batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Asri Agung melantik 18 orang anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Senin (4/6).
Asri mengatakan bahwa TP4D akan berupaya mengawal dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di Provinsi Kepri. Pihaknya berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dapat bersinergi dengan Kejati, terlebih masih terbatasnya anggota yang tergabung dalam TP4D.
”Kami akan turun ke lapangan melihat suatu proyek atau kegiatan dan mencegah terjadinya penyimpangan,” kata Asri.
Kajati menegaskan, tidak akan ada lagi proyek-proyek titipan pada setiap proyek yang dikerjakan instansi di Pemprov Kepri. TP4D juga harus mengingatkan apa yang perlu diperbaiki dalam suatu pengerjaan proyek.”Yang jelas tidak ada lagi yang namanya pesanan dan titipan,” tegasnya.
Selain itu, Asri juga mengingatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemprov Kepri bersikap tegas dan objektif dalam menentukan pemenang sebuah pelelangan pekerjaan. ”Ketahui identitas perusahaan yang mengikuti lelang. Harus memenuhi syarat,” bebernya.(odi)
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang memperketat pengawasan jalan raya selama bulan Ramadan. Ada waktu-waktu khusus yang mendapat perhatian. Utamanya adalah ketika waktu jelang berbuka hingga usai tarawih.
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Tanjungpinang Muhamad Yamin menerangkan, pada Ramadan, jelang berbuka adalah masa ketika jalan raya sedang padat-padatnya. ”Tentu pengawasan ini perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Termasuk mengurai kemacetan juga,” ujar Yamin, kemarin.
Pemantauan dan pengawasan yang dilangsungkan ini, sambung Yamin, juga bersinergi dengan Polantas dan Satpol PP. ”Jadi, kenyamanan selama Ramadan ini tetap terjaga,” tutur dia.
Lalu yang tidak kalah krusial, kata Yamin, adalah waktu usai sahur. Pada jam-jam seperti ini, tidak dipungkirinya terlihat ada banyak pemuda berkumpul. Sebagian besar di antaranya adalah pelajar.
Untuk itu, Dishub Tanjungpinang, telah mengadakan edukasi dan sosialisasi ke kalangan pelajar. Pada sosialisasi itu, Dishub menegaskan agar pelajar tidak ugal-ugalan ketika berkendara dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya dan dapat mengganggu kenyamanan warga lainnya.
”Kalau cuma kumpul-kumpul saja tidak apa-apa. Tapi jangan ngebut-ngebutan di jalan, termasuk juga berkumpul di lokasi yang mengganggu arus lalu lintas,” pungkas Yamin.(aya)
batampos.co.id – Instruktur Pelaksana Kejuruan Teknik Manufaktur Balai Besar Pelatihan Kerja (BBPLK) Medan, Rejiko Siregar mengunjungi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga di Dabo Singkep, Senin (4/6). Mereka akan menyeleksi 16 peserta yang akan mengikuti pelatihan.
“BBPLK Medan saat ini membuka pelatihan kepariwisataan dan pelatihan dalam bidang bangunan,” kata Rejiko saat ditemui di kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga setelah melakukan tes kepada sejumlah peserta.
BBPLK Medan memberi beberapa pelatihan, yakni pelatihan tiketing, tour guide dan bakery. Ketiga bidang ini terhimpun dalam pelatihan kepariwisataan. Sedangkan untuk pelatihan bangunan terdiri dari pelatihan finishing cat oles, finishing cat semprot dan drafter manufaktur.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kabid Ketenagakerjaan Wahyudi Eka Putra menegaskan, seluruhpeserta bebasmemilih apa saja jenis pelatihan yang mereka inginkan. ”Peserta yang telah menamatkan sekolah ini tentunya harus mengikuti pelatihan sesuai dengan keinginan mereka. Biasanya dengan begitu tingkat keberhasilan akan baik,” kata pria yang akrab disapa Yudi ini.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga telah memberangkatkan peserta untuk mengikuti pelatihan di BBPLK Bandung. Untuk BBPLK Medan, Yudi masih menunggu koordinasi selanjutnya untuk kepastian pemberangkatan peserta. Namun, BBPLK Semarang telah memberikan kepastian untuk menerima peserta awal bulan depan.
Sehingga Yudi yang telah melakukan koordinasi dengan sejumlah BBPLK di beberapa daerah di Indonesia telah memberangkatkan peserta dengan umur potensial untuk mendapat berbagai pelatihan dari berbagai BBPLK. “Dengan kegiatan ini semoga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Kabupaten Lingga sehingga mudah meraih lapangan pekerjaan,” ujar Yudi. (wsa)
batampos.co.id – Potensi pendapatan zakat dari Kabupaten Kepulauan Anambas terus menunjukkan trend meningkatperbaikan. Sumbernya berasal dari pegawai di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, maupun pengusaha.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepulauan Anambas Mustansyir, menjelaskan Baznas Provinsi pernah menargetkan Rp 350 juta dalam satu tahun. Namun pendapatan zakat di Anambas ternyata jauh diatas target. Bahkan Mustansyir optimis bisa mencapai Rp 750 juta per tahun.
”Dari Januari hingga Mei kita sudah mengumpulkan zakat sebesar Rp 290 juta, target kita sampai akhir tahun Rp 750 juta,” ungkapnya pada acara sosialisasi kebangkitan zakat di Aula Rumah Makan Siantan Nur Tarempa, Senin (4/6).
Dikatakannya kewajiban membayar zakat menurut Islam wajib hukumnya. Bukan hanya kepala daerah tapi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta lembaga tinggi negara juga menunaikan zakat secara bersama-sama pada 24 Mei lalu.
Upaya peningkatan pendapatan zakat kata Mustansyir, terus dilakukan salah satunya yakni dengan memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ). “Kita sudah bentuk 157 UPZ di Anambas, seperti desa, termasuk setiap instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkapnya lagi.
Penyalurannya digunakan untuk membantu warga yang tidak mampu misalnya jika ada warga ingin melaksanakan usaha tapi tidak memiliki cukup modal, maka bisa dibantu dengan zakat tersebut. Ada anak sekolah dari kalangan tidak mampu bisa juga dibantu. “Banyak yang sudah kita bantu, tahun lalu pendapat zakat mencapai Rp 617,36 juta kita salurkan kepada warga tidak mampu yang membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mendukung Baznas di daerah. Karena OPD sudah terdapat UPZ, maka dirinya mengimbau kepada seluruh kepala OPD untuk mengkoodinir pegawai agar melaksanakan zakat profesi. “Kepada seluruh kepala OPD agar mengkoodinir pengumpulan zakat,” ungkapnya saat membuka sosialisasi kebangkitan zakat.
Dirinya secara pribadi sangat setuju dengan adanya Baznas ini karena dirinya masih beranggapan bahwa dalam harta kita ada sebagian milik orang lain. “Ini harus dibangun melalui sosialisasi pertemuan dan imbauan insyaallah dapat membangkit naluri kita untuk menunaikan zakat,” jelasnya. (sya)
batampos.co.id – Pembangunan Gedung Daerah sekaligus rumah dinas bupati yang dialokasikan sebesar Rp 23 miliar lebih mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Bahkan DPRD Natuna menilai, pembangunan gedung daerah di kawasan kantor Bupati Natuna di Bukit Arai tersebut diduga melanggar peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2006 yang sudah mengatur lokasi rumah dinas bupati.
Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, DPRD sudah membentuk pansus terkait laporan hasil audit BPK dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. Menurut DPRD terdapat beberapa kegiatan yang perlu diaudit investigatif oleh BPK.
”Kami menilai BPK perlu melakukan audit secara menyeluruh. Hasil audit BPK yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian masih sebatas audit sampling, dan ada hasil audit yang masih diragukan,” ujar Candra di kantor DPRD Natuna, Senin (4/6).
Pembangunan gedung daerah yang dimulai tahun 2017 lalu dan dilanjutkan tahun 2018 ini, kata Candra, tidak melalui pembahasan secara rinci. Sehingga diduga melanggar peraturan daerah. Karena dalam Perda tahun 2006 sudah mengatur lokasi gedung daerah di kawasan Masjid Agung Natuna. Bukan di kawasan kantor Bupati. DPRD, lanjut Candra, sebenarnya sangat mendukung pemerintah daerah membangun gedung daerah.
Karena sangat penting untuk menyambut tamu negara dan kepentingan pemerintahan daerah. Namun, sebelum dibangun perlu dibahas bersama dengan legislatif. ”Rapat pansus akan digelar besok (hari ini, red) sekaligus membahas anggaran APBD 2019. Intinya Pansus DPRD akan meminta BPK mengaudit kembali sejumlah kegiatan pemerintah daerah secara investigatif dan menyeluruh,” sebut Candra.(arn)
Sejumlah Yachter foto bersama saat penyambutan di Rumah Makan Siantan Nur, Tarempa, Sabtu (2/6). F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Kasubsi Insarkom Wardakim Imigrasi Kelas III Tarempa Dimas Febry Rachmansyah mengungkapkan, puluhan turis yang datang ke Anambas dapat menikmati keindahan alam di sejumlah tempat. Mereka diberikan kesempatan selama kurang lebih lima hari untuk berkeliling Anambas. Ada yang menyelam untuk melihat biota laut, ada yang memilih menikmati suasana pantai.
”Sekitar satu Minggu mereka berlabuh dan mengelilingi laut Anambas. Paling dominan WNA asal negara Australia,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan, wisatawan mancanegara (wisman) yang menggunakan kapal yacht berjumlah 15 kapal, dari negara Australia yang paling dominan dan ada juga WNA dari Amerika, Prancis, Inggris, Singapura, dan Filipina. Setelah mengunjungi dan berwisata di Anambas, mereka akan mengunjungi Kabupaten Natuna. Mereka berlayar ke Anambas langsung dari negaranya dan melakukan check in di Anambas, dan ada juga dari negara lain seperti dari Pulau Tioman (Malaysia) menuju ke Anambas.
“Tidak perlu lagi singgah ke Batam, para turis sudah bisa langsung datang ke Anambas khususnya Kota Tarempa untuk melakukan check in. Karena semua instansi terkait sudah ada di Anambas seperti Quarantine, Custom, Port, Imigration,” ungkapnya.
Menurutnya, jika ditotal mulai Mei hingga Juni tercatat 46 wisatawan asing yang masuk ke Anambas. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Kepuluan Anambas menyambut baik kedatangan para wisman itu, bahkan Pemkab menggelar makan bersama ketika waktu buka puasa di Rumah Makan Siantan Nur, Sabtu (2/6) malam.
“Tentu saja kita menyambut baik kedatangan para turis itu di acara Sail Anambas. Pemda berharap akan berdampak baik untuk kemajuan pariwisata Anambas ke depannya,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Anambas Masykur, Senin (4/6).(sya)
batampos.co.id – Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Karimun, Selasa (29/5) lalu menggelar khataman tadarus Alquran yang diikuti 100 anggota di setiap kecamatan. Ketua Muslimat NU Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani mengatakan, tadarusan Alquran di bulan suci Ramadan kali ini dilakukan anggota Muslimat NU sejak awal Ramadan dan pertengahan Ramadan.
”Selain menjalin silaturahmi antaranggota Muslimat, kita juga memberikan santunan kepada anak yatim, janda dan fakir miskin serta mualaf,” jelasnya.
Ia mengatakan, kegiatan khataman Alquran yang berjalan dengan hikmat tidak terlepas dari kerja sama antara anggota Muslimat NU kecamatan yang ada di Pulau Karimun ini. Dimana masing-masing perwakilan kecamatan mengirimkan 25 orang. Kedepannya akan digelar pula kegiatan musabaqah Al-Fatihah yang diikuti perwakilan dari masing-masing anak cabang Muslimat NU se-Kabupaten Karimun.
”Pentingnya membaca surat Al Fatihah, akan kita musabaqahkan yang direncanakan pada bulan Agustus mendatang,” ujarnya.
Tampak hadir Bupati Karimun Aunur Rafiq yang menyampaikan rasa syukur terlaksananya khataman Alquran oleh PC Muslimat NU Kabupaten Karimun. Yang berarti umat muslim di Karimun, berlomba-lomba memperbanyak amal selama Ramadan.
”Salah satunya khataman Alquran sebagai salah satu bentuk memperbanyak amal ibadah kita,” ucapnya.(tri)
batampos.co.id – Dinilai mengganggu arus lalu lintas, sejumlah pedagang ikan dan pedagang kerang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Tanjungbatu dipindahkan ke Jalan Kebun Pinang. Lokasi perpindahan sekitar 150 meter.
Selain dinilai mengganggu, keberadaan pedagang ikan musiman juga mengurangi keindahan karena berada di jalan kota. Diharapkan pedagang mematuhi dan tidak akan kembali lagi berjualan di tempat yang lama demi menjaga kenyamanan pengguna jalan.
Camat Kundur Eri Novaldinata menyebutkan, pemindahan pedagan ikan musiman dikarenakan keberadaan mereka cukup mengganggu pengguna jalan. Dia mengatakan, pedagang memajang lapak di pinggir jalan, sementara jalan RA Kartini cukup padat kendaraan lalu lintas. Sehingga keberadaan pedagang sangat mengganggu pengguna jalan dan mengancam keselamatan pedagang itu sendiri.
”Iya, sekarang pedagang sudah kita pindahkan di tempat yang aman, di Jalan Kebun Pinang. Kita tidak melarang masyarakat untuk berdagang, namun keselamatan diri dan pengguna jalan harus diperhatikan. Diminta pedagang tidak berjualan di tempat yang membahayakan,” imbau Eri.
Terkait pemindahan pedagang ikan di Jalan RA Kartini, Bupati Karimun Aunur Rafiq sebelumnya telah meminta pada camat untuk menertibkan. Hal itu disampaikan bupati saat meresmikan menara Masjid Nurussalam, Tanjungbatu, belum lama ini.(ims)
batampos.co.id – Pemerintah memastikan kenaikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 tidak akan membebani keuangan daerah. Pasalnya, hal itu sudah dipersiapkan jauh hari sejak perumusan APBN 2018 dan APBD 2018 pertengahan tahun lalu.
“THR dan gaji ke 13 itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ditetapkan oleh kami,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (4/6).
Mengenai penganggarannya, lanjut Sri, pemerintah sudah menyiapkan sejak nota keuangan disampaikan tahun lalu di dalam penyusunan UU APBN 2018 bersama DPR. Di situ, alokasi anggaran THR dan gaji ke 13 untuk PNS daerah dihitung dan dipertimbangkan dalam pemberian dana alokasi umum (DAU).
Sri memastikan, dalam dana yang ditransfer pemerintah ke daerah, komponen tunjangan pada THR juga sudah dimasukkan dalam hitung-hitungan besaran DAU.
“Sudah (termasuk tunjangan), karena kan masa kita kaya gitu ujug-ujug,” kata mantan direktur pelaksana Bank dunia itu.
Hanya saja, diakuinya, Pemerintah sengaja baru mengumumkan kenaikan besaran THR di bulan Mei. Tujuannya untuk menghindari dampak inflasi.
“Karena memang kami menghindari efek inflasi karena terlalu awal diumumkan,” terangnya. Untuk itu, kalau ada daerah yang merasa kekurangan, dia perlu melihat di mana persoalannya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Syarifuddin menambahkan, sejak penyusunan APBD 2018, pihaknya sudah membina pemda. Dalam Permendagri 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, pihaknya sudah meminta daerah untuk menyediakan pos anggaran THR dan gaji ke 13 PNS.
“Daerah sudah mengalokasikan untuk itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Kalaupun dalam penyusunannya, daerah hanya mengalokasikan angka THR sebesar gaji pokok, dia menilai bukan menjadi halangan. Pasalnya, daerah bisa mengambil dana dari pos anggaran lainnya tanpa menunggu perubahan APBD lebih dahulu. Hal itu, sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Bisa melalui skema Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran,” imbuhnya. Dengan demikian, kepala daerah tidak perlu takut melanggar hukum.
Hingga saat ini, kata dia, belum ada laporan terkait kendala yang dialami daerah menyangkut ketersediaan anggaran. “Belum ada surat atau keluhan yang masuk,” tuturnya. (far)
batampos.co.id – Sebanyak 4.597 pelajar sekolah dasar (SD) yang berasal dari 145 SD negeri dan swasta, termasuk madrasah ibtidaiyah (MI), kemarin (4/6) dinyatakan lulus. Jumlah yang lulus tersebut merupakan yang terdaftar dan menjadi peserta ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2018.
”Alhamdulillah, tahun ini peserta USBN SD negeri dan swasta yang terdaftar sebanyak 4.597 orang dinyatakan lulus 100 persen. Kita berharap kepada orangtua atau wali murid yang anaknya sudah lulus SD dapat melanjutkan pendidikan ke SMP. Jangan takut tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP. Karena, saat ini sistem zonasi masih berlaku,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karimun Bakri Hasyim, Senin (4/6).
Bakri juga menyebutkan, berdasarkan data yang dirangkum, nilai tertinggi dibagi berdasarkan dua kategori. ”Yakni, sekolah yang mendapatkan nilai tertinggi dan peserta yang meraih nilai tertinggi. Untuk sekolah, peringkat pertama dan kedua diraih sekolah di Pulau Kundur. Masing-masing SD Negeri 003 Kundur Utara dengan nilai 238,2 dan SD Negeri 007 Kundur Barat dengan nilai 228,7,” paparnya.
Untuk peringkat ketiga, ada SD swasta 017 Daryul Mukim yang memperoleh nilai 223,9. Jumlah pelajar SD yang lulus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pelajar SMP yang lulus.
Tetapi Bakri mengaku tidak khawatir. Karena, meskipun terdapat perbedaan sampai 500 orang pelajar SD dan SMP yang lulus, dia menjamin pelajar SD yang akan melanjutkan ke SMP masih dapat tertampung. Apalagi, sistem zonasi masih berlaku. Sehingga pelamar yang tinggal dalam zona sekolah mendapatkan prioritas. Dengan kata lain tidak terjadi penumpukan pelamar pada suatu sekolah.(san)
