batampos.co.id – Tertanggal 29 Maret 2018, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, meminta pertimbangan terkait permohonan Wajib Pajak (WP) Hiburan berupa penundaan tarif baru pajak hiburan.

Untuk diketahui, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, sektor hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa ditetapkan 35 persen. Naik 20 persen dari yang semula pada Perda Nomor 5 tahun 2011 hanya 15 persen. Bahkan ketangkasan dari yang semula 15 persen naik jadi 50 persen, khusus ketangkasan dewasa.

“Dengan alasan keadaan perekonomian Batam yang masih terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi saat ini hanya pada kisaran 2,5 persen yang berdampak pada semua sektor usaha,” bunyi surat yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi tersebut.

Melalui surat ini, Pemko Batam meminta pertimbangan untuk dua opsi. Pertama, menurunkan tarif pajak hiburan dari 35 persen berdasar Perda 7 tahun 2017 menjadi 25 persen sampai tanggal 31 desember 2018. Selanjutnya terhitung 1 januari 2019 kembali 35 persen.

Kedua, menunda kembali penerapan kenaikan tarif pajak hiburan direncanakan 1 Maret 2018. Selanjutnya dapat diberlakukan tanggal 1 januari 2019 dengan ketentuan tarif pajak hiburan tetap mengacu sesuai peraturan sebelum Perda 7 tahun 2017 yakni sebesar 15 persen.

Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam Raja Azmansyah menyebutkan hingga kini pihaknya menunggu penjadwalan dari DPRD Batam kapan surat tersebut dibahas. “Mungkin sedang susu schedule. Ini produk bersama tentu harus ada kesepakatan bersama antara DPRD Batam dan Pemko Batam,” ucap Raja.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Batam Mukriyadi mengaku surat tersebut belum terjadwalkan untuk dibahas. NAmun demikian, ia mengklaim pembicaraan awal sudah dilakukan.

“Tinggal waktunya saja yang belum terjadwal,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tarif baru sesuai Perda nomor 7 tahun 2017 direncanakan mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2017. Namun mempertimbangakan kondisi ekonomi Batam, Muhammad Rudi memutuskan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 72 tahun 2017 sehingga menunda kenaikan hingga akhir februari 2017 dan berlaku Maret 2017.

Namun hingga Maret, pelaku usaha hiburan menilai kini ekonomi belumpulih dan meminta kembali penundaan tarif baru tersebut hingga ekonomi benar-benar pulih (adi)

batampos.co.id – Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution memanggil Wali Kota Batam Muhammad Rudi rapat terkait perkembangan persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Darmin mempertanyakan perkembangan transformasi Free Trade Zone ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Rudi melaporkan tidak ada perkembangan sejak Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dilantik, Oktober 2017 lalu. Soal KEK, ia mengatakan sejatinya merupakan amanah yang diemban oleh BP Batam. Sejauh ini yakni baru memproses peralihan enam aset dari BP Batam ke Pemko Batam.

“Itupun masih saja berproses di Kementrian Keuangan,” ucap Rudi

Ia mengaku transformasi ini membutuhkan regulasi, hal ini ia akui butuh waktu yang agak panjang. Namun demikian, ia mengatakan seharusnya di daerah juga mulai bergerak untuk mengerjakan yang bisa dikerjakan di daerah. Ia mengatakan KEK adalah jawaban agar kewenangan BP Batam dan Pemko Batam dalam menjalankan roda organisasi untuk kepentingan bangsa.

“Soal pusat, kapan mereka selesaikan kita tunggu saja. Pak Lukita harus serius tangani ini, baru (menjabat) tak juga bisa jadi alasan. Yang ringan kan bisa didahulukan,” kata dia.

Ia mengatakan, sebelum ada penentuan titik KEK sesuai dengan zonasi, ada beberapa hal yang bisa dimulai. Menurutnya, kelak yang di dalam KEK sudah menjadi wewenang BP Batam sementara itu diluar KEK merupakan tanggungjawab Pemko Batam.

Ia mencontohkan, ketika KEK diberlakukan, jalan adalah salah satu yang sudah pasti di luar KEK, maka dari itu ia meminta seluruh pengelolaan jalan.

“Tunggu apalagi, jalan yang ngurus kami nih, ngapain ditahan-tahan. Jalan inikan untuk kepentingan umum, untuk rakyat. Kami minta serahkan dulu jangan pinjam pakai, kami lagi tangani jalan nih,” imbuhnya.

Soal jalan ini, Rudi mengatakan Lukita telah berjanji untuk diselesaikan dalam tiga bulan. Kelak, semua ruas jalan dari ruas jalan kota hingga nasional dikelola Pemko Batam. Maka dari itu kini sudah dipersiapkan tim untuk memperlancar peralihan jalan.

“Tak perlu tunggu tiga bulan, sambil saja kerjanya. Begitupun drainase, aset lain juga, sehingga menjelang dua tahun semua ada titik terang . yang A ke kanan, B ke Kiri sudah terbagi.,” ucap dia.

Tak hanya soal jalan hal lain yang medesak yakni soal drainase yang diperlukan untuk menanggulangi banjir di Batam juga soal area pemakamam, TPA hingga stadion lapangan bola.

“Drainase sudah kasih ke swasta kami minta tarik balik dan kami akan kembalikan fungsinya untuk drainase. Lalu, pemakamam kayak di Seibeduk sudah dijual (alokasikan), masa untuk orang meninggal dijual juga, harusnya diputihakn dong. Ini harus didudukan bersama,” pungkasnya. (adi)

batampos.co.id – Jelang Ramadan tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong kesiapan masjid-masjid. Tak terkecuali, Masjid Raya Batam (MRB). Untuk itu sejumlah peralatan tempat ibadah umat islam yang juga salah satu ikon Kota Batam ini akan diperbaharui atau diperbaiki.

“Air pembuangan yang tersumbat, tempat wudhu, sound system dan lantainya diperbaiki,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi, kemarin.

Rudi ikut gotong royong di MRB Jumat (6/4). Setelahnya, melakukan peninjauan.Dilokasi kegiatan, terlihat sejumlah pegawai Pemko Batam dan Satpol PP Batam, melakukan bersih-bersih. Sebagian mengecek peralatan yang ada di masjid.

“Sekarang bersih-bersih dan memperbaiki apa yang tidak berfungsi. Ini untuk menghadapi ramadhan,” jelasnya.

Ia menyampaikan, proses perbaikan menyonsong ramnadan ini tak membutuhkan waktu lama. Maka dari itu, saat bergotong rpyong pun ia membawa serta sejumlah pimpinan Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tiga minggu ini selesai,” ucap dia.

Sementara itu, sebelumnya perbaikan menyongsong ramadan ini berbeda dengan rencan revitalisasi MRB. Untuk diketahui, revitalisasi MRB direncanakan akan dilakukan pada 2019 mendatang.

“Bisa jadi multi year, pada prinsipnya Cak Nur (Ketua DPRD Batam) oke,” kata Rudi usai Rapat Pemko Batam menjaring aspirasi dari pemuka agama Islam Batam terkait revitalisasi Masjid Raya Batam (MRB), di ruang rapat Pemko lantai IV, Selasa (3/4).

Dalam konsepnya, Rudi menegaskan bahwa konsep MRB tetap bernuansa Melayu di bagian luar, dan tidak merubah estetika di bagian dalam masjid sebagaimana konsep sebelumnya.

“Seperti Masjid Agung. Diluar nuansa Melayu, dalamnya agama. Intinya tidak mengganti baru masjid, hanya memperbaiki. Dan ini tidak menggunakan APBD,” tutup Rudi.

dalam rapat tersebut tokoh agama islam melalui, Ketua MUI Batam Usman Ahmad itu, terkuak beberapa konsep yang diajukan. Salah satunya, MUI mengusulkan adanya empat zona yang tersedia dalam kawasan MRB. “Empat zona tersebut yakni, zona ibadah, zona ekonomi, pendidikan, dan perkantoran,” sebutnya. (adi)

batampos.co.id – Perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Batam telah dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk tahun 2019 mendatang. Pengerjaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Ketua Pansus Pengelolan barang milik daerah, Udin P Sihaloho mengatakan, anggaran revitalisasi Masjid Raya Batam bisa dianggarkan di APBD Perubahan. Hal ini mengingat biaya pemeliharaan Masjid Raya, sebelumnya sudah dianggarkan dari APBD.

“Ini tujuannya untuk kenyamanan umat. Saya rasa tak ada masalah dianggarkan di APBD perubahan,” kata Udin, Jumat (6/4).

Ia juga optimis, jika BP Batam selaku pemilik aset memiliki komitemen kuat. Apalagi aset masjid itu untuk kepentingan umat Muslim beribadah. Bukan yang sifatnya komersil.

“Kalau sifatnya memperindah, lalu kita anggarkan. Saya rasa tidak ada masalah,” tutur Udin. Beda cerita dengan aset lain, seperti jalan, Pasar Induk Jodoh, dan TPA Punggur dan lainnya. Memang harus ada bukti tertulis penyerahan aset sebelum, pemerintah daerah melakukan penganggaran untuk aset tersebut.

“Alangkah baiknya, itu dilakukan secara tertulis dulu baru revitalisasi. Ibaratnya, kalau kita punya mobil, suratnya di tangan orang. Tapi kita benahi mobil itu. Itu kan masih abu-abu. Belum bisa diklaim sepenuhnya oleh Pemko,” sebut Udin.

Politisi PDIP itu juga menyinggung penganggaran pelebaran jalan yang mencapai ratusan miliar. Pelebaran jalan tersebut sudah dimulai sejak 2017 lalu. Sementara MOU baru ditandatangani di Maret 2018 dan itupun sifatnya masih pinjam pakai.

“Ini yang kita belum tahu. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran 2017 itu yang belum jelas,” ungkap Udin.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, revitalisasi MRB ini tidak mengubah desain arsitektur bangunan utama masjid. Namun, dalam pengerjaan akan dikembangkan mulai dari tempat parkir, taman hingga pembenahan tempat wudhu.

“Tempat wudhu akan kami bikin tiga. Toiletnya nanti bukan di samping itu, kami akan tentukan tempatnya,” ujar Rudi.

Selain itu, ruang lapang di depan masjid akan diperluas. Di lokasi ini dapat dipakai untuk kegiatan keagamaan tanpa harus menggunakan bangunan utama. Agar memberikan suasana nyaman kelak lokasi tersebut akan dibuatkan atap.

“Jadi kalau sudah seperti ini, bangunan utama fungsinya betul-betul buat beribadah,” imbuhnya. (rng)