batampos.co.id – Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi menjelaskan dana transfer pusat sampai April 2018, baru 20 persen atau sekitar Rp 180 miliar.
Sementara total serapan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga akhir Maret baru 9,15 persen dari besaran APBD Anambas Tahun 2018.
“Serapan anggaran pada triwulan I sudah 9,15 persen atau Rp 84 miliar,” sebutnya Selasa (10/4).
Serapan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta penyaluran dana desa baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun APBD.
Untuk belanja barang dan jasa, kata Azwandi, hanya pembayaran uang muka sejumlah paket pekerjaan yang sudah mulai proses pengerjaan. Sedangkan penyaluran dana desa yang berasal dari APBN baru 25 desa.
Sementara anggaran yang berasal dari APBD untuk dana desa baru dicairkan kepada 14 desa. “Untuk penyaluran dana desa ini, Anambas kategori tertib nomor tiga se-Kepri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdakab Anambas, Teti Arnita menjelaskan jumlah paket proyek fisik maupun pengadaan pada 2018 ini ada 116 paket. Dari 116 tersebut yang sudah lelang baru 25 paket dan sudah ditetapkan pemenang tendernya.
Sebanyak 52 paket sedang proses lelang dan sisanya masih persiapan lelang. Jumlah anggaran dari 116 paket tersebut mencapai Rp 133 miliar. Ia juga mengatakan untuk proyek yang sudah ada pemenangnya sudah bisa mencairkan uang muka sebesar Rp 30 persen dari nilai kontrak. (sya)
batampos.co.id – Komisi II DPRD Natuna mendatangi BPKP perwakilan Provinsi Kepri, terkait utang pembelian kapal feri Indra Perkasa dan sejumlah proyek mangkrak lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki mengatakan, rombongan Komisi II datang ke BPKP untuk berkonsultasi agar proyek mangkrak dapat dilanjutkan dan diselesaikan.
Selain itu, terkait utang pengadaan kapal feri Indra Perkasa oleh Pemerintahan Kabupaten Natuna yang belum lunas dibayarkan. Karena dalam APBD murni 2018 tidak tercatat untuk anggaran utang feri.
“Ada beberapa hal lain yang dikonsultasikan ke BPKP. Soal gedung DPRD dan pasar modern yang juga belum selesai,” kata Marzuki.
Keinginan DPRD, kata Marzuki, pembangunan pasar modern dan gedung DPRD yang terhenti dapat dilanjutkan 2019 mendatang. Tujuannya agar difungsikan sesuai harapan.
“Memang proyek pasar dan gedung DPRD harus diaudit kembali secara teknis oleh dinas PU. Supaya tidak terjadi kelebihan anggaran lagi,” ujar Marzuki.
Konsultasi tersebut menurut Marzuki sangat penting, karena dalam hasil audit BPKP terdapat kelebihan nilai kontrak pengadaan hampir Rp 1,6 miliar, dari nilai total keseluruhan Rp 26,8 miliar lebih tahun 2017 lalu.
“Sebenarnya utang pengadaan feri itu sekitar Rp 10 miliar, tapi karena ada kelebihan perhitungan dalam kontrak, utang yang harus dibayarkan Pemda Rp 8 miliar lebih,” ujarnya.
Dikatakan Marzuki, BPKP menekankan agar pemerintah daerah tetap membayar utang kapal feri setelah APBD perubahan mendatang, sesuai hasil audit BPKP. Karena adanya kelebihan perhitungan kontrak.(arn)
batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam akan menggelar dialog ekonomi pada rapat pimpinan Kadin Batam 2018-2019 di Best Western Premiere Panbil, Kamis (12/4). Ada lima rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut pariwisata di Batam.
“Sektor pariwisata kita prioritaskan karena melibatkan banyak pihak,” kata Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Selasa (10/4).
Diakuinya, pada rapim tahun lalu, Kadin Batam juga merekomendasikan sektor pariwisata. Hal ini tidak lepas dari lesunya sektor industri yang lain. Kadin berkeyakinan, sembari menunggu pulihnya sektor manufaktur dan industri lain, sektor pariwisata mesti mendapat perhatian pemerintah. “Saat ini pariwisata bukan saja urusan pemerintah tetapi juga industri pariwisata itu sendiri,” tuturnya.
Empat rekomendasi lainnya yang dipaparkan menyangkut ketenagakerjaan, kepastian hukum, perdagangan serta pemberdayaan UKM. Dialog ekonomi ini nantinya mengambil tema optimalisasi peran Kadin Batam sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Batam. “Rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada Pemko, BP Batam dan DPRD Batam,” lanjut Raja.
Sebagai mitra pemerintah daerah dan diatur oleh undang-undang, hal ini dianggap penting untuk ditindaklanjuti. Ketua Panitia Rapim Kadin Batam, Suyono menambahkan, ada beberapa narasumber dalam kegiatan ini Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, Wali Kota Batam, Ketua BP Batam Ketua DPRD Batam dan pengusaha. “Ini sesuai yang dijadwalkan. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik,” kata Suyono.(rng)
batampos.co.id – Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memasang enam BTS (Base Transceiver Station) di enam pulau berbeda di Bintan.
”Enam BTS ini prioritas desa yang sama sekali tidak terjangkau sinyal telekomunikasi,” kata Kabag Kominfo Kabupaten Bintan Aupa Samake ketika dijumpai di Kompleks Bandar Seri Bintan, Selasa (10/4).
Keenam BTS yang akan dibangun itu, yakni di Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik, dan Pulau Pejantan di Kecamatan Tambelan. Juga akan dibangun di Pulau Numbing dan Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir.
Aupa menjelaskan awal mulanya pihak BP3TI melakukan survei di 12 wilayah. Yaitu Pulau Pinang, Pulau Mentebong, Pulau Pengikik, dan Pulau Pejantan, Kampung Melayu di Kecamatan Tambelan, Lancang Kuning Bintan Utara, Kelong, Pulau Mapur di Kecamatan Bintan Pesisir, serta Sebong Pereh, Engkang Anculai, Pengudang dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong.
Dari survei tersebut hanya enam daerah yang disetujui untuk dibangun BTS karena daerah tersebut masih blank spot sinyal telekomunikasi. Sisanya masih didapati sinyal yang laik. “Pembangunan BTS ini untuk mendukung program internet perdesaan,” pungkasnya.(met)
Badan jalan di Desa Tarempa Barat Daya longsor akibat hujan deras, beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada 30 titik jalan di Anambas yang rusak akibat longsor. F. Syahid/batampos
batampos.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) untuk merehabilitasi sejumlah jalan rusak dan tanah longsor akibat banjir yang melanda Kecamatan Siantan, Palmatak, dan Kecamatan Jemaja, beberapa waktu lalu.
Dari hasil identifikasi, ditemukan 30 titik tanah longsor. Sebagian tanah longsor tersebut ada yang tidak merusak badan jalan. Ada juga yang menutup badan jalan hingga menimbulkan kerusakan parah.
Seperti di jalan arah Desa Tarempa Barat Daya. Sekitar 100 meter dari jalan raya Tiangau, jalan semenisasi nyaris terbawa tanah longsor. Saat ini kondisi jalan tersebut hampir putus. Bagian bawah jalan semenisasi di sisi utara sudah tidak menyentuh tanah atau menggantung.
Sementara pagar pengaman jalan terbawa tanah longsor. Kerusakan ini butuh penanganan secepatnya. “Paling banyak kerusakan terjadi di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Siantan, Palmatak, dan Jemaja,” ungkap Plt Sekretaris Dinas PUPR Khairul Anwar, Selasa (10/4).
Dari hasil penghitungan Dinas PUPR, untuk memperbaiki jalan rusak akibat tanah longsor minimal membutuhkan dana Rp 44 miliar. Saat ini, pemerintah daerah sudah mengusulkan kepada BPBN untuk membantu memperbaiki kerusakan tersebut.
Apalagi Pemkab Anambas tidak memiliki anggaran untuk perbaikan. Anggaran yang ada hanya biaya perawatan yang jumlahnya sekitar Rp 500 juta.
“Kita sudah sampaikan usulan melalui proposal kepada BPBN,” jelasnya.
Jika BPBN menyetujui, maka akan mentrasfer biaya tersebut melalui Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena nomenklaturnya ada di Bakesbangpol.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum ada jadi harus ke Bakesbangpol,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas Khairul Syahadat membenarkan jika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mengusulkan kepada BPBN agar membantu memperbaiki sejumlah jalan yang rusak akibat tanah longsor dan banjir yang terjadi di Anambas awal tahun 2018 lalu.
“Besok kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk membahas masalah ini,” ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, kemungkinan besar Badan Penanggulangan Bencana Nasional akan mengucurkan dana tersebut, tapi pemerintah daerah harus membentuk dulu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah terbentuk, maka dana itu akan disalurkan melalui BPBD Anambas, bukan melalui Bakesbangpol. “Pemkab Anambas masih terus koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional,” tandasnya. (sya)
Bupati Bandung Barat Abu Bakar membantah dirinya ditangkap KPK. (Siti Fatonah/JawaPos.com)
batampos.co.id – Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (11/4) tentang operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (10/4).
“Enam orang sudah dibawa ke kantor KPK. Dilanjutkan proses pemeriksaan secara intensif,” kata Febri Diansyah.
Menurut Febri, keenam orang tersebut merupakan Kepala Dinas dan PNS di Kabupaten Bandung Barat. Namun, belum ada Bupati Bandung Barat yang disebut terjaring dalam operasi senyap tersebut.
“Enam orang dari unsur kepala dinas dan PNS,” ucap Febri.
Sebelumnya santer disebutkan dari OTT KPK pada Selasa (10/4), KPK juga menciduk Bupati Bandung Barat Abu Bakar (AB). Namun pada kenyataannya Febri tidak memastikan nama tersebut dari enam yang dibawa anggota Satgas KPK.
Mantan aktifis Indonesian Coruption Watch (ICW) itu menuturkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam untuk menentukan status hukum keenam orang tersebut.
“Nanti hasilnya akan kami sampaikan di konferensi pers,” jelas Febri.
Bupati Bandung Barat, Abu Bakar (AB) tidak mengetahui adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih mengenakan seragam, AB melakukan jumpa pers di kediamannya, Jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4) malam.
Saat diminta klarifikasi terkait OTT, AB tidak mengetahui dan berbalik bertanya kepada wartawan di rumahnya.kpk, j
“OTT apa ya,” kata AB didampingi sejumlah kerabat di jalan Mutiara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (10/4) malam.
Bupati KBB mengatakan sejak pagi hingga petang dirinya masih melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.
“Dari pagi saya menjalankan tugas sebagai kepala daerah menghadiri beberapa kegiatan,” ucapnya.
Terkait berita, bahwa AB melakukan penggalangan, dirinya mengelak atas pemberitaan tersebut. Karena, kata dia, tidak pernah melakukan hal tersebut.
Sepeda motor yang ditemukan polisi.F. Dokumentasi Polsek Kundur untuk batampos.co.id
batampos.co.id – M Idris menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Sei Besi menuju Kecamatan Kundur Utara, Senin (9/4) sekira pukul 17.45 WIB. Ditengarai korban yang berjalan kaki ditabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di tempat.
Tidak jauh dari lokasi kejadian, ditemukan sepeda motor Supra X BP 3979 E yang diduga milik pelaku. Kini kepolisian masih melakukan pengejaran.
“Kami masih mengejar keberadaan pelaku yang menabrak korban M Idris seorang pejalan kaki hingga meninggal di tempat. Identitas pelaku sudah kita dapatkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelakunya segera ditangkap,” ujar Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edy Sadono, Selasa (10/4).
Kejadian bermula saat seorang pengendara motor dengan nomor polisi BP 3979 E yang belum diketahui namanya, datang dari arah Sungai Ungar menuju Tanjungbatu Kundur. Setibanya di Jalan Sei Sebesi tiba-tiba menabrak pejalan kaki yang diketahui bernama M Idris, warga Jalan Parit Siping, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara.
Akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke Puskesmas Tanjungbatu. Sementara pelaku langsung kabur dengan menumpang angkutan kota (angkot). Warga bersama anggota polsek sempat mengejar namun pelaku turun dari angkot dan kabur masuk hutan.
”Kami telah amankan barang bukti (BB) berupa satu unit sepeda motor Honda Supra X nomor polisi BP 3979 E. Kami juga sudah meminta keterangan beberapa orang saksi yang sempat melihat kejadian tersebut,” tuturnya.
Peran aktif masyarakat dibutuhkan agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai hari ini anggota Polsek Kundur dibantu masyarakat masih menyisir hutan di sekitar tempat kejadian perkara.(ims)
batampos.co.id – Ekonomi Batam diproyeksikan akan tumbuh 4,5 persen pada tahun 2018 ini. Sejumlah pihak optimistis target tersebut akan terealisasi jika semua pihak terus membenahi sistem perizinan dan menyelesaikan masalah penghambat investasi. Khususnya persoalan status lahan.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri di Batam Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, masalah perizinan memegang peranan penting pada laju pertumbuhan ekonomi. Perizinan yang mudah dan cepat akan berdampak pada kemudahan berusaha dan berinvestasi. Ujungnya, perekonomian akan terus terkerek naik.
Gusti mencontohkan, selama ini perizinan terkait dokumen jual beli properti di Badan Pengusahaan (BP) Batam terhambat. Akibatnya, pertumbuhan sektor industri properti di Batam melambat. Namun Gusti melihat, saat ini BP Batam sudah membenahi persoalan tersebut.
“Jadi kalau Pak Lukita (Kepala BP Batam, red) memperbaiki perizinan, maka target pertumbuhan ekonomi yang 7 persen di tahun depan dan 4,5 persen di tahun ini akan tercapai,” kata Gusti di Hotel Nagoya Hill, Batam, Selasa (10/4).
Bukan hanya dari sektor properti, Gusti menyebut saat ini sejumlah sektor industri lain di Batam juga sudah mulai bangkit. Misalnya, kata dia, industri sektor minyak dan gas (migas) dan industri penunjang migas.
“Tahun lalu, tanya proyek saja tak ada. Kemarin teman di McDermott mengatakan bahwa perusahaan tersebut dapat proyek besar,” kata Gusti.
Demikian halnya dengan industri elektronik dan semi konduktor, terdapat beberapa perusahaan yang meningkatkan produksinya. Termasuk untuk event-event pariwisata yang mulai gencar dilakukan. Menurutnya, event pariwisata akan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Langkah ini lebih mudah daripada menciptakan atau mendatangkan industri baru.
“Menurut saya, di kuartal satu ini pertumbuhan ekonomi bisa antara 2,5 sampai 3,1 persen. Dan di tahun ini juga saya yakin bisa sampai 4,5 persen,” kata Gusti lagi.
Namun ia menegaskan, perlu ada komitmen semua pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Baik pemerintah maupun pelaku usaha.
“Perlu sinergisitas antara BP Batam dan Pemko Batam,” katanya.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berbincang Kepala BP Batam, Ketua REI Batam Ahyar dan undangan usai membuka Rapat Kerja Daerah Rei Batam di Hotel Nagoya Hill, Selasa (10/4). | Cecep Mulyana/Batam Pos
Optimisme ini juga disampaikan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Selain terus memperbaiki layanan perizinan, Lukita mengklaim pihaknya juga mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang investasi.
“Target pertumbuhan ekonomi di Batam 2018 adalah 4,5 persen. Tahun 2019 baru akan 7 persen. Kami yakin ini karena memang kita terus memperbaiki pelayanan dalam bidang investasi,” kata Lukita di Hotel Nagoya Hill, Batam, Selasa (10/4).
Ia mengatakan, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ini, maka harus dilakukan pembangunan yang terintegrasi. Termasuk pembangunan jembatan Batam-Bintan dan pelabuhan kontainer Tanjungsauh.
Selain itu, pihaknya juga menggesa penyelesaian masalah lahan. Khususnya lahan di Rempang dan Galang (Relang). Ia menyebut, penyelesaian status lahan di Relang saat ini tengah dibahas di DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Targetnya, tahun ini status lahan di Relang akan turun menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi dari sebelumnya yang berstatus hutan lindung.
Jika status lahan Relang sudah menjadi area peruntukan lain (APL), maka lahan di sana sudah bisa dialokasikan untuk keperluan investasi.
Dengan kata lain, BP Batam akan memegang hak pengelolaan lahan (HPL) di Relang. Sehingga lahan di Relang bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Kami berharap tahun depan bisa dimulai KEK di sana,” katanya.
Untuk mempercepat pelepasan status hutan lindung di Relang ini, BP Batam dan Dewan Kawasan juga terus mendesak pemerintah pusat melalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut dia, dalam waktu dekat persoalan lahan Relang akan segera selesai.
“Tetapi saya tidak mau bicara banyak karena dokumennya belum ada saya lihat,’ katanya.
Lukita juga menyebut pembangunan pelabuhan kontainer di Tanjungsauh juga akan berpengaruh untuk peningkatan perekonomian di Batam dan Kepri. Diproyeksikan beroperasi pada lima tahun mendatang, Tanjungsauh diproyeksikan mampu merebut pasar kapal kontainer dari Selat Malaka yang selama ini banyak dikuasai Singapura dan Malaysia.
“Tetapi (sambil) menunggu (Tanjungsauh), kami juga akan mengembangkan Pelabuhan Batuampar. Selain itu, bandara juga akan kami perluas,” katanya.
Ia optimistis semua agenda pembangunan itu akan berjalan sesuai rencana, karena BP Batam terus mempermudah sistem perizinan. “Kalau izin dan pelayanan bagus, barulah investor mau investasi,” tegasnya.
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), Mulia Pamadi menambahkan target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen pada 2019 merupakan tanggungjawab BP Batam dan Pemko Batam. Target tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo melalui Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam.
“Kami menunggu kemudahan yang memang dijanjikan Pak Lukita. Termasuk kemudahan dalam hal lahan dan pembangunan properti di Batam,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Akhir bulan lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Salah satu dampaknya diperkirakan akan memengaruhi pendapatan Izin Mempekerjakan TKA (IMTA).
”Peraturan tersebut saat ini belum berlaku, tiga bulan setelah peraturan tersebut dikeluarkan baru berlaku. Selain itu, biasanya ada aturan lain yang dijadikan dasar hukum untuk mendukung Perpres tersebut,’’ ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustiran Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansyah, Selasa (10/4).
Jika dibaca, Perpres tersebut, katanya, tujuannya sebenarnya untuk memberikan kesempatan tenaga kerja lokal bisa berkompetisi. Walaupun tentu saja jika TKA berkurang, tentu akan berpengaruh pada pendapatan IMTA.
Ia berharap dengan aturan ini, nantinya, peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun bisa terbuka lebar. Apalagi, mengingat dua tahun lalu di PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) cukup banyak mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Selain itu, Hazmi juga mengajak tenaga kerja lokal meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing agar bisa bersaing. Menyinggung penerimaan IMTA dalam dua tahun terakhir, Azmi menyebutkan, pada 2016 dan tahun lalu penerimaannya di atas Rp 4 miliar.
Tapi pada tahun ini atau sampai dengan bulan lalu, penerimaan IMTA yang kita terima laporannya masih di bawah Rp 10 juta. Angka ini membuat Hazmi khawatir bisa mencapai target. Bahkan menyamai perolehan 2016 saja bakal sangat sulit kerana dana IMTA terus menurun. (san)
