Kamis, 30 April 2026
Beranda blog Halaman 12334

Truk Tanah Kian Bebas Beroperasi, Pak Walikota

0
Truk pengangkut tanah melintas di Jalan R Suprapto, Sagulung,
Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Aktifitas truk bertonase besar masih sering ditemui lalu lalang di jalan-jalan permukiman dan kawasan padat penduduk. Padahal, kekuatan kelas jalan tidak sesuai dengan truk bertonase besar. Sehingga menyebabkan kerusakan pada badan jalan.

Di Marina Sekupang misalnya, meski sering dikeluhkan masyarakat. Truk pengakut material tanah kian bebas beroperasi. Akibatnya, sejumlah ruas jalan menjadi rusak parah. Bahkan, tak sedikit pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat kondisi jalan tersebut.

Belum lagi masalah debu. Hampir tidak ada satupun truk pngakut tanah yang menutup material tanahnya dengan terpal. Kondisi ini makin dikeluhkan warga. Sebab, hampir setiap hari truk pengakut tanah ini lalu lalang, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.

“Apalagi musim panas ini Mas. Jalan hancur dan berdebu,” keluh Ridwan, warga Kota Mas, Marina.

Menurut dia, kondisi jalan seperti ini sudah dirasakan berbulan-bulan. Tidak sedikit warga mengalami gangguan pernapasan akibat debu tanah tersebut.

“Hampir setiap hari mengirup udara debu. Yang saya khawatirkan berdampak pada anak-anak kami,” sesal Ridwan.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat menyesalkan hal tersebut. Menurutnya dalam Peraturan Daerah (Perda) 16 Tahun 2007 terkait ketertiban umum sudah mengatur. Dimana, setiap orang atau badan hukum yang menggunakan untuk mengakut material bangunan wajib memberikan penutup. Mereka berkewajiban membersihkan jalan apabila mengotori jalan, atau sisa material tanah berserakan di jalan.

Jam operasional juga dibatasi, tidak disaat jam-jam sibuk. Selain itu kendaraan juga dilarang membawa bahan beracun, berdebu, berbau busuk ataupun bahan lain yang membahayakan keselamatan umum.

“Kalau tak pakai penutup, terus jam operasi seenaknya saja, itu menyalahi aturan,” katanya.

Jika melihat sanksi yang diberikan, di perda mengatur setiap orang atau badan hukum yang melanggar perda akan diberikan sanksi pidana tiga bulan atau denda sebesar Rp 50 juta.

“Aturannya sudah jelas. Hanya saja pengawasannya yang masih lemah,” lanjut dia.

Selain pengawasan lemah, banyak dinas yang tidak tahu tentang tugas pokoknya. Seperti halnya di Satpol PP, Padahal tugas pengawasan dan penindakan truk pengakut tanah sebenarnya menjadi tanggungjawab mereka.

“Penegakan perda harusnya jadi tugas satpol. Kalau memang ada pelanggaran lain bisa berkonsultasi dengan dinas terkait seperti DLH atau dinas perhubungan,” jelasnya. (rng)

Proses Lelang Fisik BLK Menunggu Pencairan Dirjen

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam tengah menunggu kepastian pencairan anggaran untuk pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK) di Batam. Proses lelang untuk pembangunan fisik pun harus tertunda karena anggaran pembangunan belum cair.

Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sayakirti mengatakan beberapa waktu lalu Kementrian meminta kelengkapan surat status lahan dari Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal itu dimaksud agar anggaran untuk BLK yang masuk dalam tanda bintang bisa dicairkan oleh Dirjen Keuangan.

“Jadi surat sudah kami kirim untuk melengkapi data yang diperlukan Kementrian untuk pencairan di Dirjen Keuangan. Apalagi anggaran pembangunan BLK masuk dalam daftar bintang,” ujar Rudi kepada Batam Pos, kemarin.

Disisi lain, Rudi berharap anggaran tersebut bisa segera cair sehingga lelang bangunan fisik BLK bisa langsung diproses. Apalagi melihat kebutuhan Batam yang memang sangat membutuhkan BLK untuk melatih SDMnya.

“Mudah-mudahan cair bulan ini (April, red), dan proses lelang untuk pembangunan fisik sudah bisa dimulai oleh Kementrian,” ujar Rudi.

Menurut dia, adanya kendala status lahan beberapa waktu lalu menyebabkan proses rencana pembangunan BLK juga terlambat. Sehingga perencanaan tahap awal yang diinginkan selesai Agustus mendatang akan tertunda beberapa bulan kedepannya.

“Yang pasti harus dibangun tahun ini dan tahap satu selesai tahun ini. Tahap pertama ada dua bangunan, yakni kantor BLK dan Gedung Workshop,” imbuh Rudi.

Tak hanya waktu selesai yang terlambat, anggaran pembangunan tahap pertama yang direncanakan Rp 45 miliar juga dipotong menjadi Rp 15 miliar.

“Kalau digunakan Rp 45 miliar semuanya, takutnya tidak terkejar. Jadi sekarang anggaran yang cair bertahap dan mungkin angka selanjutnya untuk tahun depan,” jelas Rudi.

Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menilai Kota Batam sangat membutuhkan BLK secepatnya. Hal itu melihat kondisi pekerja yang memang butuh untuk peningkatan skil untuk bekerja.

“Melihat kondisi sekarang, saya rasa BLK harus secepatnya dibangun,” ujar Udin, ditempat berbeda.

Menurut dia, penggunaan anggaran yang bertahap dirasa sangat tepat. Apalagi melihat pengerjaan yang diduga baru akan berlangsung ditrisemester kedua 2018.

“Kalau dipaksakan Rp 45 miliar takutnya nanti Silpa. Jadi menurut saya anggaran yang dikurangi itu sudah pas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran juga,’ pungkas Udin. (she)

Kondisi Jalan di Seibeduk kian Parah

0
Sejumlah kendaraan melintas di jalan rusak. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Aktivitas truk pengangkut tanah masih meresahkan, seperti di Jalan Kampung Tua Bagan Seibeduk yang membuat kerusakan jalan semakin parah. Titik kerusakan jalan dengan kondisi berlubang dan bergelombang semakin bertambah setiap hari.

Beberapa hari sebelumnya, kerusakan paling parah terlihat di sekitar Kantor Mapolsek Seibeduk dan Kantor Kecamatan Seibeduk. Dilokasi itu, lubang menganga dengan diameter 20 hingga 30 centi meter.

“Kerusakan bertambah di simpang tiga ATB. Sisi kiri jalan, aspalnya sudah mulai hancur dan jalan bergelombang,” ujar Mariah, warga Kaveling Sungaidaun, kemarin.

Dia mengatakan penyebab kerusakan sebagian besar karena lalu lalang truk roda enam yang bermuatan tanah dan batu.

Gimana aspal nggak rusak, truk-truk itu bolak-balik hingga puluhan kali,” katanya.

Kondisi jalan yang kurang nyamam itu diakui warga lain, Sudirman. Ia mengatakan kondisi itu sudah lama terjadi semenjak wilayah Sungaidaun marak dijadikan lokasi perumahan dan pemukiman warga. Aktifitas pematangan lahan yang tidak disertai dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan jalan membuat jalan jadi tak nyaman. Semakin hari kerusakan jalan kian bertambah banyak.

“Kondisi jalan benar-benar rawan, sebab kerusakan itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi kendaraan roda dua,” katanya.

Meski selama ini kerusakan jalan belum menimbulkan korban, namun kondisi tersebut sangat dikeluhkan dan dikhawatirkan masyarakat sekitar. Ia pun meminta kepada pihak kepolisian dan kecamatan untuk mengawasi aktivitas truk-truk tersebut.

“Padahal baru dibangun. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan saja,” katanya. (une)

Di Batam Ada 6 Dapil

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 6 daerah pemilihan (Dapil) untuk Kota Batam. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 5 dapil.

Ketua Komisi Pemilihan Batam, Agus Setiawan mengatakan penambahan jumlah dapil ini sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan  (DAK2) pemerintah Kota Batam yang saat ini mencapai 1.062.250 jiwa.

Agus menyebutkan 6 dapil tersebut yakni

  • Dapil Kota Batam 1 meliputi Kecamatan Batam Kota dan Lubuk Baja dengan alokasi kursi 12,
  • Dapil Kota Batam 2 meliputi Kecamatan Batuampar dan Bengkong dengan alokasi 8 kursi,
  • Dapil Kota Batam 3 meliputi Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa dan Sei Beduk dengan alokasi 8 kursi,
  • Dapil Kota Batam 4 yang meliputi Kecamatan Sagulung dengan alokasi 9 kursi
  • Dapil Kota Batam 5 yang meliputi Kecamatan Batuaji dengan alokasi 6 kursi,
  • Dapil Kota Batam 6 meliputi Kecamatan Belakangpadang dan Sekupang dengan alokasi 7 kursi.

“Total keseluruhan 50 kursi,” sebut Agus.

Sebelumnya, KPU Batam juga telah melakukan kajian publik bersama untuk membahas penambahan dapil ini. Ia berharap ke depan pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar. (yui)

Melihat Perjuangan Pedagang Air Bersih di Wilayah Pesisir

0
Man sedang menarik selang air dari rumah pelanggan beberapa waktu lalu di Pelantar II, Tanjungpinang. F. Faradilla/batampos.co.id

batampos.co.id – Air laut surut adalah tantangan sekaligus persoalan serius bagi penjual air keliling di wilayah pesisir.

Man telah menjalani profesi yang sama sejak 1980an silam. Kala itu, ia masih remaja. Menarik selang sebesar lengan pria dewasa, yang bermeter-meter panjangnya diakui Man bukanlah hal yang mudah.

“Lumayan beratlah. Apalagi kami tarek dari pompong ni masuk ke rumah-rumah orang,” sembari kembali menggulung lengan bajunya yang tak panjang.

Man merupakan salah satu, penjual air bersih bagi warga yang tinggal di pesisir laut. Keberadaan rumah warga yang sulit ditembus melalui darat. Menjadi kendala tersendiri jika sedang membutuhkan air bersih. Para penjual air seperti Man inilah, yang lantas mampu memberikan solusi.

Rumah-rumah panggung yang berada di atas laut. Pemukiman padat yang menjorok ke arah laut, hingga ruko-ruko yang lebih mudah diakses via laut. Menjadi para pelanggan para penjual air tersebut.

Menggunakan pompong berukuran besar, dengan bagian depann yang dipenuhi oleh tangki-tangki berwarna orange. Seperti pompong yang dinahkodai, bagian depannya telah dipenuhi lima buah tangki. Berisikan air bersih yang siap disalurkan ke rumah pembeli.

Tak hanya tangki, pompong pun dilengkapi dengan mesin penyedot air beserta selang. Semua perkakas ini, menjadi barang wajib ada. Sehingga tiap kali menerima panggilan dari para pelanggan, Man harus memastikan dulu semua perkakas ini. Stok air terpenuhi, mesin air dapat digunakan, hingga selang yang sudah tergelung rapi di atas pompong. Man pun siap mengendarai pompong menuju rumah pelanggan. Tak bertemankan orang yang membantunya, Man mengaku terbiasa melakukannya sendiri.

“Memang semua dikerjain kami sendiri. Tinggal tarek aja selang ni rumah orang, trus hidupkan mesin,” ujar Man.

Namun pekerjaan yang ia jalani tentu tidak semudah yang ia katakan. Utamanya bagi yang awam. Jika dibandingkan dengan penjual air di daratan, tentu para penjual air di laut membutuhkan tenaga dua kali lipat. Namun tantangan sebenarnya bukanlah di tenaga yang diperlukan. “Kalau tantangannya pasti pas air laut surut,” ujarnya.

Saat air laut tengah surut inilah, pompong yang membawa air bersih tentu tidak dapat merapat ke rumah pelanggan. Pilihannya hanya dua, bekerja ekstra dari jarak yang terbilang jauh. Atau balik arah dan menanti pasang datang.

Seringkali, menurut Man, pilihan kedua menjadi pilihannya. “Pelanggan kami tak banyak, makanya harapannya selalu air laut tengah pasang kalau pas pelanggan minta datang,” ujarnya lalu melompati pompong lain sebelum tiba di pompongnya. (aya)

Askrindo Rayakan Ulang Tahun ke- 47 dengan Anak Panti Asuhan

0
Pegawai Askrindo Cabang Batam saat bersama anak-anak Panti Asuhan Rezeki Ilahi. F. Iman Wachyudi/batampos.co.id

batampos.co.id – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Cabang Batam mengunjungi Panti Asuhan Rezeki Ilahi di Perumahan Centre Park blok I nomor 18 Batam Kota, Sabtu (7/4).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PT Asuransi Kredit Indonesia yang ke 47 tahun. Pimpinan Askrindo Cabang Batam Gami Aji Libraga mengatakan kunjungan ini dilakukan guna mencoba memberikan makna yang lebih kepada sesama dalam bentuk kepedulian, belarasa dan semangat berbagi khususnya kepada anak-anak Panti Asuhan yang membutuhkan sekaligus menjadi wujud syukur PT Askrindo atas kiprahnya yang sudah berjalan hingga di tahun ke 47 ini.

“Sebenarnya ini kan rangkaian dari ulang tahun Askrindo yang dimulai tanggal 6 April kemarin di kantor, jadi rangkaian keduanya kami adakan bakti sosial di panti asuhan ini,” ujar Gami Aji Libraga.

Lebih lanjut Gami mengatakan bahwa kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh daerah di Indonesia karena memang sudah menjadi arahan dari pimpinan. “Serentak dilakukan di setiap daerah. Guna memupuk rasa kekeluargaan dan jiwa sosial bagi pegawai Askrindo,” katanya lagi.

Dalam kegiatan tersebut pegawai Askrindo Cabang Batam beramahtamah dengan anak-anak panti asuhan sekaligus makan siang bersama dan memberikan santunan kepada anak panti asuhan yang diberikan langsung oleh Gami Aji Libraga kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Rezeki Ilahi Muhammad Ridwan.

“Alhamdulillah kami sangat berterimakasih sudah dikunjungi. Kami doakan semoga pegawai Askrindo selalu diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah
. Askrindo semakin jaya, kompak, solid, segala kebaikan untuk Askrindo. Semoga amal bakti ini dapat menjadi pahala dan kami mendoakan amal baik semuanya yang telah mau berbagi kasih di panti ini semoga mendapatkan balasan yang terbaik. Dengan bantuan ini semoga panti semakin berkembang dan menjadi panti yang amanah dan bermanfaat,” tutur Ridwan. (iwa)

Di Sekolah Ada Komputer tapi Tak Ada Listrik, Kini Harus Ikut UNBK

0

batampos.co.id – Ujian Nasional tingkat SMA yang digelar serentak mulai, Senin (9/4) menjadi momen yang berarti bagi siswa kelas XII SMAN 11 Pulau Buluh, sebuah Pulau du luar Pulau Batam.

Butuh perjuangan yang panjang agar bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang digelar di gedung SMKN 5 Batam di Seipelenggut, Sagulung di Pulau Batam. Mereka harus keluar lebih pagi agar tidak ketinggalan materi ujian mereka.

Sebelum berangkat ke lokasi ujian, mereka harus terlebih dahulu kumpul di sekolah mereka. Setelah itu mereka nyebrang menggunakan pompong (kapal kayu) yang disediakan pihak sekolah ke pelabuhan Sagulung di Pulau Batam.

“Dari pelabuhan baru naik bus (jemputan) ke SMKN 5. Total waktu (perjalanan) yang dibutuhkan sekitar 15 sampai 20 menit,” ujar Kepala SMAN 11 Sumiati.

Hari pertama kemarin, kata Sumiati proses keberangkatan 67 siswa peserta UNBK dari pulau Buluh ke lokasi ujian berjalan lancar adanya. Mereka tak terlambat sehingga tak terkendala pada pelaksanaan ujian tersebut.

“Alhamdulilah semuanya aman terkendali. Semua siswa (peserta UNBK) ikut semua,” tuturnya.

Dijelaskan Sumiati, SMA yang dipimpinnya itu belum bisa melaksanaan UNBK di gedung sekolah sendiri sebab keterbatasan fasilitas sekolah.

“Persoalan utama listrik. Kami belum punya aliran listrik (PLN) di sana. Selama ini pakai genset dan itu tak bisa untuk UNBK,” ujar Sumiati.

Untuk unit kompter diakui Sumiati mencukupi meskipun jumlahnya masih pas-pasan.

“Siswa kami belum begitu banyak jadi komputer bisalah kami usahakan. Tapi itu tadi tak ada listrik jadi macam mana mau pakai komputer dan jaringannya,” tuturnya. (eja) 

Nurdin Apresiasi Program Kebersihan SMPN 3

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah mengikuti jalan santai, Minggu (8/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengapresiasi program kebersihan yang dicanangkan SMP Negeri 3 Tanjungpinang. Hal ini merupakan modal awal yang harus dimulai yang nantinya menjadi kebiasaan. Nantinya pelajar menjadi terbiasa menjaga kebersihan.

“Masyarakat harus dibiasakan hidup bersih dan sadar akan membuang sampah pa­da tempatnya,” kata Nurdin saat melepas peserta Jalan Santai yang terdiri dari Alumni dan pelajar SMPN 3 Tanjungpinang beserta sejumlah masyarakat di Jl. Teluk Keriting,

Tanjungpinang, Mingu (8/4) pagi. Tentang kebersihan dan sejalan dengan program SMPN3, Nurdin berencana akan segera mengadakan program membersihkan sampah di laut. ”Harus segera kita mulai untuk memberikan con­toh yang baik, ini juga untuk menjaga alam kita,” katanya.

Tidak hanya melepas, Nurdin yang ditemani Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah beserta sejumlah Kepala OPD ikut berbaur bersama peserta untuk ikut jalan. Sesaat sebelum melepas peserta jalan santai, Nurdin menyampaikan optimismenya terhadap generasi muda Kepri yang berkualitas dan mampu ikut andil dalam pembangunan daerah.

“Semoga para alumni dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan SMPN 3 dapat terus melahirkan generasi muda yang siap bersaing,” kata Nurdin.

Sementara itu perwakilan panitia pelaksana Maulia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni SMPN 3 Tanjungpinang mengatakan, jalan santai ini merupakan kegiatan pembuka dari serangkaian agenda yang diselenggarakan hin­g ga hari puncaknyan nanti pada 28 April 2018.

“Hari ini ada pemeriksaan dan pengobatan gratis, minggu depan kita ada program donor darah dan bersih-bersih makam dan puncaknya akan di adakan silaturahim akbar di Gedung Daerah,” kata Maulia.

Ia melanjutkan bahwa dari sekolah sendiri memiliki satu program baru yakni program polisi sampah yang nantinya akan bertugas membersihkan sampah serta menindak para pelajar lainnya yang kedapatan membuang sampah sembarangan di sekolah. Program tersebut ditandai dengan pemakaian seragam sercara simbolis oleh Gubernur Nurdin.

Hadir pada kesempatan tersebut Asisten II Syamsul Bahrum, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Kepala Dinas Perdagangan Bur­hanuddin, Kepala Dinas Pertanian Ahmad Izhar, Ketua Ikatan Alumni SMPN 3 Tanjungpinang Agus Purwoto beserta tamu undangan lainnya. (bni)

Pemko Tanggung Operasional SWRO

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana layanan air bersih hasil penyulingan air laut (SWRO) sudah berpikir panjang terkait anggaran operasional instalasi ini. Sekda Kota Tanjungpinang, Riono menjelaskan anggaran operasionalnya sudah disiapkan untuk tahun ini.

”Untuk operasional sementara, sudah diantisipasi,” ungkap Riono tanpa menyebut detil anggaran yang disediakan, kemarin.

Lebih lanjut Riono menjelaskan, pembiayaan operasional SWRO di bawah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sepanjang tahun ini menggunakan plot anggaran biaya tidak terduga. Bukan tanpa alasan. Menurut Riono alokasi dana itu paling logis mengingat ketika instalasi SWRO sudah diserahterimakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, seketika segala kebutuhan lanjutan jadi tanggung jawab Pemko Tanjungpinang.

Namun nanti jika di tengah jalan terjadi kekurangan, penambahan anggaran operasional bisa kembali dibicarakan pada penyusunan APBD Perubahan tengah tahun nanti. Besarannya tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan UPTD dalam menjamin kelancaran operasional. ”Nanti pasti akan dianggarkan melalui Dinas PU,” ujarnya.

Kepastian alokasi anggaran sepanjang tahun ini yang membuat Riono optimistis, operasional SWRO tidak akan mengalami kendala berarti hingga akhir tahun. Jikalau ada, ia menaksir perihal teknis-teknis belaka. ”Yang jelas kami akan terus pantau dan awasi operasionalnya setiap waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) sudah membuat keputusan terkait pengelolaan Sea Water Riverse Osmosis (SWRO). Proyek percontohan nasional tersebut dikelola oleh Pemko. Kemenpupera menilai Pemko Tanjungpinang lebih siap ketimbang Provinsi.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemprov Kepri mendata aset-aset yang digunakan APBD Kepri untuk Pembangunan SWRO tersebut. Kemudian aset tersebut akan dihibahkan ke Pemko Tanjungpinang. (aya)

Kendaraan Umum Berlogo TNI Dicopot oleh Subdenpom Batam

0
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Sub Datasemen Polisi Militer (Subdenpom) Batam gelar operasi kendaraan di jalan R Suprapto persisnya depan komplek Sentosa Perdana (SP) Plaza Mall, Batuaji, pagi sampai siang ini, Senin (9/4/2018).

Kendaraan yang memasang aksesoris TNI langsung ditindak. Pemilik kendaraan disuruh mencopot kembali stiker atau aksesori TNI yang ada pada kendaraan mereka.

Tidak itu saja, di lapangan, petugas juga mendata dan menegur sejumlah warga sipil yang kedapatan mengenakan atribut atau aksesoris TNI.

Beberapa pengendara sepeda motor yang kedapatan mengenakan celana atau jacket lorong persis sama dengan TNI juga diambil tindakan. Sebagian ada yang disuruh buka jacket bagi yang mengenakan jacket loreng, sementara yang bercelana loreng dikasih sanksi berupa push up di lokasi razia.

Informasi yang disampaikan petugas di lapangan, razia tersebut sebenarnya menyasar anggota TNI AD yang melakukan pelanggaran.

Memang ada sejumlah anggota TNI yang kedapatan mengendarai tidak melengkapi alat pengaman berkendaraan seperti helm dan dokumen kendaraan, namun petugas juga menindak pengandara warga sipil lain yang juga melakukan pelanggaran serupa.

“Semua kami tindak berupa teguran dan sanksi seperti ini (push up) bagi masyarakat sipil. Kalau anggota (TNI yang melakukan pelanggaran) nanti ditindak di kantor,” ujar seorang petugas yang tak mau namanya disebutkan. (eja)