Jumat, 17 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12244

Pandangan Kemenko Soal KEK di Batam

batampos
-
0
Pandangan Kemenko Soal KEK di Batam
foto: viral

batampos.co.id – Kementerian Koordinator Bidang EKonomi sangat optimis bahwa konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kelesuan ekonomi di Batam. Pasalnya, di dalam wilayah KEK akan tercipta konglomerasi usaha yang mampu meringankan biaya produksi dan utilitas.

“KEK perlu dimunculkan supaya konglomerasi itu ada. Menciptakan skala ekonomi dimana harga produksi akan lebih murah begitu juga dengan ongkos listrik lebih murah karena digunakan bersama,” kata Deputi I Bidang Koordinasi EKonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Hotel Radison saat acara Diskusi antara Bank Indonesia (BI) Pusat dengan Media, Kamis (12/4).

Skala ekonomi adalah suatu fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Penyebab utama dari skala ekonomi adalah biaya-biaya tetap dalam produksi seperti biaya pembelian gedung, mesin atau infrastruktur produksi lainnya.

Peningkatan hasil produksi memungkinkan suatu perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya tetap tersebut dalam komponen-komponen biaya produksi per unit. Komponen biaya tetap per unit akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah produksi.

Skala ekonomi ini sangat cocok jika terjadi di Batam karena dapat berperan menjaga kestabilan industri di Batam. Namun untuk menuju kesana, masih butuh waktu panjang. Pemerintah harus siap untuk memberikan insentif agar banyak investor yang tertarik untuk datang ke Batam.

Pemerintah pusat masih percaya bahwa KEK juga dapat membantu mengembalikan kejayaan industri.

“Jika mau menjadi negara berpendapatan tinggi, seharusnya pertumbuhan industri lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang terbalik,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pelemahan industri bukan hanya bermuara saja pada pelemahan ekonomi global. Tapi juga bersumber dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih lambat daripada waktu untuk mengekstrak sumber daya alam (SDA) menjadi bahan baku industri. Sehingga industri lokal di Batam sangat ketergantungan dengan impor bahan baku dari luar negeri.

Makanya vokasi pendidikan industri juga menjadi sarana penting sebagai pendamping kebijakan KEK yang diperuntukkan bagi tenaga kerja lokal.

“Ini konsen kami bagaimana industri kembali ke masa kejayaannya,” jelasnya.

Penerapan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Batam sendiri akan segera dipercepat. Badan Pengusahaan (BP) Batam akan merencanakannya untuk segera berjalan pada tahun 2019.

“Sebagaimana yang sudah disampaikan, kami berharap pada 2019 sudah diputuskan KEK sudah bisa dijalankan,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Media Center BP Batam.

Prosesnya sedang digesa menuju ke sana. BP Batam akan melibatkan berbagai stakeholder penting seperti Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Bea Cukai (BC), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Kadin Batam dan Kepri, Apindo Kepri dan lainnya.

Dalam pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution telah disepakati bahwa upaya percepatan persiapan KEK Batam akan segera dilakukan.

“Kami sudah sampaikan dalam pertemuan itu dan kami juga ingin membahas lebih lanjut dengan pihak lainnya,” katanya.

Perlunya diskusi ini karena agar ketika KEK dilaksanakan, tapi tidak mengganggu kelancaran investasi yang selama ini sudah menunjukkan titik-titik kebangkitan.”Ini sesuai dengan keputusan Presiden agar segera dilakukan,” jelasnya.(leo)

Komisi I DPRD Batam Kebanjiran Aduan Lahan

batampos
-
0
Komisi I DPRD Batam Kebanjiran Aduan Lahan

batampos.co.id – Selama tiga bulan awal 2018 ini, Komisi I DPRD Batam kebanjiran laporan pengaduan masalah lahan dari masyarakat. Pengaduan sengketa lahan tersebut bermacam macam seperti misalnya terkait sertifikat rumah yang sudah lunas tapi tak bisa diambil, masalah PL, WTO dan permasalahan kavling.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto kepada Batam Pos, Kamis (12/4) siang.

“Jumlah pengaduan terkait lahan itu banyak sekali masuk ke Komisi I DPRD Batam. Kalau mau semua ditindaklanjuti, dalam seminggu itu minimal kami harus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali,” ujar Budi Mardiyanto.

Tapi hal tersebut, lanjutnya, tak mungkin semua bisa serentak diselesaikan. Kalau semua minta diselesaikan serentak, permasalahan pengaduan lainnya di luar lahan tak akan bisa terakomodir.

Masih kata Budi, dari bermacam pengaduan terkait lahan yang masuk ke Komisi I DPRD Batam, yang paling mendominasi adalah sengketa antara pengembang dengan masyarakat selaku pembeli rumah.

“Itu aduan yang paling banyak. Masyarakat selaku pembeli rumah ini mengadu kredit rumahnya sudah lunas, namun sertifikat rumahnya tak bisa didapatnya. Mau komplain, ternyata pihak pengembangnya sudah tak ada di Batam,” jelasnya.

Pengaduan kedua yang mendominasi adalah terkait kaveling. Masyarakat keberatan kaveling yang mereka sudah beli, mendadak ditarik atau ternyata sudah dialokasikan ke perusahaan.

“Dari pengaduan terkait lahan kaveling oleh warga, ada pengaduan warga lahan kaveling yang dibelinya ditarik lagi. Penyebabnya apa, karena dalam tiga bulan setelah lahan kaveling dibeli, masyarakat tak segera memfungsikan lahannya seperti dilakukan pembangunan, tapi dibiarkan begitu saja,” terangnya.

Dalam aturan, lanjutnya, selama tiga bulan tak dilakukan pembangunan di atas lahan kaveling, harus ditarik. Itu yang warga kebanyakan tak mengetahuinya. “Makanya hal tersebut juga menjadi penyebab tumpang tindihnya permasalahan lahan kaveling di Batam,” ujar Budi mengakhiri. (gas)

Pak Walikota Minta BP Batam Fokus Urus Industri

batampos
-
0
Kepala BP Batam, Lukita D Tuwo bersama Walikota Batam, Rudi SE

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku paham kini ekonomi Batam masih lesu. Untuk itu ia meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemegang mandat pemerintah pusat untuk menarik investor di Batam fokus pada kegiatan utamanya tersebut.

“Tanggungjawab utamanya ada di BP Batam bukan Pemko Batam. Kami minta fokuslah utus industri, kalau enggak kasihan rakyat,” kata Rudi, Kamis (12/4).

Ia mengatakan, hal ini bukan tanpa alasan sektor yang jadi andalan Batam bertahun-tahun lamanya tersebut sedang mengalami masalah. Industri banyak yang hengkang. “Saya sebagai wali kota juga punya tanggung jawab sesuai Undang-undang 23 tentang Pemerintah Daerah,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya diberitakan Batam Pos ada satu perusahaan elektronik secara reguler akan mengurangi karyawannya karena sepi order. Jumlahnya tak tanggung, jika orderan tetap sepi sekitar 1000 karyawan terancam tidak dilanjutkan kontraknya. Ketika ditanya, Rudi mengaku belum mendapat informasi langsung hal ini namun ia kembali menegaskan tugas utama tentang investasi merupakan tanggung jawab BP Batam.

“Soal investasi ini di BP Batam, tapi sama-sama kita hadapilah. Saya kan panggil Kepala Disnaker untuk mengetahui hal ini nanti (kemarin) sore,” ucap dia.

Ia mengaku sekarang pihaknnya tak akan mampu urus Industri, karena sejatinya Pemko Batam tidak dipersiapkan untuk hal tersebut. Sebaliknya, BP Batam tidak dipersipakan untuk mengurusi masyarakat.

“Itu memang bukan bidang kami, tetapi kalau besok-besok serahkan ke kami pasti kami siapkan (SDM). BP Batam kan disipakan untuk urus industri. Tapi sekarang udah campur aduk,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti usai menghadap Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, soal tidak diperpanjangnya kontrak 1000 karyawan di salahs atu perusahaan elektronik di Batam tidak terjadi sekaligus. Dan bahkan tidak akan terjadi jika seandainya orderan kembali banyak.

“Dalam waktu berjalan kalau ada order lagi mereka akan merekrut yang baru untuk operator. Inini sebenarnya reguler sih . Semua perusahaan pasti kayak begitu,” kata dia.

Menurutnya semulanya rencana pemutusan pada persuahaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu setahun. Ia berumpama misal sebulan sekitar 50 orang, jika ada order perusahaan akan merekrut kembali karyawan baru dengan jumlah yang disesuaiakan dengan orderan. “Jangan khawatir, ini rutin sebenarnya,” kata dia.

Soal nasib karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya ia mengarahakan untuk mencari perusahaan lain, ia mengklaim selain ada perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak perusahaanya, ada juga yang kerap menerima karyawan baru.

“Di tempat lain kan ada buka pekerjaan juga, masih ada yang buka,” pungkasnya. (adi)

SMKN I Batam Gelar Pelatihan UKK dan Sertifikasi Kepada Siswa

batampos
-
0
SMKN I Batam Gelar Pelatihan UKK dan Sertifikasi Kepada Siswa
Siswa SMKN 1 saat mengikuti uji kompetisi keahlian permesinan di SMKN 1 Batam di Batuaji, Kamis (12/4). |. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Batam gelar Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) kepada siswa kelas 12 yang baru saja selesai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ujian sekaligus sertifikasi ini diikuti 586 siswa yang terdiri dari 578 siswa SMKN I Batam, 10 siswa dari SMK

SMK Kolose Tiara Bangsa dan SMK Darusallam Batam.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pembina SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badrun serta disaksikan oleh Kabid Pembina SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muh M Dali di aula SMKN I Batam, Kamis (12/4) pagi.

Kepala SMKN I Batam Lea Lindrawijaya menuturkan, ujian UKK dan sertifikasi ini sudah berjalan sejak empat tahun belakangan ini. Dalam pelaksananya SMKN I sebagai sekolah yang melaksanakan ujian dan sertifikasi namun juga melibatkan siswa dari SMK lain untuk meningkatkan komptensi para siswa yang akan segera berhadapan dengan dunia kerja.

“Ini salah satu implementasi dari program revitalisasi SMK yang dicanangkan oleh bapak Presiden (Joko Widodo) melalui instruksi presiden nomor 6 tahun 2016,” ujar tuturnya.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk mencetak lulusan SMK yang siap diserap sebagai tenaga kerja. Melalui ujian dan sertifikasi itu menunjukan siswa yang akan tamat sebentar lagi sudah siap terjun ke dunia kerja.

“Kemampuan mereka sudah teruji. Jika lulus nanti mereka sudah siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.

Dalam prakteknya, ujian UKK dan sertifikasi ini siswa diuji dan disertifikasi dengan bidang keahliannya masing-masing oleh lembaga sertifikasi yang profesional dan terpercaya.

“Ada beberapa lembaga sertifikasi yang kita libatkan termasuk pihak industri juga,” ujar Lea.

Lembaga sertifikasi yang dilibatkan diantaranya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP3) Surabaya untuk jurusan Mekatronika, Lembaga sertifikasi Festo dari Jakarra untuk jurusan Industri dan Otomasi Industri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPP1) SMKN I Batam untuk jurusan juruan permesinan dan tekni jaringan komputer (TKJ) serta Lembaga Mesin Indonesia (LMI) Bandung untuk jurusan welding. “Pihak industri juga dilibatkan untuk membimbing ujian dan sertifikasi ini sesuai dengan kebutuhan (tenaga kerja) industri di sini,” tutur Lea.

Badrun dalam arahannya mengapresiasi upaya dari SMKN I untuk mempersiapkan siswa mereka dengan ujian dan sertifikasi itu. Di jaman yang serba modern ini sertifikasi profesi memang sangat dibutuhkan agar siswa tamatan SMK mampu bersaing baik secara global ataupun lokal.

“Persaingan kerja semakin ketat. Tidak saja secara global tapi lokal juga cukup sengit sekarang persaingannya. Anak-anak memang harus disiapkan secara matang. Makanya melalui program revitalisasi SMK ini pihak sekolah dituntut untuk menciptkan terobosan-terobosan yang tepat buat meningkatkan dan mematangkan keahlian siswanya,” tuturnya.

Secara nasional diakui Badrun memang penyerapan tenaga kerja dari tamatan SMKN masih rendah. Data dari BPS tahun 2017 lalu menunjukan tamatan SMK menyumbang 11,41 persen bagi angka pengangguran di negara ini yang mencapai angka 7,04 juta jiwa. Untuk itu dia berharap agar segenap SMK yang ada di Indonesia pada umumnya untuk terus meningkatkan mutu dan kaulitas pendidikan di sekolah masing-masing sesuai dengan program revitalisasi SMK agar siswa masing-masing sekolah bisa bersaing nantinya.

“Pemerintah tentu sangat mendukung. Selain meluncurkan program-program unggulan, kami juga tengah berupaya keras agar proyek ataupun lembaga dan instansi pemerintah menyerap tamatan SMK sebagai tenaga kerja. Namun itu tentu tak bisa semua makanya anak-anak ini perlu juga dibekali dengan keahlian untuk beriwirausaha,” pesan Badrun. (eja)

60 Persen Penduduk Natuna Mengalami Hipertensi

batampos
-
0
Sosialisasi dan diskusi program Germas oleh dinas kesehatan di Aula Natuna Hotel, Kamis (12/4). F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Diskes PPKB) Kabupaten Natuna, menggelar forum diskusi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) di Aula Natuna Hotel, Kamis (12/4).

Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Natuna Rizal Rinaldi mengatakan, diskusi Germas ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memulai pola hidup sehat. Yakni melalui himbauan dan ajakan lewat media spanduk, surat edaran serta pertemuan langsung dengan kelompok masyarakat.

Pola konsumsi masyarakat Natuna yang menjadi tradisi turun temurun, diyakini memiliki potensi ancaman gangguan penyakit serius, seperti darah tinggi (hipertensi).

Hasil riset kesehatan berdasar pencatatan pelaporan dari puskesmas sejak tahun 2013 lalu, menyimpulkan saat ini, sebanyak 60 persen penduduk Natuna, memiliki penyakit hipertensi. “Ini diakibatkan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pola kesehatan,” sebut Rizal.

Melalui Germas ini katanya, dijelaskan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Germas harus dimulai sejak dini, mulai dari keluarga, bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian dari proses pembelajaran hingga menuju kemandirian,” ujarnya.

Dirjen Parmaker Maura Lita Sitanggang mengatakan, Germas mesti dilalui dengan 3 item, yakni meningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

Kebijakan lainnya adalah Program keluarga sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas dengan sasaran utama adalah keluarga. Menjalankan program Germas ini, diutamakan secara preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Germas juga dilakukan dengan kunjungan rumah secara aktif. (arn)

Yang Berencana Mudik, Tiket Pesawat Sudah Mulai Dipesan

batampos
-
0
ilustrasi
foto: triptrus.com

batampos.co.id – Lebaran Idul Fitri masih cukup lama, sekitar 2 bulan satu minggu lagi. Namun, masyarakat Batam sudah memesan tiket pesawat ke beberapa daerah. Tiket pesawat berbiaya rendah seperti Citilink dan Lion Air menjadi incaran masyarakat. Buktinya tiket dari Batam ke beberapa daerah, dengan waktu keberangkatan menjelang lebaran mulai terisi hingga 40 persen

Manager Lion Air Area Batam, M Zaine Bire mengamini hal ini. “Udah banyak yang booking (pesan,red),” katanya pada Batam Pos, Kamis (12/4).

Tiket yang banyak di pesan dari Batam menuju ke Semarang, Solo, Yogyakarta, lalu Padang. Kebanyakan tiket mulai di pesan dari tanggal 10 Juni hingga 13 Juni. “Itu sudah terisi 40 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, daerah lain yang tiketnya mulai di pesan yakni Pekanbaru. Tapi pemensanannya tidak sebanyak empat daerah yang sudah disebutkannya. “Tak banyak, ada satu atau dua saja,” ujarnya.

Harga yang dipatok pihak Lion Air, kata Bire saat ini tidak setinggi membeli satu minggu sebelum lebaran. Ia mencontohkan Batam ke Yogyakarta biasanya dijual dengan harga dikisaran Rp 1,9 juta, namun bila dipesan saat ini masyarakat dapat membelinya dikisaran Rp 1,3 hingga 1,4 juta.

“Harga normal. Walau sudah menggunakan harga mudik, tapi gak terlalu ekonomi yang tertinggi lah,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah ada kemungkinan penambahan penerbangan menjelang lebaran. Bire menuturkan hingga kini belum ada penambahan penerbangan. “Tapi itu nanti bisa dilihat pertengahan Mei.Baru muncul, ada atau tidaknya extra flight,” tuturnya.

Hal yang senada disampaikan oleh Area Manager Citilink Wilayah Kalimantan Sumatera, R Hendra JS. Ia mengatakan pemesanan dari tanggal 10 hingga 13 Juni, sudah terisi sebanyak 30 persen. “Hampir semua rute mudik, seperti Jakarta, Medan Palembang, dan Padang,” ungkapnya.

Terkait dengan harga, kata Hendra, Citilink masih belum menerapkan ambang batas atas. “Kami ambil harga yang tengah-tengah, bukan atas,” ujarnya.

Hendra menuturkan pihaknya akan meningkatkan pelayanan saat arus mudik lebaran. “Kami maksimalkan di air port, baik itu di staff ground, operasional, pesawat,” ungkapnya.

Dari pantaun Batam Pos melalui website Traveloka, tiket Batam ke Jakarta, 11 Juni hingga 13 Juni dijual dikisaran Rp 1,1 hingga 1,4 juta. Sementara itu, rute Batam Padang diwaktu yang sama, harga tiketnya di kisaran Rp 945 ribu hingga 1.080.000. (ska)

Speedboat Bawa Mikol dan Rokok Tanpa Cukai

batampos
-
0

batampos.co.id – Kapal patroli BC 10022 dari Kanwil Khusus DJBC Kepri di Tanjungbalai Karimun mengamankan speedboat tanpa nama di Perairan Pulau Kas, Kabupaten Karimun, Rabu (11/4).

Penangkapan berawal ketika kapal patroli BC melihat speedboat melaju dengan kecepatan tinggi, Rabu (11/4) pukul 05.00 WIB. Curiga speedboat tersebut membawa barang ilegal, kapal BC 10022 mencoba mendekati dengan mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti.

“Peringatan tidak dihiraukan, jadi dilakukan pengejaran,” ujar Humas Kanwil Khusus DJBC Kepri Refly Silalahi, Kamis (12/4).

Refly menuturkan, pengejaran membutuhkan waktu satu jam untuk bisa menghentikan laju speedboat tersebut. “Dari pukul 05.00 dikejar, baru pukul 06.00 WIB speedboat berhasil dihentikan di Perairan Pulau Kas, Kabupaten Karimun,” kata Refly.

Saat diperiksa, dugaan petugas BC benar. Di dalamnya petugas mendapati puluhan karung berisi rokok dan minuman beralkohol tanpa cukai. Untuk rokok terdapat 12 karung atau 125 slop dengan merek rokok yang sama Double Happiness yang berasal dari Hongkong.

“Rokok merupakan jenis barang kena cukai. Sehingga, ketika akan diedarkan harus membayar cukai dulu ke negara,” kata Refly.

Kemudian, untuk minuman berakohol ditemukan sebanyak 43 karung dengan isi 936 botol dari berbagai merek. “Termasuk dalam kategori minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan C, yang juga belum membayar cukai,” jelas Refly lagi.

Khusus minuman beralkohol terdiri dari merek Martel VSOP 192 botol, Bols 120 botol, Bacardi 108 botol, Gordon’s 84 botol dan Smirnoff 108 botol yang berasal dari Eropa. Ada juga merek Jose Cuervo Especial 324 botol berasal dari Meksiko.

Berdasarkan pengakuan tekong speedboat, bawaannya dimuat di Dapur 12 Batam. Tujuannya ke Kuala Enok, Tembilahan, Provinsi Riau. “Saat ini speedboat bermesin 200 PK 3 unit sudah diamankan untuk dijadikan barang bukti,” kata Refly.

Sedangkan tekong bersama kru sedang menjalani proses pemeriksaan untuk mengetahui siapa pemilik barang. “Kalau nilai barang dan kerugian negara masih dalam pencacahan,” paparnya. Karena dimuat dari Batam, barang-barang ilegal ini bisa dipastikan juga masuk ke Batam secara ilegal tanpa membayar cukai. Bisa jadi jumlah yang masuk ke Batam jauh lebih banyak. (san)

Kepri Butuh Perda Pengelola Barang Milik Daerah

batampos
-
0
Kepri Butuh Perda Pengelola Barang Milik Daerah

batampos.co.id – Gu­bernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan Kepri sangat butuh adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam manajemen pengelolaan barang milik daerah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih, tertib, dan transparan serta aktualisasi peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan ker­ja sama dengan pihak. Jumlah dan nilai aset yang tersaji di laporan keuangan akan menjadi cerminan kondisi daerah. “Makanya Kepri sangat membutuhkan Perda tentang Pengelola Barang Milik Daerah,” kata

Nurdin dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (12/4) di kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang. Selanjutnya Nurdin mengharapkan kerja sama dan dukungan dari DPRD Kepri agar berkenan menerima ranperda yang dia sampaikan ini.

Sementara itu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, setelah menerima Ranperda ini, selanjutnya Dewan akan melakukan rapat internal untuk pembentukan pansus. Selain itu, akan diagendakan pada Senin (16/4) rapat mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi.(bni)

Pengusaha Keluhkan Mahalnya Tarif Angkut Batam-Singapura

batampos
-
0
Pengusaha Keluhkan Mahalnya Tarif Angkut Batam-Singapura

batampos.co.id – Sejumlah pengusaha meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan yang dinilai menghambat kegiatan usaha dan investasi di Batam. Di antaranya tarif kontainer Pelabuhan Batuampar yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah dan negara lain.

Presiden Direktur Panbil Group Johanes Kennedy mengatakan, ongkos kontainer dari dan ke Batam sangat mahal dan tidak kompetitif. Padahal, kata dia, tarif kontainer ini menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Batam.

“Pengusaha itu berharap tarif yang murah dan cepat. Kalau tidak, daya saing kita akan tetap ketiggalan,” kata Johanes dalam Rapim Kadin di Hotel Best Western Panbil, Kamis (12/4).

Selain tarif kontainer, Johanes juga menyoroti kapasitas dan fasilitas Bandara Internasional Hang Nadim. Menurut dia, kualitas dan kapasitas bandara tersebut sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan bandara lain di Sumatera.

“Bandara kita sudah kalah bersaing. Ini harus dibenahi secepatnya,” katanya.

Kemudian, lanjut Johanes, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan menjadikan Batam menjadi kota Metropolitan, maka harus diperbanyak dan diperluas peluang investasi. Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan Batam dan Bintan dengan jembatan.

Pengurus Kadin Batam, Suyono mengatakan tarif kontainer ke Batam ini sudah lama dikeluhkan. Tapi hingga saat ini belum ada solusi. Menurutnya, tarif yang jauh lebih mahal sudah pasti mengurangi daya saing Batam.

Ia menjelaskan, saat ini tarif kontainer dari Batam ke Singapura dengan ukuruan kontainer 40 feet sebesar 700 dolar AS sampai 800 dolar AS. Sedangkan dari Singapura-Jakarta hanya 300 dolar AS sampai 400 dolar AS.

Sedangkan untuk kontainer ukuran 20 feet tarif Singapura-Batam hanya sekitar 300 dolar AS sampai 400 dolar AS. Sementara untuk rute Singapura-Jakarta hanya sekitar 200-300 dolar.

“Jadi tarif ke Batam yang hanya butuh empat jam pelayaran, jauh lebih mahal dibanding ke Jakarta yang bisa sampai 3 hari pelayaran,” katanya.

Tak hanya soal tarif kontainer yang mahal, infrastruktur di pelabuhan di Batam juga jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan daerah lain. Ia mencontohkan crane di Pelabuhan Batuampar yang masih jauh dari kata canggih.

“Kalau di Batuampar itu masih manual. Harusnya bongkar muat bisa dikerjakan 5 menit, tetapi dengan crane manual bisa sampai 15-20 menit,” katanya.

Kepala Badan Pengushaaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, mahalnya tarif kontainer memang sudah lama dikeluhkan para pengusaha. Tetapi BP Batam tidak fokus untuk menurunkan atau merevisi tarifnya, melainkan memperbaiki dan menambah kapasitas infrastrukturnya.

Menurut Lukita, dengan kapasitas dan fasilitas yang memadai, tarif kontainer dengan sendirinya akan turun atau menyesuaikan. “Otomatis nanti cost yang dikeluarkan pengusaha semakin kecil,” katanya.

Tahun ini, BP Batam akan memperluas dermaga Pelabuhan Batuampar dengan investasi sebesar 200 juta dolar AS. Begitu juga dengan Bandara Hang Nadim. Tahun ini ada perluasan dan pengembangan bandara dengan anggaran sebesar 400 juta dolar AS.

“Mudah-mudahan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan akan kita lelang,” katanya.

Sejumlah kapal sedang melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar. | Cecep Mulyana/Batam Pos
Batuampar Menunggu Perpres

Sementara itu proses pengembangan Pelabuhan Batuampar akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I. Namun Pelindo dan BP Batam masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk mulai mengembangkannya.

“Masih dalam tahap persiapan,” kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Kabil, Batam, Rabu (11/4).

Eka mengatakan Perpres sangat penting karena menjadi dasar penugasan perusahaan dalam menggarap proyek pengembangan Pelabuhan Batuampar. Kerja sama dengan BP Batam juga dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan.

“Mengapa memerlukan Perpres? Karena Pelabuhan Batuampar merupakan aset negara sehingga harus mematuhi prosedur yang ada,” katanya.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya berupaya mendorong agar Perpres tersebut segera diterbitkan. “Kami ingin cepat mendapat kepastian agar pengembangan Pelabuhan Batuampar bisa segera digarap,” jelasnya.

Saat ini Pelabuhan Batuampar hanya mampu menampung 400 ribu hingga 500 ribu TEUs kontainer. Selain itu, infrastruktur pelabuhan di Batuampar masih minim. Jika pengembangan rampung, kapasitas Pelabuhan Batuampar diproyeksikan akan bertambah menjadi 1,2 juta TEUs. (leo/ian)

Pemkab Tertibkan Peredaran Mikol

batampos
-
0
Pemkab Tertibkan Peredaran Mikol
Rakor penertiban mikol yang dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Anambas, Kamis (12/4). F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berjanji menertibkan peredaran minuman beralkohol. Tujuannya agar minuman tersebut tidak dijual disembarang toko. Minuman ini hanya boleh dijual di tempat yang memiliki izin dari pemerintah daerah.

Penertiban ini disepakati tim terpadu saat melakukan rapat koordinasi di ruang Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Kamis (12/4) kemarin.

Tim Terpadu terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Yohanes menjelaskan, tim tidak melarang peredaran mikol tapi tim mengendalikan dan mengawasi. “Ini supaya peredaran mikol menjadi tertib,” ungkapnya.

Menurutnya, penjual mikol harus memiliki badan usaha. Tapi sayangnya belakangan ini, banyak penjual mikol yang belum memiliki izin. Menyikapi ini pemerintah akan memberikan teguran.

Pemerintah akan membantu jika di antara mereka yang ingin mengurus izin. “Bagi yang belum memiliki izin, pemerintah daerah siap fasilitasi,” ujarnya.

Jika ada pelaku usaha yang membandel, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tahap awal pemerintahan daerah sudah mendata toko yang biasanya menjual mikol. Menurutnya, sosialisasi kepada pemilik toko sudah sering dilakukan. Terakhir dilakukan Oktober 2017 lalu.(sya)

1...12,24312,24412,245...14,163Halaman 12,244 dari 14,163

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000