harga di pasaran. Karena biasanya beberapa jenis sembako mengalami kenaikan menjelang atau saat Ramadan.(ims)
batampos.co.id – Legislator Komisi III DPRD Kepri Irwansyah kembali menyoroti molornya penyelesaian Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang. Ia meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengambil sikap menuntaskan persoalan tersebut.
”Pembangunan Pelabuhan Dompak menjadi bagian dari perkembangan Dompak itu sendiri, tapi kok tak tuntas juga,” ujar Irwansyah, Rabu (11/4).
Dengan berlarut-larutnya penyelesaian pembangunan tersebut, bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak baik. Salah satunya semakin rusaknya infrastruktur yang ada, sehingga butuh perbaikan berbiaya besar.
”Selain rugi dari sisi keuangan, tentu kita juga dirugikan dari sisi waktu,” paparnya.
Disinggung tidak jelasnya kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut disebabkan persoalan hukum? Menurutnya, proses hukum yang terjadi hendaknya tidak menjadi penghalang. Apalagi perjalanannya sudah lama.
”Jika bisa disiasati bersama, tentu tidak ada salahnya. Artinya proses hukum berjalan, penyelesaian pembangunan juga jalan,” tutup Irwansyah.
Belum lama ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail mengatakan, mangkraknya penyelesaian Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang, lantaran masih dalam proses hukum. Dimana pihak Polres Tanjungpinang tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pembangunan.
Padahal, anggarannya sudah ada. ”Lewat APBN 2018 alokasinya sudah ada, tetapi masih dalam tanda bintang. Artinya ada dua kemungkinan, yakni lanjut atau tidak,” ujarnya.
Menurut Jamhur, Pemprov Kepri sudah menghibahkan lahan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga tidak ada lagi persoalan administrasi. Ia sangat menyayangkan persoalan hukum yang terjadi sekarang ini.(jpg)
Wakil Gubernur Kepri Isdianto bersama pengurus ASITA dan PHRI, usai melakukan pertemuan, Rabu (11/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id.
batampos.co.id – Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengajak Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dan Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) bersama dengan pemerintah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.
Wagub yakin masih banyak sektor pariwisata yang tersebar di seluruh Kepri yang bisa digali dan dijadikan ladang bisnis. Untuk itu, dirinya sengaja mengundang pelaku pariwisata.
“Karena para pelaku pariwisata di Kepri ini, ya bapak-bapak tentunya,” kata Isdianto saat rapat bersama ASITA dan PHRI di ruang kerjanya, kantor Dompak, Tanjungpinang, Rabu (11/4).
Mendampingi wakil gubernur dalam pertemuan, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar dan Kepala Dinas Kebudayaan Yatim Mustafa. Dikatakan Isdianto, dirinya sangat komitmen dalam pengembangan dunia pariwisata.
Menurutnya potensi wisata di Kepri tidak akan pernah ada habisnya. Berbeda dengan bisnis per tambangan atau sejenisnya yang sangat bergantung terhadap bahan baku.
Menurutnya, waktu dirinya baru dilantik di Jakarta, sempat ditanya wartawan tentang potensi apa yang bisa digali di Kepri.
”Dengan spontan saya jawab potensi pariwisata. Letak kita yang strategis, laut yang luas dan pantai yang indah, kebudayaan, dan sejarah adalah potensi yang bisa dikembangkan,” kata Isdianto.
Usai dilantik ia langsung mengadakan pertemuan terbatas bersama Dirjen Pengembangan Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Menurutnya, banyak kegiatan di Kementerian Pariwisata yang bisa dikombinasikan dengan kegiatan di daerah.
”Saya yakin sekali dengan semangat teman-teman di ASITA dan PHRI ini, dunia pariwisata Kepri akan terus berkembang,” ujarnya.
Ketua DPD ASITA Kepri Andika mengatakan, untuk mendongkrak kunjungan wisman ke Kepri, pihaknya akan menggelar kegiatan ASITA Trave Agent ke-2 dengan melibatkan sejumlah negara di ASEAN. Adapun agendanya dilaksanakan 3 – 5 Mei mendatang.
Pihaknya mengundang pengusaha dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Tiongkok dan beberapa lainnya. “Sejauh ini baru dari Malaysia dan Singapura yang merespons positif, yang lain masih menunggu,” kata Andika.
Pria asal Karimun ini juga mengajak semua pelaku wisata agar menjual apa yang dibutuhkan konsumen. Andika juga mengingatkan bahwa saingan Kepri saat in bukan lagi Singapura, tapi justru Malaysia, terutama Johor Bahru.
Sementara itu Ketua PHRI Kepri Tupa Simanjuntak menegaskan bahwa sampai saat ini pangsa pasar dalam negeri 30 kali lipat jauh lebih besar dibanding pasar luar negeri. Sehingga dia mengimbau pihak terkait tidak hanya terfokus pada pangsa pasar dari luar negeri.
Kepri, katanya, berada di posisi tiga besar di bawah Jakarta dan Bali. “Jika wakil gubernur tadi mengatakan pariwisata Kepri punya potensi untuk berkembang, maka saya juga yakin Kepri bisa lebih unggul dari Jakarta, bahkan Bali. Kenapa tidak, kita semua ada. Tidak macet seperti di Jakarta, pilihan destinasinya juga lengkap,” ujar Tupa.(bni)
batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri Lingga Puji Triasmoro gerah dengan aksi oknum tidak bertanggung jawab yang baru-baru ini mengatasnamakan dirinya dan instansi yang dipimpinnya menipu melalui saluran telepon. Beberapa kepala desa di Bunda Tanah Melayu sempat menerima telepon tersebut.
“Saya meminta kepada semua pihak agar tidak menanggapi telepon yang mengatasnamakan saya atau pun instansi Kejaksaan Negeri Lingga,” ujar Puji, Rabu (11/4).
Salah satu kepala desa yang mendapat telepon penipuan tersebut sempat merekam dan memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lingga. Puji juga memastikan kalau instansi Kejaksaan Negeri yang melakukan panggilan tentunya melalui pemberitahun secara resmi. Namun jika penipuan berujung pada tindakan yang merugikan pihak lain.
“Saya lihat seperti modus lama, orang yang menelepon mengatasnamakan saya atau petugas kejaksaan untuk mengeruk keuntungan. Ujung-ujungnya minta dana,” kata Puji.
Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho mengatakan akan menindaklanjuti maraknya aksi penipuan dengan telepon yang mengatasnamakan pejabat. Puji mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Lingga yang baru menjabat namun cepat mengambil tindakan.(wsa)
Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karimun untuk mencegah timbulnya berbagai gangguan di masyarakat. F. Sandi Pramosinto/batampos.co.id
batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq melantik pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM) 2018-2021 di Gedung Nasional, Tanjungbalai Karimun, Rabu (11/4). Salah satu tujuan dibentuknya forum ini tidak lain untuk ikut menciptakan situasi di Kabupaten Karimun selalu kondusif.
“Sesuai dengan namanya, berarti forum ini harus mampu dan bisa mendeteksi dini berbagai kemungkinan yang akan terjadi di lingkungan masyarakat,” ujar Aunur.
Dengan melakukan pendeteksi secara dini, forum ini dapat langsung terjun ke masyarakat agar peristiwa yang berpotensi menjadi gangguan di masyarakat tidak terjadi,” ujar Rafiq.
FKDM, katanya, tidak bekerja sendirian. Melainkan dengan funsgi yang dimilikinya juga harus menjalin sinergitas dengan pihak kepolisian dan TNI. Misalnya dari Babinkamtibmas dan Babinsa. Karena, unsur dari aparat Polri dan TNI juga sama, yakni mencegah terjadinya gangguan di masyarakat. Sehingga jika memang menemukan ada hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat, selain turun menyelesaikan, juga selalu berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa.
“Saya yakin bahwa FKDM ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi di dalam forum ini juga ada pensiunan Polri,” katanya.
Pengetahuan yang dimiliki selama bertugas, kata Rafiq, dapat diterapkan dalam menjalankan perannya di masyarakat. “Dan Alhamdulillah sama-sama kita tahu, saat ini situasi dan kondisi di Kabupaten Karimun secara umum kondusif. Ini semua tercipta karena peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang menginginkan daerah kita tetap aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.
Rafiq berharap FKDM mampu menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Karimun dan juga seluruh lapisan masyarakat. Apalagi mengingat mulai tahun ini sudah masuk tahun politik. Sehingga proses kegiatan demokrasi tentunya dapat menjadi akses untuk FKDM turun ke masyarakat. Tujuannya mengajak masyarakat agar selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Serta mencegah timbulnya konflik di tengah-tengah pesta demokrasi.(san)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun akan segera melakukan pemuktahiran data Pemilih 2019 melalui petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) secara serentak di 12 kecamatan se-Kabupaten Karimun.
“Petugas Pantarlih kita terjunkan sekitar 800 orang, sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka mulai turun 17 April hingga 16 Mei,” kata Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, Rabu (11/4).
Ia menyebutkan bahwa saat ini ada tiga wilayah yang masih dalam perhitungan. Diprediksi jumlah TPS akan mencapai 800. Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu ada 491 TPS, kemudian Pilkada 450 TPS. Untuk jumlah DP4 yang dikeluarkan dari pusat mencapai 183.998 ribu pemilih. Dalam melakukan coklit petugas Pantarlih akan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.
Pendataan tersebut meliputi pencatatan pemilih apakah memenuhi persyaratan. Kemudian juga mencoret nama pemilih yang telah meninggal, atau pindah domisili keluar daerah dan sebagainya.
“Pantarlih nantinya membawa form AA KPU sebagai bukti sudah melakukan coklit. Bagi pemilih yang sudah didata akan ditempel stiker model AA2 dari KPU. Walaupun petugas Pantarlih sudah bekerja nantinya, pihak KPU Karimun tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila belum didata Pantarlih agar segera melapor ke PPS maupun PPK dan KPU.
“Biasanya yang menjadi selisih pendapat adalah jumlah pemilih bagi peserta Pemilu. Yang jelas kita sesuai dengan aturan yang berlaku dan data yang sudah dikirim dari KPU Pusat,” tegasnya.(tri)
Direktur Utama Batam Pos Chandra Ibrahim, Didampingi Direktur Batam Pos Guntur Marchista Sunan, dan direksi foto berdialog dengan Ketua BPH Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri Huzeir dan pengurus saat kunjungan kekantor Batam Pos, Rabu (11/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri punya misi mengajak pemuda pemudi di Batam lebih memikirkan peluang usaha untuk masa depan. Bahkan, saat ini HIPMI memiliki program go to School dan go to kampus agar misi tersebut bisa tercapai.
Kemarin, rombongan pengurus Hipmi Kepri terpilih mengunjungi kantor Redaksi Batam Pos di Gedung Graha Pena lantai 2 Batam Pos. Rombongan yang dipimpin Ketua Umum HIPMI Kepri Huzeir Zul datang bersama pengurus lainnya seperti Fadli, Elyn, Siti, Lisa, Yelly dan Edi Coki. Kedatangan mereka pun disambut Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, Direktur Guntur Marchista Sunan, Wakil Pimred Yusuf Hidayat, Manajer Iklan Try Agus dan Manajer Pemasaran Heri Anton.
Ketua Umum HIPMI Kepri, Huzeir Zul mengatakan pengurus baru HIPMI Kepri memiliki beberapa program unggulan. Diantaranya, program Go To School dan Go To Kampus yang bertujuan mengubah cara pandang pemuda. Agar kedepannya, mereka tidak memikirkan untuk menjadi PNS setelah tamat kuliah, namun lebih menjadikan ijazah mereka sebagai modal untuk usaha.
“Bahkan kedepannya juga ada go to pesantren. Intinya misi Himpi menanamkan anak muda di Batam untuk memiliki usaha. Sebab anak muda di Batam luarbiasa,” ujar Huzeir.
Menurut dia, program-program itu sudah mulai berjalan meski pelantikan dan pengukuhan baru dilaksanakan pada 17 April mendatang. Kegiatan itu juga bersampena dengan Rakerda dan Diklatna dengan tema
“Partisipasi Pengusaha Muda di Era Ekonomi Digital dalam meningkatkan perekonomian daerah”.
“Bahkan sebelum pelantikan, kami sudah bertemu dengan Presiden , Menko dan dua menteri untuk menyampaikan misi, program hingga masukan tentang proyek di Batam,” ujar Huzeir.
Masukan itu sengaja disampaikan sebab selama ini proyek strategis pemerintah di Batam jarang melibatkan pengusaha yang berdomisili di Kepri. Proyek tersebut banyak dinikmati oleh perusahaan BUMN atau pengusaha yang tidak berdomisili di Kepri.
“Padahal kami HIPMI tak hanya ada di Kepri, namun seluruh Indonesia, tapi sangat jarang dilibatkan. Dan ini yang membuat kami miris,” curhat Huzeir.
Dikatakan Huzeir, seharusnya proyek strategis bisa melibatkan pengusaha daerah, meski tidak untuk proyek utama. Paling tidak untuk penyuplay untuk pembangunan proyek strategis tersebut.
“Saat itu kami mendapat respon positif dari Presiden yang juga merupakan pengurus HIPMI di Solo. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pertimbangan untuk pemerintah daerah,” ujar Huzeir. (she)
Lurah Sungai Raya Rasandi Oknadi Gea menyerahkan SPPT PBB PP, beberapa waktu lalu. F. Dokumentasi Kelurahan Sungai Raya
batampos.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karimun mulai mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (SPPT PBB PP) sebanyak 77.787 lembar kepada Wajib Pajak (WP) di 12 Kecamatan se-Kabupaten Karimun.
Tahun 2018 ini, Pemkab Karimun menarget pendapatan PBB Rp 5,5 miliar. Target itu naik dari target 2017 lalu yang hanya Rp 5,1 miliar.
”Alhamdulillah, di tahun 2017 kita melebihi target menjadi Rp 5,9 miliar. Dengan surat SPPT PBB yang sudah disebar sebanyak 76.236 lembar,” jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah Karimun Kamarulazi, Rabu (11/4).
Dengan telah dibagikannya lembar SPPT PBB, maka WP sudah bisa membayar PBB di bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Bapenda Karimun seperti Bank Riau Kepri, BNI dan Kantor Pos dengan membawa bukti SPPT PBB PP. Batas akhir pelunasan pada akhir September mendatang.
“Kalau pajak paling besar ada di SPPT PBB PP. Selain pajak lainnya yang terus kita optimalkan nantinya,” jelasnya.
Walapun penyerapan PBB PP setiap tahunnya melampaui target, pihaknya juga terus melakukan pemutakhiran data bagi WP. Mengingat peralihan dari Pajak Pratama beberapa tahun lalu hingga saat ini belum selesai semuanya. Sebab pendataan terkendala terhadap pemilik lahan maupun bangunan.
”Kita imbau kepada masyarakat agar melihat surat SPPT PBB PP di kantor kelurahan maupun desa. Jangan sampai terkena denda nantinya. Yang jelas bagi WP setiap tahunnya ada peningkatan dengan melakukan pembayaran tepat waktu,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Sungai Raya Rasandi Oknadi Gea mengatakan, pihaknya sudah membagikan lembar SPPT PBB PP di 15 RT untuk dibagikan kepada WP. Dengan total surat SPPT PBB PP sebanyak 2.519 lembar dengan nilai Rp 189.115.828.
”Di sini jumlah penduduknya mencapai 5.395 jiwa. Dan setiap tahunnya, banyak WP melaksanakan kewajibannya,” singkatnya.
Terpisah, Ketua RT 001 / 003 Azwar setelah dirinya menerima surat SPPT PBB PP akan segera membagikan kepada WP. ”Biasanya kita serahkan pada malam hari. Maklum siang banyak yang beraktivitas,” ucapnya.(tri)
